Optimalkan Pembinaan Kepribadian bagi WBP, Lapas Muara Enim Bentuk Pengurus Gudep Gerakan Pramuka

Muara Enim, Liputansumsel.com - Dalam rangka optimalisasi kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lapas kelas II B Kabupaten Muara Enim membentuk kepengurusan Gugus Depan (Gudep) gerakan pramuka yang dikukuhkan langsung oleh Kepala Kwarcab Muara Enim beserta Pengurus. Bertempat Aula Lapas Muara Enim, Selasa (31/05/2022).

Dalam sambutannya Kepala Kwarcab Muara Enim Rusdi Hairullah sangat mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan peresmian gugus depan dan pelantikan majelis pembimbing gugus depan pangkalan Lapas Muara Enim," ungkapnya.

"Hal ini merupakan momentum luar biasa dari Lapas Muara Enim yang memberikan kepercayaan kepada gerakan pramuka untuk memberikan pendidikan karakter kepada warga binaan lapas," terangnya.

Masih kata Rusdi, " Sebagaimana kita ketahui bahwa gerakan pramuka sebagai gerakan pendidikan non formal merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan yang bertujuan menumbuhkan tunas bangsa menjadi generasi muda yang berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur, memiliki kecerdasan dan keterampilan tinggi, sehat jasmani serta bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya.

"Dengan adanya pelantikan dan pengukuhan pengurus majelis dan pengurus gugus depan tentu mampu menggerakkan peran dan fungsi serta betul - betul diberdayakan dalam rangka mempercepat revitalisasi gerakan pramuka," imbuh Rusdi.

Rusdi berharap, semoga kedepan melalui mementum pengukuhan dan pelantikan pengurus gugus depan 07.133 - 134 pangkalan lapas muara enim ini akan memberikan semangat baru, sekaligus mengingatkan kembali tugas dan tanggung jawab kita bersama terhafap kemajuan gerakan pramuka di kabupaten muara enim. Guna meningkatkan SDM Generasi Muda agar mampu menghadapi berbagai tuntutan perkembangan jaman.

Ditempat yang sama, Kalapas Muara Enim Herdianto yang baru saja dikukuhkan menjadi ketua Majelis Gugus Depan 07.133 - 134 pangkalan lapas muara enim dalam sambutannya menyampaikan, ucapan terimakasih kepada Ka. Kwarcab Muara Enim yang telah mengukuhkan Gugus Depan Gerakan Pramukan Lapas Muara Enim.

"Mohon bantuan pada Kepala Kwarcab untuk dapat turut berperan dalam pembinaan Pramuka di dalam Lapas Kelas IIB Muara Enim,"  kata Herdianto.

"Pada momentum ini, Gerakan Pramuka merupakan salah satu bentuk pemberian pembinaan kepribadian terhadap para warga binaan yang bertujuan memberikan Nilai - Nilai Kedisiplinan dan membentuk mental warga binaan menjadi pribadi yang mandiri dan baik," lanjutnya.

"Melalui Gerakan Pramuka ini tentu memberikan dampak positif terhadap optimalisasi pembinaan kepribadian bagi warga binaan, Semoga hal ini menjadi stimulus bagi warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik," tutur Herdianto.

Seusai kegiatan, Kalapas Muara Enim Herdianto memberikan cinderamata hasil karya WBP Lapas Muara Enim kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Muara Enim.

Read More

Sekda Supriono Apresiasi PWRI Sebagai Organisasi Mapan dan Mandiri

PALEMBANG,Liputansumsel.com, -  Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel S.A Supriono membuka rapat Pleno Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Sumsel di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (31/5).   Dalam kesempatan ini Sekda mengapresiasi  diadakannya  rapat pleno PWRI ini sebagai bentuk nyata aktifitas organisasi yang mapan dan mandiri.   "Hal ini harus terus dijaga dan dipertahankan agar setiap anggota baru menjalankan tugas sesuai dengan visi misi dari PWRI Sumsel," katanya.   Sekda berharap dalam rapat pleno yang digelar dapat menghasilkan keputusan yang  mampu mengkoordinasi, pengarahan, pembinaan, perencanaan, monitoring serta evaluasi atas segala program yang telah dilaksanakan pengurus  baik tingkat provinsi  hingga   Kabupaten/kota.   "Pada saat pemilihan, para kandidat sudah dapat mengkampayekan program terbaik bagi perkembangan organisasi PWRI," ujarnya.   Sementara itu, Ketua Pelaksana H Faruk Baris menyampaikan selain menggelar rapat pleno kegiatan ini juga untuk bersilaturahmi antara pengurus PWRI Provinsi dan Kabupaten/kota.   Dia menyebutkan anggota PWRI ini merupakan para pensiunan mulai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Mantan Kepala Desa.    Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Herman Deru yang terus mendukung dan mensuport segala kegiatan PWRI.    "Pak Gubernur Herman Deru luar biasa terus mendukung PWRI, salah satunya beliau memberikan fasilitas bantuan dana serta satu unit mobil operasional dalam melaksanakan organiasi ini," tutupnya.   Turut hadir Komisaris Utama Bank Sumsel Babel, Edi Junaidi, Direktur Opersional BSB, Oktiandi, Ketua PWRI, Sofyan Rebuin, Para Kepala OPD Sumsel serta para pengurus PWRI se Sumsel.

Read More

Sekda OKI Lantik 274 CPNS, Ingatkan Integritas dan Core Value 'BerAKHLAK' .

OKI, LiputanSumSel.Com---,Bupati Ogan Komering Ilir melalui Sekretaris Daerah, H. Husin, S.Pd., MM., M.Pd resmi melantik 274 orang CPNS formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

.

Dalam arahannya, Sekda Husin mengingatkan kepada para CPNS yang baru dilantik tentang pentingnya integritas dan budaya kerja ASN yang disebut dengan BerAKHLAK (Berorientasi pada pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).

.

"Selamat bergabung menjadi Abdi Negara dan berikanlah pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Ingat jaga integritas dan Budaya kerja ASN BerAkHLAK terang Sekda Husin. Selasa (31/05/2022)

.

Sekda Husin mengatakan pelantikan CPNS pada hari ini merupakan proses  panjang yang telah dilalui. 

.

"Banyak sekali orang yang mengingkan posisi yang telah saudara dapatkan. Jangan sampai baru menyelesaikan amanah 3 tahun sudah mengajukan mutasi atau pindah unit tugas" terang Sekda Husin.

.

Sekda Husin juga menghimbau agar seluruh CPNS dapat memberikan  etos kerja tinggi. 

.

"Tanamkan Legacy aparatur yang bermanfaatuntuk masyarakat" ungkapnya.

.

Sementara itu, Kepala BKN Regional VII Palembang, Drs. Margi Prayitno, M.A.P mengatakan proses registrasi Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS sudah 100 persen hingga bisa dilakukan pelantikan pada hari ini

.

"Tahapan hari ini merupakan rangkaian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), pengusulan NIP dan tahapan lainnya sampai dengan resmi dilantik hari ini", kata Margi

.

Margi juga mengapresiasi Pemkab OKI yang berhasil melakulan rekruitmen ASN dengan sistem CAT

.

"Selamat kepada CPNS OKI yang lulus melalui CAT, kami juga mengapresiasi Pemkab OKI yang terus bersinergi dengan BKN ," terang dia.

.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten OKI, Maulidini, SKM dalam laporannya menyampaikan sebanyak 274 orang CPNS Pemerintah Kabupaten Ogan Komering tahun 2021 

.

"Dari 296 formasi yang ditetapkan oleh Menpan RB, formasi terisi sebanyak 274 CPNS dengan rincian tenaga teknis/ strategis berjumlah  80 orang dan 194 orang lainnya merupakan tenaga kesehatan" terang Deni.

.

Dilihat dari golongan, 147 CPNS golongan 2 dan 127 orang CPNS golongan 3. 

.

Selain itu terang Deni terdapat 22  formasi CPNS OKI tidak tersisi 

.

"20 formasi tidak ada pelamar dan 2 orang lainnya tidak memenuhi syarat dan ketentuan" paparnya.(PD)

Read More

Musni Wijaya Di Lantik jadi Pj.sekda Muba,ini harapan Apriyadi Pj.bupati muba

MUBA,liputansumsel.com- Penjabat (PJ) Bupati Musi Banyuasin Drs H Apriyadi MSi melantik Musni Wijaya SSos MSi sebagai PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, di Pendopoan Griya Bumi Serasan Sekate, Senin (30/5/2022) malam.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PJ Sekda Muba dilakukan karena Sekda Muba defenitif sebelumnya dinonaktifkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan ditunjuk sebagai PJ Bupati Muba, yang merupakan pemenuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Muba, yang habis masa jabatannya pada tanggal 22 Mei 2022 lalu.

Sementara, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada Tahun 2022, 2023  dan 2024, akan dilaksanakan bersamaan pada Tahun 2024 mendatang.

