14 April 2020

Petani Pahlawan Pangan Saat Pandemi, Stok Aman Hingga Oktober

Liputansumsel.com
OKI--LiputanSumSel.Com Di tengah mewabahnya Covid-19, petani di Ogan Komering Ilir melakukan panen raya. Tidak kurang dari 26.633 hektare lahan di OKI siap panen pada puncak panen raya April ini.

Dari luasan tersebut produktivitas lahan yang ditarget mencapai 135.056 ton (gkg) atau setara dengan 86.096 ton beras

Panen raya yang dilakukan para pahlawan pangan di OKI ini disiapkan untuk mencukupi kebutuhan pangan pokok, beras selama masa pandemi.

"Konsumsi beras warga OKI berkisar 8.046 ton per bulan ditambah pendatang dan kebutuhan non rumah tangga seperti rumah makan, rumah sakit dan lembaga permasyarakatan kebutuhan perbulan mencapai 9.413 ton. Untuk beras sampai dengan Oktober aman" Ungkap Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan Kabupaten OKI, Ir. Syahrul, M. Si pada giat panen raya virtual petani OKI bersama Menteri Pertanian RI di Desa Lubuk Seberuk, OKI, Selasa, (14/4).

Bahkan tambah Sahrul Berdasarkan perhitungan empiris, ketersediaan beras di Kabupaten OKI mampu surplus 339, 513 ton sampai dengan Oktober 2020

Surplus ini tambah dia menandakan kesiapan dan stok pangan daerah kian terjamin selama pandemi virus corona, bahkan aman selama puasa dan pasca Lebaran.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk ketersediaan pangan," terang Sahrul.(PD)

95 Persen Ruangan Anggota DPRD Siap Dijadikan Ruang Isolasi

Liputansumsel.com
Indralaya, liputansumsel.com--
Total sudah 95 persen ruangan DPRD Kabupaten Ogan Ilir siap dijadikan ruang isolasi bagi masyarakat yang masuk dalam katagori orang dalam pemantauan (ODP) dan Pasien dalam pengawasan (PDP).


Hal tersebut dikatakan langsung oleh ketua DPRD OI Suharto saat dibincangi oleh wartawan diruang kerjanya, Selasa (14/4).


"Ya, baru 97 persen lah ruangan yang sudah siap dijadikan ruangan isolasi bagi masyarakat yang masuk kategori ODP  dan dua ruangan lagi masih menunggu jawaban dari anggota lainnya,"katanya.


Ia menambahkan, untuk ruangan dirinya juga siap untuk dijadikan ruangan ODP dan DPD untuk masyakat.


"Ruangan saya juga siap untuk dijadikan ruangan isolasi, tadi sudah lakukan serah terima ruangan anggota DPRD untuk dijadiakan isolasi kepada Kepala RSUD,"jelasnya.


Dikatakannya juga, untuk petugas Gugus Covid19 nantinya honornya akan dinaikan dikarenakan tugas yang ia jalankan sangatlah begitu berat.


"Ya, untuk anggota petugas Gugus Covid19 honornya akan kita naikan, saat kita bersama kepala BPBD masih mencari payung hukumnya karena kita tahu mereka juga merupakan bagian garda terdepan dalam penanggulan pandemi covid19 ini," ujar Suharto.(rul)

Sopir Bentor Terima Bantuan Sembako Dari Bupati

Liputansumsel.com
Indralaya.liputansumsel.com--
Guna membantu masyarakat Kabupaten Ogan Ilir (OI) dalam mengatasi Virus Corona, Bupati Kabupaten OI H.M. Ilyas Panji Alam bersama jajaran Pemerintah Kabupaten OI turun kejalan guna membagikan masker dan Sembako kepada sopir bentor dan warga yang melintas di jalan tepatnya di depan Polsek Indralaya, kemarin.

Adapun sembako yang diberikan yakni berupa, beras 5 kg, multi vitamin, dan masker.

Antoni (45) salah satu warga Indralaya ketika diwawancarai seusai menerima bantuan sembako mengaku senang dan bersyukur atas bantuan yang diberikan.

"Terima Kasih Pak Bupati atas bantuan sembakonya, semoga dengan adanya bantuan ini bisa sedikit meringankan beban kami ini, karena saya hanya bekerja sebagai tukang bentor" Katanya.

Ditambahkannya, "Saya juga berharap agar kiranya kegiatan seperti ini terus dilakukan, dan kalau bisa ditingkatkan karena sangat membantu" Harapnya.

Sementara itu, Bupati OI H.M. Ilyas Panji Alam berharap dengan adanya bantuan tersebut bisa sedikit meringankan beban dari warga.

