Perkimtan Kota Palembang Terus Upaya Perbaiki Lampu Jalan

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) terus berupaya memperbaiki lampu jalan yang rusak di permukiman warga. 

Kepala Dinas Perkimtan Palembang, Affan Prapanca, mengatakan, pada tahun anggaran 2023 pihaknya sudah memperbaiki PJU yang rusak. 

"Sekitar 500 titik lampu yang sudah diganti dan perbaikan jaringan serta penggantian alat-alat komponen lain. Seperti trafo, MCB, kabel, dan lainnya," ujar Affan, Sabtu (13/5/2023).

Menurutnya, prioritas penanganan sesuai laporan yang pihaknya terima. Ada armada 9 regu siap bergerak melayani laporan masyarakat dari pagi sampai malam secara bergantian. 

"Sedangkan untuk pemasangan jaringan PJU baru sedang dalam proses pengadaan," katanya.

Affan menyebutkan, pihaknya tahun ini akan menambah 2.340 PJU, yang akan dipasang secara merata di 18 kecamatan. 

Menurutnya, pemasangan PJU itu berdasarkan usulan pihak Kecamatan dan Kelurahan yang menentukan kawasan prioritas pemasangan lampu jalan. 

"Kita telah menerima usulan pemasangan lampu jalan yang dibutuhkan masyarakat ini," katanya.

Persoalan lampu jalan ini jadi perhatian serius Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda. 

Menurut dia, dari seluruh lampu jalan yang terpasang di penjuru Kota Palembang, 70 persen tidak berfungsi dengan baik.

"Kita ingin ini cepat diselesaikan sesegera mungkin, karena keluhan dari masyarakat sangat banyak," ujar Fitrianti. 

Ia menyampaikan, saat perbaikan, diperlukan koordinator lapangan untuk lakukan pemetaan titik yang krusial dan pendataan secara real lampu lampu jalan tersebut yang tersebar di beberapa kecamatan.

"Kurangnya korlap di lapangan, hanya ada 6. Keinginan saya di setiap lapangan harusnya ada 18 kecamatan sehingga mewakili perwakilan wilayah," katanya.

Untuk teknisi perbaikan lampu jalan, tentu harus ada petugas khusus yang memiliki skill ahli di bidangnya.

"Kemudian sarana dan prasarana yang masih kurang, terutama mobil dan peralatan yang bersifat untuk memperbaiki lampu jalan," demikian Fitrianti. (Rl/Al)

Read More

Maknai Hari Jadi Prov Sumsel, Herman Deru Libatkan Masyarakat Sinergi Majukan Sumsel

* Pemprov Gelar Jalan Sehat dan Lomba Olahraga Tradisional

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Ribuan peserta jalan sehat dan tumplek blek mengikuti jalan sehat massal rangka memperingati hari jadi Provinsi Sumatera Selatan ke 77 Tahun 2023 yang dipusatkan dihalaman kantor Gubernur Sumsel, Sabtu (13/5) pagi.

Jalan sehat masal kali ini  melibatkan semua kalangan mulai dari para pegawai dilingkungan Pemprov Sumsel, TNI/Polri, TP PKK, DWP, anak sekolah dan masyarakat umum tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru, Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia HD, Kepala OPD dan sejumlah Forkopimda Sumsel.

Adapun rute yang ditempuh dalam jalan sehat HUT Prov Sumsel diawali dengan start dihalaman Kantor Gubernur, dilanjutkan menyusuri sejumlah ruas Jalan Ade Irma Nasution, Jalan Kapten Anwar Sastro, Jalan  Jendral Sudirman, Simpang hotel Luminor, Jalan Papera, Jalan  Dwikora 1, Jalan  Kapten Anwar Sastro, Jalan  Ade Irma Nasution, dan  finish kembali ke Kantor Gubernur. Usai mengelar jalan sehat dilanjutkan dengan senam bersama.