PJ Bupati Muba Drs H Apriyadi MSi dalam sambutannya mengatakan, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Kabupaten Muba, karena sudah dilakukan pelantikan PJ Bupati Muba, dan PJ Ketua TP PKK Hj Asna Aini SSos oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru di Griya Agung Palembang.

"Ada tiga hal utama yang harus saya lakukan sebagai PJ Bupati Muba. Alhamdulillah tugas pertama malam hari ini sudah saya laksanakan yaitu melantik Penjabat Sekda Muba. Oleh karena itu saya minta kepada semua teman-teman pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba dan seluruh ASN, agar patuh dan taat kepada Sekretaris Daerah Muba," ujarnya.

Menurutnya, tugas seorang Sekda sangat berat dan sangat penting, terutama peran Sekda dari sisi kepegawaian dan keuangan daerah. Oleh karenanya ia berharap PJ Sekda Muba Musni Wijaya SSos MSi yang saat ini masih memegang jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Muba dapat melaksanakan amanah tersebut dengan penuh tanggungjawab.

"Kemudian kepada kepala OPD, kita harus meneruskan perjuangan yang sudah dirintis pemimpin kita sebelumnya. Tugas kita menuntaskan janji politik beliau Muba maju berjaya 2022 semasa kepemimpinan Bupati Terpilih Dodi Reza Alex dan Beni Hernedi. 

Kita akan memasuki fase yang tidak punya visi dan misi, karena saya ini bupati karir bukan Bupati politik. Jadi kita akan melaksanakan yang sudah disepakati pada saat kepemimpinan lanjutan Plt Bupati Muba Heni Hernedi yakni rencana pembangunan daerah masa transisi mulai tahun 2023-2025, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai 2026," kata Apriyadi.

Tugas lainnya, lanjut PJ Bupati Muba yakni mengintegrasikan pengelolaan listrik yang di kelola BUMD Muba Muba Electrik Power (MEP) diserahterimakan ke PT PLN dan memfokuskan kekuatan APBD untuk menurunkan angka kemiskinan di Muba.

"Pada kesempatan ini juga saya menegaskan kepada DPRD, FKPD,  mohon dukungannya, untuk melaksanakan kegiatan program pemerintah di Muba. Kepada OPD dan seluruh ASN dan komponen masyarakat, saya mohon agar didukung dalam melaksanakan amanah ini sehingga bisa berjalan dengan baik, Muba Sinergi dan Muba Terus Berkarya “pungkasnya.

Kegiatan turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Muba Jon Kenedi, Pasi Log Kodim 0401 Muba Kapten Cba Faturohman, Kasi Intel Kejari Muba Abu Nawas, Kabag OPS Polres Muba Kompol Satria Dwidarma SIk, Pengadilan Negeri Sekayu diwakili Geri Putra Suwardi, Pengadilan Agama Sekayu Tomy Abdul SH, dan para Kepala Daerah serta Camat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba.

Read More

Wakil bupati Oi, Alihkan 41 Pejabat Ke Fungsional

Indralaya.liputansumsel.com---Bertempat di Gedung Serbaguna Caram Seguguk Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai, sebanyak 41 pejabat administrasi di lingkungan Pemkab Ogan Ilir dialihkan menjadi pejabat fungsional.

Pengalihan jabatan tersebut melalui proses pelantikan yang dilakukan Wakil Bupati Ogan Ilir, Ardani, Senin (30/5).

Dalam sambutannya Wakil Bupati mengatakan, “Jabatan ini merupakan amanah, kepercayaan yang diberikan pimpinan kepada kita. Oleh karena itu, jalankan, laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” kata Ardani.

Masih menurutnya, pejabat yang dilantik bisa memiliki fungsi yang maksimal di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing tempat bernaung, demi terwujudnya program-program yang telah dicanangkan Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar.

“Namanya juga jabatan fungsional supaya lebih berfungsi, lebih bergerak OPD itu. Jadi, tugas dan fungsinya harus berjalan sebagaimana mestinya. Serta memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat,” imbau Ardani.

Sementara kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ogan Ilir, Wilson Efendi mengatakan, pengalihan pejabat administrasi ke fungsional ini memang sudah aturan terbaru.

Harapannya, tupoksi yang ada bisa berjalan.

“41 orang ini merupakan sisa yang tertinggal pada saat pelantikan bulan Desember lalu. Dari 41 orang ini ada tiga kepala bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setara Eselon III itu difungsionalkan,” jelas Wilson.(rul)

Read More

Lantik Apriadi Jadi Pj Bupati Muba, Herman Deru Sampaikan Tiga Pensan Penting untuk Apriadi

PALEMBANG, Liputansumsel.com - Gubernur Sumsel H. Herman Deru resmi melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Apriyadi menjadi Penjabat (Pj) Bupati Muba, di Griya Agung Senin (30/5) siang. 

 

Pelantikan ini ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Mendagri dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan penjabat Musi Banyuasin sekaligus pelantikan penjabat (Pj) Ketua TP PKK Kabupaten Musi Banyuasin. 

 

Selanjutnya Gubernur Sumsel Herman Deru melakukan penyematan tanda jabatan serta menyerahkan surat keputusan dan penandatanganan fakta integritas. 

 

Dalam sambutannya Gubernur Sumsel H. Herman Deru memberikan tiga pesan penting pada Pj Bupati Muba yang baru dilantik tersebut. 

 

Pertama Herman Deru mengatakan bahwa Pj adalah penjabat Bupati atau Kepala Daerah yang mengisi kekosongan jabatan. Pj memiliki tanggungjawab sama dengan Bupati defenitif sehingga harus mengayomi dan memberikan perlindungan terhadap kelangsungan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. 

 

Kemudian menurutnya Plh, Plt maupun Pj bukan pejabat politik melainkan pejabat karier sehingga mereka memiliki kewajiban melaporkan hasil kinerjanya kepada Gubernur dalam 90 hari atau 3 bulan. Laporan itu  berupa  keadiministrasian atau grafik angka selama penjabat mengemban jabatannya. 

 

Yang ketiga kata Herman Deru yang sangat penting Ia meminta Pj Bupati Muba setelah ini segera melakukan transformasi penggunaan listrik warga yang menggunakan listrik dari BUMD Muba yaitu PT Muba Elektrik Power untuk kembali ke PLN. Hal ini tak lain untuk memenuhi tuntutan masyarakat 7 kecamatan di Muba yang pernah mengeluhkan masalah ini langsung kepadanya. 

 

"Saat transformasi kelistrikan dari BUMD PT. MEP ke PLN ini kita minta Pj Bupati menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini adalah perintah Gubernur di awal kepemimpinan Apriadi sebagai Pj Bupati. Kita harap setelah ini harga Per kwh yang diterima warga akan lebih murah karena langsung dikelola PLN," jelasnya. 

 

Selain pesan di atas, Ia juga memgingatkan agar Pj Bupati Muba yang baru dilantik betul-betul memperhatikan angka kemiskinan di Muba yang memberikan kontribusi cukup besar bagi angka kemiskinan di Sumsel. 

 

Menurutnya jangan sampai terjadi paradoks, Kabupaten Muba yang memiliki SDA berlimpah berkebalikan dengan catatan angka kemiskinan. 

 

"Jadi fluktuasi angka kemiskinan di kabupaten baik itu naik maupun turun  berpengaruh pada angka kemiskinan provinsi scara global. Ini salah satu tugas berat Apriadi menekan angka kemiskinan ini karena Muba termasuk kabupaten yang memberikan kontribusi pada angka kemiskinan di  provinsi Sumsel," jelasnya. 

 

Sementara itu Pj Bupati Muba, Apriadi mengatakan bersyukur karena telah dilantik hari ini. Menurutnya ini adalah amanah sekaligus tugas yang diberikan negara melalui Gubernur. 

 

Iapun mengaku siap, menjalankan kegiatan-kegiatan program pembangunan untuk mensejahterakan dan membangun Muba seperti pesan yang disampaikan Gubernur Herman Deru. 

 

"Tugas berat ini akan Saya ambil bersama semua komponen di Muba, OPD, Legislatif mauoun eksekutif dan semua komponen masyarakat. Mohon dukungannya karena Saya tak bisa menjalankan ini dengan baik tanpa dukungan semua pihak," jelasnya. 

 

Selain pelantikan Pj Bupati Muba oleh Gubernur Sumsel, dalam kesempatan itu dilakukan juga pelantikan Pj Ketua TP PKK Kabupaten Muba Hj. Asna Aini Apriadi oleh Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru. 

 

Kemudian penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Muba dengan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pln tentang pengalihan pengelolaan kelistrikan dari PT Muba Elektrik Power kepada PT. PLN (Persero) disaksikan langsung Gubernur Sumsel H. Herman Deru. 

 

Hadir dalam pelantikan tersebut Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. RA. Anita Noeringhati, Sekda Sumsel H. S.A Supriono, Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Hj. Fauziah Mawardi Yahya Forkopimda Sumsel, Forkopimda Kab MUBA, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.