"Tak banyak yang kita beri, yakni berupa sembako, yang terdiri dari beras sebanyak 5 kg, multi vitamin, serta masker, dan semoga ini semua bisa membantu" ujar Bupati.(rul)

Bupati OKU Kuryana Azis Ajak Masyarakat Lawan Covid 19

Liputansumsel.com
Disampaikan Dalam LKPJ 2020
BATURAJA – liputansumsel – Bupati Ogan Komering Ulu, H Kuryana Azis mengajak kepada semua elemen masyarakat di Bumi Sebimbing Sekundang untuk bersama-sama  melawan covid 19, virus yang telah mewabah hampir diseluruh belahan dunia.

“ Kita harus bersatu-padu dan bersama-sama  elemen masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19 dengan mengikuti petunjuk pemerintah agar persoalan virus corona ini segera berakhir,” ujar Kuryana Azis saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban LKPJ Bupati OKU tahun 2019 di ruang Paripurna DPRD OKU, Kamis (9/4) dalam rapat Paripurna IX.
Bupati Kuryana Azis menghimbau semua elemen masyarakat OKU untuk mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta selalu menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
“Kita harus mampu memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat termasuk mengedukasi masyarakat tentang protokol kedatangan sampai dirumah dari bepergian mulai dari melepas sepatu dan membersihkannya, membuang sampah, melepas semua pakaian dan meletakkannya kedalam plastik,  atau tempat cucian, jangan memegang apapun lalu mencuci tangan dengan sabun, mandi dengan bersih, baru berkomunikasi dengan keluarga,” himbaunya.
Dalam kaitannya dengan LKPJ tahun 2020,  Bupati Kuryana Azis mengatakan kemajuan pembangunan daerah dalam   peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya membutuhkan kerja yang sinergi dan seimbang antara legislative dan eksekutif termasuk kontribusi positif dari segenap stekholder yang ada di OKU. Laporan pertanggungjawaban Bupati OKU tahun 2020 merupakan penjelasan dan gambaran capaian umum program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemkab OKU selama tahun 2019 yang mengacu kepada arah kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha mengatakan rapat  Paripurna  IX DPRD OKU dengan agenda pembacaan terhadap LKPJ Bupati OKU tahun anggaran 2019 mengatakan rapat paripurna hanya menggundang unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda). Hal ini  mengikuti instruksi pemerintah terkait wabah covid 19 yang saat ini sedang melanda bangsa kita termasuk di Kabupaten OKU.
Sementara itu, beberapa rangkuman hasil evaluasi dan rekomendasi oleh panitia khusus (Pansus)  kepada eksekutif disampaikan oleh Pansus agar pemerintah OKU atau eksekutif dapat segera memperbaiki sebagaimana harapan jajaran legislative. 
Pansus I meminta  kepada Dinas Kominfo Kabupaten OKU agar dapat memastikan ketersediaan alat penunjang pinger yang digunakan untuk ASN sebagai tolak ukur untuk pemberian TPP.
Pansus I  juga telah melakukan   peninjauan kegiatan fisik dan pasilitas yang ada di dinas tenaga kerja Kabupaten OKU dan   telah berkordinasi melalui dinas sosial tentang pembangunan rumah singgah, mengenai maraknya pengamen dan anak jalanan.
Sementara pansus II berdasarkan hasil  evaluasinya  agar pemerintah  dapat menambah sub bagian di bagian SDA Setda OKU agar sesuai nomenklatur yang baru.
Pansus II juga memberikan perhatian kebersihan tempat tinggal lingkungan perkotaan, kebersihan jalan-jalan protokol dan drainase.

Disisi lain, Pansus II memberikan apresiasi kepada Dinas Pertanian yang telah membudidayakan bibit bawang brebes dan cabe kriting. Dan  diharapkan agar kedepan Kabupaten OKU agar terciptanya produk unggulan.
Pansus II juga menyoroti soal Dinas Pertanian, Perternakan dan Perikanan agar kiranya dapat berkoordinasi memfungsikan BP4K.
Terhadap OPD Dinas PUPR, Perkim, dan Bapelitbangda dalam merencanakan proyek dilakukan dengan matang untuk azas manfaat dan kekuatan fisik dari bangunan tersebut.
Pansus II juga mengharapkan kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan tender dipercepat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam hasil evaluasinya,  Pansus III menghimbau dalam penyusunan rencana kerja dan rencana strategis masing-masing OPD perlu perencanaan yang tepat, disinggung juga untuk dinas pariwisata tentang dana DAK dan wisata Goa Harimau saat ini masih dikelola oleh pusat.
Pansus III menghimbau kepada Bapenda lebih giat lagi untuk menggali sumber dana PAD, sedangkan untuk dinas kesehatan dapat berperan aktif untuk memutus mata rantai perkembang 19. (adv/***)

