10 Juli 2020

Ketua KPK Salut Gubernur Sumsel Selamatkan 17.843 Mahasiswa Terancam Putus Sekolah Melalui Dana Bansos

Liputansumsel.com
Palembang -liputansumsel.com-- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Komjen. Pol. Drs.  Firli Bahuri, M.Si. mengaku takjub sekaligus bangga kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang telah berhasil menyelamatkan 17.843 mahasiswa dan mahasiswi yang terancam putus sekolah akibat daripada dampak penyebaran pandemi covid 19. 

“Pemprov Sumsel memberikan bansos sesuai dengan kebutuhan program yang sifatnya perlindungan sosial,  saya juga kaget baru provinsi Sumsel bansos diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang terancam berhenti sekolah,” katanya saat siaran langsung disalah satu stasiun radio milik negara, (10/7) Pagi.


Menurutnya, langkah yang telah diambil oleh Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru tidak hanya berinovasi dan kreasi dalam menyalurkan luran bantuan sosial, namun juga menyalurkan hak masyarakat secara transparan dan tepat sasaran.

“Pemprov Sumsel membayar spp selama 2 semester nilainya Rp. 1 juta, total yang sudah terdaftar sudah dibantu sebanyak 17.843 orang belum lagi mahasiswa kita yang berasal dari sumsel sekolah di luar negeri atau cairo. Bansos ini berdasarkan inovasi dan kreasi, saya kira bansos dari pemprov tetap jalan bansos dari pemerintah terkait penanganan dampak covid 19 tetap jalan, ada juga bansos lain yaitu pemberian untuk mahasiswa ini luar biasa,” terangnya 


Firli mengatakan dalam pengawasan dana penanganan Covid-19, KPK mengawal langsung agar dana bansos sampai kepada masyarakat yang tepat, dan memanstikan hak seluruh warga negara diberikan dan tidak ada yang dikurangi. 

“ Bansos  yang masuk dalam program Jaring Pengaman Sosial merupakan satu dari sejumlah fokus pengawasan KPK, Apabila ada penyimpangan, kami sudah buat aplikasi ‘jaga bansos’ dari sana lah ada 661 keluhan tersebut dan sudah kami tindaklanjuti,” pungkasnya 

Dilain pihak Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru menambahkan, Mengahadapi covid ini setiap kepala daerah membutuhkan ilmu-ilmu baru ataupun jurus-jurus baru. Ia menerangkan, mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari keluarga kurang mampu hanya 8.000 tapi yang terancam putus sekolah ada 17.843 orang. 

“Nah ini belom lagi di cairo untuk sekolah agama ada 280 mahasiswa, sekarang datanya dari ptn/pts bantuan penerima nya langsung by name tapi di pts dan ptn tersebut yang menerimanya. Ini sekarang sudah jalan jadi mahasiswa tidak terancam putus sekolah karena sudah ada jaminan dari pemerintah kepada ptn dan pts tersebut mudah-mudahan setelah pandemi mereka juga tetap melanjutkan sekolah,” tuturnya 

Ia berharap, ditengah pandemi ini tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk tetap produktif, sebab pemerintah akan hadir dalam semua tingkatan.

“Jangan sampai pandemi ini juga menghancurkan masa depan bangsa saya ingin pendidikan tetap berjalan dengan baik.  Saran, masukan dan himbauan yang diberikan oleh KPK kita terima dengan senang hati, sehingga kita tidak terjerumus dalam arti negatif , lebih baik menjaga daripada nanti dibelakang hari terjadi masalah, saya menadapatkan pesan dan kesan sendiri bahwa ternyata masayrakat juga punya fungsi pengawasan,” tambahnya 


“Kpk juga butuh info dari masyarakat nah ini artinya masyarakat jadilah pengawas dalam lingkungan tersendiri, Pemprov selalu update data bukan hanya dalam strategi pengadaan tapi sampai dengan penyampaian,” pungkasnya

Lantik Ketua PMI Pali, Feby Deru Minta PMI Aktif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Liputansumsel.com
Adakan bulan bakti donor darah di tempat-tempat yang telah disediakan
Palembang - liputansumsel.com--Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau dikenal sebagai pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit corona virus 2019 di seluruh dunia. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. 

Belum berakhirnya pandemi ini tentu saja merubah seluruh tatanan kehidupan, bahkan kini masyarakat harus melakukan adaptasi tatanan baru dengan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 secara taat dan patuh. Oleh karenanya, Ketua PMI Sumsel Feby Deru yang juga Ketua TP PKK Sumsel meminta dengan tegas kepada para pengurus dan dewan kehormatan PMI kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) yang baru saja dilantik dengan Ketuanya Sri Kustina Heri Amalindo untuk masa bhakti 2020-2025 agar aktif menyosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat kabupaten Pali.

