Optimis Raih WBBM, Kalapas Muara Enim Herdianto Gencar Laksanakan Monev

Muara Enim, Liputansumsel.com --Semangat dan Optimisme Lapas Kelas IIB Muara Enim dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus menggelora. 

Hal itu terlihat, dari gencarnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim Herdianto menginternalisasikan nilai-nilai integritas terhadap seluruh Tim ZI pada Rapat Monitoring dan Evaluasi terkait progres pembangunan ZI WBBM, Jum'at (4/6/2021). 

Rapat Monev tersebut juga merupakan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan Desk Evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI beberapa waktu lalu. 

Dalam arahannya, Herdianto membeberkan bahwa satu tahap telah kita lewati, InsyaAllah optimis kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya oleh Tim Penilai Nasional (TPN). 

"Kendati demikian, masukan dan saran yang di berikan oleh Tim TPI harus segera kita tindak lanjuti guna maksimalnya pelayanan kita terhadap masyarakat," tukasnya. 

"Resume yang telah dibuat oleh Ketua ZI untuk dapat di pedomani dan segera diimplementasikan," pinta Herdianto. 

Kegiatan rapat yang dibuka oleh Ketua Tim ZI Firmanzah turut menyampaikan bahwa Tim ZI Lapas Muara Enim di tuntut agar secara konsisten mempertahankan kerjasama, Kolaborasi dan Kekompakan yang telah terbentuk. 

"Dengan kerjasama dan saling mendukung satu sama lain, maka pembangunan ZI WBBM bisa dengan baik kita laksanakan," imbuh Firmanzah. 

Firmanzah juga menjelaskan terkait hal apa saja yang perlu dan lebih di maksimalkan lagi sehingga apa yang kita harapkan bisa terwujud. 

Kegiatan rapat dihadiri sekitar oleh seluruh Ketua Tim Pokja, sekretaris dan satu perwakilan anggota masing-masing Pokja. 

Seluruh anggota Tim ZI Lapas Muara Enim tampak antusias dalam mengikuti jalannya rapat tersebut.

Read More

Luncurkan SIPEMIKAT, Pemprov Sumsel Permudah Layanan Penyandang Disabilitas

#Bekali Petugas Pelayanan Dengan Bahasa Isyarat

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Sejumlah terobosan terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel agar pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Salah satunya melalui Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) Samsat Palembang IV.

Dimana saat ini, UPTB Samsat Palembang IV telah membuka sistem pelayanan khusus yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, tuli, lansia, serta ibu hamil dan Menyusui yang diberinama SIPEMIKAT.

"Gagasan ini bukan hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah melalui pajak, namun juga untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Kita beri ruang tersendiri bagi mereka yang berkebutuhan khusus, sehingga pelayanan dari pemerintah ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya, ketika meresmikan layanan SI PEMIKAT di halaman Kantor UPTB Samsat Palembang IV, Jalan Brigjen Hasan Kasim, Palembang, Jum'at (4/6).

Menurut Mawardi, gagasan tersebut merupakan bukti dari komitmen Pemprov Sumsel untuk memberikan pelayanan cepat, tepat dan maksimal kepada seluruh masyarakat.

"Yang dibutuhkan masyarakat memang pelayanan yang baik dari pemerintah. Namun hal itu juga harus kita barengi dengan peningkatan fasilitas sehingga masyarakat akan semakin nyaman," ujarnya.

Dia berharap, inovasi yang digagas UPTB Palembang IV tersebut dapat memantik samsat di kabupaten dan kota lainnya untuk membuat terobosan serupa.

"Bahkan saya berharap, mudah-mudahan terobosan ini juga dapat diterapkan di samsat lainnya. Sekaligus juga pelayanan di bidang lain juga harus membuat terobosan yang mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Sumsel Hj Neng Muhaiba mengatakan SIPEMIKAT merupakan aksi perubahan untuk pelayanan yang lebih baik. Sebab selama ini, masyarakat berkebutuhan khusus hanya disedikan loket dan tempat parkir saja, belum mencakup petugas yang mampu melayani masyarakat berkebutuhan khusus tersebut.

