Wako Prabumulih Bakal Panggil Pihak PT PHR Zona 4,belum ada Realisasi Konfensasi Limbah

Prabumulih,liputansumsel.com - Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM akan melakukan pemanggilan kepada pihak PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 (PHRZ4) terkait belum adanya Realisasi Kompensasi yang telah di janjikan pihak perusahaan ke masyarakat.

Hal ini dikatakan Suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu itu saat dibincangi oleh awak media saat setelah mengisi kegiatan di Masjid Nur Arafah siang tadi, Selasa (05/09/2023).

"Masa, saya kira sudah selesai, baru tau saya," ucapnya sedikit terkejut.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengatakan bahwa akan melakukan pemanggilan kepada pihak PT PHR Zona 4 untuk melakukan klarifikasi melalui Dinas Lingkungan Hidup Prabumulih.

"Harus segera di selesaikan, nanti kita panggil melalui DLH," terangnya.

Sementara, Head Of Comrel & Cid Zona 4 Tuti Dwi Patmayanti saat di konfirmasi media melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa Realisasi Kompensasi bagi warga yang terdampak dari tercemarnya aliran Sungai Kelekar akan dilakukan secepatnya.

Namun sayangnya, beliau tidak menjawab saat ditanya berapa nilai yang di dapatkan oleh setiap masyarakat yang terdampak dalam kompensasi tersebut.

"Masih dalam proses mas, secepatnya," tulisnya singkat.

Read More

Sekda Mie Go Hadiri Rakor Pembahasan Langkah Konkrit Dalam Upaya Pengendalian Inflasi

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com,  – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, S.T., M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Kongkrit Dalam Upaya Pengendalian Inflasi Kota Pangkalpinang, di Smart Room Center Kantor Walikota Pangkalpinang, Selasa (05/09/23).

“Ini kita tim TPID rapat rutin bukan karena ada sesuatu kenaikan inflasi atau lainnya tapi ini adalah agenda rutin dari TPID 3 (tiga) bulan sekali mengadakan rapat antar anggota dan menyampaikan berkenaan inflasi di Kota Pangkalpinang”, ujar Mie Go.

Mie Go membeberkan strategi dan langkah kongkrit untuk menjaga kestabilan harga dan inflasi di kota Pangkalpinang. Tahun 2023 bulan Agustus inflasi di Kota Pangkalpinang 3,14 lebih rendah dibanding di kabupaten-kabupaten, termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Namun, sedikit naik dibulan sebelumnya kita pernah peringkat satu di seluruh Indonesia. Di bulan Juni 1,87 dan dua bulan ini kita 3,14. Perlu kita jaga kestabilan harga komoditas tertentu yang menyumbang kenaikan inflasi”, harap Mie Go.

Mie Go menegaskan, pihaknya akan terus melakukan rapat koordinasi langkah-langkah kongkrit apa saja yang perlu dilakukan.

“Seperti pasar murah, sidak ke pasar, distributor, dan meningkatkan kerja sama antar daerah untuk menjamin pasokan dari lintas-lintas yang ada,” pungkasnya. (*)

Read More

Molen Buka Karnaval PAUD Peringati HUT RI ke-78

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Walikota Molen menghadiri kegiatan pembukaan Karnaval Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memperingati HUT RI yang ke-78 tahun.

Karnaval tersebut mulai start dari Alun-Alun Taman Merdeka (ATM), singgah di Rumah Dinas Walikota Pangkalpinang dan Finish di depan Warung Milenial (Taman Wilhelmina Park), Selasa (05/09/2023).

Walikota Pangkalpinang Molen menyampaiakan kegiatan hari ini merupakan kegiatan rutin beberapa tahun ini setelah covid-19.

Kegiatan ini mengajarkan anak kita tentang mencintai budaya Indonesia dengan berbagai macam budaya, suku, agama dan ras.

“Ditambah lagi anak-anaknya lucu-lucu semuanya, anaknya yang ikut ortu nya yang heboh,” ucap Molen sambil tersenyum.

