LEGMAS-PELHUT Muba Desak DPRD MUBA Membentuk Pansus Agraria

Muba–liputansumsel.com- Terkait cukup banyaknya konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, membuat Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Hutan (LEGMAS-PELHUT) Kabupaten Musi Banyuasin mendesak DPRD untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelesaikan persoalan konflik yang menjadi problem berkepanjangan di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
Hal ini dikatakan pada saat rapat di lapangan dalam rangka menyelesaikan konflik antara masyarakat desa Pulai Gading dengan perusahaan perkebunan PT. Ita Mogureben di lokasi lahan yang disengketakan beberapa waktu lalu. Suharto, selaku ketua Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Hutan (LEGMAS PELHUT) Musi Banyuasin.


“Pembentukan Pansus ini sangat penting,  karena sejalan dengan program nasional sebagai program prioritas sesuai cita-cita reforma Agraria yang tercantum dalam nawa cita presiden jokowi. Guna percepatan penyelesaian konflik yang ada dibeberapa kecamatan di Musi Banyuasin. Cukup banyak konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya yang terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit.


Disamping itu pansus ini dibutuhkan untuk mengkaji permasalahan konflik agraria yang selama ini menjadi persoalan, yang menyebabkan konflik berkepanjangan dan belum dapat terselesaikan di muba”Selasa (9/02)


"Kami mendesak agar DPRD Kab Muba untuk segera membentuk panitia khusus (pansus) dan dapat menggunakan hak angket sebagai wakil rakyat yang duduk di parlemen untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menyelidiki tentang pelaksanaan suatu aturan dan undang undang yang sudah dikeluarkan guna mempercepat penyelesaian konflik yang ada di muba, itu juga sebagai upaya yang tepat untuk penanganan konflik agraria. Karena permasalahan konflik agraria ini sudah sangat akut dan tidak kunjung ada penyelesaiannya bahkan sudah banyak memakan korban dari pihak masyarakat.


Dalam permasalahan ini tentunya kita mengharapkan penyelesaian konflik ini dapat menjadi pintu gerbang perbaikan kepengurusan izin prinsip dan Izin Usaha Perkebunan yang berimplikasi pada Pendapatan asli daerah melalui pajak, perusahaan pun tidak akan berani bermain mata dalam kepengurusan administrasi izin perkebunan yang pastinya akan berimbas pada kesejahteraan dan ketenangan rakyat.(agung/rill).

Read More

Seminar Pendidikan Berkarakter dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Generasi Muda

Muara Enim, Liputansumsel.com
Dalam rangka meningkatkan karakter dan kompetensi bagi generasi muda di Kabupaten Muara Enim, Lembaga Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Muara Enim menggelar seminar pendidikan berkarakter dan pelatihan berbasis kompetensi di gedung kesenian putri dayang rindu Kecamatan Muara Enim, Kamis (9/1/2020).

Peserta seminar yang di ikuti berjumlah 300 orang ini terdiri dari para Mahasiswa/Mahasiswi Kampus Serasan dan Tarbiah Muara Enim, Pelajar dari SMA/SMK di Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul hingga umum.

Turut Hadir dalam acara seminar ini Ir. Sri Meliyana Anggota DPR RI Komisi IX, Umar Abdullah M.Ed, Ph.D Dosen UIN Raden Fatah Palembang, Mayor Inf Sugeng Purwadi Kasdim Kodim 0404 ME, Nasution ST, MT Ketua Kamar Dagang dan Industri, Kepala sekolah,Pimpinan Perguaruan Tinggi, Perwakilan dari Nahdatul Ulama serta para tamu undangan.

Irawan Supmidi S.Pd MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim membuka langsung acara seminar sehari ini sekaligus disposisi Plt.Bupati Muara Enim.

Dalam sambutannya Irawan menyampaikan
Proses globalisasi saat ini telah memberikan dampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia. Kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obatan terlarang,pencurian,kekerasan terhadap anak dan lain-lain sebagainya.

Selanjutnya Pendidikan karakter adalah salah satu unsur utama dalam pencapaian visi dan misi pembangunan nasional di Indonesia yang termasuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 dan merupakan agenda nasional berupa rencana aksi nasional pendidikan karakter.

Pendidikan karakter adalah usaha sadar kita yang terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya,"paparnya.

Dengan demikian pendidikan karakter erat kaitannya dengan pendidikan moral dimana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus menerus guna penyempurnaan diri kearah hidup yang lebih baik,"tegasnya.

Disisi lain pendapat Ir. Sri Meliyana anggota DPR RI Komisi IX selaku narasumber menerangkan adanya seminar ini untuk meningkatkan karakter kita semua terkhusus masyarkat di Kabupaten Muara Enim. Agar memiliki karakter yang lebih baik dan kuat. Karena Indonesia terancam dalam kondisi darurat hoax.

