Puluhan Anggota Polsek Jaya Loka Dites Urine.

MUSI RAWAS,liputansumsel.com  - Selain, melakukan kunker Polsek Jayaloka, Kapolres Mura, AKBP Achmad Gusti Hartono, didampingi Kabag SDM, Kompol Harisson Manik, Kasi Propam AKP Purwanto, melakukan tes urine 20 personel Polsek Jayaloka, Selasa (8/3).

Hal tersebut dibenerkan, Kapolres Mura, AKBP Achmad Gusti Hartono Sik mengatakan ya, hari ini selain kunker, berikut dilakukan juga, tes urine.

" Sebanyak 20 personel mapolsek jaya loka termasuk Kapolsek Jayaloka, AKP Sugito dan hasilnya negatif," kata Kapolres.

Kapolres menjelaskan, 20 personel Polsek Jayaloka diantaranya, Kapolsek Jayaloka, AKP Sugito dan Wakapolsek, Ipda Fauzi, Kasium, Aiptu Anadin, Kaspkt II Polsek Jayaloka, Aiptu Rustam, Kaspkt III, Aipda Tatang Purnama, Kanit Reskrim, Aipda Sarwansa dan Kanit Intelkam, Aipda Fuji.

Lalu, Bhabinkamtibmas, Bripka Budiono, Bhabinkamtibmas, Bripka Herdiansyah, Kanit Binmas, Bripka Nasution, Kanit Propam, Bripka Emit, Kaspkt I, Bripka Hary, Bhabinkamtibmas, Bripka Aslim, Bhabinkamtibmas, Bripka Didian.

Serta, Kanit Samapta, Bripka Ibrahim, Bhabinkamtibmas, Bripka Randi, Bhabinkamtibmas, Bripka Arip, Bhabinkamtibmas, Brigpol Juliadi, Bhabinkamtibmas, Brigpol Theo dan Bhabinkamtibmas, Briptu Rezky.

"Dan, hasilnya, keseluruhan 20 personel, urinenya negatif," jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan selain dilakukan tes urine, dilakukan juga tes kesehatan para personel, terlebih lagi saat ini masih masa pandemi covid 19.

"Oleh sebab itu, dihimbau kepada personel dan masyarakat khususnya di Kecamatan Jayaloka dan Kabupaten Mura, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan," tegasnya.(Ril/Zul)

Read More

Migor Langka DPRD Mura Ikut Bicara,Ke Bupati

MUSI RAWAS,liputansumsel.com - Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura dari Komisi I mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura untuk peka dan cepat tanggap mengatasi permasalahan di Bumi Lan Serasan Sekentenan.

Terutama terhadap terjadinya kelangkaan Minyak Goreng (Migor) yang terjadi secara nasional membuat masyarakat melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya.

Keluhan demi keluhan terdengar jelas dari kaum emak-emak atas kelangkaan Migor yang memang telah menjadi kebutuhan keseharian di dapur.

Menurut Al Imron anggota DPRD Mura (8/3) bahwa jeritan emak-emak atas kelangkaan Migor ini merupakan aspirasi dari mereka yang perlu kami sampaikan ke Pemkab, ayo gerak cepat guna meredam kekhawatiran masyarakat mengenai kelangkaan ini.

" Sebab kelangkaan Migor di Musi Rawas bukan sekedar ikut-ikutan “tren” yang saat ini sedang marak, yakni mengantri. Karena untuk mendapatkan barang tersebut warga rela meluangkan waktu untuk mencari sampai ke provinsi tetangga,"pungkasnya.

Hal senada disampaikan Alamsyah yang juga selaku anggota DPRD kabupaten Mura , sangat meminta Pemkab melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mendata kebutuhan Migor di Mura ini.

Jangan bersantai melihat kelangkaan Migor ini, karena nantinya menimbulkan gejolak sosial dan membuat warga satu sama lainnya berebut seperti kejadian diluar daerah, sebab di desa sudah sangat sulit ditemui atau didapatkan.

“Selain Migor, stabilitas kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) lainnya juga harus menjadi perhatian, mengingat saat ini secara perlahan sejumlah sembako lainnya harganya juga mengalami kenaikan,”tandasnya.

