08 Mei 2020

Gugus Tugas Covid 19 Muba Siapkan 8 Posko Pembatasan Perjalanan Orang dan Posko hari Raya idulfitri Tahun 2020

Liputansumsel.com
MUBA-liputansumsel.com- Guna meningkatkan antisipasi pencegahan Covid-19 atau virus Corona serta membatasi pemudik jelang menyambut hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dan , Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid 19 Kabupaten Musi Banyuasin telah mendirikan 8 posko terpadu di setiap perbatasan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muba.

Selain mendirikan posko terpadu, Pemerintah kabupaten Muba juga menghimbau agar masyarakat untuk tidak mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri Dalam rangka Percepatan Penanganan orona Vistus Disease 2019 (Covid-19)

Dalam kesempatan ini, Kepala Dishub H Pathi Ridwan mengatakan bahwa Posko tersebut, berbeda dengan posko mudik di tahun-tahun sebelumnya, karena menerapkan standar pencegahan COVID-19.

Posko tersebut, diterangkannya terletak di kecamatan Bayung Lencir, Babat Supat, Sungai Lilin, Lais, Sanga Desa, Sekayu, Desa Tebing Bulang, dan posko pengalihan arus
di Simpang Randik dan Simpang Balai Agung.

"Kami bersama satuan Gugus Tugas baik Polres Muba Kodim 0401 Satuan POL PP Damkar, BPBD, dan Dinas Kesehatan telah membangun ataupun mendirikan posko pelayanan terpadu dan pengamanan Idul Fitri Sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Ada tahapan yang dilakukan aparat yang tergabung di pintu masuk.

Posko ini juga berbeda dengan posko keadaan biasa di tahun lalu dalam rangka mudik. Posko ini lengkap seperti semacam tempat observasi, tempat di mana di posko tersebut ada kelengkapan COVID-19," kata Pathi saat mengadakan rapat evaluasi terhadap Posko terpadu Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 yang sesuai standar protokol kesehatan, Jumat (8/5/2020).

Dikatakan Pathi, di dalam posko dilakukan sejumlah pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang melintas. Dari pemeriksaan ini, akan diketahui apakah masyarakat dalam keadaan sehat atau sebaliknya.

Sementara, Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin melalui Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Yudi Herzandi dalam sambutannya, mengarahkan agar para petugas posko tersebut dipersiapkan dengan maksimal begitu juga kebutuhan yang diperlukan oleh para petugas  di posko, baik fasilitas makan minum  dan vitamin.

Yudi pun berharap, dari segala kesiapan tersebut, Seluruh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin  bisa meminimalisir penularan COVID-19. "Mudik tahun ini sangat berbeda sekali, karena situasinya berbeda masa pandemi ini, ada perlakuan kemanusiaan, kita untuk menjaga dengan ketat guna memutuskan rantai penularan virus Corona di Muba, selain itu untuk Pembatasan Kegiatan Mudik dan Pembentukan Posko Hari raya Idul fitri 1441 tahun 2020 kita mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 450/2820/SJ  dan untuk Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka percepatan Penanganan Covid-19  kita tindaklanjuti berdasarkan SE Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid 19 No 4 Tahun 2020 dengan Ruang Lingkup kriteria Pembatasan perjalanan orang keluar atau masuk wilayah batas negara dan atau batas wikayah administrasi dengan kenderaan pribadi atau sarana transportasi umum( darat,kereta api,penyebarangab laut dan udara) diseluruh Indoneisa dan dalam Surat Edaran tersebut Dapat menjadi Acuan dasar Petugas posko kita ada kriteria pengecualian dan persyaratan pengecualian yang mesti petugas kita pedomani bersama sama Tegas Yudi.
Turut hadir dalam acara ini, Kadis Kominfo Herryandi Sinulingga, Kasat Pol PP, Muba Jonni Martohonan, Perwakilan Dandim 0401 Marwan, Kabag Ops Polres Muba  Erlangga Perwakilan Dinkes, dan Perwakilan BPBD.(agung/rill).

Ketua DPC LAI-BPAN Dan Jajarannya Meminta Segera Plt. Bupati Muara Enim Dilantik Menjadi Bupati Definitif

Liputansumsel.com
Muara Enim, Liputansumsel.com
Ir. H. Ahmad Yani, M.M Bupati Muara Enim non aktif telah divonis 5 tahun penjara serta membayar uang pengganti Rp. 2,1 miliar dalam perkara korupsi suapnya 16 paket proyek jalan dan jembatan senilai Rp. 130 Miliar pada Tahun 2019.