"Untuk melayani masyarakat tersebut, kita siaokan segala sesuatunya. Mulai dari loket pelayanan hingga petugas yang melayaninya," katanya.

Bahkan saat ini, para petugas di UPTB Samsat Palembang IV juga diberikan pelatihan bahasa isyarat agar pelayanan semakin maksimal.

"Jadi para petugas sudah bisa berinteraksi dengan masyarakat berkebutuhan khusus tersebut dengan menggunakan bahasa isyarat. Kita berikan pelatihan kepada seluruh petugas tersebut. Kedepan kita akan kembangkan untuk seluruh UPTB yang ada," tuturnya.

Neng mengakui, di masa kepemimpinan HDMY, banyak capaian yang telah diraih oleh Bapenda.

"Di masa HDMY ini capaian target kita lebih dari 100 persen. Melalui terobosan ini kita berharap target yang telah ditentukan dapat terus dicapai dan pelayanan kepada msyarakat semakin meningkat, sehingga mendorong visi misi Sumsel maju untuk semua," ucapnya. 

Kepala UPTB Samsat Palembang IV Derga Karenza mengaku, terobosan tersebut dibuat sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat.

"Ini bentuk perhatian kita kepada masyarakat. Kita melakukan peningkatan pelayanan ini untuk mempermudah wajib pajak," kata Derga.

Berbekal pelatihan bahasa isyarat yang diberikan kepada para petugas, dia meyakini, layanan tersebut akan berjalan dengan baik.

"Jadi seluruh petugas kita berikan pelatihan bahasa tersebut. Layanan ini merupakan pertama di Sumsel," pungkasnya.

Read More

Herman Deru Aktif Kawal Pengelolaan Keuangan di Sumsel

#Herman Deru Minta BPKP Aktif Kawal Penggunaan Dana Desa

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel untuk terlibat melakukan pengawasan penggunaan keuangan di Sumsel.

Hal ini diungkapkan Gubernur Sumsel, Herman Deru usai melakukan pengukuhan kepala BPKP yang baru di Griya Agung Palembang, Jumat (4/6/21). 

Herman Deru menjelaskan, saat ini kerja tidak bisa dilakukan sendirian namun membutuhkan kolaborasi antar semua pihak termasuk bersama BPKP. 

"Tujuannya, guna tercapainya sasaran anggaran yang baik, termasuk dana desa. Kita tahu bagaimana variatifnya penyelenggara keuangannya," tegasnya.

Menurut Herman Deru, keberadaan BPKP bisa menjadi navigator untuk penyelenggaraan keuangan yang tidak melanggar aturan hukum, terbebas dari mark up dan fiktif. 

"BPKP diharapkan memberi petunjuk untuk pelaksaan anggaran keuangan di Sumsel yang efektif, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya. 

Sementara itu, Kepala BPKI RI, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, pejabat yang baru diharapkan memberikan perubahan dan membantu pemerintah provinsi Sumsel.

"Kita melaksanakan amanah presiden. Kita membangun penyerapan anggaran yang akuntabel dan ada manfaat bagi masyarakat. Termasuk kita akan mengawal dana desa," tegasnya. 

Dijelaskannya, tugas utama BPKP sebagai auditor internal dapat memberikan capaian yang baik, efektif serta akuntabel keuangan di Sumsel. 

"Kuncinya jika daerah itu maju, maka peran dan fungsi BPKP juga berhasil. Sebab anggaran dan realisasi berjalan dengan baik, sehingga berdampak bagi masyarakat," ucapnya. 

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengawalan percepatan belanja daerah, mendorong percepatan belanja daerah, dan membantu persoalan bantuan sosial.