Menanggapi hal tersebut Bupati Mura Hj  Ratna Machmud menjelaskan bahwa permasalahan Migor terjadi secara nasional, namun Pemkab sudah mengambil beberapa langkah salah satunya yakni menggelar Operasi Pasar (OP).

" Yang sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu,namun kendati demikian Pemkab akan lebih intens melakukan monitoring terhadap ketersediaan Migor di wilayah Kabupaten Mura,"cetus Bupati.(Zul)

Read More

KSAD Jenderal Dudung Dapat Surprize Di Lubuklinggau

LUBUKLINGGAU,liputansumsel.com- Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe bersama Bupati Kabupaten Mura Hj Ratna Machmud serta Forkopimda lainnya,menyambut kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Selain dari KSAD jenderal TNI Dudung Abdurachman terlihat juga istrinya sekaligus Ketua Umum Persit Kartika Candra Kirana (KCK) Pusat Ny. Rahma Dudung Abdurachman dan rombongan ketika mendarat di Bandara Silampari Lubuklinggau, Selasa (8/3).

Dalam penyambutan KSAD jenderal TNI Dudung Abdurachman ikut turut serta

Bupati Muratara, H Devi Suhartoni, Dandim 0406 Lubuklinggau, Letkol Inf Erwinsyah Taufan, Kapolres Lubuklinggau, AKBP Harissandi serta jajaran Forkopimda.

Kedatangan Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan istri mendapat surpirize kejutan dengan tarian Silampari Kayangan Tinggi yang merupakan tari penyambutan tamu di Kota Lubuklinggau.

Tari ini menggunakan tepak yang berisi sekapur sirih sebagai tanda penghormatan kepada tamu yang datang.

Selanjutnya dari Bandara Silampari, KSAD dan rombongan langsung menuju Makodim 0406 Lubuklinggau.(Zul)

Read More

Pemkot Prabumulih Gelar Musrenbang Tahun 2023

Prabumulih,liputansumsel.com – Pemerintah Kota Prabumulih melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 mendatang.

Acara yang berlangsung di Gedung Kesian, Rumah Dinas Walikota Prabumulih tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih Elman ST MM dan dihadiri oleh seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) beserta Stakeholder dan jajaran, Selasa (08/03/2021).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih Elman ST MM menerangkan, Musrembang tersebut memiliki makna strategis dalam upaya menyempurnakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada tahun 2023 mendatang.

"Di sini kita kumpulkan seluruh usulan-usulan dari setiap kalangan. Hingga nantinya dari setiap usulan tersebut akan disinkronkan dan akan menjadi Program kerja Prioritas di tahun yang akan datang," terangnya Sekda saat di bincangi awak media di dampingi oleh Kepala Badan Bappeda Kota Prabumulih Abu Sohib ST MM.

Dalam hal ini, lanjut Elman, ada beberapa faktor yang paling Prioritas dalam Program Kerja Pemerintah Kota Prabumulih di tahun 2023 mendatang.

"Masih banyak bebera PR, namun yang paling Prioritas yaitu; Kemiskinan, Pengangguran, Infrastruktur, Perekonomian Kerakyatan dan Tatakelola Pemerintahan. Namun dari sekian itu yang paling terpenting dan segera ditindak lanjuti secepatnya ialah Kemiskinan dan Pengangguran," kata dia.

Mudah-mudahan lanjud dia, dalam sekala yang tidak begitu jauh walaupun dengan kondisi seperti sekarang ini, seluruh Program tersebut dapat terselesaikan.

"Mudah-mudahan semuanya tercapai,sesuai harapan," tukasnya.(adv)

Read More

DPMPTSP Muba Raih Penghargaan Kemenpan-RB Kategori Pelayanan Prima

MUBA,liputansumsel.com- Mengawali buku tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPSP) Kabupaten Muba berhasil dengan pencapaian prestasi dengan peraihan Penghargaan dari Kemen PAN RB sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Capaian ini tentu tidak bisa dipisahkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang di implementasikan DPMPTSP Muba untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan menerapkan birokrasi yang cepat. 

"DPMPTSP Muba meraih nilai 4.51 dengan kategori A. Capaian ini tidak terlepas dari support Plt Bupati Beni Hernedi SIP dan segenap masyarakat Muba," ungkap Kepala DPMPTSP Muba, Riki Junaidi AP MSi. 

