10 Maret 2021

Buntut Penunjukan Plh Bupati, DPRD OKU Laporkan ke Kemendagri dan DPRRI

Liputansumsel.com

Soal Plh Bupati OKU, Lintas Fraksi Mencium Gegat Tidak Baik


BATURAJA ,liputansumsel.com Sejumlah anggota DPRD OKU dari lintas Fraksi menyebutkan bahwa Gubernur Sumsel telah mempertontonkan sandiwara terkait polemik penunjukan Edwar Chandra sebagai Plh Bupati OKU. Hal itu ditegaskan oleh Mirza Gumai didampingi sejumlah anggota DPRD OKU lainnya saat memberikan keterangan pers di ruang Komisi I. Rabu (10/03/21).


Dalam pernyataan resmi tersebut, Mirza menyebutkan bahwa pernyataan Gubernur Sumsel dan H Achmad Tarmizi selaku Sekertaris Daerah (Sekda) OKU yang meminta agar dirinya tidak ditunjuk sebagai Plh Bupati merupakan drama yang dipertontonkan.


"Drama yang dipertontonkan Gubernur Sumsel dan Sekda OKU kemarin adalah panggung sandiwara, kami tahu ada intervensi via telepon ke lembaga DPRD dan Pemkab OKU. 5 menit sebelum konferensi pers intervensi tersebut datang ke DPRD untuk mencegah terjdinya konferensi pers," kata Mirza menambahkan, siapa yang menelpon, siapa yang ditelepon, apa yang dibicarakan, dan bahkan menyebut nama oknum anggota DPRD OKU akan dibuka di depan Kemendagri, Kemenpan RB dan Komisi II DPR RI.


Dijelaskan Mirza, terkait statement Sekda OKU (Achmad Tarmizi Red) yang tidak siap, pihaknya sudah mempertanyakan hal tersebut dan memang tidak ada komunikasi dari Gubernur terkait penunjukan Plh Bupati.


"Kami informasikan, bahwa persoalan pengangkatan Plh Bupati sudah kami tanya sebelumnya ke Sekda, dan memang tidak ada komunikasi dari Gubernur terkait pengangkatan Plh Bupati," ungkap Mirza Gumay saat memberikan keterangan pers.


Terkait adanya statemen ketua DPRD OKU yang menyebutkan pernyataan penolakan Plh Bupati OKU oleh perwakilan 8 Fraksi yang ada di DPR OKU bukan keputusan Dewan, Mirza menegaskan bahwa yang bersangkutan sudah tahu sebelumnya.


"Ketua DPRD OKU sudah kami beritahukan dan dirinya setuju akan ada rapat lintas fraksi serta konferensi pers terkait upaya untuk memberikan edukasi bahwa proses penunjukan Plh Bupati OKU tidak sesuai dengan amanat undang-undang yang ada," beber Mirza dihadapan awak media.


Untuk itu, sambung Mirza. Dalam waktu singkat pihaknya akan melaporkan Gubernur Sumsel dan Sekda OKU kepada Mendagri, Kemenpan RB dan Komisi II DPR RI.


"Sesegera mungkin akan kami laporkan, cara-cara oligarki kekuasaan seperti ini agar diketahui oleh pemerintah pusat, dan supaya 367.600 jiwa penduduk Kabupaten OKU harus tahu akan hal ini," pungkas Mirza. (*)

Ribuan Masyarakat Gagal Panen, Ratusan Hektare Sawah Kekeringan.

Liputansumsel.com


Padang, Painan, Liputansumsel.com -- Ratusan hektare areal persawahan di Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantiah dan Nagari Aur Duri Surantiah, Kecamatan Sutera, Pesisir Selatan kekeringan.


Kekeringan itu disebabkan ambruknya bendungan atau tempat aliran air di Sungai Batang Surantih. Bendungan itu sudah lama dibangun, dan diharapkan perhatian pemerintah.


Plt Camat Sutera Akpal Rizonly, membenarkan bendungangan aliran yang dibangun pada beberapa tahun itu rusak parah dan berstatus kritis dan hancur. Selain beresiko rawan pangan dikarenakan kekeringan juga berpotensi akan menimbulkan gagal panen. 


"Butuh anggaran Rp300 juta untuk memperbaikinya, "ujar Akpal.


Menurut dia, untuk mengatasi permasalahan itu pemerintah provinsi dan kabupaten harus bahu-membahu meminta bantuan pemerintah terkait.


Bendungan itu merupakan satu-satunya sumber air yang mengaliri hamparan pertanian seluas 450 hektare. Masing-masing tersebar di 6 Kampung dua nagari.


Kedua walinagari memintak penuh kepada dinas PSDA provinsi, supaya bisa memperbaiki secepat mungkin. Sebab, ribuan masyarakat akan mengalami gagal panen. 



Setelah dikonfirmasi kepada dinas terkait PSDA, Zakirman menyarankan untuk mengajukan profosal terlebih dahulu dan nanti diusahakan di anggaran perubahan," tutupnya.(EL).

Hasil Survei Institut Berdaya Dua Tahun Kepemimpinan HD-MY 70.08 Persen Masyarakat Puas

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com – Survei Institut Berdaya: 70,08 Masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) Puas dengan kinerja Kepemimpinan Herman Deru dan Mawardi Yahya, selama dua tahun memimpin Sumsel. Kepuasan masyarakat terlihat dari hasil rilis Institut Berdaya Palembang. (10/03/2021).


Direktur Eksekutif Institut Berdaya, Ki Edi Susilo mengungkapkan, survei kali ini terkait respon publik kepuasan masyarakat Sumsel terhadap kebijakan pemerintah selama dua tahun HD/MY menjabat.