Read More

Raperda Tentang Jasa Konstruksi Inisiasi Herman Deru Disetujui Dewan

PALEMBANG, Liputansumsel.com, – Setelah melalui sejumlah pembahasan yang cukup panjang akhirnya  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sumatera sel tentang jasa konstruksi mendapat persetujuan DPRD Provinsi Sumsel. 

 

Disetujuinya Raperda tersebut  dilakukan pada  rapat paripurna XLIX (49) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian pansus III DPRD Sumsel, Senin (30/5).

 

Gubernur Sumsel H Herman Deru  yang hadir langsung dalam paripurna tersebut mengapresiasi langkah pansus III dan seluruh anggota dewan DPRD Sumsel yang telah menerima dan memahami Raperda tersebut.

 

"Tentu kami sangat berterima kasih. Setelah dilakukan pembahasan dan penelitian, raperda ini akhirnya disetujui," kata Herman Deru ketika dibincangi media usai rapat paripurna.

 

Menurut Herman Deru, raperda tersebut merupakan esensinya  untuk menjaga kualitas konstruksi yang dibangun di Sumatera Selatan.

 

"Kedepan pelaku jasa konstruksi, pelaksana hingga buruh yang membangun harus diberikan pelatihan terkait konstruksi tersebut. Ini untuk meningkatkan kualitas konstruksi," terangnya.

 

Dengan begitu, lanjutnya, pelaku jasa konstruksi lebih siap bersaing dalam hal konstruksi.

 

"Kita berupaya agar pelaku jasa konstruksi lebih terlatih. Dan bangunan yang dihasilkan dari konstruksi tersebut lebih berestetika," jelasnya.

 

Sementara itu, Juru Bicara Pansus III DPRD Sumsel Syamsul Bahri mengatakan, disetujuinya Raperda tersebut setelah pansus III melakukan penelitian dan pembahasan.

 

"Dan hasilnya, pansus III memahami dan menerima Raperda tersebut. Mudah-mudahan Raperda ini dapat bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

Read More

Selesai di lantik Pj.bupati Muba,Apriyadi langsung tancap gas ke Muba akan Lantik PJ.sekda Muba Musni Wijaya

MUBA,liputansumsel.com- Gubernur Sumsel H Herman Deru, Senin (30/5/2022) secara resmi melantik Drs Apriyadi Msi menjadi Penjabat (Pj) Bupati Muba tahun 2022 guna menjalankan SK Mendagri Nomor 131.1.6/2022 di Griya Agung Palembang. 

Suasana pelantikan dihadiri ratusan tamu undangan yang sangat mengedepankan protokol kesehatan (prokes). Tak hanya Apriyadi, Hj Asna Aini yang tak lain sang istri juga dilantik oleh Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru untuk menjadi Ketua TP PKK Kabupaten Muba. 

Silih berganti tamu undangan yang dominan masyarakat Muba serta pejabat dan pegawai di Kabupaten Muba mengucapkan selamat kepada Pj Bupati Muba Drs Apriyadi MSi. 

"Terima kasih atas amanah ini, kita langsung kerja untuk warga Muba. Tentu Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta persoalan listrik di beberapa tempat menjadi PR di depan mata," tegas Apriyadi yang juga Kandidat Doktor Universitas Sriwijaya. 

Lanjutnya, ia tak bisa bekerja sendiri, tentu Forkopimda serta jajaran OPD di lingkungan Pemkab Muba menjadi penopang yang kuat untuk menuntaskan semua persoalan dan kebutuhan di Kabupaten Muba. 

"Alhamdulillah Muba selalu diisi oleh unsur Forkopimda yang kompak dan Pemkab Muba memiliki jajaran OPD yang solid dan kompak, tentu ini bekal bagi saya untuk dapat maksimal bekerja secara bersama," tuturnya. 

Ia menilai, penekanan potensi karhutla selama empat tahun belakangan sangat masif di Kabupaten Muba. "Ini harus dipertahankan bahkan lebih dimaksimalkan, program Bupati dan Wakil Bupati Muba sebelumnya sangat baik menekan potensi karhutla, sehingga penyempurnaan program pencegahan nantinya akan terasa lebih mudah dengan diperkuat sinergi Forkopimda dan jajaran OPD Muba," terangnya. 

Ketua Umum Forum Sekretaris Daerah Indonesia (Forsesdasi) Komwil Sumsel ini juga menegaskan, persoalan listrik yakni peralihan dari pengelolaan PT MEP (BUMD Muba) ke PLN di beberapa Kecamatan Muba akan dituntaskan dalam waktu dekat sesuai arahan dari Gubernur Sumsel Herman Deru. 

"Jadi ada 51 ribu pelanggan MEP di Muba akan dialihkan menjadi pelanggan PLN, termasuk aset PT MEP juga dialihkan ke PLN, pak Gubernur sangat konsen dengan persoalan listrik ini bahkan beliau juga menyampaikan 

jika ada kekurangan segera diusulkan sehingga nanti bisa dibantu dengan dana bantuan gubernur. Kita sangat 

berterima kasih,” tambahnya. 

Ia menambahkan, setelah proses pelantikan Pj Bupati Muba, dirinya akan langsung ke Kabupaten Muba guna melantik Pj Sekda Muba. "Jadi malam ini juga Pj Sekda Muba Musni Wijaya sebagaimana usulan saya ke pak Gubernur langsung dilantik, tak lain tujuannya untuk mempercepat askelerasi roda Pemerintahan di Muba," ulasnya. 

Mantan Ketua Ikatan Alumni SMAN 3 (IKA-SMANTA) Palembang ini juga menambahkan meski karhutla dan persoalan listrik menjadi prioritas, namun bukan berarti dirinya mengenyampingkan pemerataan pembangunan di Muba. 

"Pemerataan pembangunan tentu juga prioritas, tapi kan sekarang yang sudah didepan mata itu ancaman karhutla dan keluhan pelanggan MEP. Tentu ini kita tuntaskan lebih prioritas, akan tetapi pemerataan pembangunan di Muba tetap berjalan dan terus dilakukan," ucapnya. 

Sementara itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru menyatakan sosok Apriyadi adalah sosok yang cakap dan sangat berpengalaman di birokrat. "Saya yakin setahun ke depan Muba akan banyak mengalami perubahan positif dibawa nahkoda pak Apriyadi, jalankan amanah ini dengan baik demi kepentingan warga Muba," ucap Herman Deru. 

Mantan Bupati OKU Timur dua periode ini mengaku, Apriyadi punya bekal pengalaman yang sangat cukup, terlebih pernah menjadi Pj Bupati PALI saat ingin menghadapi Pilkada perdana setelah pemekaran pada tahun 2015 lalu. 

"Saya kenal beliau ini (Apriyadi, baca) bukan baru-baru ini, beliau ini kan adik kelas saya waktu di SMA Negeri 3 Palembang," ungkapnya. 

Ia berharap, Pj Bupati Muba Apriyadi dapat membenahi Kabupaten Muba menjadi lebih baik dan menjalankan roda Pemerintahan dengan maksimal. "Intinya bekerja untuk Warga Muba, semua lakukan dengan ikhlas dan demi kepentingan masyarakat," tukasnya. 

GM PT PLN Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu Bambang Dwiyanto menegaskan secara bertahap akan bekerja maksimal menuntaskan peralihan listrik di Kabupaten Muba. "Kita segera menurunkan tim kajian untuk membuat roadmap peralihan pelanggan MEP ke PLN," tegasnya. 

Ketua DPRD Muba, Sugondo SE mengucapkan selamat kepada Pj Bupati Muba Drs Apriyadi MSi yang secara resmi sudah dilantik oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. "Selamat kepada pak Apriyadi, legislatif siap bersinergi dengan masif bersama eksekutif dibawah komando pak Apriyadi," ucapnya. 

Kapolres Muba, AKBP Alamsyah Peluppesy SH SIk mengucapkan selamat kepada Pj Bupati Muba Drs Apriyadi MSi. "Selamat kepada pak Apriyadi, tugas-tugas melayani masyarakat menanti sinergi kita bersama," ungkapnya. 

Senada Dandim 0401/Muba, Letkol Arh Faris Kurniawan SST yang menyebutkan sosok Drs Apriyadi MSi sosok birokrat berpengalaman. "Semoga pekerjaan yang belum tuntas bisa dituntaskan dengan maksimal oleh pak Apriyadi dengan bersinergi bersama Forkopimda," tuturnya. 

Kajari Muba, Marcos M Simare-mare SH MH mengucapkan selamat dan berharap sosok Pj Bupati Muba Drs Apriyadi MSi dapat bersinergi dengan maksimal bersama Kejari Muba. "Melayani masyarakat Muba menjadi prioritas utama, selamat kepada pak Apriyadi," ucapnya. 

Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, Ben Ronald Situmorang SH MH mengaku Drs Apriyadi MSi sosok yang pas menjadi Pj Bupati Muba. "Selamat kepada pak Apriyadi, kerja keras menanti sinergi kita bersama," ujarya. 

