KPU Kota Prabumulih Gelar Debat Kedua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih

Prabumulih,liputansumsel.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih menggelar debat publik kedua bagi pasangan calon walikota dan wakil walikota Prabumulih tahun 2024 pada Senin malam (11/11/2024). 

Acara yang dinanti-nanti oleh masyarakat ini berlangsung meriah di aula Hotel South Sumatera, dengan kehadiran puluhan pendukung dari masing-masing pasangan calon, Penjabat (PJ) Walikota Prabumulih, Forkopimda, serta para tamu undangan. Acara ini juga dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Sumsel.

Debat publik kedua ini disiarkan secara langsung oleh TVRI Sumsel dan melalui media sosial KPU Kota Prabumulih, sehingga masyarakat yang tidak hadir langsung tetap bisa menyaksikan jalannya debat.

Dalam pidatonya, Ketua KPU Prabumulih, Martadinata, menyampaikan pentingnya kegiatan debat ini. 

"Ini merupakan bagian penting dan pedoman teknis dari KPU RI. Kami diwajibkan memfasilitasi kegiatan debat ini agar pendalaman program kerja pasangan calon tersampaikan ke masyarakat," ujarnya. 

Martadinata juga mengharapkan agar debat kedua ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat dalam menentukan pilihan pada hari pemilihan yang akan datang, 27 November 2024.

Debat ini memberikan kesempatan bagi para pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program unggulan masing-masing. 

Ia juga menuturkan bahwa, melalui debat ini, diharapkan masyarakat Kota Prabumulih dapat mempertimbangkan dengan matang pilihan mereka berdasarkan visi dan misi yang disampaikan para kandidat, demi menentukan pemimpin yang paling mampu membawa perubahan positif bagi kota.

Para kandidat menjawab pertanyaan dari panelis terkait berbagai isu penting dan memaparkan gagasan-gagasan mereka untuk membangun Kota Prabumulih agar lebih maju. 

Selain itu, Setiap pasangan calon menampilkan program-program terbaiknya yang diharapkan mampu menarik dukungan dari masyarakat Prabumulih.

Read More

Tutup Survei Seismik 2D, Pj Bupati Harapkan Cadangan Migas Muara Enim Segera Dieksplorasi

Muara Enim, Liputansumsel.com--Pj Bupati Muara Enim, H. Henky Putrawan, S.Pt., M.Si., M.M menutup kegiatan Survei Seismik 2D Amalia – 2D Amalia Extension di Kabupaten Muara Enim tepatnya di Wilayah Kecamatan Lawang Kidul, Tanjung Agung, Panang Enim, Semende Darat Laut dan Lubai Ulu yang termasuk dalam Wilayah Kerja Pertamina Sumbagsel di The Melio Enim Hotel, Senin (11/11/2024). Pj. Bupati mengharapkan melalui hasil seismik tersebut cadangan minyak dan gas (migas) di Kabupaten Muara Enim dapat segera dieksplorasi agar dapat dikelola secara optimal guna mendukung ketahanan energi nasional.

Pada kegiatan yang dihadiri unsur Forkopimda diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Deddy Arianto, S.Pd., Kepala Perwakilan SKK Migas diwakili Ibu Kurnia Try Meliana dan VP Exploration Technical Excellence & Coordination Pertamina Hulu Energi, Ahmad Najihal Aman, Pj. Bupati menegaskan Pemkab. Muara Enim memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada SKK Migas - PT Pertamina dalam melakukan upaya pencarian cadangan migas baru di Bumi Serasan Sekundang. Dirinya mengharapkan selain dapat menemukan potensi cadangan Migas, kegiatan ini juga dapat meningkatkan produktivitas Migas yang pada akhirnya turut meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

 

Disamping itu, Pj. Bupati mengingatkan kepada pihak terkait untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan setelah kegiatan seismik, baik dari sisi lingkungan maupun terhadap masyarakat sekitar yakni dengan menyerapan banyak tenaga kerja lokal. Lebih lanjut Pj. Bupati menambahkan pemerintah daerah akan terus mendukung upaya investor untuk mengembangkan dan menggali potensi yang ada guna meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak dari sektor Migas yang dinilai strategis dalam menunjang pembangunan dan peningkatan perekonomian nasional.

