Bupati Asahan Terima Penghargaan dari Mendagri di Musrenbang Sumut 2027, Tegaskan Semangat Gotong Royong Antar Daerah

Medan,liputansumsel.com — Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Aula Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Rabu (22/04/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Asahan menerima piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri atas kontribusi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen pascabencana tahun 2026.

Musrenbang ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, unsur Forkopimda, anggota DPR RI, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara.

Bupati Asahan menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan dan menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan semangat gotong royong antar daerah.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Asahan yang telah menunjukkan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ujarnya.

Ia berharap forum Musrenbang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyampaikan bahwa arah pembangunan tahun 2027 difokuskan pada enam prioritas utama, di antaranya percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, serta pemulihan pascabencana.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menilai indikator pembangunan Sumatera Utara menunjukkan tren positif, terutama dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah melampaui rata-rata nasional.

Kegiatan Musrenbang RKPD Sumut 2027 ini menjadi momentum strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.(Ind)