DPRD Prabumulih Gelar Rapat dengan Pertamina dan Stakeholder Bahas Kerusakan Jalan ke Desa Kemang Tanduk

 

Prabumulih,Liputansumsel.com – Menyikapi keluhan masyarakat terkait kerusakan parah pada jalan menuju Desa Kemang Tanduk, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Prabumulih menggelar rapat koordinasi lintas sektor, Selasa (17/6/2025) pukul 13.00 WIB hingga selesai.

Pertemuan ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk unsur perusahaan dan pemerintah, guna mencari solusi konkret atas persoalan infrastruktur yang terdampak aktivitas kendaraan bertonase berat.

Rapat yang digelar di ruang rapat DPRD Kota Prabumulih ini dihadiri oleh perwakilan dari PT Pertamina Asset 4, PT Pertamina Field Prabumulih, PT Pertamina Field Limau, PT Titis Sampurna, dan CV Semedang Jaya, serta diikuti oleh Dinas PUPR Kota Prabumulih, Kepala Desa Kemang Tanduk, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, SH, M.Si, menegaskan bahwa persoalan kerusakan jalan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan warga.

“Kami dari DPRD menekankan agar seluruh pihak bertanggung jawab, khususnya pengguna jalan bertonase berat, ikut serta dalam perbaikan. Ini bukan soal mencari siapa yang salah, tapi memastikan masyarakat bisa kembali menikmati infrastruktur yang aman dan layak,” tegas H. Deni Victoria, SH, M.Si dalam rapat.

Dalam rapat tersebut, para perwakilan perusahaan mengakui adanya dampak aktivitas angkutan mereka terhadap kondisi jalan dan menyatakan kesediaan untuk mencari solusi bersama, termasuk opsi kontribusi perbaikan secara kolaboratif.

Dinas PUPR juga menyampaikan data teknis mengenai kondisi jalan dan estimasi kebutuhan perbaikan, serta menegaskan perlunya pengaturan ulang jalur distribusi kendaraan berat agar tidak terus memperparah kerusakan.

Hasil dari rapat ini adalah komitmen awal untuk melakukan survei lapangan bersama dan menyusun rencana aksi perbaikan dalam waktu dekat. DPRD juga akan membentuk tim pengawas khusus untuk memastikan kesepakatan ini berjalan sebagaimana mestinya.

Langkah proaktif ini menunjukkan sinergi antara legislatif, eksekutif, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan nyata di lapangan, serta menegaskan bahwa pembangunan daerah adalah tanggung jawab bersama.