PJ Walikota Palembang H. Ratu Dewa Bagikan Sembako di Kecamatan Sako

Palembang, Liputan Sumsel.Com -Pemerintah kota Palembang melalui Pj Walikota Palembang H.Ratu Dewa M.Si terus komitmen dalam menjalankan arahan dari Presiden terkait pengendalian Inflasi, salah satunya yakni terus melakukan pembagian sembako bagi masyarakat kategori miskin. 

Kali ini Walikota Palembang kembali melakukan pembagian sembako untuk warga di Kecamatan Sako Palembang,Rabu (24/01/2024).

Dalam kesempatan tersebut Ratu Dewa menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi dan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni serta upaya pengendalian inflasi dan mengurangi angka kemiskinan.

"Program ini sebagai langkah pengendalian inflasi dan mengurangi angka kemiskinan,"ujarnya

Dewa menyampaikan melalui kegiatan diharapkan menjadi  bagian dari silahtuhrahmi dan interaksi aktif dengan warga untuk menyampaikan keluhan mereka. 

Camat Sako Amiruddin Sandy, S.STP., M.Si. menyampaikan kegiatan pembagian sembako yang terlaksana ini terkait  tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi dan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni serta upaya pengendalian inflasi dan mengurangi angka kemiskinan.

"Untuk pembagian sembako yang dibagikan hari ini ada sekitar  100 paket, "ujarnya. 

"Kita berharap kepada warga yang menerima bantuan tersebut  dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,"pungkasnya (A1)

Read More

Jadi Korban Berita Hoaks, Ahmad Rizali Pj Bupati Muara Enim Lapor Ke Polda

Muara Enim, Liputansumsel.com--Pemberitaan penggelapan anggaran Dinas Perdagangan (Disdag) Pemprov Sumsel merupakan penyebaran berita bohong atau hoaks dari pemberitaan media daring abal-abal menimbulkan banyak keresahan dari sejumlah masyarakat termasuk kalangan pejabat.

Merasa jadi korban berita bohong dan tidak berimbang dari salah satu media online, Pj Bupati Muara Enim Dr H Ahmad Rizali MA melaporkan situs media LahatAktual.Com kepada Polda Sumatera Selatan. Hal ini disampaikannya saat mengelar konfrensi pers di Hotel Aston Palembang, Kamis (25/1/2024). 

Dalam keterangannya, Rizali menuding pemberitaan berjudul "Dugaan Penggelapan Anggaran Disdag Sumsel, Pj Bupati Muara Enim akan Dilaporkan" tersebut tidak berdasarkan fakta, berimbang dan tanpa konfirmasi dari yang bersangkutan. 

Adapun berita tersebut hanya mengutip narasumber dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPKN) dengan narasumber Dodo Arman tanpa ada konfirmasi dari objek pemberitaan. Berdasarkan pantauan di situs www.dewanpers.or.id, situs media LahatAktual.Com tidak terdaftar sebagai perusahaan pers yang berstatus terverifikasi administratif dan faktual dari Dewan Pers. Begitu pula, kanal situs LahatAktual.Com ini juga tidak menampilkan susunan nama-nama redaksi seperti media-media daring pada umumnya.

   

"Pada berita tersebut ditulis Tahun Anggaran 2020, padahal ditahun tersebut saya tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel melainkan sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Pemprov Sumsel," ungkap Rizali.

Rizali menjelaskan, dirinya baru menjabat sebagai Kepala Disdag Sumsel pada 25 Januari 2021. Dirinya menegaskan selama menjabat Kepala Disdag ditahun tersebut tidak ditemukan penggelapan atau kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksaan Republik Indonesia (LHP BPK-RI). 

"Jadi mengapa saya perlu laporkan ini, karena saya saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Muara Enim. Tentu saya tidak mau publik (masyarakat Muara Enim) jadi keliru atau salah menilai karena pemberitaan bohong tersebut," tegasnya.

Untuk itulah, Rizali menegaskan perlu  mengambil langkah tegas dengan melaporkan ke Polda Sumsel dengan no laporan STTLP/B/83/1/2024/SPKT/Polda Sumsel. Tanggal 22 Januari 2024  tentang pelanggaran UU No 1/2024 tentang revisi UU ITE Pasal 27 A.

Selain itu, sambung dia pihaknya juga melaporkan hal ini kepada dewan pers pada 24 Januari 2024 lalu. "Pemberitaan tersebut sangat menyudutkan dan tidak ada konfirmasi kepada saya secara langsung. Padahal saya terbuka," ungkap Rizali.

