24 April 2024

DPC PKB Buka Pendaftaran Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Periode 2024 – 2029

Liputansumsel.com


Palembang,  Liputan Sumsel. Com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai Politik yang cukup mendapat perhatiaan dan minat publik terutama di dalam sebuah Pemilihan Umum (Pemilu) baik itu Pemilihan Legislatif (Pileg) ataupun Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.


Memiliki jaringan akar rumput (pendukung) yang komitmen terhadap komando partai, membuat banyak tokoh politik melirik serta berminat mendapatkan dukungan dari PKB.


Seperti halnya PKB di Sumatera Selatan terutama di kota Palembang, jauh sebelum waktu Pilkada DPC PKB telah banyak melakukan komunikasi politik berbagai tokoh demi melancarkan tujuan mendapatkan dukungan PKB di dalam Pilkada Palembang, Partai besutan Muhaimin Iskandar ini memang sudah terbukti dalam kancah politik di Indonesia.


Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Palembang sendiri, DPC PKB telah didekati banyak tokoh yang digadang – gadang berpotensi menang dalam Pilkada tersebut seperti Yudha Pratomo Mahyuddin Ketua DPC Demokrat Palembang, Fitrianti Agustinda Ketua DPC partai Nasdem Palembang sekaligus Wakil Walikota periode 2018 -2023, bahkan PJ Walikota Palembang Ratu Dewa yang saat ini mulai menunjukkan gelagatnya akan maju dalam Pilwako Palembang.


Dalam penjaringan Pilkada Palembang DPC PKB agak sedikit terlambat, meski partai lain telah membuka pendaftaran untuk penjaringan berbeda halnya dengan DPC PKB yang baru akan membuka pendaftaran esok hari Kamis (25/04/2024)


Hal ini dikatakan oleh H Sutami Ismail Ketua DPC PKB  Sekaligus ketua Fraksi PKB DPRD kota Palembang, dirinya mengatakan setelah mendapatkan instruksi dari Muhaimin Iskandar sebagai ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahwa secara resmi kepengurusan PKB di daerah telah membuka open Recruitmen Bakal Calon Kepala Daerah pada,Sabtu (20/04/2024).


” Sebenarnya sesuai instruksi Ketua Umum DPP PKB, secara resmi telah membuka open Recruitmen Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) pada Sabtu (20/04/2024), namun DPC PKB Palembang mengalami sedikit keterlambatan karena kesibukan Desk Pilkada masih ada kesibukan lain maka ditetapkan esok, Kamis (25/04/2024)”, kata H Sutami Ismail Ketua DPC PKB Palembang


Dilanjutkannya, Untuk memudahkan administrasi pendaftaran dan kesigapan para Desk Pilkada PKB semuanya di lakukan dikantor DPW PKB Sumsel


Tidak sampai disitu, H Sutami Ismail yang merupakan anggota DPRD kota Palembang 2 periode ini mengungkapkan bahwa semua persyaratan administrasi sudah sesuai perundang – undangan dan KPU.


” Jelaslah semua administrasi persyaratan pendaftaran pengambilan formulir Bacakada semuanya sudah sesuai dengan perundangan – undangan serta KPU jadi tidak jauh berbeda”, ungkapnya


Dalam kesempatan ini selain menyebutkan nama Yudha Pratomo dan Fitrianti Agustinda, Ketua DPC PKB ini pun mengungkapkan bahwa Firmansyah Hadi yang merupakan kader PKB di pastikan akan mengikuti kontestasi tersebut.


” Yang jelas dari beberapa tokoh yang disebutkan namanya tadi, pastinya PKB pun memiliki kadernya sendiri yang dipastikan akan mengikuti kontestasi Pilwako Palembang yaitu Firmansyah Hadi”, ungkap Ketua Fraksi PKB DPRD kota Palembang.


Menutup perbincangannya, H Sutami Ismail mengatakan bahwa dengan dibuka pendaftaran Bacakada di DPC PKB dapat menggugah putra Putri terbaik daerah untuk berkompetisi dalam Pilwako Palembang, bersama membangun Palembang.


