Optimis Sukses Gelar PTQ Tingkat Nasional, Herman Deru Terus Matangkan Persiapan

PALEMBANG ,  Liputansumsel.com,-  Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru memastikan, Pemprov Sumsel terus memberikan dukungannya agar Pekan Tilawatil Qur'an (PTQ) tingkat nasional 2021 yang akan digelar di Palembang dapat berjalan dengan sukses.

 

Hal itu disampaikannya ketika menggelar wawancara bersama salah satu stasiun radio secara virtual dari Command Centre kantor Gubernur Sumsel, Selasa (27/4).

 

Menurutnya, sebagai tuan rumah, sudah selayaknya Sumsel memberikan sambutan yang baik kepada para peserta dan tamunya dengan mematangkan persiapan untuk gelaran PTQ tersebut. Termasuk juga soal fasilitas dan peralatan yang akan digunakan pada PTQ yang rencananya akan berlangsung pada 1 - 5 Mei 2021 mendatang.

 

"Tentu Pemprov sangat mendukung kegiatan ini. Soal fasilitas, itu dilakukan secara koperhensif. Yang jelas saat ini, semua kebutuhan telah kita persiapkan demi kesuksesan kegiatan tersebut," kata Herman Deru.

 

Terlebih, PTQ tersebut akan berlangsung di tengah pandemi covid-19 sehingga tentunya sarana dan prasaranan kesehatan harus diutamakan agar nantinya kegiatan tersebut tidak menimbulkan cluster baru.

 

"Soal kesehatan, kita memberlakukan swab untuk para peserta. Artinya, standar kesehatan kita utamakan sesuai Peraruran Gubernur (Pergub) nomor 37. Disiplin prokes tetap dilakukan," tuturnya.

 

Bahkan, lanjutnya, pihaknya juga akan tetap melakukan pembatasan peserta dan pendamping yang hadir.

 

"Namun, kegiatan itu juga dapat diikuti melalui virtual demi mencegah penyebaran covid 19. Artinya, kita serta merta mengizinkan para tamu untuk datang langsung dalam acara tersebut," paparnya.

 

Disisi lain, dukungan Pemprov Sumsel terhadap kegiatan tersebut tak lepas dari keinginan Sumsel untuk menjadi daerah religius. Dimana, dengan menjadi tuan rumah PTQ tingkat nasional tersebut, tentu akan semakin mempercepat pertumbuhan rumah tahfidz.

 

"Ini tentu akan semakin mendorong berdirinya satu desa satu rumah tahfidz yang memang menjadi program Sumsel. Dengan begitu, Sumsel akan lebih cepat menjadi daerah religius dan mampu melahirkan generasi penghafal Al-Qur'an," terangnya.

 

Dia juga berharap, masyarakat Sumsel juga turut berkontribusi agar resonasi PTQ dapat terdengar hingga ke pelosok.

 

"Kita harapkan masyarakat dapat menyemarakkan syiar Islam melalui PTQ ini. Untuk para peserta asal Sumsel, kita akan fasilitasi semuanya. Karena selain sebagai ajang silahturahmi antar umat Islam, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana pemulihan ekonomi," pungkasnya.****

 

Read More

Penanganan Masalah Sosial di Sumsel tetap Berjalan Baik Dimasa Pandemi

Pemporov Sampaikan Masukan ke Anggota DPD RI

PALEMBANG , Liputansumsel.com,- Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Mawardi Yahya menerima kunjungan kerja sekaligus dalam rangka  reses Anggota Komite IV DPD RI, Arniza Nilawati, SE., MM di ruang rapat Bina Praja, Selasa (27/4/21). 

Dalam pertemuan tersebut, Wagub Mawardi bersama Anggota Komite I DPD RI, Arniza Nilawati membahas   perencanaan program daerah dalam  percepatan penanganan sosial ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Diakui Mawardi, pandemi ikut mempengaruhi berbagai upaya penanganan sosial ekonomi di Sumsel. Namun, pihaknya telah melakukan berbagai upaya solusi agar tetap berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

“Penanganan sosial ekonomi di tengah pandemi di Provinsi Sumsel tetap dijalankan dengan baik,” ungkapnya.