Mengingat kasus pemberitaan bohong kerap memakan korban, Rizali pun mengharapkan agar seluruh media terdaftar di dewan pers. Mengingat, saat ini siapa pun bisa membuka media online. Namun tetap media online tersebut harus diakui dan dinaungi dewan pers," imbuhnya.

"Semua orang bisa bikin media dan tentu kalau tidak terdaftar di dewan pers maka beritanya sulit dipertanggung jawabkan," pungkasnya.

Read More

RSUD H. Anwar Mahakil Diusulkan Gantikan Nama RSUD Talang Ubi

PALI,liputansumsel.com-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Anwar Mahakil diusulkan menjadi nama RSUD kabupaten PALI, menggantikan nama RSUD Talang Ubi yang sekarang. Hal itu diketahui dari usulan-usulan yang muncul dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten PALI, Kamis (25/1/2024) bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) PALI, di Jalan Merdeka Km. 10 kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi.

FGD yang dibuka secara resmi oleh Bupati PALI, Dr. Ir. H. Heri Amalindo, MM yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda PALI, Haryono itu menghadirkan Selamet Oku Asmana, SKm MKes, konsultan perumahsakitan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinkes Muara Enim.

Turut hadir para staf ahli, OPD terkait, Direktur RSUD Talang Ubi, tokoh masyarakat, tokoh pemangku adat, perwakilan Puskesmas yang ada di kabupaten PALI, Ketua PWI PALI dan Sekretaris KNPI PALI serta organisasi profesi bidang kesehatan.

Dalam keterangannya, dr. Hj. Tri Fitrianti direktur RSUD Talang Ubi menerangkan digelarnya FGD dengan pembahasan pemberian nama RSUD Talang Ubi dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing pelayanan medis kepada masyarakat. Kemudian juga diharapkan pergantian nama bisa memperkuat identitas dan ciri khas.

"Terkadang masyarakat salah tafsir dengan sebutan RSUD Talang Ubi, ada juga yang menyebutkan RS Bhayangkara. Sehingga muncul multi tafsir, dan membuat masyarakat tadi mengira RS Bhayangkara yang ada di Polda. Padahal penyebutan nama RS Bhayangkara, karena lokasinya yang berada di kelurahan Pasar Bhayangkara. Oleh karenanya, melalui FGD ini diharapkan nama usulan dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu nantinya usulan ini akan disampaikan kepada pimpinan," ujar dr. Fitri.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum, Haryono menegaskan bahwa FGD digelar sebagai langkah awal yang baik untuk memperkuat sinergitas antara Pemkab PALI dengan masyarakat.

Ia juga berharap gagasan terbaik dari para peserta FGD dengan memberikan saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan sektor kesehatan di Bumi Serepat Serasan. Sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai.

"Kita juga berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan yang berdaya saing. Perubahan nama RSUD haruslah lebih representatif, memberikan identitas yang kuat, serta mencerminkan kabupaten PALI," pungkasnya.

Sementara itu, Selamet Oku Asmana mengatakan bahwa pemberian nama RSUD boleh mengambil nama bagi orang yang telah berjasa untuk daerah. Namun orang tersebut sudah meninggal dunia, jadi sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasanya selama hidup.

"Selain itu, pemberian nama RS berdasarkan pasal 54 harus memperhatikan nilai, norma agama, sosial budaya dan etika. Dapat disesuaikan dengan kepemilikan jenis dan kekhususannya. Setelah dapat usulan nama kemudian permohonan izin kepada pemilik dalam hal ini Bupati PALI selaku pemerintah daerah, melibatkan stakeholder seperti FGD ini. Serta disahkan oleh pemilik," jelasnya. 

Acara selanjutnya penandatanganan berita acara usulan FGD yang ditandatangani oleh seluruh peserta FGD. (AMD)

Read More

Pj Walikota Prabumulih Mengikuti Rapat Koordinasi Sinergitas Forkopimda Sumsel

Penanganan Bencana, Mencegah lnflasi, Kemiskinan Ekstrem, Stunting, Pemilu dan Pilkada

PALEMBANG,liputansumsel.com– Penjabat Walikota Prabumulih H. Elman, ST, MM didampingi Forkopimda Prabumulih dan beberapa OPD terkait mengikuti Rapat Koordinasi Sinergitas Forkopimda Sumsel dalam Penanganan Bencana, Mencegah lnflasi, Kemiskinan Ekstrem, Stunting, Pemilu dan Pilkada guna mempertahankan Sumsel Zero Konflik Tahun 2024, bertempat di Ballroom Hotel Aston Jl. Jend. Basuki Rachmat Kota Palembang, Kamis (25/1/2024).