Read More

Tetkait Sengketa Saham PT. SOM, Ruben :Kami Akan Lakukan Langkah Hukum Bagi yang Akan Membeli/Mengambil Alih

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Perihal tindak pidana penggelapan saham yang dilakukan Asfan Fikri Sanaf atas jual beli saham PT. Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) berjumlah 1.084 lembar senilai Rp.5.420.000.000,- milik Muddai Madang sampai detik ini tidak ada titik terang sama sekali bahkan telah dilayangkannya surat somasi sebanyak 3 kali.

Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara tim kuasa hukum, M Ali Ruben, SH didampingi M. Sanusi SH, Fadrianto SH, Faisal Abdau SH, Suwardi SH, Febriansyah SH, Ahmad Rendy Agustian SH serta Habizar Suryandi SH saat konferensi pers di Hotel Daira, Sabtu (9/11/2024).

“Pasca dilaporkannya sdr Asfan Fikri Sanaf ke Polda Sumsel dengan ini kami selaku kuasa hukum sdr Muddai Madang menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Klien kami telah melaporkan sdr Asfan Fikri Sanaf dalam permasalahan ingkar janji serta indikasi penggelapan saham PT. SOM

2. Klien kami secara materil telah dirugikan akibat perbuatan sdr Asfan Fikri Sanaf dengan kerugian:

A. Saham PT. SOM sebanyak 1.084 lembar senilai Rp.5.420.000.000,-

B. Membayar kewajiban PT. SOM terhadap hutang-hutang syak penyedia jasa untuk kepentingan perjalanan tim Sriwijaya FC mengikuti kompetisi Liga 1.

3. Klien kami secara imateril dirugikan rasa malu atas tagihan pihak ketiga penyedia jasa transportasi, akomodasi perjalanan Sriwijaya FC mengikuti kompetisi. Atas hutang-hutang PT.. SOM yang seharusnya menjadi tanggung jawab sdr Asfan Fikri Sanaf dan sdr Hendri Zainuddin karena sesuai akta notaris telah terjadi pelepasan dari klien kami kepada Asfan Fikri Sanaf.

4. Bahwa dari pihak Asfan Fikri Sanaf tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada klien kami, bahkan pihak kami harus melayangkan surat somasi sebanyak 3 kali tetapi tidak digubris sama sekali oleh sdr Asfan Fikri Sanaf,” kata Ruben.

“Dengan laporan ke Polda Sumsel, maka kami perlu menyampaikan kejadian ke semua pihak yang berkompeten sebagai berikut:

1. Bahwa pihak manapun yang berencana untuk mengambil alih/ membeli saham yang ditawarkan oleh pihak Asfan Fikri Sanaf atau manajemen PT. SOM, kami mohon untuk menghentikan rencana tersebut karena masalah kepemilikan saham PT. SOM telah masuk ranah hukum.

2. Bahwa bagi pihak lain yang tidak mengindahkan ini maka kami akan melakukan langkah hukum baik yang bersifat perdata maupun pidana,” pungkas Ruben.(Al)

Read More

DPD GRIB Sumsel Lakukan Rapat Koordinasi Kepengurusan

Palembang,  Liputansumsel.com - DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Sumsel menggelar rapat koordinasi kepengurusan bertempat di Union Cafe, Sabtu (9/11/2024). Hadir Ketua DPD GRIB Sumsel Ferdinan, Sekretaris DPD GRIB Sumsel Amril,S.T, S.H, M.H, Dewan Penasehat DPD GRIB Sumsel,Ferry Tatung, Dewan Pembina serta anggota DPD GRIB Sumsel.