Wagub Mawardi  berharap  melalui reses  yang dilakukan anggota DPD RI utusan   Sumsel   tersebut, berbagai kendala dalam percepatan ekonomi sosial di Sumsel  dapat direspon pemerintah pusat melalui  DPD RI. 

“Pertemuan ini kita harapkan bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah. Sehingga pesan yang kita sampaikan ini bisa diteruskan pihak anggota DPD RI ke pihak pengambil kebijakan pusat,” terangnya. 

Sementara itu, Anggota Komite IV DPD RI, Arniza Nilawati mengatakan, reses merupakan salah satu tugas pokok yang diemban DPD RI dalam menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. 

“Kita datang langsung, mendengarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah di daerah, khususnya di Sumsel. Sehingga bisa disampaikan ke pihak pengambil keputusan pusat untuk menemukan solusinya,” ucapnya. 

Dijelaskannya, ruang lingkup kerja Komisi IV DPD RI yang diemban pihaknya mencakup 17 kabupaten/kota di Sumsel. Sehingga cukup menyulitkan pihaknya untuk mendapatkan informasi dan kendala yang dihadapi jika tidak terjun secara langsung ke lapangan. 

 

“Ranah kerja kita terkait keuangan negara. Kita ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik di tengah pandemi Covid-19, termasuk masalah bansos dan lain sebagainya,” ucapnya.***

Read More

Lapas Muara Enim Gelar Upacara Peringatan HBP Ke-57, Akselarasi Adaptasi Pemasyarakatan Pasti Maju

Muara Enim, Liputansumsel.com --Meski masih ditengah kondisi pandemi Covid-19, namun tidak menyurutkan semangat dan kekhidmatan insan pemayarakatan di seluruh Indonesia dalam memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-57 Tahun. 

Dari berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Lapas Muara Enim, Puncak kegiatan di tandai dengan mengikuti pelaksanaan upacara peringatan HBP Ke-57 dengan tema “Akselerasi Adaptasi, Pemasyarakatan Pasti Maju”, yang dilaksanakan secara serentak seluruh Insan Pemasyarakatan melalui Teleconference berpusat di Graha Pengayoman, Selasa (27/4/2021). 

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kemenkopolhukam Prof Mahfud MD dalam sambutannya mengatakan, Dunia pada saat ini menciptakan pola untuk menarik diri dari berbagai bentuk prosesi yang melibatkan banyak orang. Disinilah kita baru merasakan bahwa berkumpul adalah sebuah kemewahan. Namun tentunya ini bukan mengecilkan makna bagi yang mengikuti kegiatan ini secara virtual dari tempat masing-masing, karena pada masa seperti ini kita harus mulai membiasakan diri dengan tatanan kehidupan baru, salah satunya berkegiatan melalui media daring. 

"Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-57 adalah momentum yang tepat untuk kita semua merefleksikan kembali apa yang menjadi nawaitu para pendahulu dan peletak dasar pemasyarakatan. Institusi pemasyarakatan adalah sebuah simbol dari upaya pendobrakan warisan kolonial, yang tidak mencerminkan ideologi Pancasila. Namun apalah arti simbol, dia tidak akan berarti tanpa orang-orang yang memberinya makna," ujar Mahfud. 

"Pemasyarakatan kita yakini bersama sebagai sebuah tools nation building dan character building sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Soekarno pada konferensi Lembang tahun 1964. Ini adalah semangat yang mengandung makna bahwa pemasyarakatan dituntut untuk mampu membangun kapasitas pribadi para pelanggar hukum agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam pendekatan sistem Pemasyarakatan, membangun kapasitas tersebut dilaksanakan melalui pembinaan yang berkesinambungan, sistematis, dan terarah dengan mengedepankan perlakuan yang manusiawi dan menghormati hak-hak mereka sebagai manusia," jelasnya. 

Lebih lanjut, Mahfud menambahkan Ini lah keyakinan yang sampai saat ini perlu kita perjuangkan, kita sebarkan, kita tularkan agar menjadi kesadaran kolektif dan akhirnya menjadi budaya bersama. Sehingga kita mampu memaknai 57 tahun adalah sebuah perjalanan menuju perubahan yang lebih baik. 