Petikan vonis dibacakan oleh Hakim Ketua Erma Suharti dalam persidangan telekonferensi di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (5/5/2020).

Saprudin (Udin Tangsi) Ketua DPC Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan Lembaga Aliansi Indonesia-Badan Penelitian Aset Negara (LAI-BPAN) setelah mengetahui putusan vonis tersebut, saat di temui di Kantornya memberi tanggapan, Jumat (8/5/2020).

"Saya beserta jajaran meminta segera Prof.H.M. Tito Karnavian, Ph.D selaku Menteri Dalam Negeri dan H. Herman Deru S.H, M.M Gubernur Sumsel untuk mengambil sikap dan langkah agar segera melantik Plt. Bupati Muara Enim H. Juarsah, S.H menjadi Bupati Muara Enim definitifnya karena Bupati Muara Enim non aktif Ir.H. Ahmad Yani, MM sudah inkracht divonis 5 Tahun penjara di sidang pengadilan tipikor Palembang,"ungkap Udin.

Harapan kami setelah H. Juarsah, S.H di lantik menjadi Bupati Muara Enim segera melanjutkan program serta cita-cita bersama saat kampanye. Sehingga roda pemerintahan berjalan normal, begitu pun ekonomi kerakyatannya dan mengejar pembangunan infrastuktur yang tertinggal,"tuturnya.

Selain itu LAI-BPAN siap mendukung dan mengawal kebijakkan Pemkab yang pro rakyat serta meminta secara tegas jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendukung dan mensukseskan program yang menjadi nawacita kepala daerah saat ini agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik,"ujar Udin.

Walikota Palembang Ikuti Rapat Conference Bersama Kepala Sekretariat Presiden RI

Liputansumsel.com
Palembang, Liputan Sumsel.com -  Republik Indonesia Joko Widodo akan memberikan bantuan 5 ribu paket sembako kepada warga Palembang yang terdampak Covid 19.

Bantuan berupa 10 kilogram beras, 1 kilo minyak, dan 1 kotak teh celup, ini direncanakan akan didrop dari Jakarta.

"Melalui rapat koordinasi bersama Kepala Sekretariat Presiden, beliau menyampaikan akan ada bantuan paket sembako dari Bapak Presiden yang akan didistribusikan kepada masyarakat di luar bantuan PKH dan di luar bantuan yang diberikan pemerintah kota," kata Wali Kota Palembang H. Harnojoyo, usai rapat melalui video conference bersama kepala Sekretariat Presiden RI, di rumah dinas wali kota, Selasa (5/5/2020).

Setelah paket sembako tiba, kata Harnojoyo, pembagian paket ini, akan disesuaikan dengan mekanisme pembagian paket sembako yang sudah dilakukan Pemkot Palembang saat ini.

Untuk paket sembako yang diberikan Pemkot Palembang berupa 10 kg beras, 2 kg gula, 2 liter minyak dan 1 kg tepung terigu akan dikemas dalam kardus.

"Untuk paket sembako dari Pemkot untuk masyarakat miskin, alokasi bantuan mencapai kurang lebih 50 ribu paket," Harnojoyo menyebutkan.

Ia melanjutkan, bantuan dari Presiden, secara teknisnya dibagikan berdasarkan nama dan alamat(by name by addres) penerima bantuan.

Menurut Harnojoyo, saat ini masih banyak data yang diusulkan oleh oleh RT dalam permintaan masyarakat terhadap bantuan dalam pandemi Covid-19.

Harnojoyo juga menjelaskan, bahwa terdapat banyak perbedaan antara bantuan Pemerintah kota Palembang dengan bantuan dari Presiden Republik Indonesia, baik dari kemasan, hingga isi dari setiap bantuan tersebut.

"Nanti akan kita rapatkan lagi. Dan semua bantuan ini harus butuh pengawasan kita bersama. Tolong juga untuk kita semua berperan supaya pendistribusian ini betul betul sampai," kata Harnojoyo pula.

Harnojoyo menambahkan, Pemkot Palembang juga mendapat saran dari Kepala Sekretariat Presiden RI untuk membentuk subtim di dalam gugus tugas covid-19 sesuai klaster, misal transportasi diketuai oleh Dishub dan ekonomi diketuai oleh Dinas Perdagangan.