*Profil Pj Bupati Muba Drs Apriyadi MSi*

Apriyadi yang sebelumnya Sekretaris Daerah Muba merupakan sosok yang berpengalaman di bidang birokrat. Mengawali karir sebagai Kepala Desa (Kades) Pematang Palas Banyuasin I pada tahun 1992, alumni SMA Negeri 3 Palembang ini akhirnya menahkodai Kabupaten Muba menjadi Pj Bupati Muba Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 131/2686/SJ

Tidak hanya itu, pengalaman lainnya yang pernah diemban Ketua Umum Forum Sekretaris Daerah Indonesia (FORSESDASI) Komwil Sumsel ini diantaranya pernah menjadi Kabag Kesra dan Perekonomian Pemkab Muba pada 2001, lalu Kepala Bappeda 2009, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muba pada tahun 2010.

Setelah itu, Apriyadi yang juga adik kelas Gubernur Herman Deru saat duduk di bangku SMA Negeri 3 Palembang ini mendapatkan kepercayaan dari mantan Gubernur Alex Noerdin untuk menjabat Kepala Dinas Sosial pada tahun 2012.

Kemudian, Ketua Kwarcab Pramuka Muba ini juga diberi mandat oleh Gubernur Sumsel untuk menjabat Pj Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tahun 2015 yang mana pada saat itu Kabupaten PALI akan menggelar Pilkada perdana setelah pemekaran. 

Mantan Ketua Pengprov PBSI Sumatera Selatan ini berhasil menjadikan Pilkada PALI menjadi Pilkada paling kondusif di Indonesia dan diberikan penghargaan oleh KPU/Bawaslu Republik Indonesia. 

Lalu, di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Muba periode 2017-2022 Dodi Reza-Beni Hernedi, Apriyadi yang merupakan putra daerah asli Kabupaten Muba yakni kelahiran Desa Bumi ayu Lawang Wetan 6 November 1967 ini diberikan amanah menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Muba. 

Hingga tepat pada 30 Mei 2022 ini ayah dari tiga orang anak tersebut dilantik Gubernur Sumsel H Herman Deru menjadi Penjabat (Pj) Bupati Muba Tahun 2022.

Read More

Mawardi Yahya Inginkan Muslimat NU Jadi Contoh dan Bermanfaat Bagi Masyarakat

* Hadiri Pelantikan PCMNU OKI Dan Halal Bihalal

OKI, Liputansumsel.com,-  Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya, Sabtu (28/5) pagi menghadiri pelantikan Pimpinan Cabang Muslimat Nahdatul Ulama (PCMNU) periode 2021-2026 yang dipusatkan  di Pondok Pesantren As-Shiddiqiyah Lubuk Siberuk Kabupaten OKI, Sabtu (28/5).

Dia berharap Pimpinan Cabang PNU OKI dapat  mengajak anggota kepengurusan untuk menjadi contoh  bagi para ibu di daerah itu.

"Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini.  PC Muslimat NU OKI dapat menjadi contoh dan keberadaannya dirasakan masyarakat," tergas Wagub Mawardi Yahya.

Wagub juga mengapreasi apa yang telah dilakukan para pengurus Muslimat NU OKI.

"PC NU Kabupaten  OKI di bawah kepengurusan KH Anwar Shoddiq yang telah mampu memberikan fasilitas ambulance untuk pengurus cabang ditingkat kecamatan," tambahnya.

Diakhir sambutannya, Mawardi Yahya berpesan kepada Kepengurusan baru Muslimat NU OKI dapat menjaga nama baik organisasi.

"Jaga nama baik organisasi karena Nahdatul Ulama merupakan organisasi yang besar karena itu kita harus dijaga  nama baiknya," pungkasnya.

Dikesempatan ini, Mawardi Yahya berikan  bantuan sebesar Rp 50 juta yang diperuntukan pengembangan Ponpes As-Shiddiqiyah Lubuk Seberuk serta Rp 20 Juta  untuk kas Muslimat NU OKI.

Sementara itu Wakil Bupati OKI, HM. Djakfar Shodiq beharap agar PC Muslimat NU yang baru saja dilantik untuk terus bersemangat dalam menjalankan perannya ditengah masyarakat.

"Harapan saya juga sebagai muslimat NU untuk dapat memberikan contoh dan tauladan bahwa kaum hawa dapat dan mampu menggerakan suatu daerah. Untuk ketua muslimat saya harap dapat menjalin komunikasi yang baik antara pengurus cabang ditingkat kecamatan maupun kabupaten," tuturnya

Ditempat yang sama, Ketua Pondok Pesantren As-Shiddiqiyah Lubuk Seberuk sekaligus Ketua PCNU OKI, KH. Anwar Shiddiq, mengucapkan  terimakasih kepada Wagub Sumsel, Mawardi Yahya yang telah bersedia hadir dalam acara pelantikan dan juga sekaligus Hallal Bihallal.

"Alhamdulillah dan kami sangat bersyukur terimakasih karena Wakil Gubernur Pak Mawardi Yahya bisa datang langsung ke tempat kami bersilaturahmi dengan masyarakat disini semoga kehadiran bapak disini bisa menjadi penyemangat bagi kami di sini," ungakap Anwar.

Untuk diketahui  yang terpilih menjadi Pimpinan Cabang Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten OKI yakni Hj. Siti Mujawaroh untuk periode  tahun 2021 hingga 2026.

Diketahui PCNU Kab. OKI mempunyai program Lazisnu yang merupakan salah satu program yang dapat membantu anggota NU dan Masyarakat  meliputi kategori kesehatan, pendidikan, dan uang kas yang dapat dipakai jika para anggota membutuhkan.

Turut hadir pula dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati OKI, HM.  Djakar Shidiq, Ketua Pondok Pesantren  As-Shiddiqiyah, KM. Anwar Shidiq, Syuriah PCNU OKI, KH. Masluq Arodiyah.

Read More

Ketua dan Sekretaris DPW Nasdem Sumsel Sholat bersama Warga Sukabangun

Palembang,liputansumsel.com--Ketua DPW Nasdem Sumsel, H. Herman Deru sholat Jum'at bersama warga  di mesjid Al Hijrah Sukabangun I Palembang (27/5/2022).

Dalam kunjungan itu Deru didampingi Sekretaris DPW Nasdem Sumsel, Bakti Setiawan disambut Wakil Ketua Badan Resque Nasdem Sumsel, RM. Riyan Zakaria Djauhari bersama pengurus yayasan mesjid Al Hijrah.

Kesempatan kunjungan itu, selain bersilaturrahmi dengan warga, Deru juga memberikan bantuan pendingin ruangan untuk mesjid Al Hijrah.

Sedang dalam sambutannya, Deru menyampai rasa bangganya dapat meluangkan waktu dari kesibukannya sebagai kepala daerah bisa silaturrahmi dan sholat bersama warga sukabangun.

Kepada warga Deru menghimbau agar tetap waspada dengan ancaman Covid19.

" Kita jangan lalai dan tetap waspada akan wabah endemi covid19. Makanya upayakan protokol kesehatan tetap dilakukan, dengan tetap selalu membawa masker pelindung." Kata Deru

Dalam kunjungan itu juga, Deru meninjau langsung Sekretariat Posko pemenangan Partai Nasdem yang terletak di kawasan areal mesjid Al Hijrah sembari foto bersama dengan anggota tim posko.

Atas kunjungan Deru itu, RM. Riyan didampingi pengurus yayasan mesjid menyampaikan ucapan terimakasih.

"Syukur Alhamdulillah pak Deru walau penuh kesibukan dalam tugas, baik sebagai ketua depewe partai Nasdem maupun kesibukan tugas sebagai gubernur namun beliau sempat bersilaturrahmi dan sholat bersama dengan warga sukabangun di mesjid kita", tutur Riyan

Diakui Riyan, kalau kedatangan Deru ke mesjid Al Hijrah sudah tiga kali penjadwalannya, namun baru hari ini (27/5) beliau dapat hadir.

Read More

Herman Deru Pastikan Tak Ada Karhutla Terdeteksi di Sumsel

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Gubernur Sumsel H Herman Deru mengingatkan masyarakat agar tidak membakar hutan untuk membuka lahan baru yang menyebabkan terjadi polusi udara.

Hal itu disampaikan Herman Deru ketika menggelar safari Jum'at di Masjid Al-Hijrah Jalan Sukabangun Palembang, Jum'at (27/5).

Apalagi, lanjutnya, selama tahun 2021 lalu, kebakaran hutan dan lahan (karhuta) di Sumsel dapat diminimalisir.

"Saya mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap karhutla ini. Khususnya di daerah yang kerap terjadi karhutla tersebut," kata Herman Deru.

Dalam beberapa waktu terakhir, Sumsel sempat mengalami cuaca kabut sehingga banyak yang berpendapat hal itu terjadi akibat adanya karhutla di beberapa daerah di Sumsel.

Terkait hal itu, Herman Deru menegaskan, embun tersebut bukan karena terjadinya Karhutlah.