"Kebijakan 3 kunci pemasyarakatan maju adalah sebuah adaptasi dan akselerasi dalam penanganan gangguan keamanan serta peredaran gelap narkotika yang masih marak terjadi di lapas/rutan. Upaya deteksi dini, pemberantasan peredaran narkoba dan sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH) adalah rumus yang tidak bisa ditawar lagi. Kita harapkan kebijakan ini menjadi titik balik untuk berbenah dan memperbaiki diri agar hal-hal negatif yang selalu penuh menjejali ruang pemberitaan publik dapat kita akhiri," ungkapnya. 

"Khusus kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan dan seluruh keluarga besar Pemasyarakatan, saya ucapkan “Selamat Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-57, Kobarkan semangat “Adaptasi Akselerasi, Pemasyarakatan Pasti Maju.” Dirgahayu Indonesia selalu menanti dharma bhaktimu, Tetaplah menjadi pelayan masyarakat yang mempunyai semangat mengabdi dengan tulus dan ikhlas kepada bangsa dan negara. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita," ujar Mahfud MD. 

Kalapas Muara Enim Herdianto menuturkan, bahwa Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-57 menjadi suatu momentum bagi kita untuk terus Speed-Up wujudkan pemasyarakatan maju. Tantangan dan rintangan kedepan tentu akan lebih kuat, oleh karenanya insan pemasyarakatan untuk bisa mengakselerasi kompentensi mengikuti kemajuan zaman.

Read More

Kapolda akan Hadir HPN di Banyuasin

PALEMBANG, liputansumsel.com - Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Prof Eko Indra Heri mendukung sepenuhnya Hari Pers Nasional (HPN) tingkat kabupaten/kota yang akan digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel di Kabupaten Banyuasin 24-25 Mei 2021. Hal itu diungkapkan Kapolda Sumsel saat menerima audensi pengurus PWI Sumsel di aula Posko Presisi Polda Sumsel, Selasa (27/4/2021).

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Bidang (Kabid) humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi, Dir Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro, Ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar, Wakil Bidang Organisasi Anwar Rasuan, Wakil Sekretaris Erni Novianti, Bendahara Novas Riady.

Ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar mengucapkan  banyak terimakasih sudah diterima langsung oleh Kapolda Sumsel. "Alhamdulillah silaturahmi dengan bapak Kapolda secara langsung bisa terlaksana hari. Kalau ketemu sich sering dengan Pak Kapolda," ujar pria yang akrab dipanggil Firko ini.

Maksud kedatangan ini, Firko menuturkan bahwa PWI Sumsel pada tanggal 24-25 Mei 2021 akan menggelar Hari Pers Nasional (HPN) tingkat kabupaten/kota yang akan digelar di Banyuasin. "Dalam HPN di Banyuasin nanti akan digelar seminar, pertandingan olahraga badminton dan tenis meja," jelas Firko.

Untuk itu, ia mengharapkan sekali kehadiran Kapolda Sumsel dalam acara tersebut. "Kami mengharapkan agar Pak Kapolda dapat hadir pada HPN di Banyuasin," pintanya.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Eko Indra Heri mengucapkan terima kasih atas kedatangan pengurus PWI Sumsel di Polda Sumsel. "Terimakasih teman-teman pengurus PWI Sumsel sudah bisa bersilaturahmi dengan kami," ujar orang nomor satu di Polda Sumsel ini.

Ia mendukung sekali kegiatan HPN di Banyuasin yang akan digelar oleh PWI Sumsel. "Saya support kegiatan HPN di Banyuasin itu. Insya Allah kalau ada waktu saya akan hadir kesana. Nanti koordinasi lagi dengan staf saya," pungkas Kapolda.

Menurut dia, dirinya sangat hobi olahraga khususnya badminton. "Saya masih main badminton, tapi masih diruang lingkup internal jajaran Polda Sumsel saja," ungkapnya.