"Selamat bertugas dan mengemban amanah untuk Ketua PMI Pali, bu Sri Kustina. Tugas PMI adalah menjalankan tugas kemanusiaan. Terlebih di masa pandemi Covid-19, sosialisasikanlah dengan baik secara luas kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan Covid-19 untuk selalu menggunakan masker atau face shield (tutup muka) guna meminimalisir penularan virus tersebut", kata Feby dalam arahannya saat melantik Sri Kustina di Griya Agung, Jumat (10/07) pagi.

Seringkali dengan berbagai informasi yang luar biasa, lanjut Feby dapat menyebabkan simpang siur bagaimana pencegahan dan penanganan Covid-19 di masyarakat.

 "Maka dari itu sosialisasikan kesehatan kepada pedagang dan pembeli misalnya ketika membagikan APD berupa masker dan face shield di pasar tradisional. PMI bisa melakukannya bersama para stake holder", jelasnya.

Feby menambahkan dalam waktu dekat PMI Sumsel akan melakukan bulan bhakti donor darah di tempat-tempat yang telah ditentukan. "Saya pikir PMI kabupaten/kota mungkin bisa mengikuti langkah ini. Donor darah dilakukan di tempat yang mudah dijangkau masyarakat seperti di perkantoran atau di tempat yang disediakan, tidak harus di kantor PMI-nya,  mengingat stok darah di PMI saat ini menurun",bebernya.

Tak lupa Feby kembali menekankan pentingnya tugas PMI untuk menjalankan tugas kemanusiaan bagi sesama dan mewujudkan 7 prinsip dasar PMI yang menjadi landasan.

Sementara itu, Ketua PMI Pali Sri Kustina Heri Amalindo yang juga anggota DPR RI mengatakan dirinya merasa terhormat dan bangga dipercaya menjadi Ketua PMI kabupaten Pali. Dia berjanji akan melaksanakan tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya. "Terima kasih bu Feby telah melantik saya dan para pengurus juga dewan kehormatan PMI kabupaten Pali periode 2020-2025. Kepercayaan ini harus kami jaga. Kami akan bekerja dengan giat untuk kemajuan PMI kabupaten Pali melibatkan kerjasama dengan semua pihak terkait", terangnya.

Selama pandemi Covid-19, kata Sri Kustina pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 seperti penyemprotan desinkfektan di perkantoran juga di tempat yang rawan kerumunan, mendirikan posko Covid-19, dan membagikan masker kepada masyarakat.

Sedangkan Bupati Pali Heri Amalindo berpesan agar Ketua PMI kabupaten Pali, Sri Kustina bisa mewujudkan 7 prinsip dasar PMI secara nyata tak hanya sebatas retorika belaka. "Karena sesuai dengan slogan PMI: Setetes darah anda, nyawa bagi sesama. Perlakukanlah mereka (masyarakat yang membutuhkan darah) dengan sama pun setara tanpa perbedaan. Sebab tugas PMI adalah tugas kemanusiaan", pungkasnya.

Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan seribu masker dari paguyuban masyarakat Zhang Zhou Sumsel kepada Ketua PMI Sumsel Feby Deru.

Herman Deru Ajak BEM Unsri Kolaborasi Cegah Potensi Karhutla

Liputansumsel.com
PALEMBANG - liputansumsel.com--Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumsel merupakan tanggung jawab semua pihak. Dimana aksi kolaborasi semua unsur diperlukan agar potensi kembali terjadinya karhutla dapat diminimalisir.

"Pencegahan karhutla ini memang butuh kolaboratif semua pihak. Saat ini kita sudah melakukan kolaborasi itu. Namun, kita juga menginginkan adanya peran dari mahasiswa. Sebagai kaum intelektual muda, ide baru untuk pencegahan karhutla ini kita butuhkan," kata Herman Deru saat menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang di ruang tamu Gubernur Sumsel, Jum'at (10/7).

Menurutnya, saat ini Pemprov Sumsel terus melakukan upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya karhutla tersebut. Termasuk juga memonitor potensi timbulnya api yang menyebabkan karhutla.

"Karhutla ini masalah serius, sebab itu kita butuh peran semua pihak. Termasuk masyarakt," terangnya.

Diketahui, Pemprov Sumsel sendiri telah membentuk tim satgas pencegahan karhutla. Bahkan, bantuan pendanaan juga diberikan Pemprov Sumsel untuk 10 kabupaten terdampak seperti Kabuaten OKU, OKU Timur, Muara Enim, OKI, Musi Rawas, Muratara, Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin dan PALI. Dimana bantuan senilai Rp 45 milyar untuk 10 kabupaten tersebut akan dibagi secara proporsional.