Dalam sambutannya Gubernur Herman Deru menegaskan dimomen hari jadi Provinsi Sumsel ke 77 yang jatuh pada hari Senin 15 Mei 2023  menjadi wahana introspeksi bagi jajarannya terkait dengan program kerja yang telah diperbuat, sedangkan dan akan dilakukan dimasa akan datang.

"Momen ini mengingatkan kita bahwa disetiap pergantian tahun bertambah usia dari sebuah pengabdian. Alangkah baiknya kita gunakan sebagai wahana  introspeksi diri terkait dengan program kerja  yang akan berdampak baik bagi kemajuan Sumsel,"  tegas Herman Deru.

Menurutnya, siapapun dia dan apapun profesinya mempunyai tugas dan tanggung jawab  dalam menyukseskan program kerja, membuat perubahan ke arah yang lebih baik.

"Masing-masingkita punya cara dan tugas tersendiri untuk menyukseskan berbagai program yang bermuara pada kemajuan daerah dan kesajahteraan masyarakat. Jika ini kita rajut dan kita satukan seperti lidi batang perbatang menjadi sapu lidi yang akan berfungsi multiguna," tuturnya.

Gubernur Herman Deru juga mengingatkan jajarannya untuk tetap kompak, berdedikasih kerja yang tinggi  dalam menunaikan tugas.

"Seluruh jajaran ASN  baik yang bertugas di kantor maupun di lapangan.  Ingat,  masyarakat menyaksikan dan ingin  merasakan hasil kerja kita, untuk itu tetaplah menjadi  teladan dengan menjaga etika  kepatuhan dan kepatutan," imbuhnya.

Terkait dengan  kegiatan jalan sehat dan lomba olahraga tradisional yang melibatkan kalangan pegawai diharapkan dapat meningkatkan solidaritas serta terjalin silaturahmi yang baik.

"Kita jaga kekompakkan hari ini, kita jadikan  ini  sebagai silaturahmi tanpa membedakan status sosial dan  jabatan. Bersama  sama kita berbaur untuk menyongsong Sumsel yang lebih baik." pungkasnya.

Masih ditempat yang sama Gubernur Herman Deru juga meninjau langsung  sejumlah lomba olahraga permainan yang diikuti oleh utusan OPD dilingkungan Pemprov Sumsel.

Nampak hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Prov. Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Drs. H. R.M. Zaini, SH, MH, Danlanal Kolonel Laut (p) Sandy Kurniawan, Sekda Prov. Sumsel, Ir. SA. Supriono, dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.*

Read More

Pemkot Palembang Buka Penerimaan PPPK Nakes

Palembang, Liputan Sumsel. com – November 2023 tenaga honorer bakal dihapuskan, hal ini terjadi dikarenakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang membuka penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga kesehatan atau nakes sesuai aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Ya, per November 2023 tenaga honorer dihapuskan, dan akan dilakukan penerimaan PPPK termasuk untuk nakes,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu Dewa, Kamis (11/5/2023).

Penerimaan kuota PPPK bagi nakes dilakukan bertahap melalui ujian seleksi berbasis komputer. Tahun 2023, Pemkot Palembang mengusulkan 400 nakes untuk mengikuti tes kompetensi dasar secara tertulis dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Jadi bukan cuma untuk guru saja. Total tahun ini kita mengusulkan 1.844 PPPK dengan rincian guru 1.300, tenaga kesehatan 400 dan tenaga teknis 144,” terangnya. 

Syarat utama calon PPPK nakes untuk Palembang adalah sudah mengabdi selama minimal 3 tahun atau mengikuti aturan berdasarkan permintaan instansi. Namun secara umum, calon peserta ujian seleksi minimal berusia 20 tahun.

“Jumlah kuota pengajuan PPPK tahun ini sudah kita usulkan ke Kemenpan RB dan Kemendagri, "Ujarnya. 