Kepala BPKP Sumsel sendiri dijabat oleh Buyung Wiromo Samudro, menggantikan Kepala BPKP Sumsel yang lama, Tri Handoyo. Sebelumnya pindah ke Sumsel, Buyung Wiromo Samudro diketahui pernah menjabat sebagai Kepala BPKP Sumatera Barat. ***

Read More

Pemprov-BPS Tingkatkan Kolaborasi Sajikan Data Berkualitas

* Herman Deru Kukuhkan Zulkipli Sebagai Kepala BPS Sumsel Baru 

Palembang, Liputansumsel.com, - Gubernur Sumsel H. Herman Deru secara resmi mengukuhkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel, di Griya Agung, pada Jumat (4/6) pagi. Ir. Zulkipli M.Si resmi dikukuhkan sebagai Kepala BPS Sumsel menggantikan Kepala BPS Sumsel sebelumnya Ir. Endang Tri Wahyuningsih, M.M 

Pengukuhan Kepala BPS Sumsel itu ditandai dengan pembacaan surat keputusan Kepala BPS Pusat. Sebelum menjabat sebagai Kepala BPS Sumsel, Zukipli merupakan Inspektur Wilayah II di BPS Pusat. 

Dalam sambutannya HD berpesan agar Kepala BPS Sumsel yang baru Zulkipli dapat meningkatkan sinergitas BPS dan Pemprov Sumsel yang sudah terjalin baik selama ini. 

Dikatakan HD kehadiran data statistik menjadi sangat penting untuk menguraikan permasalahan data yang kompleksitas agar pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk penyusunan kebijakan di berbagai bidang. 

Adapun tantangan saat ini kata HD adalah bagaimana menyediakan data berkualitas. Untuk mewujudkan hal itu BPS dinilainy tidak bisa berjalan sendiri dengan kegiatan sensus, survei dan data administrasinya. 

" Disinilah diperlukan peran aktif kita untuk memanfaatkan Big Data luar biasa dalam membangun Satu Data Indonesia yang berdasarkan prinsip memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, serta menggunakan data induk," jelasnya. 

Harus disadari bahwa mengmpulkan data tersebut adalah hal yang sulit dan mahal. Untuk itu BPS sebagai penyedia official statistic harus dapat memberikan data yang betul-betul memotret fakta di lapangan secara objektif dan akurat dengan metodologi yang sudah baku dan sesuai standar internasional. 

Untuk itu Gubernur HD menyampaikan beberapa hal di antaranya yakni mengajak Kepala BPS yang baru untuk meningkatkan jalinan erat koordinasi di antara semua pihak sebagai wujud kepedulian dalam menjaga dan memlihara kondusifitas daerah yang dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan. 

Kemudian memberikan kemudahan dalam pelayanam kepada masyarakat serta mendiskusikan langkah-langkah penyelesaian permasalahan. 

"Khusus kepada Kepala BPS yang baru Saya harao dapat menjadi mitra kerja yang lebih baik dalam upaya pembinaan dan pengelolaan di bidang statistik sesuai peraturan perundangan," jelasnya. 

Sementara itu Inspektur Utama BPS RI, Drs Akhmad Jaelani M.Si mengatakan sejauh ini koordinasi dan kolabirasi antara BPS Sumsel dengan Pemda dan OPD setempat telah berjalan sangat baik. 

Beberapa contohnya adalah pada pelaksanaan SP2020 Online tahun lalu di Sumsel, Dinas Kominfo, BKD, Dinas Dukcapil dan Bappeda berperan secara aktif dalam mendukung SP Online. 

"Contoh lainnya dapat dilihat dari kerjasana yang intens antara BPS dan Dinas Pertanian pada pelaksanaan ubinan dan KSA padi," jelasnya. 

Iapun berharap di bawah kepemimpinan Kepala BPS yang baru, seluruh jajaran BPS kabupaten/kota se Sumsel dapat memperkuat sinergi dan memberikan dukungan yang optimal krpada stakehokder di wilayah masing-masing dengan menyajikan data yang berkualitas. 

Hadir dalam pengukuhan tersebut Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sumsel Drs Timbul P Silitonga, MSi, Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Sumsel, Sukerik S.ST, MM, Plh Sekda Sumsel Dr.Akhmad Najib, Asisten Administrasi dan Umum Prof Edward Juliartha.****

Read More

9 Juni Menteri PPPA Sambangi Muba, Resmikan RP3

SEKAYU,liputansumsel.com - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) gelar rapat pemantapan kunjungan kerja (kunker) Menteri  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati SE MSi ke Kabupaten Muba.