” Yang jelas DPC PKB mengharapkan putra Putri terbaik kota Palembang segera mendaftarkan diri untuk ikut berkompetisi dalam Pilkada Palembang 2024, demi membangun Palembang menjadi lebih baik “, tandas H Sutami Ismail Ketua DPC PKB Palembang sekaligus Ketua Fraksi PKB DPRD kota Palembang (Rl/Al)

Sambut Hari Guru Tahun 2024, PGRI Lahat Gelar Berbagai Perlombaan Bagi Para Guru

Liputansumsel.com


LAHAT,liputansumsel - Guna menyambut dan memeriahkan Hari Guru Nasional tahun 2024 yang jatuh pada 5 Mei 2024 mendatang, Persatuan Guru Nasional Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan, akan mengadakan berbagai perlombaan bagi Guru- guru dari tingkat Tk-SMA/SMK yang ada di Bumi Seganti Setungguan.


Perlombaan dimulai hari ini tanggal 24 S.D 30 April dengan ketentuan sebagai berikut:


A. Lomba Pantun berbahasa Lahat


1. Pantun bertemakan Pantun Pendidikan.


2. Karya pantun merupakan karya asli buatan peserta yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, bukan karya plagiat, ataupun saduran.


3. Pantun ditulis dengan menggunakan bahasa Lahat dan divideokan saat pembacaannya.


4. Peserta memposting video di akun Facebook (FB) pribadi atau sekolah dengan menandai akun FB PGRI Lahat dan diberi Hashtag/Tagar #lombapantunpgrilahat


5. Akan diambil 4 orang pemenang


6. Pengumuman pemenang pada puncak perayaan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2024.


B. Lomba Menulis Cerpen

1. Tema: Bebas


2. Penulisan sesuai kaidah Pedoman Umam Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)


2. Karya original (bukan hasil plagiasi), bukan terjemahan, belum pernah diterbitkan, dan belum pernah diikutkan perlombaan sejenis.


3. Karya tidak mengandung unsur SARA dan pornografi.


4. Masing-masing peserta pada semua kategori hanya boleh mengirim 1 karya.


5. Diperbolehkan menggunakan istilah-istilah bahasa daerah demi memperkaya naskah baik di dalam narasi maupun dialog.


6. Naskah diketik rapi menggunakan Ms. Word, minimal 1.000 – 5.000 kata dan tidak terbatas jumlah halaman.


7. Cerpen dikirim dalam bentuk dokumen ke nomor WA 0821-8276-0818 (Admin)


8. Akan dipilih 4 pemenang terbaik


9. Pengumuman pemenang pada perayaan puncak Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2024.(Juli)

Pj Gubernur Agus Fatoni Sebut Pemda dapat Manfaatkan Dana BTT untuk Kondisi Darurat

Liputansumsel.com


Palembang, Liputansumsel.com,-. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) sekaligus Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyebut Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memanfaatkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk keperluan darurat dan mendesak. Hal ini disampaikan Fatoni dalam Festival Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) bertema ‘Mengatasi Triple Planetary Crisis dengan Organisasi Pembelajaran’ di Griya Agung Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (23/4/2024).


Fatoni mengatakan pendanaan penanggulangan bencana dapat dianggarkan melalui dana darurat yang telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 di halaman 9 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.


Selain itu, dalam rancangan perubahan peraturan APBD dapat juga disampaikan melalui realisasi anggaran pengeluaran.


“Penganggaran bencana alam darurat, memiliki skema yang banyak terkhususnya dapat dianggarkan melalui anggaran BTT,” kata Fatoni.


Fatoni mengatakan BTT juga bisa digunakan atau dicairkan langsung dari akun BTT. Kemudian, jika dana tak mencukupi penganggaran tak terduga tersebut juga bisa diambil melalui sisa anggaran yang ada.  


“Apabila belanja tidak terduga ini tidak cukup bisa diambilkan dari sisa-sisa kegiatan sisa-sisa penjadwalan ulang sisa-sisa lelang dari tahun anggaran berjalan,” ucap Fatoni.


Namun, jika dalam kondisi kedua skema tersebut masih belum mencukupi maka Pemerintah dSaerah dan Kabupaten/Kota dapat menggunakan uang kas tersedia. 


Selain itu, anggaran BTT juga bisa dianggarkan jika berada pada kondisi darurat. Di antaranya meliputi bencana alam non alam, bencana sosial maupun kejadian luar biasa.