"Beberapa hari terakhir cuaca memang sempat panas dan turun hujan. Namun, karena terpapar sinar matahari, air yang disebabkan oleh hujan tersebut menguap menjadi kabut atau embun bukan karhutla. Kita sudah konfirmasi dengan BMKG," tuturnya.

Menurutnya, mutu udara di Sumsel saat ini masih cukup baik. Hal itu dapat dilihat melalui Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).

"Udara di Sumsel ini masih terjaga. Itu bisa dilihat melalui ISPU. Yang pasti hingga saat ini tidak ada karhutla yang terjadi," terangnya.

Dia mengajak, agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.

"Kesadaran masyarakat untuk menjaga alam sudah tinggi. Mudah-mudahan ini terus terjaga sehingga karhutla tidak lagi terjadi," ujarnya.

Berdasarkan pantauan BMKG Sultan Mahmmud Badaruddin II Palembang, fenomena cuaca kabut buka diakibatkan vertikal kering dari asap karhutla, melainkan disebabkan vertikal basah uap air dan menghilang ketika disinari matahari.

Sementara itu, Kepala BPBD Sumsel Iriansyah menegaskan, hingga 26 Mei 2022 tidak ada hotspot yang terpantau.

"Namun sebagai antisipasi saat ini sudah tiba pesawat casa 212 AURI untuk TMC hujan buatan di Lanud untuk mengatasi jika adanya hotspot. Pesawat tersebut disiapkan untuk wilaya Sumsel dan Jambi dan akan siaga hingga 15 hari kedepan," pungkasnya.*****

Read More

Usai di lantikan Pj.bupati Muba Apriyadi lantik Musni Wijaya Pj.sekda

MUBA,liputansumsel.com- Pj Bupati Muba Drs Apriyadi MSi akan dilantik secara resmi oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru pada Senin 30 Mei 2022 mendatang di Griya Agung. Hal ini juga dipertegas melalui surat telegram dari Pemprov Sumsel Nomor : 005/063/TEL/I/2022 perihal persiapan dan penjadwalan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Drs Apriyadi MSi. 

"Ya, hari Senin 30 Mei 2022 prosesi Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Drs Apriyadi MSi akan digelar siang hari di Griya Agung," ucap Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Sumsel, Sri Sulastri, Jumat (27/5/2022). 

Plt Kabag Protokol Pimpinan Pemkab Muba, Rangga Perdana Putera SSTP menyebutkan pihaknya sudah melakukan rapat bersama dengan Pemprov Sumsel terkait persiapan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) yang akan digelar 30 Mei 2022 di Griya Agung Palembang. 

"Ya, sudah ada persiapan. Juga dibahas terkait jumlah tamu undangan. Yang jelas dalam rangkaian kegiatan nanti semua tamu undangan wajib mengedepankan protokol kesehatan," ungkap Rangga. 

Lanjutnya, rangkaian acara akan digelar pukul 09.00 WIB di Joglo Center Griya Agung Palembang. "Ya, jam sembilan, untuk teknis persiapan dilakukan Pemprov Sumsel," singkatnya. 

Ia menambahkan, untuk undangan di Kabupaten Muba sudah dibagikan kepada pihak-pihak yang diwajibkan untuk hadir. "Undangan sudah dibagikan terutama ke unsur Forkopimda Kabupaten Muba," tegasnya. 

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru sebelumnya menegaskan setelah proses pelantikan Pj Bupati Muba diminta untuk segera melantik Pj Sekda Muba. 

"Usulan Pj Sekda Muba sudah saya setujui, jadi nanti setelah pelantikan Pj Bupati saya minta Pj Bupati segera melantik Pj Sekda, usulannya kalau di Muba ini pak Apriyadi mengusulkan pak Musni Wijaya," bebernya. 

Ia berharap, roda Pemerintahan di Muba berjalan maksimal dengan sinergi berbagai pihak. "Percepat program-program strategis demi kebaikan masyarakat Muba," tandasnya.

Sementara itu, H Yusnin SSos MSi selaku tokoh masyarakat/mantan PJ Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, mengucapkan terima kasih ke pak Mendagri (H Tito Karnavian) dan pak Gubernur Sumsel ( H Herman Deru) yang telah menjadwalkan pelantikan Penjabat (PJ) Bupati Musi Banyuasin pada tanggal 30 mei 2022.

"Semoga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan dengan baik dan maksimal demi kesejahteraan masyarakat Muba" katanya.

Read More

Heri Amalido Serahkan SK Ratuasan PPPK

PALI,liputansumsel.com – Sebanyak 197 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru se-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dilantik dan di sumpah oleh Bupati PALI Ir. H. Heri Amalindo MM.

Pelantikan dan Penyerahan Petikan Keputusan Bupati PALI Tentang Pengangkatan PPPK Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, merupakan tahap ke 2 dan Formasi Tahun 2021.

Hadir dalam pelantikan tersebut Bupati PALI, Wakil Ketua II DPRD PALI, M. Budi Hoiru, Wakapolres, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup kerja Pemda PALI, yang dilaksanakan di Sanggar Pramuka Kebun Buah Simpang Raja, Kecamatan Talang Ubi, Jum,at (27/5/2022).

Bupati PALI dalam amanatnya menyampaikan, bagi pegawai yang baru saja di lantik agar dapat bekerja semaksimal mungkin.

“Kami pemerintah harus memperhatikan para guru agar anak-anak di PALI bisa mendapat pendidikan yang terbaik, dengan kontrak kerja ini bapak ibu di harapkan bisa bekerja dengan baik, didik la anak-anak kita semaksimal mungkin,” ujarnya.

Bupati juga mengatakan P3K tidak berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), semua hak dan kewajiban sama dan di bawah undang-undang yang sah, “allhamdulillah yang berani melakukan kontrak 5 tahun untuk P3K ini hanya PALI,” 

Sementara Plt Kepala BKPSDM PALI Deasy Rossalia, STP, M.Si menjelaskan pelantikan hari ini merupakan Formasi tahun 2021 P3K Guru.

“Sebanyak 197 P3K yang di lantik, terdiri dari guru-guru yang mengajar di berbagai mata pelajaran,” jelasnya.

Desi berharap dengan adanya peningkatan kenaikan perbaikan status dan peningkatan kesejahteraan juga di ikuti dengan peningkatan kedisiplinan.

“Jadi jangan samakan dengan waktu bekerja saat masi jadi tenaga orsosing dengan sudah jadi ASN, karna ada lebih jelas aturan tindak tanduk disiplin nya, jadi kedisplinan nya harus diperhatikan,” tandasnya.(ADV)

Read More

Status Hukum MRT Terkait Kepemilikan Sabu, Ini Kata Ahli Hukum Pidana, Polres Pessel Harus Se

Padang,Painan,Liputansusel.com -- Ahli Hukum Pidana Indonesia, Prof. Dr. H. Elwi Danil menilai, kasus penangkapan narkoba jenis sabu yang menjerat salah seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, harus jelas dan transparan oleh penegak hukum. Meskipun sebelumnya yang menangkap adalah anggota Unit Kodim 0311/Pessel.

“Baik, jadi pertama menurut ketentuan hukum acara pidana, apabila telah ada bukti permulaan yang cukup maka itu harus di proses. Dan itu sesuai Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa,” ujar Elwi Danil yang juga berprofesi sebagai guru besar dan pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas (UNAND), Padang, Sumatera Barat, periode 2006-2010.

Menurutnya, terkait kasus tersebut yang bisa memberikan penilaian terhadap alat bukti tentu pihak kepolisian sendiri selaku penyidik. Namun demikian, jika warga atau masyarakat berpandangan bahwa dalam perkara itu sudah memiliki alat bukti yang cukup, maka polisi sebagai lembaga yang berwenang harus segera memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Jika sudah cukup alat bukti, kenapa tidak ditetapkan orang sebagai tersangka? Tentu hal ini bakal menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi dari masyarakat, kan begitu,” ucapnya lagi.

Elwi menyebut, terkait penahanan atau penangguhan memang menjadi kewajiban subjektif dari penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian. Hal itu berdasarkan adanya tiga syarat yang bisa dipenuhi untuk menahan atau tidak menahan orang.

“Jadi, yang menilai itu juga pihak kepolisian. Namun, prosesnya harus sesuai petunjuk awal tadi, yakni dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, selanjutnya dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan barang bukti, dan terakhir dikhawatirkan tersangka akan mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana,” katanya.

Namun, kata Elwi, kembali pada kasus narkoba yang menyeret seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) di Pessel, ia menyarankan sebaiknya pihak media mengawal dan menanyakan langsung kepada kepolisian setempat. Kenapa perkaranya belum diteruskan atau belum diproses.

“Kenapa wajib lapor? Padahal alat buktinya kan sudah ada. Dan sudah ditemukan dalam bentuk narkotika. Siapa yang menggerebeknya? Kan warga negara masyarakat Indonesia dalam hal ini adalah jajaran Kodim. Jadi, itu sudah jelas ada keterangan saksi dan alat buktinya. Kenapa tidak ditetapkan sebagai tersangka? Padahal ini adalah perkara narkotika. Kasus yang sangat serius dan sudah menjadi musuh negara,” tuturnya.