 

"Menteri PPPA akan melakukan kunker ke Kabupaten Muba pada 9 Juni 2021 mendatang. Agenda kunker meresmikan pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) sebagai pilot project di Indonesia pada sektor perkebunan, "ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Muba Dewi Kartika MSi saat apat persiapan di ruang rapat Serasan Sekate, Jumat (4/6/2021).

Dikatakan Dewi, tujuan RP3 adalah untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi pekerja atau buruh dan pegawai perempuan, melalui mekanisme,  serta koordinasi dalam penanganan masalah ketenagakerjaan di tempat kerja. Indonesia menijadikan Muba pilot project sektor perkebunan, dalam hal ini di PT Hindoli untuk percontohan di Indonesia.

Lanjutnya, Pilot Project RP3 yang dibentuk di PT Hindoli menjadi satu-satunya di Indonesia untuk sektor perkebunan. Pilot project RP3  sektor pertanian di Kabupaten Serdang Bergadai Sumatera Utara, sektor perikanan Kota Bitung Sulawesi Utara, perbankan di Jakarta, dan sektor pariwisata dibentuk di Kota Denpasar Bali.

"RP3 adalah kerja kolaborasi dari seluruh perangkat kerja dan perusahaan. Kita sudah membentuk tim interdis agar setelah peresmian ini akan terus berlanjut. Dalam tim ini, Dinsos, DPPPA, serikat kerja, Bagian Hukum, Dinas Perkebunan, dan Disnakertrans Muba," paparnya.

Dewi juga menjelaskan,  peresmian RP3 akan dilakukan oleh Menteri PPPA berlokasi di PT Hindoli Kecamatan Sungai Lilin. Setelah itu akan dilanjutkan pengukuhan Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Rumah Cinta  berlangsung di Opproom Pemkab Muba.

"Nanti juga akan ada acara tambahan, Bu Menteri akan melakukan kunjungan pameran Wirausaha Perempuan di Dekranasda Sekayu, serta talk show tentang perlindungan perempuan di perkebunan kelapa sawit dan produk kewirausahaan Gambo Muba," jelas Kepala DPPPA Muba.

Mewakili Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan H Zabidi SE MM yang memimpin rapat mengatakan  kedatangan Menteri PPPA, Kabupaten Muba  harus dipersiapkan dengan baik.

"Artinya persiapan harus maksimal, termasuk dari PT Hindoli harus dipastikan semuanya sudah siap. Saya minta OPD yang sudah diberi tugas sesuai surat tugas, agar bertanggung jawab dalam peran masing-masing serta tingkatkan koordinasi dan konsolidasi,"pungkasnya.

Rapat turut dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Muba Sunaryo SSTP MM, perwakilan Kodim 0401Muba, perwakilan Polres Muba, perwakilan dari PTHindoli serta OPD di lingkungan Pemkab Muba.

Read More

Tim Opsnal Unit Reskrim Kapolsek Sutera Ciduk 5 Orang Pemain Judi Jenis Koa di Padang Tae.

Padang,Painan,Liputansumsel.com -- Jajaran Satuan Reserse dan Kriminal, (Tim Opsnal Unit Reskrim) Polsek Sutera , hari Kamis sore (3/6), menciduk 5 orang tersangka terkait kasus tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesopanan yakni main Judi Jenis Koa / Ceki) yang bertempat di Padang Tae, Kenagarian Amping Parak, Kecamatan Sutera  Kabupaten Selatan Selatan (Sumbar), sekira pukul 17.00 WIB.ql

Kapolsek Sutera , Iptu Welly Anoftri SH, menyebutkan bahwa 

Kelima orang pelaku ditangkap setelah dilakukan pengintaian oleh anggota.

 

“Kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Nagari Padang Tae sering digelar perjudian koa. Kemudian anggota menindaklanjuti laporan tersebut dan kemudian terhadap para pelaku kita amankan ke Kapolsek Sutera,” terang Iptu Welly Anoftri , menyampai kepada Liputansumsel.com Jum'at 4/6/2021.