“Manakala ada bencana alam bencana non alam bencana sosial atau kejadian luar biasa dan itu belum dianggarkan bisa menggunakan BTT termasuk juga untuk mencari orang dan pertolongan untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan,” jelas Fatoni.

Pj Gubernur Agus Fatoni Buka Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah II, MCP KPK Tahun 2024

Liputansumsel.com


Palembang, Liputansumsel.com,-. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Wilayah II, Diseminasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Tahun 2024 dan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Griya Agung Palembang, Selasa (23/4/2024).


“Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK telah menjadikan Sumsel sebagai tuan rumah kegiatan, kami juga bersyukur MCP memberikan arah bagaimana pencegahan korupsi," kata Fatoni.


Fatoni menilai melalui kegiatan ini sebagai motivasi  di Sumsel untuk meningkatkan penilaian MCP. Berbagai upaya pencegahan korupsi juga terus dilakukan. Dia mengatakan terdapat dua hal yang dilakukan, pertama terkait rencana aksi yang jelas kemudian bukti administrasi dan input data juga benar.


"Kami mengucapkan terima kasih, Jadi dengan adanya ini kami bisa dievaluasi terus menerus, dan kami juga bisa menilai sendiri," ucap Fatoni.


Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Irjen Didik Agung Widjanarko menjelaskan dalam upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah. Saat ini, KPK melakukan penguatan pada Monitoring Center For Prevention (MCP) tahun 2024 dengan mempertajam indikator dan subindikator MCP, Pendalaman Area Prioritas terutama Pengadaan Barang dan Jasa dan Perizinan, Penguatan APIP, Optimalisasi Sinergi APIP - APH dan Pemantauan di Lapangan. 


"Dari kelima upaya tersebut, kita juga saat ini dihadapkan dengan beberapa tantangan dalam melakukan pemberantasan korupsi yaitu kurang kuatnya komitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi,” kata Didik.


Kemudian, pada sektor pengadaan barang dan jasa merupakan area yang berisiko tinggi untuk terjadinya korupsi. Dia juga mengatakan bahwa saat ini praktik suap/gratifikasi/pemerasan pada pelayanan publik masih cukup tinggi serta lemahnya pengawasan internal pada sisi anggaran, sumber daya manusia dan independensi.


"Tantangan-tantangan ini, kita berharap dapat kita lakukan kerja sama dan koordinasi dari setiap pemerintah daerah dalam mengatasinya,” ucapnya. 


Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Dalam Negeri Teguh Narutomo mengatakan kegiatan hari ini sebagai kolaborasi dalam pencegahan korupsi. Selain itu, Kemendagri juga memiliki amanah untuk menyampaikan pencegahan korupsi dari azas administrasi dengan pemenuhan dokumen di MCP, kemudian sosialisasi pencegahan korupsi di pendidikan formal dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. 


"Kita harap kedepannya, budaya pencegahan korupsi menjadi budaya di Indonesia," kata Teguh.


Turut hadir Pj Gubernur Banten Al Maktabar, Direktur Bidang Supervisi dan Koordinasi KPK RI Imam Turmudi, Ketua DPRD Provinsi Sumsel R.A. Anita Noeringhati, para Bupati/Walikota Se-Sumsel, dan para Kepala OPD Provinsi Sumsel.

Pemkot Gelar MTQ Korpri II

Liputansumsel.com


PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Dalam rangka mewujudkan ASN yang unggul, cerdas, mulia dan berakhlakul karimah, Pemerintah Kota Pangkalpinang gelar Musabaqoh Tilawatil Qur’an KORPRI yang ke dua kalinya. MTQ ini dibuka oleh Penjabat Wali Kota Pangkalpinang melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Subekti di Ruang Pertemuan OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (24/4/2024).


“Pelaksanaannya sampai dengan besok, venue utama gedung OR ini, dakwah dan khutbah di Kementerian Agama Kota Pangkalpinang sekaligus penutupan disana. Pesertanya sebanyak 50 orang, alhamdulillah meningkat dari tahun 2022”, ujar Ketua Pelaksana, Fahrizal yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang.


Fahrizal menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta semakin merekatkan silaturahmi antar ASN di Kota Pangkalpinang. Dengan kegiatan ini ia berharap terwujudnya ASN unggul, cerdas, mulia, dan berakhlakul karimah.