Menurutnya kegiatan ini merupakan suatu hiburan juga bagi masyarakat kota Pangkalpinang.

“Terima kasih kepada anak-anak, guru dan bunda PAUD seKota Pangkalpinang yang sudah mengikuti karnaval ini,” tuturnya.

Ia berharap kedepannya kegiatan ini akan dilaksanakan setiap tahunnya, tambah lagi semakin tahun semakin kreatif. (*)

Read More

Beredar Nama Elman Ditunjuk Jadi Pj Wali Kota Prabumulih

Prabumulih,liputansumsel.com - Beredar nama-nama yang dikabarkan menjadi Penjabat (PJ) Wali Kota dan Bupati di 7 wilayah Sumsel. (05/09)

Salah satu nama yang beredara adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Prabumulih, H Elman ST MM yang disebut ditunjuk untuk menjadi Pj Bupati Prabumulih. 

Terkait kabar ini, Wakil Walikota Prabumulih, H Andriansyah Fikri SH mengaku bersyukur bila memang nama-nama yang beredar itu sudah final

"Karena tidak perlu lagi ada pengenalan-pengenalan dan sebagainya, dan pak Sekda (Elman-red) bisa melanjutkan program-program yang habis masa jabatan ini belum selesai dan karena beliau (sekda) ada di dalam jadi bisa meneruskan langsung," katanya.

Selain itu kata Fikri, jika yang menjadi PJ Walikota adalah Sekda maka pegawai akan lebih tenang dan nyaman karena jika masuk dari luar tentu belum tau bagaimana orangnya.

"Mungkin kalau masuk dari Palembang bawa rombongan juga dari Palembang karena periode kemarin kita sudah mengalami, mungkin dia mau merombak-rombak dan sebagainya, kalau memang benar pak sekda ya Alhamdulillah," jelasnya.

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Polhukam DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumsel ini mengaku dirinya dan Walikota menyambut positif jika memang H Elman ST MM yang merupakan Sekda Prabumulih dijadikan PJ Walikota Prabumulih.

"Pegawai tenang dan tidak takut tersingkir karena kepentingan kepentingan, karena beliau juga paham dengan pegawai, dengan program-program yang sudah selama ini," lanjutnya.

Fikri mengaku program yang sebelumnya sudah dicabut Walikota seperti dana baznas karena tidak banyak lagi warga yang memiliki rumah tak layak huni, program baca tulis Al-Qur'an (BTA) dan lainnya bisa dibuatkan lagi peraturan walikota (Perwako) untuk dilanjutkan karena dulu diatur dalam perwako.

"Suratnya belum (diterima-red), baru beredar saja, kita berharap itu benar, kalau sudah akurat enak, kami juga sudah menghubungi provinsi namun belum ada jawaban," katanya.

Seperti diketahui beredar sejumlah nama pejabat yang terpilih menjadi Penjabat (PJ) kepala daerah baik bupati dan walikota termasuk untuk kota Prabumulih.

Dalam tulisan yang beredar itu, tulisan berwarna merah diduga merupakan pejabat yang terpilih menjadi Penjabat.

Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari Kemendagri terkait kepastian nama-nama Pj Bupati dan Pj Walikota di 7 wilayah Sumsel yang beredar

Read More

Dalam Tujuh Bulan,SKK Migas Tambah Cadangan Migas 495 MMBOE

Jakarta,liputansumsel.com--1 September 2023. Upaya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di tahun 2023 dalam melaksanakan salah satu strategi peningkatan produksi hulu migas dengan mempercepat Plan of Development (POD) mendapatkan hasil yang menggembirakan. Hanya dalam 7 (tujuh) bulan upaya mempercepat transformasi cadangan ke produksi berhasil menambah cadangan migas sekitar 495 juta barel setara minyak  (MMBOE).

Penambahan cadangan tersebut berupa minyak sebesar 91 million barel oil (MMBO) dan gas 2.261 billion cubic feet (BSCF) yang setara dengan 495 juta MMBOE. Penambahan cadangan migas tersebut berasal dari persetujuan 18 POD dan sejenisnya yang diajukan oleh KKKS dan telah disetujui oleh SKK Migas hingga Juli 2023.

