Pemkot Prabumulih Berkomitmen Perkuat Pencegahan Korupsi, Wali Kota Arlan: “Transparansi adalah Kunci”

 

Prabumulih,liputansumsel.com – Pemerintah Kota Prabumulih menegaskan komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan melalui partisipasi dalam Video Conference (Vidcon) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025.

Vidcon yang digelar pada Rabu (5/3/2025) di Ruang Rapat Inspektorat Lantai 7 Pemkot Prabumulih ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, didampingi Ketua DPRD Prabumulih, H. Deni Viktoria, SH., M.Si, serta Sekretaris Daerah, H. Elman, ST., MM. Acara ini juga diikuti oleh seluruh kepala daerah dan perwakilan DPRD se-Indonesia serta dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, menegaskan bahwa transparansi dan pengawasan merupakan aspek penting dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

“Pemerintah Kota Prabumulih berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Transparansi adalah kunci utama dalam mencegah korupsi, dan kami akan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas,” tegasnya.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa partisipasi dalam IPKD dan MCP merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal di Pemkot Prabumulih.

“Dengan adanya Indikator IPKD dan MCP ini, kita bisa mengukur seberapa jauh efektivitas pencegahan korupsi di daerah. Saya meminta seluruh OPD untuk serius dalam menjalankan sistem ini agar Prabumulih bisa menjadi contoh daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.

Vidcon ini turut dihadiri oleh perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Prabumulih, termasuk Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Diskominfo, PUPR, Perkim, UKPBJ, DPMTSP, Dinkes, RSUD, Satpol PP, Bapenda, DLH, Disperindag, dan sejumlah dinas lainnya.

Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Viktoria, dalam kesempatan yang sama, juga menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah pencegahan korupsi yang dicanangkan oleh KPK.