"Pencegahan ini diakukan secara kombinasi. Tim restorasi gambut juga terus melakukan pemetaan untuk mencari daerah yang memang rawan sehingga jika terjadi potensi karhutla penanganannya bisa lebih cepat dilakukan," paparnya.

Terlebih saat ini beberapa kabupaten telah diberikan layar informasi Indek Standar Pencemaran Udara (ISPU) untuk memonitor kondisi udara.

"Pencemaran udara dapat dimonitor melalui layar ISPU. Jadi masyarakat atau kepala daerah bisa mengetahui langsung kondisi udara. Layar ISPU itu sudah kita berikan ke empat kabupaten seperti OKI, Ogan Ilir, Banyuasin, dan OKU Timur," tuturnya.

Sementara itu, Presiden BEM Unsri Muadz memastikan pihaknya akan membantu Pemprov Sumsel dalam upaya pencegahan karhutla. Terlebih, Sumsel sendiri saat ini masih zero karhutla.

"Tentu kami sebagai mahasiswa akan membantu baik pemikiran maupun tenaga. Mudah-mudahan Sumsel tetap zero karhutla," pungkasnya.

Pengurus NPCI Ngaku Semakin Termotivasi Pasca Ketemu Gubernur Herman Deru

Liputansumsel.com
Palembang -liputansumsel.com-- Di sela agendanya Jumat (10/7) sore, Gubernur Sumsel H.Herman Deru SH.MM menyempatkan diri menerima kedatangan sejumlah pengurus National Paralympic Committe Indonesia (NPCI) Provinsi Sumsel di ruang tamunya. Kedatangan mereka ini dalam rangka mendapatkan support dari orang nomor satu di Sumsel terkait beberapa kegiatan mereka yang akan digelar dalam waktu dekat.

Ketua Umum NPCI Sumsel, Ryan Yohwari mengatakan dalam waktu dekat ini sejumlah atlet NPCI Sumsel akan mengadakan Pekan Paralympic Pelajar Nasional (Peparpenas) di Palembang 2021, kemudian mengikuti Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) di Papua 2021 dan Paralymliade di Tokyo 2021

"Makanya setelah diterima audiensi ini, kami seperti mendapat suplemen. Perhatian Gubernur ini seperti semakin meningkatkan motivasi dan gairah kami untuk maju lebih baik lagi membawa nama Sumsel," ujarnya.

Semangat mereka itu semakin terpompa setelah Gubernur Herman Deru menyemangati mereka untuk tetap rajin latihan.

Rian menjelaskan sejauh ini NPCI telah  berupaya membawa nama baik Sumsel baik di kancah nasional mauoun internasional. Seperti pada 2018 misalnya NPCI berhasil meloloskan sedikitnya 13 atlet ke Asian Paragames.

" Bahkan ada 4 atlet kini tengah menjalani persiapan untuk Paralympic di Jepang 2021 mendatang," jelasnya.

Empat atlet Sumsel tersebut jelas Rian masing-masing  2 renang dan atletik. Sementara pada pra Kejurnas ini NPCI meloloskan sebanyak 80 atlet.

"Tahun 2018 kita jadi Provinsi yang paling produktif meraih medali 8 emas dan 5 perunggu di Asian Paragames. Bahkan Sumsel menjadi  target pusat  sebagai penyumbang medali di Asian Paragames Vietnam mendatang," ujarnya.

Di tempat yang sama Gubernur Sumsel H.Herman Deru sangat mengapresiasi capaian prestasi yang telah dibukukan tersebut. Ia berharap atlet-atlet Sumsel semakin dapat mengharumkan nama Sumsel. Selain mengucapkan selamat bertanding, Ia juga meminta para atlet ini tetap menjunjung sportivitas.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris NPCI Sumsel M.Soleh, atlet tenis meja Rahmat Hidayat, atlet angkat berat Nikmah dan atlet catur Maksum Firdaus. Serta pejabat dari Pemprov Sumsel seperti Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Akhmad Najib.

Temui Pendemo, Gubernur Herman Deru Janji Selesaikan Masalah Rakyat Dengan Terhormat

Liputansumsel.com
Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru temui langsung Ratusan masyarakat yang tegabung dalam Persatuan Masyarakat Pejuang Tanah Alang-Alang Lebar untuk Rakyat, saat menggelar aksi demo di Halaman Kantor Gubernur Sumsel Jum’at (10/7) Sore. 

Dalam aksi nya masyarakat yang berasal dari wilayah Labi-Labi ini, mengadukan penggusuran seluas 32 hektar lahan yang dilakukan oleh PT. Timur Jaya Grup. 

Dimana sebelumnya lahan Labi- Labi digunakan masyarakat untuk bercocok tanam. Diketahui, Tanah tersebut berlokasi di daerah Labi-Labi kelurahan Alang-Alang lebar, Kota Palembang. 