Berikut syarat umum seleksi PPPK nakes di Palembang:

1. WNI

2. Memiliki usia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun

3.  Tidak pernah terlibat pidana

4.  Tidak pernah diberhentikan tidak hormat oleh pihak manapun

5. Bukan sebagai pegawai ASN, TNI atau Polri

6. Bukan anggota partai

7. Memiliki ijazah sesuai dengan formasi yang dilamar

8. Memiliki surat pernyataan berkelakuan baik dan bebas dari narkoba dan lainnya

9. Siap dan bersedia ditempatkan sesuai formasi yang di daftar

10. Tidak merokok dan minum alkohol

11. Tidak akan mengajukan pindah tugas setelah diangkat

12. Mampu mengoperasikan komputer

13. Minimal IPK 3.00 (skala 4.00)

Read More

Kantor Dinas Kesehatan Palembang Direnovasi

Palembang, Liputan Sumsel. Com - Pemerintah Kota Palembang merenovasi kantor Dinas Kesehatan (dinkes) di Jalan Merdeka. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, renovasi dilakukan karena kantor dinilai sudah tidak representatif lagi.

“Rencana renovasi ini sudah lama, dan jadi salah satu prioritas Pemkot Palembang. Apalagi Dinas Kesehatan ini salah satu ujung tombak pelayanan atau chandra dimuka-mnya pelayanan,” ujar Dewa, Jumat (12/5/2023).

Kondisi kantor Dinas Kesehatan memang cukup memprihatinkan. Kendati berlokasi di kawasan strategis, dekat kantor wali kota. Selain termasuk bangunan lama, kondisi tiap ruangan juga sempit.

"Sejak Januari lalu kita anggarkan untuk direhab. Sementara waktu pegawai Dinas Kesehatan menempati gedung yang sudah disewa," kata Dewa.

Dewa mengatakan, nilai anggaran untuk renovasi kantor Dinas Kesehatan ini sebesar Rp14 miliar.

"Tentunya ini (renovasi kantor) dengan pendampingan sehingga tidak menimbulkan kasus di kemudian hari," ujarnya.

Rehab/renovasi yang sudah mulai dilakukan sejak awal tahun ini diharapkan dapat selesai dalam tahun anggaran ini.

"InsyaAllah dalam tahun ini kelar, dan Dinkes bisa menempati kantor yang benar-benar representatif," demikian Ratu Dewa.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang, dr. Fenty Aprina, M. Kes, mengatakan, sejak awal tahun ini para pegawai sudah menempati gedung sewa yang tepat berada di belakang kantor yang lama di Jl. Merdeka.

"Sejak awal tahun ini, karena memang kantor Dinkes sedang dilakukan renovasi, dan semua pegawai direlokasi untuk menempati gedung sewa ini.” (Rl/Al)

Read More

Pemkot Palembang Usulkan 1.844 Formasi PPPK

Palembang, Liputan Sumsel. Com -  Pemerintah Kota Palembang kembali mengusulkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru tahun anggaran 2023.

Ini karena sesuai dengan aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), per November 2023 tenaga honorer dihapuskan.

Selain guru, Pemkot Palembang juga mengusulkan kuota PPPK untuk honorer tenaga teknis dan kesehatan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, tenaga honorer guru memang lebih sedikit, karena itu pemerintah kota juga mengusulkan tenaga teknis dan tenaga kesehatan.

"Usulan formasi PPPK tahun 2023 ke Kemenpan RB yaitu guru 1.300, tenaga kesehatan 400, tenaga teknis 144, jadi total usul 1.844 formasi," kata Ratu Dewa, Jumat (12/5/2023).

Ia menyampaikan, Pemkot Palembang ada pertimbangan tersendiri mengenai jumlah PPPK guru yang diusulkan tahun ini. Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kota Palembang mengusulkan dan mendapatkan kuota 3.500 formasi PPPK guru.

"Kami memastikan tidak ada pemecatan ataupun PHK massal, karena sudah diupayakan untuk ikut PPPK," ujar Dewa. (Rl/Al)

Read More