Sementara, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang, Ahmad Subekti yang juga diketahui sebagai Wakil Ketua II Dewan Pengurus KORPRI berharap adanya ASN dari Kota Pangkalpinang yang dapat berpartisipasi pada MTQ KORPRI di tingkat nasional.


“Alhamdulillah hari ini kita laksanakan lagi yang ke dua MTQ KORPRI, kalo nasional sudah yang ke tujuh. Mudah-mudahan dari kita ada yang terbang kesana. Alhamdulillah ada banyak peningkatan pada MTQ KORPRI tahun ini”, kata Subekti.


Dengan adanya MTQ KORPRI ini, Subekti berpesan agar ajang ini dapat meningkatkan bacaan Al-Qur’an mengingat masih banyaknya kebutuhan imam masjid di Kota Pangkalpinang. Bacaan Al-Qur’an yang dimaksud adalah pemahaman Tajwid dan makhraj huruf agar sesuai dengan makna yang sebenarnya. (*)

Audiensi AJI Palembang Diterima Ketua DPRD Prov. Sumsel

Liputansumsel.com

 


Palembang, liputansumsel. Com– ketua DPRD Sumsel Dr. Hj. RA Anita Noeringhati, SH., MH Terima Audiensi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Rumah Jabatan ketua DPRD Sumsel. Kamis (24/4/2024).

Pada audiensi tersebut AJI Palembang yang diketuai oleh Fajar Wiko meminta restu akan melaksanakan Kongres Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ke XII di Kota Palembang pada tanggal 2-5 Mei 2024.

Ketua AJI Palembang Fajar Wiko mengatakan Kongres AJI ke XII akan dilaksakan selama 5 hari dengan rangkaian Pra Kongres pertemuan cek fakta se Indonesia yang diikuti jurnalis se Asia Tenggara.

“Kongres AJI nantinya akan diikuti lebih dari 200 jurnalis AJI dari seluruh Indoensia. AJI selalu mengkampanyekan tiga poin terkait kebebasan pers, profesionalisme jurnalis, dan kesejahteraan jurnalis,” ungkapnya.

Fajar Wiko menambahkan bahwa indeks kemerdekaan pers di Provinsi Sumatera Selatan semakin menurun. Ia berharap pemerintah daerah harus hadir dalam menekan kebebasan pers di Sumatera Selatan.

“Maka dari itu AJI Palembang mendukung akan adanya Pioneer Perda kebebasan pers di Sumatera Selatan,” ujarnya.

Jalan AJI lebih mengarah ke advokasi, dikarenakan ada nafas pergerakan. Dalam pembuatan Perda, AJI siap bersinergi dengan DPRD Sumsel.

Sementara itu, ketua DPRD Sumsel Dr. Hj. RA Anita Noeringhati, SH., MH mengatakan bahwa dirinya sepakat akan tiga poin yang disampaikan AJI Palembang terkait kebebasan pers, profesionalisme jurnalis, dan kesejahteraan jurnalis.

“Saya berharap AJI Palembang bisa menjaga pemberitaan yang akurat, faktual, dan terpercaya yg terhindar dari pemberitaan hoax,” harap politisi Golkar ini. Perda kebebasan pers bisa diusulkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumsel dan Komisi I DPRD Sumsel.

“Inilah peran DPRD yang menjadi representasi masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat Sumsel,” pungkasnya. (mhn/ril)

Rapat Evaluasi RKPD di Penukal Abab Lematang Ilir : Tantangan dan Langkah Masa Depan

Liputansumsel.com


PALI,liputansumsel.com-Hari ini, Kamis tanggal 24 April 2024, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menggelar Rapat Monitoring & Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan fokus pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN. Acara ini dibuka dengan sambutan dari DRS.H. Soemarjono, yang menyoroti pentingnya RKPD sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah.


Dalam sambutannya, Soemarjono menjelaskan bahwa RKPD adalah dokumen strategis yang merinci rencana kerja untuk satu tahun, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, evaluasi terhadap RKPD tahun 2024 menunjukkan beberapa ketidakselarasan antara indikator kinerja program di dalam RKPD dengan RPJMD. Dari 177 program yang terdapat dalam RKPD, sebanyak 6 program tidak selaras, menandakan perlunya peningkatan konsistensi dalam proses perencanaan.


