29 November 2017

Mantan Kapolres Fak-fak Papua Pimpin Polres OI

Liputansumsel.com

Ogan ilir--Liputansumsel.com  Acara Kenal Pamit Kepala Kepolisisn Resor Ogan Ilir antara  Kapolres asal fak-fak Papua AKBP Gazali Ahmad, S.IK,M.H yang Resmi menggantikan AKBP M Arif Rifa’i S.IK sebagai Kapolres Ogan Ilir,pada rabu (29/11) di Polres Ogan ilir berlangsung Khidmat.


Dalam sambutannya AKBP Arif Rifa'i S.IK menghanturkan permohonmaafan  jika ada kesalahan dan kehilafan dalam bergaul dan bertugas selama memimpin Polres Ogan Ilir. “Sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini, baik dijajaran Polres OI maupun Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, serta masyarakat luas,” tuturnya.


Sementara AKBP Ghazali Ahmad mengatakan,  Pengamanan event internasional Asian games di kota Palembang menjadi salah satu program kerja  yang perlu mendapatkan perhatian khusus, untuk itu pihaknya akan terus bekerja keras melaksanakan tugas menjaga kamtibmas di Kabupaten Ogan ilir, karena kabupaten ini menjadi salah satu kabupaten penyangga perhelatanpa akbar asean games.

Selain pengamanan asean games juga kebakaran hutan menjadi perhatian, karena di ogan Ilir salah satu kabupaten berpotensi penyumbang asap untuk itu pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait dan berharap hal ini dapat didukung oleh seluruh lapisan masyarakat,"jelasnya kapolres yang baru menjabat 2 hari tersebut
Dalam bekerja bapak dari empat anak ini meneruskan ia menerapkan kerja disiplin tinggi,iklas dan tuntas serta menganjurkan kepada seluruh jajarannya untuk disiplin beribadah dan ikhlas dalam bekerja",pungkasnya.(rul)

KPK Tangkap Tangan Pejabat Pemprov dan DPRD Jambi

Liputansumsel.com

Jakarta, -- liputansumsel.com--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan di Jambi dan Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Juru Bicara KPK Febri Diansayah mengatakan, dalam operasi tangkap tangan ini penyidik KPK mengamankan 10 orang dari unsur penyelenggara negara yakni, anggota DPRD Jambi, pejabat, pegawai di Pemprov dan pihak swasta.

“Penangkapan itu terkait pengesahan proyek dalam APBD Provinsii Jambi,” ujar Febri.

Lanjut Febri, sepuluh orang yang diamankan dari dua kota tersebut, 3 diantaranya ditangkap di Jakarta, dan sisanya dari Jambi. Selain itu, KPK juga menyita uang senilai 1 milyar lebih berikut mesin penghitung uang.

“Sat ini masih dilakukan proses pemeriksaan, klarifikasi awal terkait dengan peristiwa yang terjadi,” terang Febri di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Kemudian kata Febri, uang yang mereka sita tersebut ditemukan di Jambi, dan uang tersebut diduga akan diberikan kepada penyelenggara negara.

“Uang kami temukan ada di Jambi. Ada dugan pemberian sejumlah uang pada penyelenggara negara terkait dengan proses APBD 2018,” tegas Febri.

Sejauh ini, kata Febri, penyidik memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Untuk tiga orang yang diamankan di Jakarta sudah dibawa ke KPK.(sumber pekatasahan)

Oknum A Di Inspektorat OKI ; Tidak Ada Isu Uang Tutup Mulut

Liputansumsel.com
Poto ilustrasi
OKI-LiputanSumsel. Anggaran publikasi Inspektorat Kabupaten OKI 2016 Rp 50 juta diduga tidak mengucur sesuai petunjuk teknis. Sebut saja-A- petugas Penanggung Jawab Kegiatan membantah anggaran publikasi di gunakan untuk sosialisasi melalui spanduk dan baliho


" seperti memperingati hari korupsi, atau LHKPN. Bukan tidak mengucur ke media massa. lebih cenderung ke pembuatan spanduk sosialisasi yang di pasang di tempat strategis agar semua dapat mengetahui." Kata A. belum lama ini



Pos pos belanja iklan media tetap ada namun porsi nya sangat kecil. mengingat pemasangan baliho dan spanduk di pasang di tiap tiap kecamatan


" bukan untuk pos pos  belanja media. Lebih cenderung belanja baliho.

Baliho yang di pasang tiap tiap kecamatan." Terang A


Ditanya isu uang tutup mulut untuk oknum Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyimpangan anggaran publikasi. ari berkilah hal tersebut bukan lah wewenang nya


" isu uang tutup mulut tidak ada. tanya langsung ke sekretaris. karena saya tak punya wewenang untuk bicara. sekalagi lagi dan publikasi di Inspektorat bukan seperti anggaran Publikasi di Bagian Humas Pemkab. kami cenderung belanja baliho dan spanduk ketimbang belanja iklan di media massa." Tutupnya. (Arza)