“Hasil temuan dalam survei terkait penilaian masyarakat Sumsel sebanyak 70,08% masyarakat merasa puas dengan pemerintahan HD/MY. Rincian 65,03 persen puas dan 5,05 persen sangat puas. Sedangkan 13,64 persen masyarakat merasa kurang puas dan 17,28 persen menjawab tidak puas” ujarnya.


Sementara Itu Dr Novita Wulandari, S ST, MSI ketua Tim Peneliti Institut Berdaya menjelaskan survei ini melibatkan 1200 responden yang dipilih secara acak (Purpose Sampling) dengan Estimasi Margin Of Eror 2,27 persen dan tingkat kepercayaan 98 persen data diambil selama Januari sampai Februari 2021.


Lebih rinci Dr Novita Wulandari menjelaskan beberapa hal yang mempengaruhi persepsi Positif masyarakat Sumatera Selatan terhadap dua tahun kepemimpinan HD/MY


“Pembanguna Insfratuktur ini menanamkan kesan cukup baik terhadap pemerintahan HD/MY, Selama dua tahun pemerintah nya. terutama tentang Jalan dan pembangunan Jembatan” Terang Dr Novita.


Selanjutnya soal pelayanan pendidikan selama masa pandemi juga mendapat respon positif dari masyarakat Sumatera Selatan, terutama terkait beasiswa dan pemberian bantuan subsidi terkait UKP/SPP “68,07 Persen Masyarakat merasa puas dengan program Pemerintahan tentang beasiswa dan subsidi Pendidikan” Papar Dr Novita


Sementara, lebih lanjut dalam bidang Pertanian juga mendapat apresiasi yang positif, selama ini apa yang dilakukan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dirasa sangat membantu masyarakat Seperti Program Cetak sawah, bantuan benih dan alsintan, sebanyak 65,07 persen masyarkat terbaru oleh Program Program tersebut.


“Beberapa program ini lah yang mengantarkan persepsi positif masyarakat Sumatera Selatan terhadap dua tahun pemerintahan HD/MY. Sehingga tingkat kepuasan masyakarat mencapai 70,08 %. Ini baik dan semoga kedepannya bisa terus di pertahankan oleh pemerintah HD/MY” Tutup Dr.Novita Wulandari.(Al)

Liputansumsel.com

 


Prabumulih--liputansumsel.com Mengusung tema “Kita Tingkatkan Sinergitas Peran PKK untuk Mengoptimalkan Program”.TP PKK kota Prabumulih melangsung rapat Konsultasi dengan TP PKK Kecamatan, Kelurahan dan Desa se- Kota Prabumulih. Pada (10/3) di Pendopoan Rumah Dinas Walikota Prabumulih.

 

Pada rapat kali ini, dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Ir. Hj Suryani Ngesti Rahayu Ridho dan Wakil Ketua Hj. Reni Indahyani Fikri, S.Km dengan peserta rapat seluruh pengurus TP PKK Kecamatan, Kelurahan dan Desa.


Dalam kegiatan ini dibuka langsung oleh Walikota (Wako) Prabumulih Ir.H .Ridho Yahya MM yang dalam sambutannya.


PKK jangan membiasakan berpangku tangan, tapi harus diubah membiasakan untuk kegiatan benar.


“Ayolah, semua programnya PKK berlomba untuk jalan kebaikan,” pesan Wako.

Ridho  mengingatkan, pada rapat PKK hendaknya ada Formalasi program kedepan.

“Nanti kalau sudah ada Programnya, akan kita adakan Musrenbang, dan seluruh masukan atas usulan kemudian kita anggarkan untuk kegiatan kegiatan PKK khususnya Desa dan kelurahan,” pungkas Ridho Yahya.

Disdukcapil Palembang Siapkan Layanan Mobil Keliling

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang menyiapkan mobil layanan keliling. 


"Kami jemput bola. Memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, Dukcapil meminimalisir kerumunan yang kerap terjadi saat di kantor layanan Dukcapil," kata Kepala Disdukcapil Palembang, Dewi Isnaini, Selasa (9/3/2021). 


Ia menerangkan, mobil keliling ini jadwalnya sama seperti mobil Samsat Keliling. 


Yakni, untuk Selasa (9/3/2021), jadwal layanan Mobil Keliling berada di RSB Ananda, Simpang Tangga Takat Plaju, Seberang Ulu II. Mulai dari pukul 08.00 sampai 13.00. 


Untuk Rabu (10/3/2021), mobil keliling akan menyambangi Kecamatan Plaju, bertempat di Aula Kelurahan Plaju Ulu. 


Selanjutnya, Senin (15/3/2021) di Kecamatan Kemuning Jalan Letnan Simanjuntak Pustu Cambai Agung mulai pukul 08.00-13.00. 


Selain layanan mobil keliling, Disdukcapil juga menyiapkan layanan secara online.


"Tapi kan tidak semua masyarakat kita mengerti proses layanan online karenanya kami siapkan mobil keliling. Kalaupun saat di lapangan membludak masyarakat, kami minta berkasnya ditinggal. Setelah selesai akan dihubungi kembali," ujar Dewi. 


Ia menyebutkan, layanan yang disediakan di Mobil Keliling Dukcapil, mula dari pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, perubahan elemen atau e-KTP rusak, serta perekaman juga dapat dilakukan disana. 


"Asalkan berkasnya lengkap bisa langsung proses dan tidak ada masalah jaringan, 10 menit sudah selesai," kata Dewi. 


Saat ini proses perekaman e-KTP baru di Kota Palembang hampir mendekati 100 persen.  


"Kalau untuk KIA persentasenya Palembang 40 persen dan ini diatas target nasional. Ke depan akan terus kita dorong orangtua untuk mengurus KIA," ujarnya. (Rl/Al)