Kementerian BUMN Menetapkan Empat Direksi Baru PT. Angkasa Pura II.

JAKARTA, Liputansumsel.com-
Kementerian BUMN menetapkan empat direksi baru di PT Angkasa Pura II. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Nomor: SK – 67/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II.

Corporate Secretary PT Angkasa Pura II Deni Krisnowibowo mengatakan SK tersebut diserahkan hari ini, Senin 2 Februari 2020.

“SK diserahkan di Kementerian BUMN oleh Plt. Deputi Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Hendrika Nora O. Sinaga kepada masing-masing direksi baru,” ujar Deni Krisnowibowo.

Direksi yang baru diangkat adalah:
– Agus Wialdi sebagai Direktur Teknik
– Ghamal Peris Aulia sebagai Direktur Komersial
– Muhammad Wasid sebagai Direktur Operasi dan Pelayanan
– Wiweko Probojakti sebagai Direktur Keuangan.

Melalui SK yang sama, Kementerian BUMN juga mengukuhkan pemberhentian:
– Daan Achmad sebagai Direktur Komersial
– Djoko Murjatmodjo sebagai Direktur Teknik
– Ituk Herarindri sebagai Direktur Operasi dan Pelayanan
– Bayu Rafisukmawan sebagai Direktur Keuangan.

Sehingga, kini jajaran direksi PT Angkasa Pura II sebagai berikut:
– Muhammad Awaluddin sebagai Direktur Utama
– Edwin Hidayat sebagai Wakil Direktur Utama
– Armand Hermawan sebagai Direktur Transformasi dan Portfolio Strategis
– Ajar Setiadi sebagai Direktur Human Capital
– Agus Wialdi sebagai Direktur Teknik
– Ghamal Peris Aulia sebagai Direktur Komersial
– Muhammad Wasid sebagai Direktur Operasi dan Pelayanan
– Wiweko Probojakti sebagai Direktur Keuangan.
 (Armin // Rill)

Read More

Herman Deru Tegaskan Sumsel Zero Konflik

PALEMBANG-liputansumsel.com-- Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H.Herman Deru menerima langsung kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam rangka reses masa persidangan II tahun sidang 2019-2020 yang berlangsung di Graha Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (2/3) Pagi. 

Adapun rombongan Komisi II DPR RI yang reses ke Sumsel kali ini antara lain Ketua Tim Komisi  II DPR RI di Provinsi Sumsel Saan Mustopa, Anggota DPR RI Drs. Djarot Saiful Hidayat,.M.Si, Ir. H. Endro Suswantoro Yahman,M.Sc, Drs. Cornelis, M.H, Renny Astuti, S.H.,M.H, M. Syamsul Luthfi, S.E.

Dalam kata sambutannya Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru mengucapkan terimakasih kepada Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI yang telah berkenan menjadwalkan kunjungan ke Provinsi Sumsel, dalam rangka kunjungan Reses Masa Persidangan II tahun sidang 2019-2020. 

“Dalam kesempatan ini Saya juga menyampaikan kepada seluruh rombongan DPR RI Komisi II, secara umum seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pilkada dan penerimaan cpns telah berjalan normal tanpa ada sedikit pun situasi yang membuat tidak nyaman. Sumsel juga dikenal dengan provinsi zero konflik, berkat kerja sama semua pihak,” katanya.

Mengenai topik pada pertemuan kali ini, Herman Deru menyampaikan terkait dengan  penyelenggaraan pemerintah dan reformasi birokrasi, pelayanan publik, evaluasi Rekrutmen seleksi CPNS 2018 dan tenaga honor. 

Kemudian pengelolaan arsip daerah, pengembangan kompetensi SDM serta persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. 

“Sesuai dengan pertanyaan yang telah disampaikan semua pertanyaan telah disampaikan dijawab oleh Kepala OPD terkait secara tertulis, sementara masalah penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik akan disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 akan disampaikan ketua KPU Sumsel, dan pengawasan pelaksanaan pilkada serentak akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel,” imbuhnya.

Ditemui usai acara Ketua Tim Komisi  II DPR RI di Provinsi Sumsel Saan Mustopa mengatakan, kunker Komisi II DPR RI terkait dengan pilkada serentak yang ada di provinsi sumsel mendatang. 