"Dengan memiliki karakter yang baik dan kuat secara universal maka kita dapat di terima secara global dan bersaing tingkat dunia,"ucap Meliyana.

Saya berharap masyarakat Indonesia terkhusus di Kabaputen Muara Enim dapat menahan arus kabar berita hoax dan tidak mudah percaya terprovokasi,"ujarnya.(ril/natan)

Read More

Herman Deru Minta Koperasi Pegawai Rancang Inovasi Bisnis

PALEMBANG - liputansumsel.com--Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru  mengaharapan jajaran pengurus Koperasi Bina Praja Provinsi Sumsel kedepannya memiliki Rencana Bisnis Koperasi (RBK) yang jelas.


“Saya maunya koperasi ini memiliki  recana bisnis yang jelas pada tahun 2020 ini. Saya ingin lihat apakah  di bulan Januari ini sudah dirancang atau belum,” ungkap Gubernur Herman Deru saat menerima audensi Pengurus Koperasi Bina Praja Provinsi Sumsel  bertempat diruang  tamu gubernur, Kamis (9/1).


Dia juga mengharapkan  jajaran pengurus Koperasi Pemprov Sumsel dapat menerapkan tata kelolahan koperasi yang baik dengan menempatkan  ketua koperasi yang  benar-benar fokus dalam pengelolahan Koperasi agar dapat bersaing dengan   pusat perbelanjaan yang modern yang telah banyak tumbuh.


"Kita harus berani menunjuk manajer, kita harus punya manajer.  Karena maju tidaknya koperasi ini juga tidak dapat dipisahkan dengan keahlian dari manajer," katanya.


Terkait dengan tantangan yang semakin maju  di era teknologi digital. Dia meminta Koperasi  yang beranggotakan kalangan pegawai di lingkup Pemprov. Sumsel ini untuk   berinovas dengan menerapkan aplikasi untuk  kemudahkan dalam pelayanan pada anggotanya.


"Tantangan kita semakin banyak terutama saat ini tentang digital. Jadi kita harus punya aplikasi terkait anggota dengan kemudahan pelayanan," ungkapnya.


Herman Deru berkeinginan ke depan ada perubahan  mindset agar Koperasi tidak hanya mengikat kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan tetapi juga kepada Honorer dan Tenaga Kerja Pimpinan Daerah (TKPD).


"Jadi Koperasi ini akan kita jadikan sebagi Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Sumsel. Jadi tidak mengikat hanya dengan PNS akan tetapi juga kepada Honorer dan TKPD. Moto kita adalah untuk kesejahteraan pegawai," katanya.


Sementara itu Pembina Koperasi Bina Praja Provinsi Sumsel Mukti Sulaiman mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Herman Deru yang telah memberikan motivasi serta arahan  untuk memajuan Koperasi Bina Praja Provinsi Sumsel.


"Kondisi keungan  Koperasi Bina Praja Provinsi Sumsel saat ini dalam kondisi sehat dengan total aset  Rp  4 Miliar   yang bergerak di  sejumlah usaha diantaranya  simpan pinjam,” tandasnys. (ril hms))

Read More

Saksi Ahli Nyatakan Penetapan JA Sebagai Tersangka Tidak Sah

BATURAJA -- liputansumsel.com--Saksi ahli Dr Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, yang merupakan Dosen Fakultas Hukum USU menyatakan dihadapan majelis hakim dalam sidang lanjutan praperadilan proses penetapan tersangka oleh Polda Sumatera Selatan terhadap Wakil Bupati OKU, Johan Anuar SH MM tidak sah 

Hal ini diungkapkan oleh saksi Ahli, Mahmud Mulyadi dihadapan majelis hakim sidang lanjutan praperadilan, Kamis (9/10) di Pengadilan Negeri Baturaja dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli.



Kepada awak media Mahmud Mulyadi kembali menegaskan kalau penetapan tersangka kepada JA terkait dugaan mark-up lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kemeluk Bidung Langit Baturaja Timur Oku tersebut tidak sah.


" Menurut saya tidak sah, karena membingungkan? Ada satu kasus menjadi dua sprindik (Surat Perintah Penyidikan), dua LP (Laporan Polisi),” katanya.



Mahmud Mulyadi mengatakan seharusnya SP3-nya dihentikan terlebih dahulu. Dari SP3 ini bergerak, itu yang benar jadi dia tetap satu LP bukan dua LP,” terangnya lagi.

" Posisinya hadir bukan dalam tataran untuk face to face dengan penyidik atau dengan pemohon dan termohon. “Tapi kalau saya dengan aturan hukum saja karena negara kita negara hukum,” terangnya.