Disebutkannya, Tim Opsnal Unit Reskrim Kapolsek Sutera  di bawah pimpinan  Iptu Welly Anoftri SH, langsung melakukan pengintaian sejak pukul 08.30 WIB dan kemudian sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penangkapan kepada para pelaku.

Dengan identitas pelaku sbb :

sdr " WD , 35 thn Nelayan padang Tae . Sdr " RK 27 thn , Nelayan padang tae , sdr" PN 31 thn , Nelayan padang tae , Sdr "  DN , 29 thn, swasta , padang tae . Sdr" MD 41 thn Nelayan padang tae. Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera.

Dengan barang bukti berupa :

Uang tunai Rp.143.000,-(seratus empat puluh tiga ribu rupiah).

3 set(tiga) kartu jenis KOA

5 (lima) buah batu domino.

Kapolsek Sutera Iptu Welly Anoftri, SH menjelaskan kepada Humas bahwasanya dalam Operasi Pekat Singgalang 2021 berdasarkan penyelidikan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek dan informasi masyarakat di daerah Ken. Amping Parak ada pelaku judi jenis koa, setelah kami cek ke TKP benar dan lima orang kami amankan beserta barang bukti, sekarang pelaku masih dalam pemeriksaan Unit Reskrim guna proses hukum selanjutnya, 

kami tidak main - main dengan operasi Pekat ini termasuk siapapun pembekingnya, ini sudah atensi Bapak Kapolres, sutera sudah beberapa orang kami amankan terkait judi dan narkoba dan tambah satu kasus ini, kami menghimbau dan mengajak Tokoh Masyarakat, toga dan Niniak mamak sama - sama beri perhatian terhadap kasus judi yang marak, karena tidak ada yang sejahtera dengan perbuatan tersebut dan jelas dilarang agama, bantu kami memberantasnya demi kebaikan kita bersama," tutup Kapolsek Sutera.(EL).

Read More

PERPAM Memberikan Dukungan Lapas Muara Enim Dalam Meraih Predikat ZI WBBM

Muara Enim, Liputansumsel.com --Bung Nathan Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PERPAM (Pergerakan Pembela Aspirasi Masyarakat) Kabupaten Muara Enim saat berbincangan di Kantornya seputaran Kelurahan Air Lintang Muara Enim, mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kabupaten Muara Enim tersebut sudah sepantasnya meraih predikat ZI (Zona Integritas) WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), Jumat (4/6/2021). 

"Menurut kami Lapas tersebut sudah memberikan pelayanan publik yang baik dan juga memiliki pegawai-pegawai yang unggul karena PERPAM telah merasakannya sendiri," ungkap Bung Nathan. 

Beberapa kali berkunjung ke Lapas Muara Enim mendampingi dan membantu Masyarakat, kami selalu diterima dan dilayani dengan baik," imbuhnya. 

Kedepan, kami berharap Lapas Muara Enim tetap konsisten melayani masyarakat dengan prima dan kami juga turut serta mendukung dalam meraih predikat ZI WBBM untuk Lapas II B Muara Enim. Seandainya dari Tim Penilai Nasional perlu melakukan survey eksternal. PERPAM siap memberikan penilaiannya," tutur Bung Nathan kembali. 

Bentuk dukungan ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada Kalapas Muara Enim dan Jajarannya. Kami tulus memberikan dukungan ini dari hati," ujarnya mengakhiri perbincangan.

Read More

Sembilan Fraksi di DPRD Provinsi Sumsel Sampaikan Pendapat Akhir.

Palembang, Liputansumsel.com,-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera-Selatan menggelar rapat paripurna XXX yang dilaksanakan di Ruang utama gedung DPRD Provinsi sumsel, Rapat paripurna dipimpin oleh wakil ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda Kiemas dan dihadiri oleh wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya Kamis, (3/6/2021).

