Perkuat Koordinasi, Kunci Sukses OKI Turunkan Prevelansi Stunting

OKI, LiputanSumSel.Com------, Percepatan Penurunan Stunting jadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini. Setelah berhasil menurunkan prevelansi stunting hingga 15,1%, Pemkab OKI menarget 14% di tahun 2024 mendatang. Untuk memastikan hal tersebut maka digelar rapat koordinasi strategi penurunan stunting bersama seluruh mitra. 

Bupati OKI melalui Asisten bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, M Lubis mengatakan pemerintah telah melakukan langkah penurunan stunting terbesar secara nasional karena penurunan prevalensi dari 32,2 % jadi 15,1%. 

"Angka stunting boleh turun, tapi satu hal yang tak kalah penting indikator harus dipacu untuk maksimal agar mencapai target sesuai yang diharapkan", ujar Lubis pada Rakor Strategi Percepatan Penurunan Stunting. Selasa, (14/11). 

Lubis mengatakan dalam upaya penurunan stunting perlu akselerasi dan komitmen seluruh pihak terlibat. 

"Koordinasi yang berkelanjutan mutlak harus dilakukan dan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan penurunan stunting di OKI", tambahnya. 

Sementara itu, DPPKB Kabupaten OKI, Saparudin dalam laporannya menyampaikan hasil capaian prevalensi stunting di Kabupaten Ogan Komering Ilir 15,1% pada tahun 2022. 

"Capaian prevelansi stunting OKI sudah cukup baik di tahun 2022 dan hal ini harus ditekan agar tercapai target 14% pada tahun 2024 mendatang", ungkapnya. 

Saparudin menambahkan, adapun strategi implementasi intervensi spesifik, intervensi sensitif dan lima pilar dalam percepatan penurunan stunting di OKI. 

"Ada 9 strategi dalam pilar penurunan stunting yaitu pemeriksaan kesehatan dan tablet tambah darah bagi calon pengantin, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, Baduta dan Balita gizi kurang, tablet tambah darah untuk ibu hamil, konseling ASI Eksklusif,pemberian antropometri Kit untuk posyandu, kerjsama KUA dan Puskesmas, akses air minum yang layak dan sanitasi air , memastikan cakupan penerima bantuan dan meningkatkan edukasi untuk stop BABS", tandasnya.(Pov)

Read More

Mentan Optimalkan Lahan Rawa di OKI Untuk Dongkrak Produksi Padi Nasional

OKI, LiputanSumSel.Com---Kementerian Pertanian (Kementan) mengoptimalkan pemanfaatan dan mengembangkan lahan rawa sebagai alternatif peningkatan produksi padi nasional. Dengan luas lahan baku sawah mencapai 97.334 Hektar, Ogan Komering Ilir, menjadi salah satu daerah yang potensial menjadi lumbung pangan nasional. 

"Kita akan melakukan akselerasi dari salah satu potensi terbesar di Indonesia, yakni lahan rawa mineral seperti di Kabupaten OKI ini.” Kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam kunjungannya di Desa Juk Dadak Kecamatan Tanjung Lubuk OKI, Selasa, (14/11). 

Mentan Amran mengatakan, pengembangan lahan rawa merupakan komitmennya untuk mempercepat kebutuhan masa tanam dalam waktu dekat ini. Pengembangan lahan rawa ini dikelola melalui optimasi lahan yang diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas. 

“Pertama kita perbaiki tata kelola air dan perbaikan infrastruktur irigasi yang menjadi hal krusial dalam pengelolaan lahan rawa. Kita bentuk brigade, ada combine harvester, excavator, traktor, dan lain-lain. Saya mau pemuda pemuda yang mengelola. Nanti bagi hasil sehinga pemuda untung, petani pun untung,” ujar Mentan Amran. 

Kegiatan optimasi lahan rawa tambah Mentan difokuskan pada perbaikan infrastruktur air dan lahan. Dengan penataan sistem tata air dan lahan, diharapkan lahan rawa bisa menjadi lahan pertanian produktif. 

Sementara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Ali Jamil menjelaskan, potensi lahan rawa di Sumsel mencapai 3.054.347,60 hektare. Ali Jamil mengungkapkan luas lahan rawa lebak mencapai 1.354.805,88 hektare dan luas lahan rawa pasang surut mencapai 1.699.541,71 hektare. 

“Langkah awal peningkatan produksi padi akan ditempuh dengan meningkatkan luas tanam melalui peningkatan Indeks Pertanaman dengan program optimasi lahan. Kita akan segera lakukan penataan tanggul, pembangunan pintu-pintu air, pompanisasi, dan lain-lain,” pungkasnya. 

Pada kesempatan yang sama Plt. Bupati OKI, Dja’far Shodiq mengatakan lahan baku sawah di Ogan Komering Ilir terdiri dari 4 (empat) tipologi, yaitu rawa lebak, pasang surut, tadah hujan dan irigasi teknis. 

“Berbekal 4 (empat) tipologi lahan tersebut menjadikan petani kami tidak pernah putus dalam tanam dan panen padi setiap bulannya, Pak Menteri,” Ujar Shodiq. 

Bahkan tambah dia dalam kondisi terpaan el nino Kabupaten OKI melaksanakan tanam padi. “Khusunya daerah rawa masih bisa lakukan pertanamana” pungkasnya. 

Atas nama petani OKI Shodiq juga berterimakasih kepada program-program yang digulirkan Menteri pertanian di Ogan Komering Ilir seperti program SERASI, Optimasi Lahan, mekanisasi pertanian pra panen maupun pasca panen. 

