18 Oktober 2019

Hari Terakhir, Kader PPP Ambil Formulir Wabup Di DPC PPP

Liputansumsel.com
Indralaya.liputansumsel.com--
Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kabupaten Ogan Ilir (OI), secara resmi mengusung kader seniornya, Drs. KH. Musleh Qori sebagai Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) OI periode 2020-2024.



Bukti dari keseriusannya, kader senior PPP KH Muslih Qori mengambil formulir Bacawabup OI periode 2021-2026, di Sekretariat DPC PPP OI, Jum'at (18/10).



Ketua DPC PPP OI, Armin Heriyadi mengatakan, PPP akan memprioritaskan kader internal yang akan mengikuti pilkada OI 2020.



"Tentunya, sebelum sampai ke tahapan dukungan tersebut, PPP akan melihat hasil survey elektabilitas dan popularitas calon yang diusung dan tentunya DPC PPP Oi tetap memprioritaskan kader," ujarnya.



Dikatakan Armin, untuk menyukseskan langkah tersebut, PPP akan membantu meningkatkan elektabilitas dan popularitas kader yang akan diusung.



"Sebagai partai senior dan memiliki 4 kursi atau 10 persen kursi di DPRD OI, tentunya PPP tidak ingin hanya menjadi penonton. Untuk itu, PPP akan mengusung kader senior kami sebagai Bacawabup OI di pilkada mendatang," tegasnya.



Sementara itu, Bacawabup OI Drs. KH. Muslih Qori menuturkan, PPP adalah partai dewasa dan partai yang sudah teruji di kancah perpolitikan Indonesia.



"Sampai saat ini PPP tetap eksis baik di nasional maupun di OI. Untuk itu, dengan kekuatan yang ada PPP siap mengusung kadernya menjadi Bacawabup OI," katanya.

Seperti yang diketahui, PPP membuka pendaftaran cabup-cawabup OI sejak 14 Oktober hingga 18 Oktober 2019 pukul 24:00 WIB.



Saat ini sudah ada 8 bakal calon bupati-wakil bupati yang mengambil formulir, dan 3 bakal calon bupati-wakil bupati yang sudah mengembalikan formulir.



Diantara tokoh-tokoh politik yang sudah mengambil formulir tersebut ialah HM. Ilyas Panji Alam, AW Nofiadi Mawardi, Panca WA Mawardi, Endang PU Ishak, Ardhani, Yulizar Dinoto, M. Alqy dan KH. Musleh Qori.(rul)

Gemerlap Kafe dan Warung Remang remang Di Jalintim

Liputansumsel.com
Muba, liputansumsel- Ratusan kafe dan warung remang-2 gemerlap di jalan lintas timur (Jalintim)  kawasan mulai dari kecamatan babat supat, sungaililin, tungkal jaya dan Bayunglencir muba, akan di razia pol-pp setda Muba dalam waktu dekat ujar Kabid Penegak Perda Padli kamis (17-10/19).

Lanjut Padli mengatakan di ruang kerjanya bahwa terkait maraknya peredaran miras, obat-obatan dan sabu-2 di kafe dan warung remang-2 di jalintim di tambah wanita pemandu karoke dengan iringan musik remix meresahkan warga masyarakat sekitar, maka dengan ini kami akan turun untuk razia gabungan untuk menarik peredaran miras dan obat-obatan termasuk wanita yang diduga pemandu karoke plus Pekerja Sex Komerisial ( PSK) kita bawak ke kantor untuk didata agar tidak lagi melakukan perbuatan tersebut.

Tambah Padli kalau memang saat razia memang di temukan miras dan pemandu karoke kita bawak ke sekayu dan begitu juga baik kafe tidak ada izin segera ditutup secara menyeluruh mulai dari kawasan kecamatan babat supat hingga kecamatan bayung lencir muba dan selain itu juga kita mencegah penyakit menular di kalangan masyarakat HIV.
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan kafe dan warung remang-2 buka mulai jam 17.00 wib sore hingga jam 04,30 subuh hingar bingar alunan musik dan para wantia diduga PSK untuk menjual diri kepada lelaki hidung belang yang mampir ke kafe2 di jalintim wilayah kab muba.

Sementara itu anggota Komis 1 DPRD kab Muba Iwan Aldes mengatakan akan memanggil para camat ,pol- PP dan pihak terkait dengan keberadaan kafe dan warung remang-2 dengan peredaran miras dan obat-obatan yang sangat meresahkan masyarakat sekitar lokasi tesebut dan kita memintak agar jawaban mengapa kafe dan warung remang-2 menjamur di jalintim ungkapnya.(rill).