Sebanyak 9 Fraksi di DPRD Sumsel sampaikan pendapat akhir terhadap 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)Provinsi Sumsel.  9 raperda yang dimaksud adalah Raperda tentang perubahan kedua atas perda no 6 tahun 2016 tentang pembentukan BUMD bidang pertambangan minyak dan gas bumi dan raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya Raperda tentang perubahan atas perda no 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Sumsel tahun 2019-2023,  Raperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi Sumsel, Raperda tentang perubahan kedelapan atas perda no 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, Raperda tentang fasilitas pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika, Raperda tentang perubahan kedua atas perda no 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Sumsel.

Kemudian raperda tentang pendirian BUMD SPAM Regional Sumsel, Raperda tentang perubahan kedua atas perda no 3 tahun 2011 ui uitentang pajak daerah.

Masing masing-masing juru bicara menyampaikan pendapat akhir fraksi fraksi, Fraksi PKS disampaikan oleh MGS Syaiful Padli ST MM, Fraksi PAN disampaikan oleh H Juanda Hanafiah SH MM, Fraksi Hanura Perindo disampaikan oleh Ahmad  Firdaus Ishak SH MSi, Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh H. David Hardianto Aljufri, SH, Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh, Susy Imelda Frederika, Selanjutnya Fraksi Gerinda disampaikan oleh Maliono SH, Fraksi Partai Demokrat oleh Ir. M. Kanoviyandri, Fraksi PKB oleh Fathan Qoribi ST dan Fraksi Nasdem disampaikan oleh Yenny Elita SPd MM. 

Juru bicara Fraksi PKB Fathan Qoribi ST mengatakan, Fraksi PKB sangat komitmen dari awal untuk menyambut pembahasan kali ini dengan niat yang sungguh-sungguh. Dikarenakan perda sangat menduduki posisi strategis dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila raperda ini telah disahkan, Fraksi PKB akan mengawal dan mengawasi dengan sebaik baiknya, ucapnya.

Selanjutnya juru bicara Fraksi Golkar H. David Hadrianto Aljufri SH mengatakan, selain Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Sumsel dari sembilan pembahasan raperda yang telah dilakukan Fraksi Golkar mencermati tentang raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi Sumsel tahun 2019-2023.

Fraksi Golkar melalui anggota yang ada di pansus dan membahas raperda tentang RPJMD ini masih diperlukan pembahasan dengan dilengkapi data yang disesuaikan dalam perubahan RPJMD, Karena dalam pembahasan yang dilakukan belum melampirkan detail apa saja yang menjadi perubahan dari peraturan daerah sebelumnya dan dalam pembahasan belum ada data data pendukung terkait perubahan tersebut, katanya.

Sementara itu juru bicara Fraksi Hanura- Perindo Ahmad Firdaus Ishak SE MSi menyampaikan , Fraksi tersebut dapat memahami, menerima dan menyetujui sembilan raperda tahun 2021tersebut menjadi perda.

Fraksi Hanura- Perindo DPRD Sumsel berharap setelah disahkannya ke 9 raperda tahun 2021 ini agar secepatnya disosialisasikan kepada  seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada sehingga peran serta dan pertisipasi para pihak akan didapatkan secara maksimal.

Selanjutnya Fraksi PAN yang disampaikan boleh juru bicaranya H. Juanda Hanafiah SH MM memberikan sambutan positif terhadap perubahan atas perda no 6 tahun 2016 tentang pembentukan BUMD bidang pertambangan minyak dan gas bumi, hal ini diharapkan berdampak positif yaitu dapat meningkatkan peran dan fungsi BUMD, memberdayakan sumberdaya milik Pemprov Sumsel lebih efisien, efektif, dan produktif, meningkatkan kinerja dan daya saing perseroan dan lainnya.

