Ikuti Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021
PALEMBANG, Liputansumsel.com,- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) Pemerintah Tahun 2021 secara virtual bertempat di Command Center kantor gubernur, Kamis (27/5). Rakor ini dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor.
Presiden Joko Widodo dalam arahannya menyebut peran utama dari sistem pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah menjamin tercapainya sasaran pokok pembangunan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Karena itu perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan.
"Prosedur itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan secara akuntabel, efektif, dan efisien," tegas Jokowi.
Kepala negara menekankan, yang ditunggu rakyat adalah hasil dari program yang dijalankan pemerintah. Masyarakat juga tengah menunggu hasil dan manfaat yang didapat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Untuk itu pengawasan yang dilakukan juga harus menjamin tidak ada serupiah pun yang disalahgunakan.
"Yang ditunggu-tunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya, ini yang banyak sering kita lupa, sekali lagi yang ditunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya, yang ditunggu oleh rakyat itulah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah," imbuhnya.
Ditengah situasi pandemi covid 19 yang tengah melanda dunia saat ini, lanjut Presiden semua pihak harus berhebat. Namun juga harus mempercepat pemulihan ekonomi.
”Tahun 2021 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada kuartal pertama, ekonomi Indonesia diketahui masih berada pada posisi minus 0,74 persen. Untuk mengejar target pertumbuhan secara tahunan, pada kuartal kedua mendatang pemerintah menargetkan pertumbuhan di angka kurang lebih 7 persen. Untuk mewujudkan target itu, pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional yang sebesar hampir Rp 700 triliun,” tambahnya.
Sementara itu BPKP pusat Muhammad Yusuf Ateh dalam paparannya menyampaikan target pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi di kuartal ini.
“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5%, ini tergantung pada bagaimana kita membelanjakan belanja APBN dan APBD secara efektif efisien. Lalu yang kedua, peningkatan investasi,” jelasnya.
Ikut mendampingi presiden Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md; Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Dilain pihak Gubernur Herman Deru usai mengikuti rakor secara vitual yang didampingi Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Buyung Wiromo Samudro ini mengaku telah melakukan pengawasan secara intern terhadap jalannya pembangunan secara agar berjalan dengan akuntabel, efektif, dan efisien.
“Pengawasan itu penting kita lakukan. Saya sebagai kepala daerah sudah menjalankan penawasan itu. Bahkan kita libatkan selain inspektorat BPKP juga kita libatkan. Pengawasan dimulai dari awal perencanaan program, penganggaran, pelaksanaannya,” tandasnya.*****
.jpg)