“Pak Menteri bisa lihat sendiri dulu (tahun 2015) lahan rawa ini tidak berfungsi. Kini produksi padi di OKI meningkat hingga 800 ribu ton dari sebelumnya (tahun 2015) baru 500 ribu ton.” Ungkap Shodiq.(Pov)

Read More

Pj Bupati Ingin Pemdes di Kabupaten Muara Enim Anti Maladministrasi

Muara Enim, Liputansumsel.com--Puluhan aparatur Pemerintah Desa (Pemdes) dari 246 Desa di 22 Kecamatan Kabupaten Muara Enim mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa yang dibuka langsung oleh Pj. Bupati Muara Enim, Dr. H. Ahmad Rizali, M.A di Hotel Grand Dhika Kota Semarang Jawa Tengah, Minggu (12/11/2023).

Kegiatan diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muara Enim serta mengundang narasumber dari Balai Pemdes Yogyakarta Kemendagri RI tersebut yang mana bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel serta terhindar dari praktik maladmistrasi yang berujung kasus hukum.

Dalam arahannya, Pj Bupati didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. H. Emran Tabrani, M.Si., Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Muara Enim Drs. Rahmat Noviar, M.Si., mengatakan 

para aparatur desa rentan terjerat kasus hukum yang disebabkan penyimpangan prosedur atau maladministrasi.

Hal tersebut dapat dicegah bila Pemerintah Desa menyelenggarakan pemerintah yang akuntabel, bertanggung jawab serta disiplin dan tertib administrasi," terangnya.

Untuk itu, dirinya akan gencar menyelenggarakan berbagai sosialisasi, edukasi, pendampingan maupun kegiatan bimtek dengan harapan para aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tertib administrasi sesuai sesuai amanat Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa. 

Lebih jauh, Pj Bupati juga menginstruksikan Camat untuk membina dan mengawasi Kepala Desa dalam menjalankan program-program dalam RPJM-Des, RKP-Des dan APB-Des maupun administrasi pemerintah desa.

Read More

Elman Membuka Presentasi PenjaminanKualitas Dokumen Kajian Lingkungan Hidup

Prabumulih,liputansumsel.comPemkot Prabumulih melalui DLH mengelar Presentasi Penjaminan Kualitas Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Prabumulih 2025 – 2045 dan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Prabumulih 2022 – 2042 di Ruang Rapat Lantai I Pemkot, Senin, 13 Nopember 2023.

Pj Wako Prabumulih, H Elman ST MM membuka kegiatan itu disaksikan Forkompinda, salah satunya Kajari, Roy Riady SH MH menjadi nara sumber dalam giat itu.

Kepala DLH Prabumulih, Ir Hj Dwi Koryani mengatakan, dalam hal ini memang perlu bersinergi bersama OPD terkait.

“KLHS RPJP dan KLHS RTRW, adalah salah satu dokumen sangat penting, visi misi kepala daerah ke depan dan memberikan arah pembangunan Prabumulih,” ujar Dwi, sapaan akrabnya.

Ucapannya, kegiatan ini, merupakan momen penting bagi kelamjutan pembangunan Prabumulih ke depannya.

“Setelah dilakukan kajian, jelas akan divalidasi Pemprov Sumsel melalui DLH Provinsi Sumsel,” bebernya.

Pj Wako Prabumulih, H Elman ST MM menjelaskan, ada RDTR, pedoman pembangunan Prabumulih. Juga, ada RTRW. “Pembangunan tidak bisa semaunya, asal bangun. Harus, ada pedomannya. RPJMD harus selesai,” ucapnya.

Tukasnya, RPJP harus sinkron. Dalam pengajian ini, jelas ada perubahan di RTRW. Ia menekan dan wajib, Kepala OPD diminta data secepatnya memberikan.

“Maksimal 2 hari selesai, jangan lama-lama dalam rangka mempercepat kajian KLHS RPJP dan KLHS RTRW,” bebernya.

Ia sedikit menyentil, Kepala OPD. Masa Kepala OPD tidak menguasai, bantu percepatan data. Sehingga, setelah selesai harus dipresentasikan.

“ 2 dokumen sangat penting, RPJMD dan RTRW. Agar tidak salah menempatkan sektor pembangunan, dan menjadi pedoman, bagi siapa pun menjadi Kepala Daerah atau Wako Prabumulih, nantinya,” tutupnya

Read More

Presentasi KHLS RPJP dan RTRW, Tentukan Arah Kebijakan Pembangunan

 

PRABUMULIH, liputansumsel.com – Pemkot Prabumulih melalui DLH mengelar Presentasi Penjaminan Kualitas Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Prabumulih 2025 – 2045 dan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Prabumulih 2022 – 2042 di Ruang Rapat Lantai I Pemkot, Senin, 13 Nopember 2023.

Pj Wako Prabumulih, H Elman ST MM membuka kegiatan itu disaksikan Forkompinda, salah satunya Kajari, Roy Riady SH MH menjadi nara sumber dalam giat itu.

Kepala DLH Prabumulih, Ir Hj Dwi Koryani mengatakan, dalam hal ini memang perlu bersinergi bersama OPD terkait.

“KLHS RPJP dan KLHS RTRW, adalah salah satu dokumen sangat penting, visi misi kepala daerah ke depan dan memberikan arah pembangunan Prabumulih,” ujar Dwi, sapaan akrabnya.

Ucapannya, kegiatan ini, merupakan momen penting bagi kelamjutan pembangunan Prabumulih ke depannya.

“Setelah dilakukan kajian, jelas akan divalidasi Pemprov Sumsel melalui DLH Provinsi Sumsel,” bebernya.

Pj Wako Prabumulih, H Elman ST MM menjelaskan, ada RDTR, pedoman pembangunan Prabumulih. Juga, ada RTRW. “Pembangunan tidak bisa semaunya, asal bangun. Harus, ada pedomannya. RPJMD harus selesai,” ucapnya.

Read More