DPRD Sumsel Dapil I Serap Aspirasi Guru dan Siswa di SMA Syakhirti Palembang

Palembang, Liputansumsel.com,-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menggelar reses sidang III yang berlangsung pada 21–28 Agustus 2025.

Anggota DPRD Sumsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palembang yang meliputi Bukit Kecil, Ilir Barat II, Gandus,Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu II, Kertapati, dan Seberang Ulu I mengadakan kegiatan reses di SMA Syakhyakirti Palembang Pada Senin, (25/8/2025).

Reses ini dipimpin oleh Chairul S. Madiah, SH, MH dari Fraksi Demokrat selaku Koordinator Reses. Ia hadir bersama lima anggota DPRD Sumsel lainnya, yaitu Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Golkar), Firmansyah Hakim, SH (NasDem), Ir. Romiana Hidayati (PDIP), H.Muhammad Toha, S.Ag. (PKS), dan Abdullah Taufik, SE, MM (Gerindra).

Koordinator Reses Dapil I, Chairul S. Madiah, menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan agenda rutin DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Ia mengajak para guru dan siswa menyampaikan permasalahan dengan jelas dan tepat.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan melaksanakan reses Sidang III Dapil I di SMA Syakhyakirti. Kami hadir untuk menyerap aspirasi, jadi berikanlah masukan dan saran yang sedang dihadapi. Semua akan kami bawa ke rapat paripurna," jelas Chairul.

Dikesempatan ini Kepala Sekolah SMA Syakhyakirti Palembang, Sarnubi, S.Pd., M.Si., menyampaikan penghargaan atas kunjungan para wakil rakyat.

Menurutnya, kegiatan reses menjadi kesempatan penting bagi pihak sekolah untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi.“Kami selaku pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota DPRD ke sekolah kami. Kami berharap

kegiatan ini menjadi wadah bagi guru dan siswa untuk bertanya dan menyampaikan aspirasi. Semoga ada solusi nyata bagi permasalahan yang kami hadapi,” ujarnya.

Sementara itu salah satu Guru SMK Syakhyakirti, Wahyudi mengungkapkan beratnya beban jam pembelajaran (JP) bagi guru swasta dan mahalnya biaya pelatihan kompetensi.

“Kami berharap ada pengurangan JP dan dukungan pelatihan agar kompetensi guru tidak memberatkan biaya. Kami ingin ada bantuan fasilitas untuk guru swasta,” ungkap Wahyudi.

Wahyudi juga menyampaikan kebutuhan sarana pendidikan, seperti komputer, tambahan ruang belajar, dan beasiswa bagi siswa kurang mampu, termasuk dari panti asuhan.

“Kami berharap bantuan DPRD untuk fasilitas sekolah dan beasiswa siswa yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah,” ucapnya.

Menangapi jam pelajaran (JP) dan mahalnya biaya kompetensi guru, Muhammad Toha menyatakan aspirasi ini akan diteruskan ke Dinas Pendidikan Sumsel.

“Kami memahami kesulitan ini. Namun, keputusan ada di tingkat dinas. Kami akan menyampaikan aspirasi guru swasta agar ada langkah solusinya,” ujar Toha.

Kegiatan reses ini menjadi ajang komunikasi penting antara DPRD dan masyarakat pendidikan. Aspirasi yang disampaikan dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Selatan. (ADV)