17 Oktober 2019

Aksi Relawan Cantik Berjibaku Padamkan Api Karhutlah di OKI

Liputansumsel.com
OKI--LiputanSumSel.Com Kebakaran Hutan dan Lahan di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan saat ini masih terjadi. Dampaknya  polusi udara dengan jarak pandang yang sangat terbatas, hingga terganggunya kesehatan masyarakat.

Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memadamkan titik api serta tak sedikit pula relawan yang turut membantu untuk menangani masalah kebakaran hutan dan lahan.

Kamis, (17/10) kebakaran lahan juga terjadi di Lebak Nyale Desa Perigi Talang Nangka Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI. Pemandangan tak biasa tampak ketika beberapa wanita yang tergabung dalam masyarakat peduli api (MPA) bersama satgas terkait terlihat sangat sigap memadamkan api yang melahap lahan gambut diwilayah itu.

Mereka Ramitha (20), Rika (29) relawan masyarakat peduli api (MPA) setempat. Tidak terbesit bagi perempuan sebaya mereka untuk memadamkan api di lahan gambut. Bahkan, jika harus memilih, tentu lebih baik melakukan perawatan di salon kecantikan, atau duduk di rumah sambil bermain gawai.

Para wanita pemberani ini tidak hanya berperan di balik layar membantu logistik tim pemadam api, namun mereka terjun langsung ke titik kebakaran, mengoperasikan mesin pompa air di area terbakar, dan memadamkan api.

Hal tersebut tentu saja tidak tanpa risiko mengingat area lahan gambut yang terbakar memungkinkan api membesar bahkan lahan gambut bisa saja membuat kaum hawa ini terperosok ke dalam bara api yang siap membakar kaki mereka.

Keikutsertaan para srikandi pemadam api ini didasari kesadaran dan rasa malu jika lahan di desa mereka terbakar dan asapnya dihirup oleh warga lain.

“Rasanya bersalah jika di dusun kita terbakar makanya kami selalu siap dipanggil jika ada kebakaran lahan.” ujar shinta salah satu dari mereka.

Shinta menungkapkan sudah bergabung di MPA sejak tahun 2015.

Dia juga mengaku sudah beberapa kali dia mengikuti pelatihan pemadaman baik yang diselenggarakan oleh Pemda OKI maupun NGO.

Semula, menurut Shinta dia dan kawan-kawan perempuannya diberi tugas menangani logistik para petugas lapangan yang semuanya laki-laki. Namun tak butuh waktu lama bagi Shinta untuk ikut terjun berjibaku menghadang api.

Ia melakoni pekerjaan berat keluar masuk hutan, memanggul alat berat, menjinakkan api.
Shinta mengakui keterbatasan fisiknya dibanding rekan-rekan lelakinya. Namun itu tak jadi soal, sebab mereka berbagi beban.

“Kalau memanggul alat, kami yang perempuan membawa perlengkapan macam selang air. Sementara alat-alat yang lebih berat dibawa lelaki.” Katanya.

Lain lagi Rika (29) perempuan yang sehari-hari menjadi pengajar di PAUD Bunda Desa Talang Nangka. Kondratnya sebagai perempuan menurut dia bukan halangan untuk berbuat baik.

“kami ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa, kami tidak pernah takut yang penting di desa kami jangan ada api” tungkasnya.

Rika menceritakan serunya bertugas dilapangan bersama tim pemadam api. Dia merasa menemukan keluarga baru serta terikat kebersamaan dengan tim pemadam Karhutbunlah yang terdiri dari Unsur TNI/Polri, BPBD dan RPK

“Kadang mereka juga kasian sama kami, kami dihibur disuruh kerjakan yang ringan-ringan saja tapi kami juga ingin melakukan apa yang dilakukan petugas laki-laki” tuturnya.

Besar-kecil bukan soal menurut Rika, juga perempuan-lelaki. Karena esensi yang sesungguhnya adalah kerja sama mereka dalam memadamkan kobar api.

Kepada masyarakat Rika juga berpesan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membakar hutan dan lahan bahkan menurut dia kesadaran dini itu sudah dia tanamkan pada anak-anak didiknya di PAUD.