Selain itu, evaluasi juga menyoroti munculnya masalah program yang tidak terdapat dalam RPJMD namun diikutsertakan dalam RKPD, menunjukkan ketidakonsistenan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek daerah.


Menilik progres serapan anggaran dan pelaksanaan fisik program pembangunan hingga triwulan pertama tahun 2024, hasilnya adalah sebagai berikut:


1. Realisasi Dana APBD mencapai 11,03% secara keuangan dan 13,56% secara fisik.


2. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai 19,58% secara keuangan dan 20,38% secara fisik.


3. Realisasi Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tingkat capaian fisik sebesar 6,77% dan keuangan sebesar 0,86%.


Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Soemarjono mengajukan beberapa langkah untuk memperbaiki keselarasan dan konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan, termasuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang lebih baik, perbaikan dalam proses penganggaran, serta percepatan pelaksanaan program pembangunan.


Acara ini diakhiri dengan harapan agar semua pihak dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan konsistensi dan keselarasan dalam pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dengan demikian, rapat Monitoring & Evaluasi RKPD secara resmi dinyatakan ditutup, dengan harapan akan membawa kemajuan bagi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ke depannya.

Keberangkatan Calon Jemaah Haji Asal PALI Dalam Kloter 19

Liputansumsel.com


PALI,liputansumsel.com-25 orang Calon Jemaah Haji asal kabupaten PALI direncanakan akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 4 Juni 2024 mendatang.


Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Kemenag kabupaten PALI, Dr. H. Deni Priansyah, SAg MPdI saat dihubungi media ini.pada 24 April 2024

Deni mengatakan bahwa 25 orang Calon Jemaah Haji sebelum bertolak ke Tanah Suci Mekkah Al Mukaromah, terlebih dahulu akan bermalam di Asrama Haji Palembang, yaitu pada tanggal 3 Juni 2024.


"Calon Jemaah Haji asal PALI termasuk dalam kloter 19, gelombang dua Embarkasi Palembang. Jadwal keberangkatannya bersamaan dengan Calon Jemaah Haji asal Muara Enim," jelas Deni.


Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah kota Pagaralam itu juga berpesan agar para calon jemaah haji asal kabupaten PALI, bisa menjaga kesehatan dan kekuatan.


"Pastikan semua vaksin yang dianjurkan pemerintah sudah dijalani semua. Kemudian jaga kesehatan, sehingga ketika berangkat nanti kondisi badan sehat dan prima saat menunaikan ibadah haji di sana," pungkasnya.

Pj Sekda Palembang Tinjau Perbaikan Jalan Segaran

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengajak pihak Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) untuk turun langsung mengecek kondisi jalan yang mengalami kerusakan akibat proyek pembangunan IPAL beberapa waktu yang lalu.


Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 17 titik ruas jalan rusak akibat pengerjaan proyek tersebut, 15 diantaranya termasuk jalan kota sedangkan 2 sisanya merupakan jalan provinsi.


Pj Sekda Kota Palembang Gunawan mengatakan, ia secara khusus datang karena ditelpon Pj Walikota Ratu Dewa untuk melihat langsung perbaikan sementara Jalan Segaran yang rusak akibat proyek IPAL.


"Jalan ini sudah cukup lama rusak dan akan bermasalah bagi masyarakat yang melintas disini," ujar Pj Sekda Gunawan, Selasa (23/4/2024).


Sebelum ini, pihak Pemkot Palembang berpikir bahwa perbaikan ini akan dilakukan langsung oleh pihak penyelenggara Waskita maupun monitoring dari Balai Prasarana Pemukiman. Namun fakta di lapangan sepertinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.


"Kami disini bersama dengan PU Kota mengajak langsung biar tau orang Balai situasi di lapangan dan orang Waskita juga ikut hadir, yang sebetulnya ini tanggung jawab mereka. Memang kita posisi di jalan-jalan kota oleh karena itu kita lakukan sekarang dengan peralatan yang ada di PU Kota dengan fasilitas agregat yang tersedia kita langsung melakukan perbaikan awal," ujar Gunawan.


Pj Sekda juga meminta kesiapan agregat dari penyelenggara membantu menyuplai dan Pemkot Palembang akan tetap bertahan bekerja disini dengan peralatan yang ada.