“Itukan ada di 7 kabupaten/kota pertama terkait persiapan secara tekhnis mulai daftar pemilih, keterkaitan dan kesediaan ektp karena memang yang menjadi dasar dalam soal untuk  pemilih itu kan e-ktp kalo suket kadang suket selalu menjadi persoalan di tps,” katanya

Kemudian berkenaan, perampingan birokrasi atau dipangkasnya eselonisasi eselon III dan eselon IV, mengetahui bagaimana persiapan dalam Pemprov Sumsel terkait dengan program perampingan birokrasi dan seperti apa dampaknya.

“Terkait dengan posisi, terkait dengan soal tunjangannya dan sebagainya. Hal- hal seperti itula yang tadi kita diskusikan dengan pemprov Sumsel maupun KPU dan Bawaslu ,” tandasnya (ril humas

Read More

Mawardi Minta Penggunaan Dana BOS dan Aset Diawasi

PALEMBANG - liputansumsel.com--Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya memimpin Exit Meeting Pemeriksaan Keuangan Daerah Provinsi Sumsel 2019 dan Pengeluaran Bantuan Dana Keuangan Partai Politik di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Senin (2/3).

Dalam kesempatan itu, Mawardi meminta agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumsel untuk membuat pertanggungjawaban terhadap keuangan yang telah dikeluarkan. Termasuk juga Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, ditekankan agar mengawasi dan memerintahkan setiap kepala sekolah SMA yang ada di Sumsel untuk membuat pertanggungjawaban atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan pemerintah.

“Dana BOS itu tanggung jawab OPD terkait. Jadi OPD terkait harus mengawasi dan mendorong agar Kepala Sekolah membuat pertanggungjawaban atas dana tersebut sehingga dana tersebut jelas peruntukannya,” kata Mawardi.

Menurutnya, dana BOS tersebut dikucurkan untuk membantu program pengembangan sekolah sehingga menjadi lebih baik.

“Program untuk sekolah itu dibuat oleh kepala sekolah namun harus disetujui oleh Diknas. Diknas harus tahu program apa yang memang prioritas dan tidak. Dan dalam pelaksanaannya bisa menggunakan dana BOS tersebut,” tuturnya.

Selain menyoal dana BOS, Mawardi juga meminta agar setiap aset yang ada di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumsel mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar harus tercatat dengan baik.

“Masing-masing OPD juga harus ada pertanggungjawaban terhadap aset yang ada ini. Harus ada perubahan dan terus benahi sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku,” bebernya.

Adanya pemeriksaan yang dilakukan tim BPK RI terhadap keuangan daerah provinsi Sumsel ini menjadi acuan pemprov Sumsel untuk melakukan pembenahan.

“Perlahan-lahan ini sudah kita benahi. Paling tidak kami melihat selama kurun waktu satu tahun belakangan ini sudah membaik. Kita membuaka diri dengan pemeriksaan BPK ini dan tak ada yang ditutup-tutupi,” jelasnya.

Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumsel Ali Toyibi mengatakan, mendorong agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat lebih diperketat untuk meminimalisir “aksi nakal” oknum tertentu.

“Pengeluaran dana Bos aset memang harus tercatat dengan baik. Sementara untuk aset minimal ada Kartu Induk Ruangan. Jadi setiap aset yang ada di setiap ruangan bisa tercatat. Perpindahan barang itu biasa jelas,” Pungkasnya

Read More

Silaturahmi dengan IKATA Batang Hari Leko, Pemkab Muba Serap Aspirasi Warga

MUBA-liputansumsel.com-Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar acara silaturahmi dengan Ikatan Keluarga Tanah Abang (IKATA) Kecamatan Batang Hari Leko, di Halam Kantor Camat Batang Hari Leko, Senin (2/3/2020).

Acara dihadiri langsung Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Anggota DPD RI Hj Eva Susanti, Anggota DPRD Provinsi Sumsel Susi Imelda Beni Hernedi selaku Wakil Ketua TP PKK Muba, Ketua Komisi II DPRD Muba M Yamin, Ketua IKATA Ahmad Dhani ST, , Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi,Perangkat Daerah Muba, Camat Batang Hari Leko Nwardi Endang, serta warga Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko.

Dalam kesempatan tersebut Wabup Muba mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk meningkatkan silaturahmi dan persaudaraan antara pimpinan daerah dan masyarakat.

"Silaturahmi adalah kebutuhan antara jajaran pemerintah dan masyarakat untuk kemajuan daerah," kata Beni.