Ketua DPD GRIB Sumsel Ferdinan mengatakan, rapat koordinasi hari ini dalam rangka membentuk kepengurusan DPD GRIB Sumsel yang baru.

"Kita disini berkumpul untuk membahas kepengurusan DPD GRIB Sumsel. Kita targetkan kepengurusan DPD GRIB Sumsel yang baru segera terbentuk. Sehingga bisa segera dilantik," ujarnya. 

Ketika ditanya awak media terkait status kepengurusan Ketua DPD GRIB sebelumnya,  Ferdinan menuturkan, Ketum  GRIB sudah menyatakan kalau surat mandat kepada Satria Amri itu sudah dicabut. 

"Saya sudah ditunjuk sebagai Ketua DPD GRIB Sumsel yang baru. Tentu kita akan mengajak semua anggota GRIB Sumsel agar semakin solid agar GRIB Sumsel makin maju dan berjaya," katanya. 

Sementara itu, Sekretaris DPD GRIB Sumsel Amril,S.T, S.H, M.H menambahkan,  hari ini adalah rapat kepengurusan DPD GRIB Sumsel ya g baru.

"Jadi yang dibahas adalah kepengurusan,  siapa saja yang menjadi pengurus.   Nanti akan diperdalam dari kehadiran dari absensi yang hadir nanti kita konfirmasi balik sesuai bidang-bidang yang mereka kuasai untuk ditempatkan di kepengurusan di DPD GRIB Sumsel. Artinya yang hadir pada siang hari ini semuanya kita masukkan di pengurusan DPD GRIB Sumsel," katanya. 

Ketika ditanya tentang program kerja, dia menjelaskan, pihaknya belum menyusun program kerja.  Karena saat ini  pihaknya masih melakukan pembenahan secara legalitas dulu terutama konflik masalah kepengurusan dan pengajuan permohonan penerbitan SK ke Ketum GRIB.

"Dalam waktu dekat ini, kita fokuskan untuk pelantikan DPD GRIB Sumsel. Seperti dijelaskan oleh ketua Dewan Pembina dan juga DPD GRIB Sumsel bahwa pelantikan ini insya Allah akan dihadiri 3 000 masa dari anggota GRIB. Untuk  tempat pelantikan itu tentatif, termasuk waktunya. Untuk program kerja kita belum sampai ke situ sekarang kita fokus ke legalitas dulu," tuturnya. 

"Kita organisasi masyarakat harus ada legalitas pergerakan kita. Karena orang banyak di dalamnya, banyak profesi yang berbeda-beda dan juga watak berbeda-beda. Jadi kalau legalitasnya sudah ada, seluruh anggota yang di sini di DPD GRIB Sumsel ini terawasi oleh kami. Kita bisa mengontrol itu pentingnya legalitas itu. Kita upayakan secepatnya untuk pelantikan. Tapi selesaikan dulu urusan penyusunan struktur. Kemudian kita mengajukan permohonan ke Ketum GRIB untuk pelantikan DPD GRIB Sumsel," tambah Amril. 

Lebih lanjut Amril mengungkapkan, pihaknya menargetkan  dalam waktu satu bulan ini rampung legalitas DPD GRIB Sumsel.  Sehingga bisa sesegera mungkin dilaksanakan pelantikan.

"Kita akan meminta kepada Bapak Hercules langsung yang datang melantik DPD provinsi.  Karena marwahnya itu, jadi kita minta Ketum GRIB  yang melantik kami. Saya yakin dengan Bapak Ferdinan dan pak Hidayat selaku penasehat bisa mengundang langsung Bapak Hercules untuk pelantikan nanti," paparnya.

Lebih lanjut Amril mengungkapkan, moto dari GRIB adalah walaupun berbeda tapi tetap bersatu. 

"Organisasi ini tidak boleh rasis.  Organisasi ini adalah menjunjung tinggi Bhinneka tunggal Ika, jadi walaupun berbeda-beda, kita tetap bersatu," tandasnya.

