Kemenkeu dan Kemendagri Apresiasi Pemkot Palembang

Palembang, Liputan Sumsel.com -   Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri  (kemendagri), menilai penyesuaian APBD  Pemerintah Kota Palembang
untuk kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 telah tepat dan benar.

Hal ini dapat diketahui dari keputusan menteri keuangan nomor 10.KM7/2020 tentang penundaan penyaluran DAU dan DBH bagi pemda yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD tahun 2020 terkait percepatan pengaggaran kebutuhan penanganan bencana covid-19, dimana dalam KMK tsb pemerintah Kota Palembang,  tidak termasuk daerah yang terkena sanksi penundaan atau pengurangan penyaluran DAU dan DBH.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, Pemerintah Kota Palembang  telah melakukan penyesuaian APBD TA 2020 dengan menetapkan Perwali no 9 tahun 2020 secara tepat waktu dan berkesuaian untuk fokus serta serius  pada kebutuhan anggaran penanganan covid-19.

"ini adalah bukti komitmen yang kuat dan keseriusan penanganan bencana covid-19 di kota Palembang," kata Dewa, Minggu (3/5/2020) .

Penyesuaian APBD tersebut  dilaksanakan berdasarkan surat keputusan bersama (SKB)enteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 april dan pmk 35/2020  yang memerintahkan seluruh kepala daerah untuk melakukan penyesuaian postur anggaran baik sisi pendapatan maupun belanja terkait bencana pandemi Covid-19.

"Untuk penyesuaian pendapatan daerah saat ini pemerintah kota palembang telah menyesuaian  pendapatan sebesar Rp. 1,1 Trilyun lebih dan untuk postur belanja daerah dilakukan penyesuaian anggaran belanja modal dan belanja barang jasa yaitu pengurangan 50 persen," kata dia.

Perubahan postur apbd kota palembang ini dimaksudkan guna merasionalisasi pendapatan sehubungan kondisi bencana covid, dimana untuk kondisi pendapataan daerah baik PAD maupun dana transfer pusat dan provinsi terjadi penurunan dan pelemahan, sedangkan disisi belanja terdapat  kewajiban untuk pemenuhan anggaran penanganan bencana covid-19.

"Sehingga postur APBD kita harus segera dilakukan penyesuaian APBF atas kondisi yang terjadi saat ini," kata dia.

Sementara itu, Walikota Palembang, Harnojoyo mengapresiasi jajarannya dalam penanganan Covid-19.

Menurut dia, pihaknya dari awal sudah serius untuk menangani kasus Corona di Palembang.

"Dan intinya pemerintah kota Palembang siap melaksanakan penanganan bencana covid-19 ini seoptimal mungkin dengan menyiapankan dan melaksanakan anggran tersebut secara efektif efisien, transparan, akuntanbel, dan tentunya sesuai peraturan perundang-undangan," kata dia.(Rl/A2)

Read More

TERKAIT PIPA BOCOR PIHAK PERTAMINA DI DUGA TIDAK MAU BERKOMENTAR

MUBA-liputansumsel.com-Menindak lanjuti pemberitaan sebelumnya yang terbit pada 21 April 2020, terkait adanya dugaan bocornya pipa milik Pertamina EP  Pendopo Field yang terletak di Dusun 6 Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Jirak Jaya beberapa pekan yang lalu, awak media mencoba untuk mengkonfirmasi pihak Pertamina Pendopo dengan mendatangi kantor Pertamina EP Pendopo Field pada Senin, 27 April 2020 yang lalu sekira pukul 14:00 Wib.

Kedatangan awak media bertujuan untuk mengkonfirmasi sebatas mana yang telah dilakukan pihak Pertamina EP Pendopo Field untuk rehabilitasi lingkungan terhadap lingkungan yang telah terkontaminasi oleh tumpahan minyak (oil spill).

Sebelumnya awak media telah kordinasi melalui WhatsApp kepada Pratama yang mengaku Humas Lapangan Pertamina Pendopo pada hari Sabtu, 25 April 2020.

"Saya akan konfirmasi dulu kepada atasan saya mas," ucapnya.

