Diduga Terdapat Peserta Yang Telah Meninggal Masih Dibayarkan Iuran Kepesertaannya

Rp. 932.083.981,17 Kekurangan Volume Pada 3 Paket Pekerjaan Di Dinas Kesehatan Kota Palembang. 

Palembang, Liputansumsel. com, Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Perwakilan Sumatera Selatan mengungkap kekurangan volume atas 3 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang sebesar Rp. 932.083.981,73.

"Atas 3 paket pekerjaan tersebut, perhitungan nilai kekurangan volume pekerjaan telah dibahas dan disepakati bersama Penyedia, PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, dan Pengawas SKPD serta diketahui oleh Kepala SKPD selaku PA", Kata BPK didalam keterangan LHP Tahun Anggaran 2023.

Hasil pembahasan telah dituangkan dalam BA kesepakatan hasil perhitungan pemeriksaan Fisik yang diantaranya menyatakan menerima dan sepakat atas hasil perhitungan dan pihak penyedia bersedia menyetorkan nilai kekurangan volume tersebut Kas Daerah.

Menurut BPK, Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa.

Dalam LHP Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kesehatan Kota Palembang, BPK  juga menemukan adanya indikasi Peserta PBPU dan BP Pemda yang Telah Meninggal tetapi Masih Dibayarkan luran Kepesertaannya sebesar Rp74.277.000,00.

Selain itu, BPK Sumsel membeberkan bahwa hasil pemadanan data peserta PBPU dan BP Pemda tahun 2023 dengan data kependudukan Kota Palembang di Ditjen Dukcapil Kemendagri menunjukkan terdapat peserta PBPU dan BP Pemda yang datanya tidak padan. "Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Staf Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa data tidak padan merupakan data peserta yang tidak ditemukan pada data kependudukan di Dit/jen Dukcapil Kemendagri, data yang tidak ditemukan terjadi karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak terdeteksi pada data kependudukan di Ditjen Dukcapil Kemendagri", Kata BPK.

Saat diminta klarifikasi melalui surat Konfirmasi pada tanggal 12/12/2024, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr. Hy Fenty Aprina, M. Kes, Sp. KKLP mengatakan, Proyek tersebut telah dilakukan sesuai RAB dan selalu diawasi oleh konsultan pengawas oleh pihak ketiga dilapangan.

Menurut  dr. Hy Fenty Aprina, M. Kes, Sp. KKLP  Pekerjaan tersebut dilakukan sesuai Juknis yang berlaku dan tertuang didalam kontrak kerja yang telah disepakati, Pekerjaan tersebut  juga dilakukan sesuai Acuan kerja tertuang didalam kontrak kerja.

"Dinas Kesehatan Kota Palembang telah menindaklanjuti instruksi Walikota atas hasil audit BPK, dan Untuk informasi lebih lanjut dapat disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama", Kata dr. Hy Fenty Aprina, M. Kes, Sp. KKLP melaui surat klarifikasinya yang dikirm pada tanggal, 17,12,2024.

(Armin)

Read More

Diduga Terdapat Peserta Yang Telah Meninggal tetapi Masih Dibayarkan Iuran Kepesertaannya Oleh DINKES Kota Palembang

Palembang, Liputansumsel. com,-Pemerintah Kota Palembang TA 2023 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.419.842.878.358,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.279.678.521.466.05 atau 90,13% dari anggaran. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut di antaranya berupa realisasi Belanja Iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda. 

Dalam LHP Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kesehatan Kota Palembang, BPK menemukan adanya Peserta PBPU dan BP Pemda yang Telah Meninggal tetapi Masih Dibayarkan Iuran Kepesertaannya sebesar Rp74.277.000,00.

Tidak hanya itu, BPK Sumsel membeberkan bahwa hasil pemadanan data peserta PBPU dan BP Pemda tahun 2023 dengan data kependudukan Kota Palembang di Ditjen Dukcapil Kemendagri menunjukkan terdapat peserta PBPU dan BP Pemda yang datanya tidak padan. "Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Staf Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa data tidak padan merupakan data peserta yang tidak ditemukan pada data kependudukan di Dit/jen Dukcapil Kemendagri, data yang tidak ditemukan terjadi karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak terdeteksi pada data kependudukan di Ditjen Dukcapil Kemendagri", Kata BPK. 

"Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Palembang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palembang tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kota Palembang dalam Rangka Universal Health Coverage, Nomor 58/MOU/DINKES/2022 dan Nomor 604/KTR/III-01/1222 tanggal 15 Desember 2022, Pasal 4 ayat (2) huruf f menyatakan bahwa "Pihak Kesatu (Dinas Kesehatan Kota Palembang) berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data peserta, iuran, dan bantuan iuran bersama dengan Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Rencana Kerja ini"; dan Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemutakhiran data Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap bulan", Kata BPK. 

Permasalahan di atas mengakibatkan Belanja Iuran Bantuan Iuran PBPU dan BP Pemda tidak tepat sasaran dan membebani keuangan daerah sebesar Rp74.277.000,00,

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jum'at, (20/12/2024)Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang tidak ada di tempat, "KADIS tidak ada pak, sedang keluar", Ucap salah satu stap yang berada di resepsionis. 

Agar pemberitaan akurat dan berimbang kami melayangkan  surat konfirmasi pada tanggal (11/12/2024) di balas pada tanggal 17 desember 2024 dan sampai di meja redaksi pada tanggal 21 desember 2024 dengan nomor surat 032/0241/Dikes/2024

Dalam surat tersebut  klarifikasi secara tertulis,berikut isi klarifikasinya:

1.Peroyek tersebut telah dilakukan sesuai RAB dan selalu di awasi konsultan pengawas dan oleh pihak ke tiga dilapangan

2.Pekerjaan tersebus sesuai dengan juknisyang berlaku dan tertuang didalam kontrak kalerjasama yanyg di sepakati

3.Pekerjaan tersebut dilakukan sesuai  acuan kerja tertuang dalam acuan kerka

4.Dinas kesehatan kota palembang  telah menindaklanjuti intruksi walikota atas audit BPK

5.Untuk informasi lebih lanjut dapat disampaikan kepada pejabat pengelola informasu dan dokumentasi (PPID) utama

(Armin)

Read More

Diduga Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Perhubungan Kota Palembang Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya

Palembang, Liputansumsel. com, -Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Palembang menganggarkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pad Dinas Perhubungan sebesar  Rp. 5.837.487.912,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.393.415.155,00 yang di antaranya direalisasikan untuk Belanja BBM kendaraan Dinas. 

BPK mengatakan, Pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban Belanja BBM pada Dinas Perhubungan tersebut menunjukkan terdapat Belanja BBM yang tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp. 365.197.700,00.

"Dinas Perhubungan  menggunakan mekanisme reimbursement dalam pembelian BBM untuk kendaraan dinas, yaitu pengguna kendaraan dinas membeli BBM terlebih dahulu kemudian nota pembelian BBM diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan pembayaran", Ungkap BPK.

BPK juga membeberkan, Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pertanggungjawaban Belanja BBM pada Dinas Perhubungandan hasil konfirmasi kepada beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umam (SPBU) di Kota Palembang menunjukkan bahwa nota pembelian BBM yang disampaikan dalam bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan bentuk fisik dan format pada nota asli dari pihak SPBU.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan PPK yang bersangkutan diketahui bahwa nota yang disampaikan memang bukan nota yang sebenarnya dan nota pembelian yang sebenarnya tidak disimpan.

"Atas temuan tersebut, BPK telah merekomendasikan Kepada Walikota Palembang agar memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja BBM sebesar Rp.365.195.700,00 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah", Kata BPK Perwakilan Sumsel. 

Saat dikonfirmasi di ruang kerjany, Jum'at, (20/12/2024), Kepala Dinas Perhubungan Tidak ada di tempat, " Bapak tidak ada sedang keluar", ujar Ida salah satu staf yang ada di depan pintu masuk.

Demi mengedepankan hak jawab agar pemberitaan lebih akurat dan berimbang, berbagai upaya  telah dilakukan oleh media ini, hingga mengirimkan surat konfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan pada tanggal( 11/12/2024)  dengan harapan adanya jawaban secara tatap muka ataupun melalui Via Whatsapp, Namun sangat disayangkan, hingga berita ini ditayangkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang masih "membisu".