Dilanjutkan Fraksi PKS yang disampaikan oleh Mgs Syaiful Padli terhadap Raperda tentang perubahan atas perda no 6 tahun 2016 tentang pembentukan BUMD bidang pertambangan minyak dan gas bumi , Ia juga mengatakan, Fraksi PKS setuju adanya Raperda tersebut, sebab jika dilihat dari penjelasan yang telah disampaikan, maka maksud dan tujuan dilakukannya perubahan terhadap raperda tersebut sangatlah baik. Namun tetaplah Pemprov Sumsel harus dapat memastikan mengenai apa keuntungan (Profit)bagi pemerintah daerah yang ikut dalam model pengelolaan participating Interest yang dimaksud. Penting untuk kami ingatkan karena kita memiliki trend pengelolaan BUMD yang tidak begitu baik. Alih alih ingin melakukan peningkatan PAD, yang ada hanya akan menambah deretan panjang BUMD yang merugi.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Ir HM Kanoviyandri menyatakan menerima 9 raperda untuk selanjutnya disahkan menjadi perda. Mengenai usulan raperda soal pendirian BUMD SPAM Regional Sumsel, Fraksi Partai Demokrat sangat setuju karena sesuai dengan Permendagri No 21 tahun 2020, yang isinya memberikan kewenangan pada Gubernur untuk menetapkan tarif dasar air minum.

Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh Maliono SH, mengatakan untuk raperda tentang pajak daerah, Fraksi Gerinda meminta agar pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini yang mengalami pelemahan akibat Covid, Sehingga tidak menyengsarakan rakyat.

(ARMIN/ADV)

Read More

Pemkot Palembang Daftarkan BPJS Kesehatan Ribuan Tenaga Honorer dan PPPK

Palembang, Liputan Sumsel. com - Pemerintah Kota Palembang bulan Juli ini akan mendaftarkan BPJS Kesehatan bagi 4.310 tenaga honorer dan 107 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). 

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Zulkarnain, usai rapat kordinasi bersama BPJS Kesehatan, Kamis (3/6/2021). 

Ia mengatakan, sejauh ini ada bebarapa yang mendaftar secara mandiri karena tidak ditanggung pemkot. 

"Juni ini atau Juli baru akan secara resmi didaftar, akan ada launching nantinya. Tidak hanya pegawai honorer dan PPPK saja. Tapi, yang tercover ada suami/istri dan tiga anak," ujar Zulkarnain. 

Ia menyebutkan, Pemkot Palembang sudah menganggarkan dana senilai Rp3,5 miliar untuk 4.310 pegawai honorer dan 107 PPPK. Karena ditanggung oleh pemkot maka mereka masuk ke dalam kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU). 

"Sesuai ketentuan manfaatnya saja dan mereka mendapatkan fasilitas untuk kelas 2," katanya. 

Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kota Palembang, Atik, mengatakan, pihaknya membahas bersama instansi terkait tentang rencana pemberian ansuransi kesehatan bagi para pegawai honorer dan PPPK. 

"Selama ini memang belum kita daftarkan. Selanjutnya yang sudah terdaftar mandiri akan dialihkan dan dicover pembayaran iurannya oleh pemkot," ujar Atik. (Rl/Al)

Read More

Wawako Palembang Tinjau Langsung Terminal Sako

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, bersama jajarannya mengunjungi Terminal Sako, di Kecamatan Sako, Rabu (2/6/2021).

Kondisi di Teminal itu cukup miris. Sampah bertumpuk. Septic tank di WC Umum tidak berfungsi. Ini laporan warga sekitar yang disampaikan ke Wawako Fitrianti, via akun media sosial.

"Kita akan perbaiki WC umum tersebut. Saya instruksikan petugas agar WC ditutup dulu untuk perbaikan,” kata Fitrianti.

Ia menyebutkan, ada tujuh terminal yang saat ini butuh perbaikan sarana dan prasarana. Perbaikan melibatkan beberapa OPD. Yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas PUPR, PKKP, Dinas Perhubungan.

“Selaku wakil wali kota, saya mohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini. Pemkot akan memperbaikinya sehingga kembali berfungsi normal.”

Erna, 63 tahun, pedagang pempek di sekitar Terminal, mengakui kondisi terminal memang memprihatinkan.

“Ya. Kadang-kadang, pembeli jijik kalu makanan hinggap di pempek yang aku jual ini. Padahal aku ne jualan pakek etalase dan ditutup pakek hordeng. Mase bae yang namonyo lalat masuk, yo pembeli peleh-peleh pempek yang idak disajike di tempat dio mintak pempek yang ada di dalem kulkas be.”ujar Erna. (Rl/Al)

Read More