Alasan Ujian Pondok, Oknum PonPes Darul Muttaqien Muara Baru OKI Diduga lakukan Pungli

Liputansumsel.com
 
OKI- LiputanSumSel.Com-Sudah kita ketahui sejauh ini dunia Pendidikan itu sama sekali tidak diperbolehkan memungut bayaran apapun atau lebih dikenal dengan pungli tidak dibenarkan sama sekali, namun sangat disayangkan sekali di beberapa Instansi Sekolah masih saja ada yang tidak mentaati peraturan tersebut dengan alasan sedemikian rupa, tak khayal  orang tua/wali siswa merasa terbebani dengan pungutan tersebut apalagi tanpa melalui rapat atau persetujuan dari Wali Siswa Atau Santri.

Seperti yang dilakukan oleh salah satu Pondok Pesantren bernama Darul Muttaqqien yang terletak tepat di desa Muara baru Kecamatan Kota Kayuagung menurut pengakuan dari salah satu wali santri yang enggan disebutkan namanya saat ditemui diKediamannya  tersebut Senin 13/04/20 mengatakan sebenarnya kami sangat keberatan dengan adanya pembayaran sebesar 615.000 untuk jenjang Mts  dan 650.000 untuk jenjang MA dengan jumlah santri kurang lebih 200 orang  yang diperuntukkan untuk Ujian Pondok Dan Hapala , Baik jenjang Pendidikan   Mts, maupun MA di Pondok Pesantren Darul Muttaqqien Muara Baru OKI"Terangnya.

Menanggapi informasi tersebut LiputanSumSel.Com segera menyambangi kepala Kementrian Agama Wilayah Kabupaten OKI  Drs.Syukri MM melalui Kasi Pendidikan Madrasah(PenMad) OKI Samsul Bahri Sag.mengatakan" Kita sudah diperintahkan pimpinan untuk mengklarifikasi informasi pembayaran tersebut dan Langsung bertemu pihak pondok pesantren Kiki   Ketua Yayasan dan Sari selaku kepala Madrasah Aliyah Darul Muttaqqien mengatakan" Pembayaran ini bukanlah untuk ujian Madrasah melainkan Ujian PonDok dan Hafla atau untuk Santri tamat semacam Perpisahan jadi Ranah ini bukan kewenangan kita Melainkan Kewenangan  Kasi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren(Kasi PD PonTren)"Ujar Samsul.

Agar berita lebih berimbang LiputanSumSel langsung mengkonfirmasikan hal ini pada Kasi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren (Kasi PD PonTren) dalam Hal ini  Drs. H.Suryadi,MSi Mengatakan"Kami tidak pernah memerintahkan untuk memungut Biaya Ujian Pondok karena sudah di tanggung oleh Kementrian Agama dan juga Dana BOS yang didapat. Kalau memang di sebut ujian Pondok pesantren Sejatinya menggunakan Sistem Salafiyah Yaitu lebih banyak mempelajari Kitab Kuning atau kitab dengan Bahasa Arab yang biasa digunakan para santri dalam belajar, lulusan Ujian Pendidikan Kesetaraan ini mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pendidikan formal.

Bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki lapangan kerja. Pemegang Ijazah Ponpes Salafiyah adalah tingkat Ula / SD, Usto / SMP / MTs dan tingkat Ulia / SMA / bentuk lain yang sederajat dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun untuk mendapatkan pekerjaan"Ujarnya.

Terkait permasalahan ini menyita perhatian Ketua LSM Lembaga Pemantau Kebijakan Publik(LPKP) Alifiah Mengatakan "berdasarkan penjelasan dari kasi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren(Kasi PD PonTren)Suryadi, ini sudah jelas sekali adanya indikasi pungli, sebab telah terjadi pembayaran atau pungutan ujian pondok yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Serta sesuai keterangan Wali santri tersebut tidak ada pemberitahuan atau Rapat wali santri untuk kesepakatan pembayaran dana tersebut.

Hal ini tidak bisa hanya didiamkan saja apalagi menyangkut bidang Pendidikan, kemanakah Dana BOS Madrasah kalau untuk ujian pondok saja harus membayar. Permasalahan ini KeMeNag OKI Harus bisa Bertindak Tegas kemenag tidak harus tutup mata,KalauTidak  ada Tindakan Tegas Kami akan laporkan ke Kementrian Agama Provinsi agar bisa ditindak Lanjuti. Ujar Ali. (Povi)

Catatan:berita ini dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik

http://www.liputansumsel.com/2020/04/bantah-pemberitaan-dugaan-punglipihak.html