Khusus kepada para remaja perempuan Rika juga mengajak untuk menjadi wanita yang tangguh tidak hanya sibuk nyinyir di meda sosial tapi memberi kerja nyata untuk masyarakat.

“Cantik itu tidak hanya yang terlihat diluar, masih banyak orang yang melihat kecantikan itu dari dalam, yang penting apa kita bisa berbuat untuk orang banyak” pesannya.(PD)

Aries HB Ketua DPC PDI-P Muara Enim di Periksa Tim Penyidik KPK

Liputansumsel.com
Muara Enim, Liputansumsel.com
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Muara Enim, Aries HB dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, pada hari ini, Kamis (17/10/2019).

Info dari salah satu anggota DPRD Muara Enim yang tidak ingin disebutkan namanya menerangkan bahwa, Aries HB dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Dinas PUPR Muara Enim. Aries akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Muara Enim untuk proses penyidikan Bupati Ahmad Yani (AY).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AY," kata salah satu anggota DPRD Muara Enim saat dikonfirmasi, Kamis (17/10/2019).

Belum diketahui kaitan Aries dengan kasus suap yang menyeret Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, tersebut. Diduga, KPK sedang menelisik konstruksi serta aliran suap terkait sejumlah proyek di dinas PUPR Muara Enim.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Dinas PUPR Muara Enim. Tiga tersangka itu yakni, Bupati Muara Enim, Ahmad Yani; Kabid Pembangunan Jalan di Dinas PUPR Muara Enim, Elfin Muhtar; dan pihak swasta, Robi Okta Fahlefi.

Ahmad Yani diduga menerima suap sekitar Rp13,9 miliar dari Robi Fahlefi. Suap itu diduga berkaitan dengan 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim yang dimenangkan oleh perusahaan Robi. Ahmad Yani meminta bantuan kepada Elfin Muhtar agar proyek PUPR diberikan ke Robi.

Atas perbuatannya, Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Robi disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

OPD Diminta Tingkatkan Pengawasan

Liputansumsel.com
MUBA-liputansumsel.com--- Bupati Musi Banyuasin (Muba) H Dodi Reza Alex Noerdin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, Drs H Apriyadi MSi meminta seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Muba memaksimalkan pengawasan paket program pengerjaan. Berikan sanksi tegas kepada rekanan atau kontraktor yang bekerja tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan.

"Saya minta Kepala PD jangan hanya terima laporan, harus turun ke lapangan. Cek ke lokasi, pastikan pengerjaan selesai tepat waktu dan sudah sesuai," tegasnya di sela Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2019, Kamis (17/10/2019).

Dikatakan Sekda, Organisasi Perangkat Daerah harus melakukan monitoring di lapangan, apakah hasil pekerjaan sudah memuaskan atau belum, perhatikan kualitas , representatif,  serta tenaga kerja dan administratif yang kurang lengkap. Terutama kepala PD terhadap kontraktor yang kualitas pekerjaan kurang baik maka beri tegoran, bila perlu kedepan tidak usah di diberi lagi kepercayaan untuk mendapatkan tender.

"Tujuan kita mencari kontraktor yang berkualitas dan bertanggung jawab, karena sesuai aturan mereka sudah diberikan keuntungan, dari pajak dan lainnya sudah kita perhitungkan untung. Maka semakin cepat mereka menyelesaikan pekerjaan, tentu profit mereka akan lebih baik, "ujar Sekda.

Sekda juga mengatakan bahwa pengalaman di lapangan untuk pembangunan jalan yang jauh dari lokasi banyak dikerjakan sembrono. Maka dari itu tolong di cek dan benar-benar dipantau. Kalau memang dari sisi isntansi tidak mampu maka bisa pakai konsultan, misalkan personil terbatas.

"Untuk APBD 2019 komitmen kita tetap seperti diawal, saya mengingatkan, pertama kita masih memberikan batasan waktu untuk terakhir kali mencairkan uang di tanggal 21 Desember, di atas tanggal tersebut masih mekanisme lama harus persetujuan Bupati terlebih dahulu, maka dari sekarang cepatlah dikejar agar bisa ditagih,"pungkasnya.

Pada kesempatan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2019 tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Muba Ir Zulfakar juga memaparkan Top 5 realisasi fisik di Tahun Anggaran 2019.

Diantaranya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Perikanan. Adapun Top 5 penyerapan keuangan yaitu Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Koperasi, Inspektorat dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.(agung/rill).