Lanjutnya di Kecamatan Batang Hari Leko saat ini sudah banyak kemajuan dan pembangunan salah satunya peningkatan dan pelebaran jalan dan Masjid Raya Tanah Abang.

"Kami terus berkomitmen dalam peningkatan infrastruktur terutama jalan, karena dengan jalan yang bagus menurut kami lalu lintas lancar dan akan meningkat perekonomian masyarakat serta menarik para investor sehingga berdampak dalam daya saing daerah," ujarnya.

Beni juga menghimbau kepada masyarakat turut mendorong peningkatan daya saing daerah dengan menjaga keamanan di wilayah masing-masing agar investor nyaman berinvestasi.

Ketua Ikatan Keluarga Tanah Abang yang berdomisili di Kota Palembang Ahmad Dhani ST mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Muba karena telah banyak kemajuan pembangunan di Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko.

"Semoga kedepan pembangunan di kampung halaman kami lebih baik lagi, apalagi didukung pimpinan daerah yang asli putra Tanah Abang (Wakil Bupati Muba Beni Hernedi)," harapnya.

Sementara itu Anggota DPD RI Hj Eva Susanti mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tanah Abang yang telah mendukungnya sehingga bisa terpilih menjadi Anggota DPD RI.

"Harapan kami acara silaturahmi ini bisa dilakukan lagi ditahun yang akan datang," ucap Eva.

Pada acara itu dilakukan juga penyerahan bantuan tali asih dan sembako kepada masyarakat Kecamatan Batang Hari Leko.

Kegiatan dilanjutkan dengan ceramah agama oleh Drs Asep Saifuddin.(agung/rill).

Read More

DPRD Oi Terima Pengaduan Perangkat Desa Yang Terancam Dipecat

Indralaya.liputansumsel.com--
Puluhan perwakilan perangkat Desa dari 8 Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir mendatangi Komisi I DPRD Ogan Ilir,Senin (2/3).

Kedatang para perangkat Desa ke Komisi I DPRD Ogan Ilir yakni bertujuan untuk mengadukan nasib mereka yang disinyalir akan dicopot oleh masing-masing Kadesnya.

Ketua Komisi I DPRD Ogan Ilir melalui Sekretaris M.Iqbal di dampingi H.Kosasi dan Rahmadi Ja’far membenarkan bahwa puluhan perangkat desa ini menyampaikan keluhan mereka yang di duga saat ini di copot jabatannya oleh masing-masing Kepala desanya yang dinilai cacat hukum.

Ada 5 Desa dari 24 Desa yang perangkat desanya sudah di berhentikan dan sah secara hukum dan sesuai prosedur,namun 19 Desa lainnya dianggap cacat hukum,karena tidak sesuai dengan Permendagri No 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dikatakan Iqbal, pihak Komisi I DPRD Ogan Ilir sudah melakukan pemanggilan terhadap Camat-camat untuk menanyakan secara langsung terkait pemberhentian perangkat desa.Dirinya menegaskan kepada Kepala Desa yang sudah mencopot perangkat desanya yang tidak sesuai peosedur agar segera mengembalikan jabatan tersebut seperti semula.

Di tambahkannya,"dari keterangan perangkat Desa tadi alasan Kades yang memberhentikan perangkatnya dikarenakan adanya unsur dendam pada saat Pilkades tahun kemarin, bukan karena adanya kepentingan Pilkada 2020 ini,”Ungkap Iqbal.

Sementara,Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Ogan Ilir Azhari mengatakan, pihaknya beserta perangkat desa lainnya menginginkan dikembalikan jabatan seperti semula.

“Kami menginginkan jabatan lama kembali karena pemberhentian perangkat Desa ini oleh Kades terpilih secara sepihak tidak melalui prosedur,”katanya.

Ia menambahkan, ada 24 Desa dari 8 Kecamatan yang diberhentikan secara sepihak oleh Kades terpilih.

“Ya ada 24 Desa dari 8 Kecamatan perangkatnya diberhentikan secara sepihak diantaranya, Desa Kandis, NTB, Segayam Pemulutan Selatan, Mayapati, Aurstanding,Kandis I, Sukapindah, Talang Balai, Ulak Kerbau Baru, Kuang Dalam Tumur,Burai,Sentul,Tanjung Atap, Tanjung pinang II,Tanjung Tambak dan Desa Tanjung Baru Petai,”terangnya.

Dirinya juga berharap pihak DPRD bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengembalikan jabatan lamanya.(rul)

Read More