Menurutnya, ke depan DPMPTSP Muba akan terus berinovasi dengan program program yang komitmen untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Muba khususnya. 

"Ini juga menjadi atensi khusus dari pak Plt Bupati Beni Hernedi agar DPMPTSP Muba terus melayani masyarakat dengan sigap dan cepat," terangnya

Plt Bupati Beni Hernedi SIP mengucapkan selamat kepada DPMPTSP Muba yang telah meraih Penghargaan dari Kemen PAN RB sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2021.

"Pertahankan dan terus ditingkatkan semata-mata demi memudahkan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya. 

Ketua PMI Muba ini berpesan, agar pelayanan prima harus diterapkan di seluruh instansi di lingkungan Pemkab Muba. "Ini sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan mudah ke masyarakat," tukasnya. 

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Dalam sambutannya menjelaskan, birokrasi yang cepat merupakan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia memaparkan, di negara manapun birokrasi tak ubahnya seperti lehernya pemerintahan

"Birokrasi yang gagal, pasti masyarakat akan menilai bahwa pemerintah, baik pusat sampai daerah ataupun tingkat desa/kelurahan itu gagal," kata Tjahjo.

"Maka penjabaran singkat reformasi birokrasi adalah memangkas birokrasi yang panjang menjadi pendek, cepat mengambil keputusan, berani mengambil keputusan, mempercepat proses perizinan, dan juga mempercepat proses pelayanan publik di seluruh lingkup kementerian/lembaga, maupun daerah," tuturnya.

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Tjahjo, setiap tahun selalu mengevaluasi setiap kementerian dan lembaga. Dengan demikian, diharapkan setiap lembaga, termasuk Pemda bisa membuat inovasi-inovasi segar.

"Mudah-mudahan, insyaallah pada akhir 2024 nanti 514 kabupaten/kota 34 provinsi dan Kementerian/lembaga, termasuk di dalamnya ada TNI dan Polri akan bisa membuat inovasi-inovasi dan mempercepat program pelayanan masyarakat itu dengan cepat," katanya.

Read More

Belasan Rumah Warga Diterawas Disapu Puting Beliung.

MUSI RAWAS,liputansumsel.com -  Sebanyak 25 unit rumah warga di Kelurahan Stl Ulu Terawas dan Desa Babat Kecamatan Terawas Kabupaten Mura,disapu angin puting beliung dan hujan deras.

Terjdinya angin puting beliung tersebut terjadi pada Senin (7/3) berkisar pukul 16 : 30 Wib,akibat kejadian tersebut dua warga diantara mengalami luka-luka.

Menurut Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mura M Darsan melalui Kepala Seksi (Kasi) logistik dan Kedauratan Eko Sepriawan (8/3) menerengkan bencana alam angin puting beliung yang disertai hujan deras semalam.

Mengakibatkan belasan rumah warga dan masyarakat di Kelurahan Stl Ulu Terawas Kabupaten Mura mengalami kerusakan,dari total data sementara yang telah diterimah sebanyak 25 unit rumah warga yang mengalami kerusakan.

“ Dari 25 unit rumah warga yang mengalami kerusakan tersebut yakni untuk rumah warga di kelurahan Terawas dari data sementara di lapangan terdapat kerugian materil sebanyak 19 unit rumah dua diantaranya mengalami rusak berat,” kata Eko.

Dia menambahakan begitu juga untuk di Desa Babat Kecamatan Stl Ulu terawas,dari data sementara di lapangan terdapat kerugian materil sebanyak 6 unit rumah mengalami kerusakan.

“ Untuk sementara waktu belum ada kerugian korban jiwa,melainkan hanya saja terdapat dua orang mengalami luka-luka satu diantaranya anak-anak,”terangnya. 

Ia menjelaskan terjadinya kejadian tersebut bermula hujan disertai angin kencang yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Mura,sehingga mengakibatkan beberapa rumah dan pohon tumbang di Kecamatan Stl Ulu Terawas.

