09 Juni 2020

Walaupun Pandemi, Herman Deru Minta Bawaslu Tetap Profesional

Liputansumsel.com
Palembang-liputansumsel.com-- Meski masih di tengah pandemi, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menghimbau agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tetap menjalankan tugas dengan profesional, transparan dan menjaga kondusifitas daerah. 


Mengingat Desember mendatang Provinsi Sumsel akan mengadakan kegiatan besar yakni pemilihan kepala daerah di  7 daerah yakni, Ogan Ilir, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

“Epcinterumnya ada di penyelenggara, bermasalah atau tidaknya ini sangat mungkin datangnya dari penyelenggara, Setransparan mungkin sifatnya diketahui partai politik dan masyarakat secara prosesnya,” ungkapnya saat menerima audiensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam rangka bersilaturahmi, bertempat di Ruang Tamu Gubernur (8/6) Senin Sore. 

Terlebih, Provinsi Sumsel dalam penyelenggaraannya sudah terkenal dengan zero konfliknya, oleh sebab itu pula ia meminta seluruh pihak menjaga kondusifitas daerah dan jangan sampai situasi kamtibmas yang baik ini terganggu.  


“Kuncinya di penyelenggara KPU dan bawaslu, artinya penegakan aturan yang benar. Transparan adalah kunci utama, dan bekerja secara profesional harus dilakukan, sehingga hasil yang didapat bisa lebih baik,” tuturnya 

Hadir pula dalam kesempatan ini Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Iin Irwanto, S.T., MM, Koordinasi Divisi Hukum Data dan Informasi Junaidi, Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Antar Lembaga Iwan Ardiansyah

Nasrun Umar Ingatkan Pentingnya Zona Itegritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Liputansumsel.com
Palembang - liputansumsel.com--Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Nasrun Umar memberikan arahan langsung terkait Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas  Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam tata kelola pemerintahan, kegiatan ini 

di selenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumsel di Kantor BPS Provinsi Sumsel,Senin (8/6) pagi. 



Menurutnya, salah satu wujud komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan, integritas dan akuntabilitas layanan publik adalah melalui penerapan WBK  dan WBBM.  


Dimana, pencanangan pembangunan zona integritas diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip - prinsip tatakelola pemerintahan yang baik.


“Sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 52 tahun 2014 tahap-tahap pembangunan zona integritas meliputi tahapan pencanangan pembangunan zona integritas yang merupakan deklarasi pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun zona integritas,” katanya 



Ia berharap kegiatan pencanangan ini nantinya, dilaksanakan secara terbuka, sehingga masyarakat dan stakeholder lainnya ikut menyaksikan, memantau, mengawal dan mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi di badan pusat statistik provinsi sumatera selatan, serta badan pusat statistik kabupaten kota di seluruh wilayah sumatera selatan. khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.


“Kami berharap, seluruh jajaran badan pusat statistik provinsi sumatera selatan dapat melaksanakan reformasi birokrasi khususnya dalam pembangunan zona integritas secara maksimal dan konsisten, serta selalu melaksanakan fungsi kontrol dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan dalam pelaksanaannya,” tambahnya.


“Sehingga hasil akhir yang diharapkan berupa peningkatan pelayanan publik dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kkn dapat tercapai,” pungkasnya.


Hadir pula dalam kesempatan ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel  H. Muchendi, dan Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel M. Adrian Agustiansyah.

Wagub Ajak BUMN dan Swasta Proaktif Gelar Aksi Sweb Tes Bagi Masyarakat Umum

Liputansumsel.com
PALEMBANG-liputansumsel.com-- Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Mawardi Yahya mengharapkan beran serta pembaga seperti BUMN dan lembaga swasta lainnya dapat menggelar aksi peduli pencegahan penyebaran covid 19, seperti gegiatan Swab Tes gartis bagi masyarakat umum diberbagai lokasi.


Hal ini diungkapkannya ketika membuka secara langaung sweb tes yang diselenggarakan oleh Bank BNI bekerja sama dengan RS Bunda Jakarta dan RS Bhayangkara dipusatkan di halaman parkir stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Sport City Palembang, Senin (8/6).


"Kita dari pemerintah tetap berharap BUMN lainnya ikut menggelar Swab Tes namun ditempat yang berbeda agar merata," harapnya.



Dia mengucapkan terimakasih kepada BNI dan pihak lainnya yang menggelar Swab Tes gratis kepada masyarakat dalam upaya penanganan Covid 19.


"Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak main-main dan sangat konsen dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona di daerah ini," paparanya.


Mawardi menyebutkan, adanya rumah sehat sebagai tempat isolasi bagi,ODP ,PDP, OTG di JSC membuktikan keseriusan pemerintah provinsi dalam melinsung.


"Jika rumah sakit penuh, kita sudah siapkan dari jauh hari kamar  isolasi di wisma atelit, termasuk juga untuk istirahat tenaga kesehatan," paparnya.