Keesokan harinya pada 26 April 2020, Pratama kembali menghubungi awak media bahwasanya sudah mendapat jawaban.

 "Saya sudah mendapat konfirmasi dari atasan saya. Mas boleh datang ke kantor Pertamina Pendopo besok," terang Pratama.

Kemudian, pada hari Senin 27 April 2020, awak media pun datang ke kantor Pertamina EP Pendopo Field sekira pukul 14:00, namun sangat di sayangkan awak media tidak bisa ketemu Kepala Bagian Humas. Melainkan hanya ketemu staf Humasnya saja bernama Kery.

Dari keterangan Kery bahwa Kepala Humasnya sedang ada rapat.

"Pimpinan kami sedang ada rapat mengenai Covid-19, nanti akan saya kabarkan kapan pimpinan kami bisa untuk menemui," ucapnya.

Namun, setelah beberapa hari awak media menunggu kabar dari Kery (staf Humas red) pada hari ini Minggu, (3/5) Kery memberi kabar bahwa sudah disampaikan kepada pimpinannya.

"Saya sudah sampaikan kepada pimpinan saya, namun belum ada jawaban dari pimpinan saya,"cetus Kery.

sementara,kepala kepolisian resort(Kapolres)musi Banyuasin, AKBP,Yudhi Surya Markus Pinem,Sik saat di konfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp belum ada jawaban sampai berita ini di terbitkan.(tim).

Read More

Agar Tepat Sasaran, Bupati OKI Perintahkan Data Distribusi Bansos dan BLT Dibuka Luas

OKI---LiputanSumSel.Com Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE memerintahkan camat dan kepala desa se Kabupaten OKI untuk mengumumkan secara terbuka nama-nama penerima Bantuan Sosial (Bansos) Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD), agar program jaring pengaman sosial tersebut tepat sasaran dan data penerima bantuan diketahui publik secara luas.

"Agar diumumkan pada papan pengumuman desa atau tempat umum lainnya yang mudah diakses masyarakat"Ungkap Iskandar secara tertulis melalui Surat Edaran (SE) Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 460/Dinsos/2020, tertanggal, (30/4).

Dia juga meminta setiap Camat untuk memantau dan memastikan pelaksanaan pemberian BLT dan Bansos berlangsung baik.

"Nama-nama penerima diumumkan secara luas kepada masyarakat, baik itu daftar penerima Bansos sembako maupun BLT Dana Desa,” ungkapnya.

Terpisah Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKI, H. Reswandi mengatakan dengan pengumuman tersebut warga dapat secara mandiri memeriksa apakah nama mereka tertera sebagai penerima.

"Apabila belum tertera, berhak menerima asalkan layak menurut hasil musyawarah desa," ujarnya Minggu, (3/5).

Pemerintah sebut dia juga mempersilakan masyarakat untuk ikut mengoreksi masing-masing penerima bantuan, apakah layak atau tidak.

"Masyarakat bisa melihat dan mengecek langsung nama-nama penerima bantuan" ujar dia

Dengan adanya beberapa bantuan yang digulirkan, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten hingga Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten OKI berkeyakinan bahwa nantinya tidak ada lagi masyarakat miskin atau kurang mampu tidak menerima bantuan.(PD)

Read More

Aktivis Anti Korupsi Mengucapkan Apresiasi Kinerja KPK

Muara Enim, Liputansumsel.com
Kasus suap proyek jalan sejumlah 130 Milyar yang menjerat Bupati Muara Enim non aktif Ir. H. Ahmad Yani, MM di Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim, setelah Robi Okta Fahlevi dan Elfin Mukhtar di tetapkan sebagai tersangka dan kini menjadi terdakwa.

Hingga kasus korupsi ini berkembang lebih dalam, kemudian menjerat pula Aries HB Ketua DPRD Muara Enim dan Ramlan Suryadi Kepala Dinas Bappeda Muara Enim yang awalnya sebagai saksi kini sudah menjadi tersangka.