“ Kemudian untuk saat BPBD Kabupaten Mura bersama Camat Stl Ulu Terawas, Polsek Terawas, Danramil Terawas serta Pemerintah setempat melakukan Pendataan, kaji cepat dan membersihkan puing-puing akibat bencana angin puting beliung,”jelas Eko.(zul)

Read More

Wedi Saputra Resmi Jabat Ketua Karang Taruna Kota Prabumulih

Prabumulih,liputansumsel.com – Walikota Pra umulih yang di wakili Sekretaris darah (Sekda)Kota Prabumulih Hadiri pelantikan  Kepengurusan Karang Taruna (KT) Kota Prabumulih periode 2021-2026,pengukuhan  digelar digedung kesenian rumah dinas Walikota Prabumulih,pada Selasa (8/3/22).

Dalam sambutannya Ketua Karang Taruna Kota Prabumulih terpilih Wedi Saputra, SE mengatakan,akan terus berupaya mengajak pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna (KT) untuk terus berkarya disegala bidang dan bersenergi dengan pemerintah. Salah satunya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Program UMKM akan menjadi program andalan kami seperti serat daun nanas yang saat ini permintaannya mencapai 1 ton” jelas Wedi seraya mengatakan banyak yang bisa dimanfaatkan dari usaha berkebun nanas.

Tak hanya itu dirinya juga akan mengembangkan program sosial seperti Bedah Rumah, Sunatan massal dan lainnya.

Dalam kesempatan itu tampak hadir Walikota Prabumulih yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih Elman,ST dan Ketua Harian Karang Taruna Sumatera Selatan (Sumsel) serta tamu undangan.

Ditempat terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Elman,ST berpesan agara kader-kader Karang Taruna terutana ketua tidak bermain politik dalam mengemban tugas dan dirinya meminta Karang Taruna bersinergi dengan Pemerintah Kota Prabumulih.

“masalah di Prabumulih tidak hanya sosial, masih banyak seperti Kemismikan, pengangguran dan pendidikan, karang taruna sebagai wadah pemuda harus bersinergi dengan Pemerintah,” harapnya.

Read More

Operasi Pasar Diselangit Ditolak Camat.

MUSI RAWAS,liputansumsel.com -  Warga dan masyarakat di wilayah Kecamatan Selangit Kabupaten Mura,sangat menolak adanya operasi pasar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Pasalnya polemik dan penolakan terhadap adanya operasi pasar tersebut langsung dikomandoi oleh pihak Kecamatan, karena pendistribusian minyak goreng itu nanti akan disalurkan ke 11 Desa dan 1 Kelurahan.

Menurut Camat Selangit Ali Aliaman (8/3) mengatakan karena dinilai berpotensi memicu menibulkan keributan serta kerumunan bagi warga dan masyarakat di wilayah Kecamatan Selangit.

Sebeb ketersediaan Minyak Goreng itu nanti,tidak mencukupi untuk distribusi ke warga maupun masyarakat soalnya rencana Disperindag Kabupaten Mura baru menyiapkan 800 liter Migor.

" Dan didistribusikan seharga Rp 27 ribu perdua liternya dalam satu orang pembeli, sementara warga hingga masyarakat di wilayah selangit dari 11 Desa,1 Kelurahan berjumlah 10 ribu lebih,"kata Camat.

Ali Aman menengaskan untuk saat ini pihak Kecamatan belum bisah menerima adanya operasi pasar tersebut dan sangat menolak.

" Dikarenakan dengan jumlah demikian hanya megundang kericuhan dan berpotensi terjadi keributan dan saling menyalahakan,soalnya nanti pilih kasih jika di bagikan,"jelasnya.

Dia menambahkan rencananya operasi pasar itu nanti,digelar pada halaman kantor pemerintahan Kecamatan Selangit hari ini.

Sebab ditakutkan terjadi keributan maka operasi pasar itu pihak Kecamatan sangat menolak,dengan kondisi saat ini seperti diketahui semua masyarakat butuh dan mau beli minyak goreng tersebut

" Na yang paling ditakutkan nanti ada yang dapat , ada juga sebagian yang tidak dapat untuk membeli Migor itu sehingga menambah persoalan baru,"pungkasnya.

Sementara itu Syamsul Bahri Lurah Selangit menerangkan bahwa sistem pembelian Migor itu nanti, berdasarkan kupon untuk dibagikan kepada warga selanjutnya sistemnya nanti siapa yang membeli harus memiliki kupon.