Elwi menjelaskan, meskipun penangkapan narkoba itu dilakukan oleh pihak Kodim 0311/Pessel. Namun untuk proses hukum selanjutnya, kata dia, pihak Kodim atau anggota unit yang melakukan penggerebekan bisa dijadikan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

“Ya, boleh saja, jika sudah sesuai dengan prosedurnya. Kan itu sudah ada saksi dan alat bukti. Jadi, saya kira tidak ada alasan pihak kepolisian tidak menahan atau tidak menetapkan seseorang sebagai tersangka. Pandangan saya seperti itu,” ujarnya menjelaskan.

Sebelumnya diberitakan, Liputansemsel.com jaringan Haluan, pada Rabu (11/5/2022) sekira pukul 18.30 WIB, anggota Unit Intel Kodim 0311/Pesisir Selatan mengamankan seorang Ibu Rumah Tangga inisial MRT (40) dikediamannya, di Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, karena diduga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Pasi Intel Kodim 0311/Pesisir Selatan, Lettu Inf Indra Gunadi, menyebut, awalnya MRT tidak mengakui perbuatannya mengkonsumsi sabu. Namun setelah diinterogasi petugas dan menemukan sejumlah alat bukti, ia pun mengakui perbuatannya.

Sejumlah barang bukti (BB) yang diamankan dalam kejadian tersebut adalah, narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,59 gram, telepon genggam, timbangan digital, sendok takar, dan alat hisap.

Dihubungi terpisah, Kasat Narkoba Polres Pessel, AKP Hidup Mulia mengatakan, hingga kini pihaknya masih berupaya melengkapi sejumlah alat bukti terkait kasus yang menjerat MRT. Sementara, pihak keluarga pun telah mengajukan proses rehabilitasi ke BNNP Sumbar. Dan yang bersangkutan saat ini masih berstatus sebagai wajib lapor.

“Ya, masih dalam proses. MRT (40) tidak kami lepaskan, tetapi dikembalikan ke pihak keluarga, dan masih dalam pengawasan kami. Sebelumnya, yang bersangkutan kami bawa ke BNNP Sumbar untuk dilakukan rehabilitasi. Alasannya, pertama urinenya positif. Untuk masalah perkara selanjutnya, kami masih berupaya mencari bukti-bukti yang cukup,” ujar Kepala Satuan (Kasat) Reserse Narkoba Polres Pesisir Selatan, AKP Hidup Mulia pada wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (26/5/2022).

Read More

DPRD Muba Bahas Efisiensi Anggaran Tahun 2022

MUBA,liputansumsel.com- Senin (23/05/2022), Telah diselenggarakan Rapat tentang Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 di ruang Rapat Banmus DPRD Kabupaten Muba. 

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Jon kenedi, SIP.,M.Si dihadiri Wakil Ketua II DPRD Irwin Zulyani, SH, Wakil Ketua III DPRD Endi Susanto, SE, Anggota Banggar DPRD, Ketua Komisi-Komisi DPRD, Asisten II Setda Muba, TAPD Muba dan Tim Ahli DPRD Kabupaten Muba.

Dalam kesempatan ini DPRD Kabupaten Musi Banyuasin berharap kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran dalam APBD dengan mengedepankan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai urgensi, skala prioritas, dengan mempedomani peraturan yang berlaku dan memperhatikan proyeksi pendapatan yang terukur.

"Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran APBD harus dilakukan melalui mekanisme dan kajian yang memadai mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022".

Terkait anggaran program atau Kegiatan yang dilakukan penambahan atau pengurangan harus disertai dengan Berita Acara Efisiensi antara SKPD terkait dengan TAPD kabupaten Musi Banyuasin.

TAPD Kabupaten Musi Banyuasin diminta untuk menyajikan hasil kajian yang akurat terkait data capaian target Pendapatan yang  dijadikan dasar dalam menetapkan Efisiensi dan rasionalisasi APBD.

Selanjutnya,DPRD menyepakati akan di jadwalkan Rapat Lanjutan terkait Pembahasan Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022,(ADV/DPRD).

Read More

DPRD Muba RDP tentang realisasi program dan kegiatan CSR Tahun 2022

MUBA,liputansumsel.com-Telah Dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat tentang Realisasi Program dan Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 bertempat di Ruang Rapat Komisi III  pada Hari Senin, (23/05/2022).

Kegiatan tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi III Feri Yusmadi, SE, di hadiri oleh Wakil Ketua Komisi III Paimin, SH, Sekretaris Komisi III Ziadatulher, SE.,MH, Anggota Komisi III, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA),Inspektorat, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Banyuasin.

"Dengan di adakan Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi Program dan Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022".

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dananya bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) di Musi Banyuasin memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin khususnya,(ADV/DPRD).

Read More

Sebagai Ketua DPC Demokrat Kota Padang Ilham Maulana Diberhentikan Sementara.

Padang, Painan, Liputansusel.com --  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Ilham Maulana akhirnya diberhentikan sementara oleh DPD Partai Demokrat Sumatra Barat (Sumbar) sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Padang.

 Hal itu tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana pokir DPRD Kota Padang oleh Polresta Padang.

 “Sesuai dengan mekanisme partai, kita ada pakta integritas. Sekarang sedang diproses. Istilahnya itu pembekuan dan Pelaksana Tugas (Plt),” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, Mulyadi kepada wartawan, Rabu (25/5).

Dikatakan Mulyadi, pemberhentian sementara Ilham Maulana sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Padang, bukan berarti DPD Partai Demokrat Sumbar menyatakan yang bersangkutan bersalah, hanya saja supaya yang bersangkutan bisa fokus menghadapi maslah hukum yang dihadapinya.

“Selain itu, Ilham Maulana, juga berhak membela diri,” kata Mulyadi.

Senada dengan itu, Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum.

“Kami menghormati upaya hukum itu. Mudah-mudahan tidak terbukti dan nanti bisa terbebas,” sebutnya.

Herman menjelaskan, Ilham Maulana diberhentikan sementara sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Padang agar yang bersangkutan bisa fokus menghadapi proses hukum.

 “Dalam pakta integritas, jika pimpinan partai di daerah terkena kasus, kami berhentikan sementara, kami Plt-kan sementara, sambil yang bersangkutan fokus bisa menghadapi proses hukum itu. Jika tak terbukti kami kembalikan jabatannya,” katanya .(EL).

Read More

Herman Deru Apresiasi Yayasan Izzatuna, 17 Tahun Berkifrah Mendidik Anak Berakhlakul Karimah

Palembang, Liputansumsel.com, - Gubernur Sumsel H Herman Deru sangat mengapresiasi Yayasan Ma'had Izzatuna yang terus berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Menurut Bapak Rumah Tahfidz itu yayasan Izzatuna tidak hanya mendidik untuk menjadikan manusia yang cerdas dengan ilmu pengetahuan yang berwawasan tapi juga berakhlak baik sehingga anak-anak menjadi hafidz dan hafidzah meski belum 30 juz tapi ini merupakan prestasi yang luar biasa.

"Saya apresiasi kepada Yayasan Izzatuna yang menunjukan kotribusi besar ini selama 17 tahun terhadap daerah dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak untuk menghafal Al-Quran sehingga mereka berakhlakul karimah," kata Herman Deru saat menghadiri Wisuda Sisiwa Siswi kelas akhir Ma'had Izzatuna Tahun Pelajaran 2021-2022 dan launching Pesantren MU adalah Izatuna serta memperingati hari milad Izzatuna yang ke -17 di Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (26/5).

Bahkan kontribusi yang diberikan Yayaan Izzatuna juga sangat terasa bagi kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wagub Mawardi Yahya dimana dalam visi misinya mempunyai program unggulan yaitu Satu Desa Satu Rumah Tahfidz.

"Salah satunya Yayasan Izzatuna, Kita sangat terasa dalam kepemimpinan kami dengan program unggulan yaitu satu desa satu rumah tahfidz Yayasan Izzatuna mendukung. Bahkan dari target 3.500 se Sumsel Alhamdulilah target itu sudah melampaui hingga hampir mendekati 4.000 rumah tahfidz di Sumsel," ungkapnya.

Herman Deru menilai diusia yang sudah 17 tahun berjalan ini tentu tidaklah gampang bagi Yayasan Izzatuna untuk mempertahankan eksistensi dalam memberikan pendidikan, seperti kepercayaan orang tua untuk memberikan pedidikan untuk anak-anaknya di Yayasan Izzatuna.

"Untuk itu saya harap teruslah bergerak dengan ikhlas, mudah-mudahn Izzatuna ini lebih berkembang lagi sehingga untuk mewujudkan warga Sumsel yang religi tercapai," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana, Ustadz Ahmad Walebi menyebutkan total siswa-siswi yang di wisuda dari tingakt SD, SMP dan SMA sebanyak 218 orang yaitu SD 17 orang, SMP 164 orang dan SMA 37 orang. Sedangkan untuk siswa siswi tahfidz Al-Quran 210 orang mulai dari Hafalan Juz 1 sampai 15 Juz.