Ditempat yang sama, Dewan Penasehat DPD GRIB Sumsel,Ferry Tatung menambahkan, pihaknya berharap kepengurusan DPD GRIB Sumsel yang baru bisa membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik lagi. "Kita harus solid, kita harus bisa memajukan GRIB Sumsel agar semakin jaya," pungkasnya. (Al)

Read More

Pertemuan Tim Komisi XII DPR RI Dengan Agenda Keamanan Pasokan dan Distribusi BBM Serta LPG di Sumbagsel

Palembang,  Liputansumsel.com - 

Pertemuan tim Komisi XII DPR RI  agenda keamanan pasokan dan distribusi BBM serta LPG di Sumbagsel dilaksanakan di ruang Mediteran PT Pertamina (Persero) MOR II  Jalan Jenderal A.Yani Palembang ,Jumat (8/11/2024). 

Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar mengatakan, hari ini Komisi XII melaksanakan kunjungan kerja spesifik dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan dari DPR RI. 

"Khususnya hari ini kita terkait dengan akan melihat sejauh mana persiapan atau distribusi  daripada BBM.  Secara umum  aman dan stok cukup. Kemudian distribusi juga berjalan lancar," ujarnya.

Lebih lanjut Yulian Gunhar menuturkan, diharapkan menjelang akhir tahun hingga liburan tahun baru dan kesiapan Pertamina menjadi penting,  menjaga stok dan distribusi.

"Jadi harus diperhatikan oleh Pertamina khususnya petani agar dalam rangka menjaga ketahanan daripada energi khususnya di daerah sebesar ini, beberapa provinsi. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dan distribusi bisa dengan baik," ujarnya. 

Yulian Gunhar mengungkapkan,  pemerintah bersama DPR  menginginkan agar penyaluran BBM bersubsidi termasuk LPG itu berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

"Dari dulu semangat kita sama, dan  pada prinsipnya kami DPR menginginkan agar ini tepat sasaran. Bagi yang mendapat subsidi itu yang tepat sasaran. Karena masih banyak subsidi yang belum tepat sasaran. Disamping  sistem juga adalah akurasi data daftar penerima subsidi, sumber datanya juga tidak begitu baik tidak ada tidak update, tidak real time sehingga banyak data yang tidak akurat.  Kunci utamanya adalah data. Disamping data adalah pengawasan sebaik apapun sistem yang dibikin kalau pengawasan lemah, ya namanya orang nakal juga pasti ada ada caranya mencari jalan  Oleh karena itu pengawasan juga menjadi penting.  Sistemnya bagus, datanya akurat pengawasan bagus baik, kita meminimalkan kebocoran," tuturnya.

Dia menjelaskan, penyaluran BBM  harus diperbaiki ke depan.

"Tentu kita dukung, dan mendorong mewujudkan penyaluran BBM tempat sasaran. Kita tunggu apa mekanismenya, seperti apa? Bagaimanakah untuk memberikan solusi atau jalan keluar untuk agar tidak ada lagi orang-orang yang nakal di luar sana.  Aturannya sudah ada MoU-nya sudah ada, pengawasannya ada BPH Migas, melibatkan juga hukum seperti polisi maupun Kejaksaan. Siapa yang bertanggung jawab untuk apa sudah jelas, penerapannya pelaksanaannya itu laksana itu yang belum belum maksimal.  Masih ada oknum-oknum yang bermain yang ilegal illegal ini. Apapun namanya illegal mau judi online, tambang ilegal, BBM ilegal itu enggak mungkin berdiri sendiri, pasti ada yang lebih tinggi penindakan secara hukum. Siapapun yang terindikasi terlibat ya jangan malah ikut bermain di situ. Selama ini kan ada yang ikut main, ada oknum yang ikut bermain. Sehingga ini jalan, tapi kalau oknum yang tidak ikut bermain. Saya kira tidak akan terjadi penyalahgunaan BBM subsidi. Kita mendukung sistem penyaluran BBM subsidi dan LPG agar tepat sasaran," pungkasnya. (Al)

Read More