Sebab makna dari praperadilan itu adalah bahwa seseorang itu berhak atas perlindungan hukum. Sehingga pendapat yang dia sampaikan di persidangan menjadi tersangka itu bukan dari sesuatu upaya paksa.

“ Namun adalah hak yang harus diterima kalau memang prosedur hukum menyatakan memang benar, ada alat bukti dan sebagainya,” paparnya.

Poses praperadilan itu menguji cara prosedur kewenangan dari penetapan tersangka. Apakah berwenang atau tidak. Ada mekanisme juga dari Mahkamah Agung seteleh seseorang pemohon permohonan di praperadilan pertamanya dimenangkan maka bagaimana untuk penetapan sebagai tersangka.

“Ada Perma No 4 Tahun 2016, ada putusan MK tentang alat-alat bukti brau. Jadi memang kita itu batasannya ruang lingkupnya dia kewenangannya yang dijalankan penyidik itu berwenang atau tidak. Nah kewenangan ini lahir dari undang-undang atau perintah jabatan. Artinya tetap dalam ruang lingkup hukum itu sediri,” urainya.


Sedangkan yang diuji hari ini diterangkannya adalah dia menekankan bahwa dirinya sudah punya patokan. Yaitu bukan berarti harus memenangkan pemohon atau memenangkan termohon tapi memang sesuai atau tidak itu dilakukan menurut peraturan perundang-undangan.

Itulah menurutnya maksud dari pra peradilan sebenarnya. Sebagai saksi ahli Mulyadi sudah menjelaskan di depan hakim, bahwa kalau misalnya ada perintah dari hakim pra peradilan untuk menerbitkan SP3, maka terbitkan dulu SP3 itu baru bisa ditetapkan tersangka kembali. (Bam)

Read More

HD Perintahkan BPBD Turun ke Lokasi Banjir-Longsor di Lahat dan Pagaralam

Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Sumsel H.Herman Deru tak main-main menyikapi bencana longsor dan banjir yang melanda di Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat sejak Kamis dinihari. Untuk memastikan keamanan warganya, Ia langsung menginstruksikan BPBD untuk mengecak langsung ke lokasi malam ini juga, Kamis (9/12).


Pernyataan itu diungkapkannya di hadapan diwawancarai awak media saat hendak pulang kantor Kamis sore.


"Saya segera perintahkan BPBD untuk segera cek kebenaran itu. Apakah memang sudah pada tahap harus warganya diungsikan atau dibantu. Saya minta tim BPBD berangkat malam ini," tegas HD.


Menurut HD bantuan yang dapat diberikan Pemprov berdasarkan klasifikasi bencama yang terjadi. Apakah itu sudah menyangkut nyawa yang artinya memang harus diungsikan atau  berupa harta benda dan kebutuhan sandang lainnya seperti baju dan lain-lain.


"Saya tunggu laporan BPBD malam ini. Kalau kondisinya memang layak dibantu saya pasti datangi," tambahnya.


Menurut HD bencana banjir itu juga mesti dicek dulu apakah karena luapan sungai atau memang langganan. Kalau memang dikarenakan sungao artinya perlu dilakukan normalisasi.


Terkait bencana banjir dan longsor di beberapa titik di Sumsel, HD menghimbau masyarakat untuk.tetap tenang dan waspada. Ia pun meminta semua Pemkab peka terhadap ancaman ini.


" Mendagrikan sudah jelaskan di telegram kita boleh gunakan dana tak terduga untuk mengatasi bencana. Dananya tidak terbatas jadi kalau ada yang memang perlu kita siap bantu. Kalau kab/kota tidak mampu kita siap drop" jelasnya.


Sementara itu terkait longsor HD menjelaskan bahwa kontur di Pagaralam dan Lahat memang naik turun. Maka dari itu sebelumnya Ia mengaku sudah membuat maklumat untuk daerah rawan bencana khususnga longsor agar segera menyediakan alat.


"Dan Alhamulillah daerah-daerah itu punya alat-alat sendiri seperti eksavator, wheel loader, untuk membantu mengalihkan batu dan tanah-tanah longsoran itu. Saya pikir yang di Pagaralam dan Lahat itu bisa segera teratasi ya.," jelasnya.


Seperti diketahui hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Sumatera Selatan sejak semalam memicu tanah longsor sehingga mengakibatkan akses di dua daerah, Lahat dan Pagaralam terputus.


Bencama longsor itu sendiri salah satunya terjadi di jalan nasional lintas Lahat-Pagaralam, Pulau Pinang. Longsor sudah menutupi badan jalan dan menimbun satu unit pickup.


Bukan itu saja sebanyak empat desa di Kabupaten Lahat bahkan dikabarkan ikut terendam air lebih dari satu meter.

Read More