Turut hadir pada kesempatan ini, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sumsel H Rosidin Hasan , Pengasuh Yayasan Ma'Ahad Izzatuna, Isnu Baladiya, Ketua Yayasan KH Solihin Hasibuan dan para Kepala OPD Sumsel.

Read More

Belanja Langsung Pemkab OKI akan Beralih ke Sistem Elektronik

#Ikuti Arahan Presiden Serap Produk Lokal 

OKI, LiputanSumSel.Com--Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melakukan sejumlah persiapan dalam rangka mengimplementasikan Belanja Langsung (Bela) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah melalui sistem elektronik atau PPMSE. Selain bentuk komitmen pemerintah daerah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa. Sistem ini juga mendorong penyerapan produk lokal dan UKM dalam belanja pemerintah.

.

"Belanja langsung melalui marketplace maupun katalog lokal, merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua KPK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi PBJ melalui Aplikasi Bela, serta mendorong penyerapan produk lokal sebagaimana diintruksikan presiden" ujar Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, H. Husin, S. Pd, MM, M. Pd pada rakor persiapan implementasi Penyelenggaraan Pengadaan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) di Kantor Bupati OKI, Rabu, (25/5).

.

Sekda Husin meminta implementasi bela pengadaan dan katalog elektronik sudah di mulai tahun 2022 ini secara bertahap.

.

"Semua belanja langsung pengadaan barang dan jasa pemerintah yang nilainya di bawah Rp 200 juta, akan dialihkan melalui marketplace dan katalog lokal secara bertahap," kata Husin. Dengan demikian tambah dia OKI akan menjadi pemerintah kabupaten/kota pertama di Sumsel yang menerapkan bela pengadaan setelah Pemerintah Provinsi Sumsel.

.

Dalam prakteknya, pelaksanaan PBJ melalui Bela ini didasari atas Perpres Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 9 tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Edaran Bersama (SEB) Kepala LKPP dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2021 dan Nomor 027/2929/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan PBJ Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Ketua KPK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi PBJ melalui Aplikasi Bela.

.

Inspektur LKPP RI, Dr. Hermawan, SE, M. Si ditemui di Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan Kementrian dan Perangkat Daerah diminta mengutamakan pemberdayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam PBJ, pedagang/merchant yang bergabung dengan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE)/marketplace pada Belanja Langsung.

.

"Apabila belanja langsung melalui toko daring maupun katalog lokal seperti ini, paling tidak akan mengurangi potensi kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa. Soalnya, semua harga barang dan jasa yang disediakan pihak penyedia, pasti akan tayang secara elektronik, sehingga bisa diketahui oleh semua orang," terang dia.

.

Sebab terang pria kelahiran Sumsel ini PBJ Pemerintah melalui platform seperti ini, tentu akan banyak sekali keuntungannya.

.

"Tentu proses pengadaannya akan lebih praktis, lebih mudah, lebih cepat dan diyakini dapat mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi" paparnya.

.

Tak hanya itu, keuntungan lain yang akan diperoleh dari Bela melalui toko daring sambung Hermawan, bisa mendorong penyedia dari unsur Koprasi, UMKM, dan produk setempat go digital.

.

Sebagai persiapan, Bagian PBJ Setda Setda OKI bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI, di awal Juni nanti akan mensosialisasikan mengenai ketentuan yang telah ditetapkan LKPP dan KPK tersebut, kepada seluruh Pengelola PBJ di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, para penyedia lokal, termasuk, akan disosialisasikan juga kepada para pelaku UMKM di OKI agar mereka semua dapat segera bergabung atau masuk marketplace.

Presiden Jokowi Minta Serapan Belanja Pemerintah Prioritaskan Produk Lokal

Sebelumnya pada rakor bertajuk Program Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang diikuti Wakil Bupati OKI, H. M. Dja'far Shodiq secara virtual pada Rabu, (25/5).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam arahannya menegaskan agar Kepala Daerah segera memasukkan produk-produk unggulan daerah masing-masing ke e-catalog lokal dan marketplace.

.

“Saya minta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, Sekda yang paling penting sekarang adalah bagaimana produk-produk lokal, produk-produk unggulan itu segera bisa masuk pada e-catalog lokal, segera!” kata Presiden Jokowi.

.

Presiden Jokowi saat ini hanya butuh 2 langkah untuk pengurusan e-catalog, sebelumnya dibutuhkan 8 langkah.

.

“Sehingga sekali lagi kepala daerah dan sekda ini segera dilakukan. Produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah segera masuk ke e-catalog lokal,” sambung Presiden Jokowi.

.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa e-catalog lokal bisa membantu pengusaha kecil di daerah sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

.

“Kalau barang-barang lokal bisa masuk ke e-catalog lokal semuanya bisa. Artinya apa? Pengusaha-pengusaha kecil kita, UMKM kita akan bisa semuanya berputar,” tuturnya.(PD)

Read More

Herman Deru Resmikan CPNS dan PPPK Formasi Guru Terbanyak ke 6 se Indonesia

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel)  H Herman Deru berharap para Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk terus menanamkan niat baik agar bekerja dilakukan secara jujur, dispilin, berintegritas dan produktif.

 

"Saya minta niat itu ditanamkan, kalian displin tidak cukup, tapi disiplin penting. Kalian jujur juga tidak cukup, tapi kalian harus pertanggungjawabkan dengan prilaku kerja yang baik di masa akan datang," ucapnya saat menyampaikan arahan  saat meresmikan CASN dan P3K di lingkungan Pemprov Sumsel yang dilaksanakan di The Sultan Convention Center, Rabu (25/5) pagi.

 

Tak hanya itu, Herman Deru juga secara terang mengatakan bahwa status para CASN dan P3K itu tidak dibeda-bedakannya karena mereka mempunyai tanggungjawab moril yang sama dalam memberikan layanan  secara tulus dan ikhlas  untuk   masyarakat.

 

"Saya tidak membedakan status kalian baik CASN dan P3K. Kalian harus mempertanggjawabkan tugas  secara moril  status kalian di lapangan. Tapi status kalian juga tidak juga menjadi refrensi kalian untuk merendahkan seseorang yang belum mendapatkan status seperti itu," ungkapnya.

 

Untuk itu, Herman Deru ingin status itu harus disyukuri dengan bekerja secara profesional dengan melayani masyarakat dan bukan sebaliknya  berharap untuk  dilayani sebab status  yang disandang   merupakan prasasti dalam fase kehidupan baru bagi para calon ASN dan P3K. 

 

"Saya pernah seperti kalian semua untuk diresmikan status baru menjadi CASN, bahkan NIP saya dengan bangga saya masih ingat karena saya mensyukuri itu. Bahkan seseorang tidak pernah tau dengan golongan IIC bisa jadi Gubernur," kata Herman Deru sembari memberi motivasi kepada ribuan calan ASN dan P3K.

 

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumsel, Nora Elisya dalam laporannya mengatakan Pemprov Sumsel sebelumnya mengusulkan formasi kebutuhan ASN di Lingkungan Pemprov Sumsel sejumlah 8.632 formasi. Namun yang disetujui sejumlah 7.761 formasi dengan rincian CPNS Tenaga Kesehatan 54 formasi, tenaga teknis 110 formasi, tenaga pendidikan/guru 164 formasi.

 

Sedangkan P3K tenaga kesehatan 160 formasi, tenaga teknis 37 formasi, tenaga pendidik/guru 7400 formasi. 

 

"Untuk hari ini jumlah ASN dan P3K diresmikan sebanyak 1.553 orang, dengan rincian CPNS sebanyak 160 orang, P3K Non Guru 75 orang dan P3K Tenaga Pendidik/Guru Tahap I sebanyak 1.318 orang," tutupnya.

 

Pada kesempatan ini Gubernur Sumsel Herman Deru didampingi Kepala BKD Sumsel Nora Elisya dan Kantor Regional VII BKN Palembang, Margi Prayitno menyerahkan SK secara simbolis kepada calon CASN dan P3K

 

Turut hadir, Sekda Sumsel Ir. S.A Supriono, Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang, Margi Prayitno, para Kepala OPD  dilingkungan Pemprov Sumsel.

Read More

Herman Deru untuk Ke Empat Kalinya Dinobatkan Sebagai Gubernur Pembina K3 Terbaik

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Dibawah kepemimpinan Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya, Pemerintah Provinsi Sumsel kembali menorehkan prestasi tingkat nasional baru saja mendapat penghargaan sebagai  Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik nasional untuk ke empat kalinya secara berturut-turut.

Gubernur Sumsel H Herman Deru melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan H. Koimudin mengatakan penghargaan K3 yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah ini karena Sumsel  zero accident.

Penghargaan tersebut, lanjut Koimudin tidak lepas dari bimbingan dan arahan Gubernur Herman Deru sehingga Sumsel mendapat terbaik nasional secara empat kali berturut-turut dibidang K3.