R. Fadli yang merupakan aktivis anti korupsi yang berada aktif di Badan Penelitian Aset Negara saat berbincang di kediamannya, Sabtu (2/5/2020) mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta Jajarannya yang sudah mengungkap pengembangan kasus korupsi Kabupaten Muara Enim ini,"tuturnya.

Selain itu Fadli menambahkan bahwa diduga adanya pihak-pihak lain yang menerima gratifikasi dari kasus korupsi tersebut yang di kutip dari pernyataan terdakwa Robi Okta Fahlevi selaku pemberi suap,"ucapnya.

"Adanya pihak lain yang selaku saksi dalam persidangan yaitu Ketua Pokja ULP (Ilham Sudiono) telah mengaku dan mengembalikan uang dari aliran kasus korupsi tersebut tetapi tidak di tetapkan sebagai tersangka,ada apa?,"ungkap Fadli.

Meneruskan pernyataan dari Justice Collaborator (JC) Elfin Mukhtar dalam tindak pidana korupsi berdasarkan surat keputusan KPK/RI/No.495/Tahun 2020 yang sudah mengungkapkan semua pengaturan pembagian nama-nama yang terlibat dalam kasus suap agar di kembangkan lebih luas, lebih dalam dan di tunggu pembuktiannya, Serta dikutip dari keterangan Jaksa KPK dalam dakwaan Robi menyebutkan diduga Wakil Bupati dan Beberapa Anggota DPRD Muara Enim juga turut menerima dari aliran uang suap tersebut tetapi kenapa belum di tetapkan sebagai tersangka juga"terang Fadli.

"Saya mendukung dan percaya kinerja KPK untuk mengembangkan kasus korupsi tersebut secara tuntas hingga ke akarnya,"ujar Fadli mengakhiri perbincangan dengan tim awak media.

Read More

Banjir Mengakibatkan Sawah Di Kecamatan SDU Gagal Panen

Muara Enim, Liputansumsel.com
Hujan deras yang turun membasahi sejak Kamis hingga malam Jum’at mengakibatkan banjir. Sekitar 10 hektare sawah Ataran Pauh Ijang Desa Siring Agung Kecamatan Semande Darat Ulu (SDU) Kabupaten Muara Enim, Sumetera Selatan mengalami rusak parah, Juma’t (1/5/2020).

Akibat Hujan deras yang menyebabkan debit air meningkat hingga banjir tersebut telah merusak pematang sawah dan tanggul saluran irigasi sehingga kondisi ini membuat banyak tanaman padi milik warga rusak dan habis terbawa arus atau tertutup lumpur.

Setidaknya tercatat ada sekitar 10 Hektar sawah gagal panen, Hujan deras tersebut juga merusak beberapa jembatan penghubung desa ke area persawahan. Serta mengakibat kan saluran irigasi Desa Aremantai terbawa hanyut kurang lebih sampai 5 meter.

Banjir tersebut juga menyebabkan beberapa pipa air bersih pamsimas Desa Siring Agung juga terbawa arus sehingga hingga air bersih Desa Siring Agung mati total.

Salah seorang petani Mudarman (46)
mengatakan hujan deras yang mengguyur di mulai sejak hari Kamis hingga Jum’at,"terangnya.

“Dari hari Kamis siang hingga Jum’at
pagi Curah hujan yang sangat lebat,
Sehinggah Debet air Anak sungai Ataran Pauh Ijang meluap dan tidak tertampung lagi mengakibatkan Banjir bandang. Ada sekitar kurang lebih 10 hektare persawahan kami yang Rusak parah, dan gagal gagal panen tahun ini pak,” ucapnya.

Kepala Desa Siringagung Kecamatan Nur Komala juga mengatakan bahwa,

“Sejak hari Kamis hinggah Jum’at telah terjadi hujan deras sehinggah Air sungai meluap dan membanjiri sawah warga serta membuat beberapa jembatan dan pipa air bersih hanyut,” ungkapnya.

“Saat ini kami telah mengirimkan surat dan telah menghubungi pihak Kecamatan Semendo Darat Ulu dan pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk menindak lanjuti hal ini,”ujar Kades Siring Agung.

Read More