Memang diakuinya, saat ini dirinya sangat sibuk adanya penyebaran penyakit Covid-19. "Saat ini kita terus melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus Corona. Ya, tau sendiri Palembang saat ini masuk zona merah penyebaran virus Covid-19," imbuhnya. (Nr)

Read More

Pj Bupati PALI Sampaikan LKPJ Tahun 2020 ke DPRD

PALI,liputansumsel.com – Pejabat Bupati (Pj) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menyampaikan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati PALI Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PALI di Gedung Rapat Paripurna DPRD PALI, Senin (26/04/21) Pukul 15.30 WIB.

Dalam sambutannya, Pj Bupati PALI menyampaikan permohonan maaf karena LKPJ baru disampaikan pada hari ini yang sehurusnya beberapa waktu yang lalu, karena tertunda adanya pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada PALI 21 April 2021 kemarin.

Pj Bupati menuturkan penyampaian LKPJ ke DPRD adalah agenda tahunan formal yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten PALI.

Menurut dia kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ sebagaiman diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah.

PJ Bupati PALI menyampaikan sejumlah laporan hasil kerja tahun 2020, diantaranya:

Berdasarkan pada Data Badan Statistik (DBS) Indek Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 mencapai 64, 70 poin meningkat sebesar 0,37 poin dari sebelumnya di mana tahun 2019 nilai IPM sebesar 60,33 poin pada tahun 2020 Kabupaten PALI merupakan dengan peningkatan nilai IPM tertinggi di Provinsi Sumsel.

Angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 12,62 % turun sebesar 0,85% dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2019 angka kemiskinan Kabupaten PALI sebesar 13,47% pada tahun 2020 Kabupaten PALI merupakan Kabupaten penurunan angka kemiskinan tertinggi di Sumsel.

Angka pengangguran pada tahun 2020 sebesar 3,74% menurun sebesar 0,32% dari tahun sebelumnya di mana pada tahun sebelumnya angka pengangguran sebesar 4,06%.

Laju pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2020 sebesar 0,28% angka ini mengalami penurunan di banding pada tahun sebelumnya di mana pada tahun 2016 laju pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,16% hal ini di akibatkan oleh terjadinya perlambatan aktivitas Ekonomi sebagai dampak Coronavirus Disease 19 (Covid-19) akan tetapi angka ini laju pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten PALI tahun 2020 masi berada di atas rata-rata laju pertumbuhan Ekonomi Sumsel berkontraksi sebesar -0,11%.

Erasiojini data terakhir pada tahun 2019 sebesar 0,32% walaupun angka mengalami peningkatan sebesar 0,23% dari angka pada tahun 2019 yakni 0,298% akan tetapi masi dalam kategori baik dan di bawah provinsi Sumsel dengan Erasiojini sebesar 0,331%.

Pada tahun 2020 meningkat, Angka kemiskinan tahun 2020 turun, Angka Pengangguran turun, laju Perekonomian menurun akibat dampak Covid-19.

Saat dibincangi pali.co.id selepas rapat, Pj Bupati PALI menyampaikan bahwa dirinya telah menyampaikan tentang kinerja pemerintah kabupaten PALI tahun 2020.

“Alhamdulillah tadi sudah kami sampaikan terkait LKPJ tahun 2020 yang nanti akan dibahas oleh dewan, mungkin dari komisi sampai dengan fraksi,” ujar Pj Bupati PALI.

Pj Bupati berharap kepada pimpinan dan anggota DPRD PALI agar dapat memberikan sumbang saran dan masukan yang konstruktif, sehingga dapat dijadikan pegangan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten PALI kedepan. 

“Kami juga sudah menyampaikan kepada seluruh OPD jika nanti di mintai keterangan berikan saja sebagai mana mestinya sehingga LKPJ yang kita serahkan ke Gubernur yaitu LKPJ yang sudah maksimal, karna tidak hanya di sampaikan oleh eksekutif saja namun juga ada kajian legislatif sehinga menjadi sempurna,” jelas PJ Bupati PALI. 

Dalam kesempatan itu turut hadir Ketua DPRD PALI H. Asri AG, SH, M.Si, Wakil Ketua I Irwan, ST, Wakil Ketua II Budi Hoiru, 11 anggota DPRD PALI, Sekretaris Daerah PALI Sayhron Nazil, SH dan Kepal Organisani Perangkat Daerah (OPD) PALI.

Read More