"Itu akan kami tindak lanjuti sebagai upaya dan tanggung jawab dalam menangani wabah ini," kata Harnojoyo.(Rl/A2)

Sekda Kota Palembang Ratu Dewa Monitor Kesiapan Bulog

Liputansumsel.com
Palembang, Liputan Sumsel.com- Guna memastikan kembali tidak adanya kesalahan dalam pengemasan pasokan sembako bantuan kemanusiaan korban Covid 19, Sekertaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa kembali memonitor gudang bulog di Jalan Perintis kemerdekaan.

Dalam pantauannya ia secara langsung melakukan pengemasan sembako sendiri dengan memasukan 2 karung beras seberat 5 kg, minyak 2 kg dan 2 kg tepung terigu kedalam kotak sebagai contoh untuk ke depan dengan disertai daftar naman sembako yang ada didalamnya.

Menurut Sekda kota Palembang sebanyak 10 ribu sembako ini akan kita bagikan ke 107 kelurahan berdasarkan data yang ada di kelurahan dan pada hari jumat ini sembako akan kita bagikan.

"Berdasarkan data dari bulog sebanyak 49.669 direncanakan pada tanggal 25 harus tersampaikan pendistribusiannya ke seluruh kelurahan, setelah itu akan berlanjut kembali 15 hari ke depan, tidak menutup kemungkinan ada penambahan data baru dari warga miskin baru untuk di masukan kedalam pendataan," katanya, Senin, 4 Mei 2020 saat melakukan monitor ke gudang Bulog.

Ia juga menambahkan pada hari jumat akan di distribusikan sebanyak 10 ribu dan lanjut pada hari berikutnya. Untuk mekanismenya sendiri dari Bulog akan mengantarkan ke kelurahan setelah sampai di kelurahan ada petugas dari kelurahan tersebut dibantu oleh Babinsa dan Babinkamtibmas untuk membagikan sembako tersebut ke setiap rumah berdasarkan data yang ada.

"Pemberian sembako ini akan berlanjut sampai adanya pemberlakuan PSBB setelah mendapatkan persetujuan dari Kementrian kesehatan," paparnya(Rl/A2).

Wako dan Wawako Palembang Ikuti Rakor Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Liputansumsel.com
Palembang, Liputan Sumsel.com -  Kota Palembang Harnojoyo dan Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, mengikuti rapat koordinasi optimalisasi pencegahan dan penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan Bersama kepolisian serta organisasi perangkat daerah terkait.

Rapat koordinasi dipimpin Kapolda Sumsel Irjen Pol. Drs. Priyo Widyanto M.M., didampingi Sekda Kota Provinsi H. Nasrun Umar dan Danrem 044/Gapo Kolonel Arm Jauhari Agus S, di ruang Rekonfu Mapolda Sumsel, Selasa (5/5/2020).

Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto menyatakan prihatin peningkatan PDP, ODP, dan OTG di wilayah Sumatera Selatan.

Selanjutnya Kapolda memaparkan beserta foto kegiatan sosial kehidupan masyarakat yang belum mempunyai kesadaran tidak menjaga jarak atau social distancing.

“Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan pemerintah cenderung akan berkembang dan meningkatnya penyebaran Covid-19 di Sumatera Selatan, hal ini sangat kita prihatin, ” ujar Kapolda.

Kapolda menilai juga selama ini Penanganan Covid-19 secara parsial, tidak bersama-sama.

Oleh karena itu maksud pihaknya mengadakan rapat ini, untuk membentuk tim gabungan gugus tugas pencegahan Covid-19 dengan harapan penanganan virus corona di Provinsi Sumsel dapat tertangani dengan cepat.

“Kita membentuk tim yang terdiri dari tim transportasi, tim sentral ekonomi, tim himbauan dan tim khusus, Dengan terbentuknya tim gugus tugas ini kita berharap penanganan Covid-19 ini dapat ditangani secara optimal."

Di kesempatan tersebut, Wali Kota Palembang, Harnojoyo, menyampaikan, pihaknya sudah membentuk sebanyak 372 regu, sub gugus tugas. Namun mungkin belum sesuai klaster-klaster seperti yang disampaikan Kapolda

"Mudah mudahan dengan adanya optimalisasi dan dukungan kita bersama, wabah Corona yang saat ini terjadi dapat segera berakhir," ujar Harnojoyo.

Dalam rapat tersebut, hadir Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan S I K., S.H.M.H., Forkopimda Sumsel/Kota Palembang, Pejabat Utama Polda Sumsel, Pejabat Utama Kodam II/Swj, dan Tim Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Provinsi Sumsel. (Rl/A2).