"Sebelumnya pembangunan (IPAL) sudah selesai dan kita tunggu-tunggu untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak tapi belum dilaksanakan dan inilah jadinya, Kita akan dorong terus penyelenggara membantu bersama-sama bertanggung jawab," bebernya.


Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Pemukiman wilayah Sumsel, Miarka mengakui bahwa jalan yang rusak ini akibat penggalian pembangunan proyek IPAL.


"Ini memang pekerjaan kami sebelumnya dan kami harus bertanggung jawab untuk rapi kembali, sebenarnya tahap pertama sudah dilakukan perbaikan tetapi tidak kuat menahan gerusan air jadi memang harus dibentuk jalanya," ujarnya saat diwawancarai ketika meninjau lokasi perbaikan jalan.


Miarka menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki perbaikan ruas jalan terdampak penggalian, juga menyesuaikan dengan pendanaan yang ada.


"Kalo masa pemeliharaan itu sampai Desember, tapi kami tidak menunggu Desember, hari ini sudah suport material agar lobangnya jangan sampai dalam nanti baru diatasnya dibeton dan diaspal. 


Waskita suport material dan teman-teman PU Kota mensuport alat angkut dan alat berat," tutupnya (Rl/Al)

Ratu Dewa Dukung Gerakan Sinergi Reforma Agraria.

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.com - Dengan menjunjung tinggi semangat kolaborasi, Pj Walikota Ratu Dewa mendukung penuh program Kementrian ATR/BPN dalam mendorong terjadinya percepatan Reforma Agraria khususnya di Kota Palembang.


Hal itu diungkapkan Ratu Dewa dalam acara Puncak Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional yang juga di hadiri Kepala Kantor Pertanahan Nasional Sumatera Selatan, Asnawati dan Kepala Pertanahan Kota Palembang, Zamili di Halaman Kantor Lurah Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Senin (22/4/2024). 


Acara puncak bersama Ditjen Penataan Agraria tersebut sebenarnya berlangsung di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Namun Walikota/Bupati lainya di Indonesia terhubung secara virtual melalui zoom meeting.


Pj Walikota Ratu Dewa mengungkapkan, luas wilayah Kota Palembang yakni 352,51 km2 dengan jumlah penduduk terbanyak di Sumsel mencapai 1.729.546 jiwa.


"Alhamdulillah syukur, geliat ekonomi kita kian tumbuh dengan pesat dan juga inflasi kita terkendali dengan baik, mudah-mudahan mohon sinerginya ibu Kakanwil dengan jajaran BPN, mohon kerjasamanya hari ini kedepan sehingga kami terus berupaya membantu masyarakat khususnya warga Kota palembang," ujar Ratu Dewa.


Dalam kesempatan ini, Ratu Dewa menyampaikan bahwa Jumlah Aset Tanah Pemkot Palembang berjumlah 6.132 persil.


Dengan rincian 5.328 persil Tanah Bawah Jalan, 804 persil tanah kantor Pemkot Palembang.


"Kami masih butuh bantuan Kakanwil dan kepala BPN untuk bisa bersunergi karena sampai sekarang yang belum tersertifikasi cukup besar, kedepan kami harus bekerja keras dan kami sangat butuh dorongan ibu Kakanwil," ujar Ratu Dewa.


Kegiatan hari ini menjadi sangat penting, lanjut Ratu Dewa, karena akan dimulainya gerakan sinergi reforma agraria yang tentunya akan berdampak pada perekonomian.


Sementara itu Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementrian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan yang terhubung secara virtual mengatakan, ketika melakukan reforma agraria selalu didahului dengan penyelesaian konflik.


"Berkaitan dengan penataan aset bisa melalui retribusi tanah dan legalisasi tanah, penataan aset ini betul-betul bagi kemakmuran rakyat. Itulah tujuan cita-cita reforma agraria bukan saja ketimpangan dan keadilan tetapi harus menyentuh hal paling utama yakni kesejahteraan masyarakat," ujarnya.


Ia menuturkan bahwa BPN mempunyai fungsi untuk memfasilitasi agar tanah berkontribusi bagi masyarakat sehingga kolaborasi menjadi penting dilakukan dengan hari ini.


"Kolaborasi berbagai stake holder, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementrian dan juga provinsi," tutupnya (Rl/Al)