" Kemudian diharapkan pihak Disperindag Kabupaten Mura agar bisah menambah lagi,jumlah Migor itu karena jika dengan kondisi yang ada tidak akan mencukupi,"terang Lurah.(Zul)

Read More

Kadiskominfo, Bupati Yang Menentukan Media Yang Bisa Bekerjasama Dengan Pemkab

MURATARA,liputansumsel.com- Berita Acara (BA) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Utara) dengan media masa NO 02/Diskominfo/BA-M/2022 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Muratara (Wabup) H Innayatullah yang isinya, pada hari Rabu tanggal Dua Bulan Tiga tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (02/03/2022) dengan ini ditetapkan nama-nama media masa baik media cetak, Online maupun Elektronik yang dapat bekerjasama dengan pemkab muratara tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut, Media Cetak baik Harian, Mingguan dan Bulanan sebanyak 14 media, untuk Media Online sebanyak 10 media serta Media Elektronik 1 media. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi  (Diskominfo) Kabupaten Muratara DR H Suharto, MM saat dimintai komentarnya melalui telpon genggamnya, Senin (7/3/22) mengatakan, Dirinya membenarkan bahwa ada 25 media masa yang berhak bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Muratara tahun 2022 ini. 

" 25 media masa tersebut terdiri dari 14 media cetak untuk media Harian, Mingguan serta Bulanan, 10 Media Online serta 1 untuk media Elektronik,"ungkap Suharto. 

Lanjut Suharto menjelaskan, Semua wartawan  yang sudah memasukkan berkas ke diskominfo sudah kami verifikasi semua, dan ada tingkatannya. selanjutnya semua berkas tersebut kami serahkan kepada atasan kami yakni bapak Bupati. 

" Hasil akhirnya verifikasi berkas tersebut ada di atasan saya, yakni bapak Bupati. Bupatilah yang berhak menentukan media mana yang bisa bekerjasama dengan pemkab muratara atau tidak,"jelas Suharto. 

Lebih lanjut Suharto menjelaskan, dirinya sih kepingin semua media dapat bekerjasama dengan pemkab muratara, tapi berhubung anggarannya terbatas, dirinya minta maaf kepada teman-teman media yang belum diterima untuk kerjasama dengan pemkab muratara. 

Saat di tanya wartawan, berapa anggaran media untuk tahun 2022 ? Dirinya tidak mau menjawab, hanya menyuruh wartawan ini main ke kantor kominfo.

" Silahkan datang kekantor saja, kita bicara baik-baik," ucap Suharto. 

Sementara itu ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar saat dimintai komentarnya mengatakan, Dirinya mempertanyakan Kriteria dan variabel verifikasi yang dilakukan oleh Pemkab Muratara dalam proses menentukan pengumuman.

" Menurut saya dalam menentukan verifikasi pemberkasan media Diduga tidak ada transparansi keterbukaan dari pihak diskominfo dalam pengumuman terkait dengan jumlah media yang diajak kerja sama," ucap Firdaus. Seraya menambahkan, Dirinya memberi masukan kepada Diskominfo Muratara agar kominfo bisa mengecek kembali keberadaan media baik melalu link Dewan pers atau organisasi wartawan, agar tidak terjadi kegaduhan, Kasihan kan dengan kominfonya," ungkap Firdaus. 

Hal yang sama diungkapkan ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI Silampari (Mura, Linggau, Muratara) Agus Hubya Handoyo saat dimintai komentarnya mengatakan, pihaknya meyangyangkan Pemkab Muratara dalam hal ini Diskominfo Muratara. Seyogyanya melibatkan smsi dan sps. khusus online, terkait kelengkapan berkas kewenangan SMSI, sedangkan koran cetak sps. "Kami dukung langkah diskominfo menertibkan media, yang kerjasama sesuai aturan berlaku. Misal, sudah terdaftar di dewan pers, wartawannya sudah UKW," katanya. 

Untuk menjaga agar tidak terjadi kegaduhan, sambung dia, tunda dulu surat edaran yang diteken wabup muratara, sampai benar benar sesuai perbup. "Jika dipaksakan, ingat dana negara disalahgunakan akan berhadapan dengan hukum berlaku," tegasnya.

Read More