Rapat koordinasi yang bertemakan “Sinergitas Forkopimda Sumsel dalam Penanganan Bencana, Mencegah lnflasi, Kemiskinan Ekstrem, Stunting, Pemilu dan Pilkada guna mempertahankan Sumsel Zero Konflik Tahun 2024” ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh elemen dalam menciptakan dan menjaga keamanan yang kondusif di Provinsi Sumatera Selatan.

Rapat Koordinasi dibuka oleh Pj Gubernur Sumatera Selatan, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, ditandai dengan pemukulan gong oleh Pj. Gubernur Sumsel didampingi unsur Forkompimda Prov.Sumsel 

Pj Gubernur Sumsel Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si mengaku penanganan banjir harus terus dilakukan, khususnya kepada warga yang terdampak banjir. 

"Posko kesehatan dan pengungsian harus terus disiagakan," ujarnya.

Agus Fatoni juga mengingatkan, sebentar lagi pelaksanaan Pemilu 2024 akan digelar, dan seluruh daerah di Sumsel terutama harus terus menjaga kondusivitas wilayah masing-masing. 

"Pertahankan zero konflik di Sumsel," tegasnya. 

Sumber : diskominfo prabumulih

Read More

Kesigapan Penanganan Banjir Di Muba Diapresiasi Ketua DPRD Sumsel

Palembang,liputansumsel.com– Musibah banjir dan luapan air Sungai Musi yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) membuat prihatin banyak pihak. Salah satunya dari Ketua DPRD Sumsel Dr Hj RA Anita Noeringhati.

Hal ini diungkapkannya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten / Kota Se-Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan Tema “Sinergitas Forkopimda Sumatera Selatan dalam Penanganan Bencana, Mencegah Inflasi, Kemiskinan Ekstrem, Stunting, Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 guna Mempertahankan Sumatera Selatan Zero Konflik” di Hotel Aston Palembang, Kamis (25/1/2024).

“Bencana banjir di beberapa wilayah di Sumsel sangat membuat prihatin, dalam kesempatan ini saya juga mengapresiasi kesigapan Forkopimda yang sangat sigap melakukan penanganan dan meringankan beban warga terdampak,” ucapnya.

Lanjutnya, musibah banjir ini menjadi tanggung jawab bersama dan semua pihak untuk meringankan beban warga yang terdampak.

“Saya juga berharap agar anggaran untuk penanganan banjir ini dimaksimalkan dengan baik,” ujar Anita.

Pj Gubernur Sumsel Dr Drs Agus Fatoni mengaku, penanganan banjir harus terus dilakukan, khususnya kepada warga yang terdampak banjir. “Posko kesehatan dan pengungsian harus terus disiagakan,” tuturnya.

Ia menambahkan, sebentar lagi pelaksanaan Pemilu 2024 akan digelar, dan seluruh daerah di Sumsel terutama harus terus menjaga kondusifitas wilayah masing-masing. “Pertahankan zero konflik di Sumsel,” tegasnya.

Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya mengungkapkan, TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang telah ditetapkan dan terkena banjir nantinya akan dipindahkan ke lokasi yang tidak terkena banjir.

“Bagi TPS yang terdampak banjir nanti akan dipindahkan agar tidak menyulitkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya,” tukasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi Mahmud mengaku saat ini penanganan banjir terus dilakukan dan penyaluran bantuan kepada warga terdampak banjir terus dilakukan inventarisir.

“Posko kesehatan dan pengungsian terus diberdayakan. Tim tenaga kesehatan juga turun langsung menyisir ke pedesaan untuk mengecek kesehatan warga terdampak banjir,” ungkap Apriyadi.

Mantan Kadinsos Pemprov Sumsel ini juga menambahkan, perbaikan infrastruktur terdampak banjir juga bertahap telah dilakukan agar tidak menimbulkan korban jiwa.

“Misalnya jalan nasional di Desa Bailangu yang amblas akibat hantaman luapan Sungai Musi sudah mulai diperbaiki, kami berharap agar banjir segera surut,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Apriyadi Mahmud turut didampingi Dandim 0401 Muba, Letkol Inf Erry Dwianto, Kapolres Musi Banyuasin, AKBP Imam Safii, Kejari Muba, Romy Rozali, Kaban Kesbangpol Joni Martohonan Simanungkalit, Kadin Kominfo Muba Herryandi Sinulingga AP, dan Plt Kabag Prokopim Agung Perdana. (mhn/ril)

Read More