(Armin)

Read More

8 Unit Pos Damkar Siap Atasi Kebakaran di Palembang

Palembang, Liputan Sumsel.com -Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang mengoptimalkan kesiagaan dengan menempatkan unit-unit pos dibeberapa titik agar cepat tanggap dalam memberikan pelayanan serta menjangkau lokasi kebakaran.

Sekretaris  Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang Tris Septiawan ,SSTP.MM mengatakan, saat ini suda ada 8 pos pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, yakni di Jalan Merdeka, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, kertapati, Sako, Alang-Alang Lebar, Kemuning ,Gandus dan Benteng Kuto Besak (BKB).

"Dengan adanya personel di pos- pos yang ada diberbagai tempat tersebut diharapkan mampu mengantisipasi bencana kebakaran yang kerap terjadi di kota Palembang,"Ujarnya , Jumat (20/12/2024).

Tris menyebutkan jika terjadi kebakaran masyarakat dapat segera menghubungi pos pos terdekat di wilayah tersebut atau dapat menghubungi call center tiap-tiap pos pemadam kebakaran terdekat.

"Petugas pemadam kebakaran selalu siaga di tiap segala penanganan dilapangan,"

Lanjut tris "Karena itu, kami meminta masyarakat agar cepat tanggap jika ada kebakaran dan bekerja sama dengan petugas,” tutupnya.

Read More

H. Derga Karenza, SP., MM Kabid PDLL Raih Juara Satu (1) PKN ll Satu-Satunya Peserta Eselon lll Kalahkan 58 Peserta Dari Eselon ll.

Palembang, Liputan Sumsel.com - Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat ll Angkatan XXXVII Tahun 2024. Dilaksanakan di Gedung Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Lama BPSDM provinsi Sumatra Selatan. Sabtu (21/12/2024) Palembang.

Dihadiri langsung, Kepala LAN RI Dr. Muhammad Taufiq, DEA didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs. H. Edward Candra, H.M, Prof. DR. H. M. Edward Juliarta, S.Sos., MM, Kepala BPSDMD Provinsi Sumatra Selatan.

Kabid PDLL Bapenda Provinsi Sumsel H. Derga Karenza, SP., MM merupakan satu satu nya peserta dari Eselon lll dari 59 peserta semua Eselon ll di PKN Tingkat ll Angkatan XXXVII ini. Derga Karenza menyabet juara 1 mengalahkan seluruh kepala dinas se-Indonesia dari Eselon ll.

Derga Karenza mengatakan, hari ini adalah pelepesan PKN ll Angkatan XXXVII tahun 2024 oleh Lembaga Akurasi Negara (LAN) Indonesia dan BPSDMD Sumatra Selatan. Diikuti peserta se-Indonesia dari berbagai kepala dinas yang ada di Indonesia. 

"Alhamdulillah saya Derga Karenza Kabid PDLL Provinsi Sumatra Selatan satu-satunya peserta yang masih Eselon lll dari 59 orang peserta yang sisanya 58 orang dari Eselon ll semua. Alhamdulillah saya mendapatkan predikat istimewa terbaik satu (1)," ujarnya.

"Saya sangat senang, bahagia dan juga sangat bangga atas penilaian LAN RI sebagai suatu lembaga yang menurut saya memiliki akreditasi yang sangat baik. Karena LAN RI tidak memandang Eselon tinggi atau rendah, bila seseorang itu berprestasi dan mampu menghasilkan karya yang baik maka dia juara,"terang Derga Karenza.

Ini suatu bukti bahwa ada Eselon lll satu-satunya tetapi mampu mengalahkan 58 orang Eselon ll dan lain-lain, Alhamdulillah.

Kategori yang diambil ialah "Transformasi Payment System dan Real Time Report Upaya Sinergitas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Retribusi di provinsi Sumatra Selatan" kebetulan ini Memang belum ada selama ini. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun objek retribusi kita itu belum non tunai laporannya pun belum real time ini sudah selesai."tutup Derga Karenza.(Al)

Read More