"Kita merasa bangga, selama empat tahun berturut-turut Provinsi Sumsel dibawah kepemimpinan pak Gubernur Herman Deru dibidang K3 zero accident. Jadi kita zero accident berkat pembinaan dari Gubernur Sumsel melalui Disnakertrans Sumsel," katanya saat dihubungi, Selasa (24/5) malam.

Untuk diketahui Kementerian Ketenagakerjaan (Kementan) memberikan penghargaan Pembina K3 Terbaik kepada 15 Gubernur yang diberikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah di Hotel Bidakara Jakarta.

Menaker RI Ida Fauziah mengatakan Penghargaan ini merupakan bagian dari kategori K3 Tahun 2022 dan menjadi bentuk apresiasi keberhasilan penerapan K3 di berbagai daerah. 

"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur yang telah berhasil membina usaha-usaha penerapan K3 di wilayah masing-masing, juga kepada perusahaan yang memperoleh penghargaan K3," kata Menaker.

Ida mengatakan, selain penghargaan kepada para Gubernur selaku Pembina K3 Terbaik, Penganugerahan Penghargaan K3 Tahun 2022 juga mencakup kategori penghargaan Sistem Manajemen K3 (SMK3); penghargaan kecelakaan nihil; penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja; dan penghargaan program pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja.

Pemberian Penghargaan ini adalah bagian dari upaya Pemerintah, khususnya Kemnaker untuk terus mengkampanyekan K3, dengan memberikan apresiasi berupa Pemberian Penghargaan K3 kepada pihak-pihak yang telah berhasil menerapkan K3, serta yang tidak kalah penting penghargaan kepada Gubernur selaku Pembina K3," katanya.

Menaker Ida memaparkan, pemberian Penghargaan K3 terbukti efektif dalam memotivasi stakeholders untuk menerapkan K3 dengan baik. Hal ini terlihat dari perusahaan yang mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil tahun 2021 sebanyak 1.268 perusahaan dan tahun 2022 sebanyak 1.742 perusahaan, sehingga terjadi peningkatan sebesar 37,4%.

Selanjutnya, peningkatan perusahaan yang telah menerapkan SMK3. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.616 perusahaan mendapatkan sertifikat K3 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 24% menjadi 2.004 perusahaan.

Kemudian, terjadi kenaikan jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan program P2HIV-AIDS. Di mana tahun 2021 sebanyak 91 perusahaan dan tahun 2022 sebanyak 343 perusahaan, sehingga mengalami peningkatan sebesar 79,6%.

Adapun, 15 Gubernur yang berhasil mendapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik Tahun 2022 adalah Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jawa Timur, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Riau, Gubernur Sulawesi Selatan, , Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur DIY.

Read More

Komisi IV DPRD MUBA RDP dengan DISPOPAR

MUBA,liputansumsel.com- Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Kabupaten Muba tentang Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Muba pada hari Senin (23/05/2022).

Rapat di pimpin Ketua Komisi IV DPRD Edi Hariyanto di hadiri Wakil Ketua Komisi IV DPRD H. Ahmadi, SE, Sekretaris Komisi IV DPRD Muhammad Isa, Anggota Komisi IV DPRD Abdul Basit, Evra Hariadhy, SE, Senen Hanan, Dedi Zulkarnain, SE, Rudi Hartono, S.Sos, Heriyadi dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Muba beserta Jajarannya.

"Komisi IV DPRD Muba berharap agar ke depan Dispopar dapat menyelenggarakan Program/kegiatan pada setiap kecamatan di Kabupaten Muba untuk menjaring Putra-putri Daerah yang berbakat dalam cabang olahraga tertentu dan untuk Atlet-atlet yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Muba hendaknya untuk diberikan Reward sebagai bentuk perhatian dan Apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Muba".

Sementara,Dispopar Kabupaten Musi Banyuasin juga diminta untuk terus menggali dan Mengembangkan Potensi Objek Wisata yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini khususnya,(ADV/DPRD).

Read More

Puskesmas Tanjung Lubuk Diresmikan, Layanan Mirip Rumah Sakit Tipe D

OKI, LiputanSumSel.Com---Wakil Bupati OKI, H. M. Dja'far Shodiq meresmikan pusat layanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) Tanjung Lubuk Kabupaten OKI  pada Rabu, (25/5). Puskesmas yang berdiri megah di pusat ibu kota kecamatan  ini miliki fasilitas lengkap setara Rumah Sakit (RS) tipe D.

.

"Komitmen Pak Bupati (H. Iskandar, SE) di dukung Pak Gubernur (Herman Deru) untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten OKI" terang Kepala Dinas Kesehatan OKI, Iwan Setiawan, S. KM, M. Kes

Iwan menjelaskan puskesmas ini  melayani lebih kurang 9.347 jiwa yang tersebar di 8 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Tanjung Lubuk.

.

"Di Kecamatan ini (Tanjung Lubuk) terdapat 2 Puskesmas, satu non rawat inap dan 1 rawat inap kita resmikan hari ini" terang dia.

.

Fasilitas Layanan di Puskesmas Tanjung Lubuk terbilang lengkap. Bangunan yang berdiri diatas tanah kurang lebih 6 Ha itu terdiri dari 3 Gedung utama, yaitu ruang UGD 24 Jam, Ruang Poli rawat jalan, ruang administrasi dan gedung Rawat inap berkapasitas 14 tempat tidur. Sementara untuk tenaga kesehatan tersedia 43 orang nakes yang siap melayani.

.

"Nakesnya sebagian kita perbantukan dari Puskesmas Pangarayan"papar Iwan.

.

Iwan menambahkan dari 33 Puskesmas se Kabupaten OKI, 14 Puskesmas diantaranya sudah melayani rawat inap

.

"Upaya pemerintah daerah dekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat" tambah dia.

.

Sementara itu Wakil Bupati OKI, H. M. Dja'far Shodiq berharap layanan kesehatan terus meningkat seiring semakin baiknya fasilitas yang dibangunkan pemerintah.

.

"Saya berharap Puskesmas ini nanti sepi orang yang sakit tapi ramai dan baik layanannya" Ujar Shodiq.

.

Shodiq juga berpesan agar pelayanan yang diberikan lebih bagus dari bangunan fasilitas kesehatan.

"Saya titip layanannya harus lebih bagus dari gedung ini" tutur dia.

.

Shodiq juga meminta jajaran Puskesmas di Kabupaten OKI mengawal upaya pemerintah menurunkan prevelensi Stunting.

.

"Agar diperhatikan keluarga, ibu-ibu melahirkan terkait gizi dan kesehatan anak-anaknya supaya kita mampu menekan stunting" ujar Shodiq.

.

Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ujar Shodiq merupakan upaya Pemerintah untuk  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menambah usia harapan hidup masyarakat OKI.(PD)

Read More

Guna Mempererat silahturahmi ikatri DPRD Muba lakukan ini

MUBA,liputansumsel.com-DPRD Kabupaten Musi Banyuasin menggelar Acara Halal Bihalal dengan Tema " Sucikan Hati Kuatkan Silaturahim " Sekaligus Pertemuan terkait Penyusunan Rencana Kerja Ikatri DPRD dan DWP Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin bertempat di Ruang Sekretariat Dwp dan Ikatri DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Senin(23/05/22).

Ketua IKATRI DPRD Ibu Prastuti Mediana Sugondo yang diwakili oleh Ikatri DPRD Ibu Fatmawati Jon kenedi, Ibu Evi Indriyani Irwin, Ibu Aili Permana Sari Endi dan Anggota Ikatri DPRD serta turut di hadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD Ibu Eka Emildawaty Hatta dan Anggota DWP Set.(ADV/DPR)

Read More

DPRD Muba RDP dengan masyarakat Muba

MUBA,liputansumsel.com- Senin (23/05/2022), telah diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat tentang kewenangan Pj.Bupati Musi Banyuasin bertempat di ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Irwin Zulyani, SH, dihadiri Wakil Ketua DPRD I Jonkenedi, SIP.,M.Si , Wakil Ketua III DPRD Endi Susanto, SE, Pimpinan dan Anggota komisi I DPRD Muba, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Muba, Asisten I Setda Muba, Bagian Hukum Setda Muba, dan Perwakilan Masyarakat Musi Banyuasin.

"Rapat di gelar dalam rangka menindaklanjuti permohonan audiensi/pertemuan dari Masyarakat Musi Banyuasin dengan Ketua DPRD Muba tentang kewenangan Pj.Bupati Musi Banyuasin".

Memperhatikan dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Perwakilan Masyarakat Muba berharap agar Pj. Bupati Musi Banyuasin dapat segera dilantik sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri,Pelantikan dan penunjukan Pj.Bupati Musi Banyuasin merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020,Keberadaan Penjabat Bupati Musi Banyuasin sangat dibutuhkan untuk menjamin legalitas dan kesinambungan penyelenggaran pemerintahan daerah, penyelenggaraan pelayanan publik dan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah,(ADV/DPR).

Read More