“Penambahan cadangan migas hingga 495 MMBOE sampai bulan Juli 2023 sudah mendekati prognosa produksi migas hingga akhir tahun 2023. Oleh karena itu, dapat dipastikan posisi cadangan migas nasional di tahun 2023 akan lebih besar dibandingkan posisi cadangan migas nasional di tahun 2022”, kata Deputi Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara di Jakarta pada Jumat,(01/09/2023).

Benny menambahkan, terdapat penambahan cadangan yang signifikan dalam 1 (bulan) bulan terakhir jika dibandingkan dengan capaian hingga semester 1 di Juni 2023 yang sebesar 340 MMBOE. Dalam waktu 1 bulan, SKK Migas berhasil menambah cadangan migas secara signifikan hingga 155 MBOE atau meningkat sekitar 46%. “Kami akan terus bekerja keras untuk menyelesaikan POD yang diajukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), sehingga seluruh pengajuan yang masuk ke SKK Migas bisa diselesaikan hingga Desember 2023, sehingga cadangan migas secara nasional dapat dipastikan akan bertambah lebih besar dibandingkan tahun lalu”, imbuh Benny.

Keberhasilan SKK Migas mempercepat penyelesaian POD memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan cadangan migas nasional sehingga usia produksi migas bisa terus berlanjut dan harapannya bisa meningkat. Sejak 2018, SKK Migas berhasil menjaga capaian target reserve replacement ratio (RRR)  selau diatas 100%, yang menunjukkan bahwa penambahan cadangan migas jumlahnya melebihi dari yang diproduksi

“Kami memproyeksikan  pencapaian RRR di tahun 2023 sekitar 144%, sehingga di tahun 2023 akan menjadi 6 (enam) tahun berturut-turut RRR mencapai diatas 100%. Secara rata-rata dari tahun 2018 hingga 2023 diperkirakan capaian RRR  secara rata-rata adalah sekitar 163%  yang menunjukkan SKK Migas berhasil meningkatkan RRR sekitar 63% lebih tinggi dari target”, terang Benny.

Berdasarkan data SKK Migas, pencapaian RRR dalam rentang tahun 2013 sampai 2017 sekitar 64% dengan rincian RRR 2013 sebesar 74%, tahun 2014 sebesar 67%, tahun 2015 sebesar 60%, tahun 2016 sebesar 64% dan 2017 sebesar 55%.

Lebih lanjut Benny menyampaikan cadangan migas melebihi yang diproduksikan menunjukkan bahwa industri hulu migas akan terus berkelanjutan menyediakan energi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan serta mendukung program Pemerintah dalam hilirisasi hulu migas. “peningkatan cadangan migas nasional ditujukan tidak hanya untuk mendukung pencapaian target di 2030, tetapi memberikan dukungan kecukupan energi nasional di era transisi energi menuju pencapaian target net emission zero di tahun 2060”, imbuh Benny.

Penemuan migas saat ini didominasi penemuan berupa gas sehingga meningkatkan cadangan gas secara nasional. Di era transisi energi, peranan gas akan semakin dibutuhkan, selain cadangannya yang masih besar, juga karena emisi karbon gas paling rendah dibandingkan energi fosil lainnya.

Eksplorasi menjadi kunci dalam upaya meningkatkan cadangan migas nasional. Tahun 2023 menjadi tahun dengan investasi eksplorasi yang masif dan agresif dengan rencana investasi eksplorasi sebesar US$ 1,7 miliar atau meningkat 112% dibandingkan realisasi investasi ekpslorasi di tahun 2022.

TENTANG SKK MIGAS

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (selanjutnya disebut “SKK MIGAS”), suatu satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Presiden No. 95/2012 jo. Peraturan Presiden No. 9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 36/2018 jo. Peraturan MESDM No. 2/2022.

SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (ril/ls*).

Read More