Usai membuka sweb tes bagi karwayan BNI, dan masyarakat umum, Wagub H. Mawardi Yahya bersama dengan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan dan pejabat lainnya melihat dari dekat proses sweb tes yang dilanjutnya meninjau tower  6 dan 7 di sekitar komplek JSC sebagai tempat isolasi bagi ODP dan PDP. (ril humas)

Herman Deru Terima Bantuan Dari OJK dan Kementerian Perindustrian Untuk Covid-19

Liputansumsel.com
#Dorong OJK Kembangkan Pelaku Ekonomi di Tengah Pandemi
PALEMBANG - liputansumsel.com--Toleransi terhadap masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini terus ditunjukkan berbagai pihak. Terbaru, gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Sumsel kembali menerima sejumlah bantuan.

Dimana, bantuan yang diterima langsung oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru tersebut datang dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumbagsel dan Kementerian Perindustrian RI.

"Bantuan ini merupakan kebanggan tersendiri bagi kami. Artinya semua pihak peduli terhadap masyarakat. Bentuk toleransi inilah yang harus terus terjalin tanpa melihat nilai dari bantuan tersebut," kata HD, disela serah terima bantuan yang digelar di Auditorium Bina Praja Setda Pemprov Sumsel, Senin (8/6).

Diketahui, bantuan yang datang dari OJK Regional 7 Sumbagsel berupa 1542 bahan makanan yang terdiri dari beras, minyak sayur, terigu, dan gula pasir yang diserahkan oleh Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel Untung Nugroho. Sedangkan dari Kementerian Perindustrian berupa 15.000 pc masker kain, 500 pc hazmat sponbond, 100 pc hazmat PPC, serta 100 pc face shield yang diserahkan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel Ernila Lizar.

Dilain sisi, HD juga meminta OJK Regional 7 Sumbagsel untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai pengatur lembaga keuangan agar perekonomian masyarakat tetap berjalan baik di tengan pandemi Covid-19 ini.

"Ekonomi adalah aspek yang juga berpengaruh dari dampak Covid-19 ini selain dari aspek kesehatan dan sosial. Sebab itu, kita harus melakukan penanganan menyeluruh. Bukan hanya menangani virus yang menyerang tubuh, tapi juga melakukan penanganan terhadap isunya yang dapat membuat produktivitas masyarakat menurun," terangnya.

Termasuk juga gencar membuat inovasi guna mendongkrak perekonomian masyarakat seperti membatu permodalan, keterampilan dan pemasaran.

"Pelaku ekonomi seperti UMKM merupakan penyangga perekonomian. Apalagi, dalam situasi seperti ini tentu harus terus di dongkrak sehingga perekonomian masyarakat tidak turun. Saya minta ini terjaga," jelasnya.

Tidak hanya itu, dia juga mengharapkan agar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai BUMD membuat kelompok usaha binaan sebagai wadah bagi masyarakat pelaku usaha atau Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda).

"Saya ingin ada program seperti itu. Nanti KURnya bisa disubsidi dari pemerintah. Mekanismenya OJK yang paham, yang kelas harus sesuai dengan Undan-undang perbankan," tegasnya.

Semantara itu, Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel Untung Nugroho mengatakan, jika pihaknya saat ini telah mengatur agar lembaga keuangan memberikan keringanan untuk para nasabah yang terdampak Covid-19 baik ditujukan kepada para nasabah bank umum maupun leasing dengan melihat berbagai kategori.

"Sebagian besar masyarakat yang menggunakan kredit tidak bisa memenuhi kewajibannya. Meski menjadi beban lembaga keuangan, tapi masih bisa dijalankan. Karena ini didukung oleh masyarakat Sumsel tidak melakukan penarikan deposito dalam jumlah besar sehingga perekonomian ini masih cukup stabil," pungkasnya.

Pelaksanaan PSBB Tahap Dua Diperketat

Liputansumsel.com
Palembang, Liputan Sumsel.com - Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua diperketat. Salah satunya dengan mengerahkan 1.750 personel dari TNI dan Kepolisian yang siap mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat luas guna memberikan arahan betapa pentingnya menjalankan aturan kesehatan guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Wali Kota Palembang, H Harnojoyo bertindak sebagai pembina apel pengarahan Pencegahan dan Pengendalian corona virus disease (Covid-19) di Kota Palembang bersama personel Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang, di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik, Kamis (4/6/2020).

"Ribuan personel ini terdiri dari 1.750 personel TNI, Polri, Satpol PP, dan petugas Dishub Kota Palembang yang akan turun langsung ke masyarakat, mensosialisasikan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas sehari-hari," ujar Harno.

Menurutnya, setelah diterapkan PSBB tahap pertama masyarakat Palembang dinilai sudah cukup tinggi kesadarannya untuk mengikuti protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak selama beraktivitas.

"Alhamdulillah tingkat kesadaran masyarakat sudah sangat tinggi, bahkan pelanggar tidak menggunakan masker hanya sedikit. Makanya, tahap kedua ini kita meminta bantuan para TNI dan kepolisiam, PolPP untuk mensosialisasikan serta memperketat pelaksanaan PSBB," sebut Harnojoyo.

Dia berharap, petugas yang turun langsung lebih mengedepankan sikap humanis kepada masyarakat. "Jangan memberi rasa takut yang berlebihan kepada masyarakat, lakukan pendekatan secara humanis, berikan edukasi yang positif kepada mereka, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat,"pungkasnya (Rl/A2)