Orang nomor satu itu berjalan melewati kerumunan massa pendemo. Kedatangan Herman Deru disambut tepuk tangan oleh para pendemo, Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru langsung bereaksi, Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel akan menempuh jalan tengah dan terhormat menyelesaikan masalah ini. 

“Kita (Pemprov Sumsel) akan betul-betul menegakan aturan,  kita akan lihat ini siapa yang paling benar punya hak, Saya tidak main-main merespon ini dengan baik dan dengan cara terhormat,” tegasnya 

Herman Deru juga menghimbau Kepala BPN Kota Palembang untuk tidak hanya berpatokan dari sertifikat yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum, tapi luas yang sebenarnya. 

“Agar tidak terjadi salah sangka, saya minta BPN bukan hanya sekadar berpatokan dari sertifikat yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum, tapi luas yang sebenarnya. Baik melalui kadastral atau goggle map, dan saya minta ini dapat diselesaikan dengan baik,” terangnya

Safari Jumat di Seberang Ulu, HD Ingatkan Warga Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Liputansumsel.com
Palembang -liputansumsel.com-- Antusias masyarakat sekitar Masjid Jami'Nurul Hidayah Jalan Bungaran V RT. 014 RW. 003 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang begitu luar biasa, ketika mendengar Gubernur Sumsel H. Herman Deru dijadwalkan akan melaksanakan safari sholat Jumat, (10/7).

Kehadiran dari orang nomor satu di Sumsel itu menuai perhatian dari masyarakat sekitar sehingga tak sedikit masyarakat sekitar sana untuk mengabadikan momen tersebut, Bahkan mulai dari orang tua, ibu-ibu hingga anak-anak ingin mendokumentasikan Gubernur Sumsel H. Herman Deru.

Dalam safari jumat dimasa pandemi covid-19 ini, protokol kesehatan tetap diterapkan dengan mengunakan masker dan jaga jarak. Bahkan Gubernur Herman Deru sendiri mengingatkan kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah sholat tetap menerapkan protokol kesehatan. 

"Dimasa covid-19 ini kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan baik menunaikan ibadah sholat ataupun aktifitas lainnya,"katanya. 

Dikesempatan ini dia mengaku bangga dapat melaksanakan safari jumat di masjid Jami'Nurul Hidayah, pasalnya masjid tersebut begitu dimuliahkan sekali oleh warga sekitar.

"Saya bangga melihat masyarakat sini karena begitu muliahkan masjid, bahkan dengan keminiman biaya namun masyarakat bisa membangun masjid tersebut,"ungkapnya.

Melihat masjid Jami'Nurul Hidayah masih dalam proses pembangunan, Gubernur Herman Deru pun langsung memberikan bantuan untuk meringankan beban pembangunan masjid.

Sumsel Bakal Jadi Provinsi Pertama di Indonesia Gunakan Replikasi KPK Whistleblower Sistem

Liputansumsel.com
Palembang -liputansumsel.com-- Provinsi Sumsel kembali bakal menjadi pilot projet berbagai program pemerintah pusat. Kali ini Sumsel di bawah kepemimpinan Gubernur Sumsel H.Herman Deru akan menjadi Provinsi Pertama yang menerapkan penggunaan Replikasi KPK Whistleblower Sistem (KWS) di Indonesia.

Hal ini diungkapkan langsung Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha, saat beraudiensi dengan Gubernur Sumsel H.Herman Deru, di ruang tamu Gubernur Jumat (10/7).

Dijelaskan pria yang akrab disapa Cecep tersebut, bahwa KPK selama ini menangani pengaduan menggunakan KWS untuk berbagai kepentingan KPK termasuk untuk penanganan perkara dan kegiatan lainnya. Dan kini KPK  berinisiatif agar sistem juga dapat digunakan di institusi lainnya.

"Makanya KPK selama ini sudah mereplikasikan sistem ke 14 kementrrian dan lembaga di pusat, dan ini sudah berjalan. Untuk tahap berikutnya sekarang kita ingin ini digunakan oleh Pemda. Nah kedatangan kami ini untuk sampaikan usulan itu supaya nanti di wilayah Sumsel, baik provinsi maupun kab/kota bisa mereplikasikan itu (sistem KWS)," ujar Cecep.

Agar ini bisa segera diterapkan, Cecep memastikan KPK akan memberikan sistem KWS secara gratis tanpa harus membeli lisensi dan lainnya. Bahkan nanti KPK akan memberikan  bimbingan teknis dan support sampai sistem benar-benar berjalan. Termasuk mengawal jika dalam perjalannnya menemui kesulitan serta siap memberikan asistensi dan konsultasi

" Namun tentu dengan syarat kepala daerah, Gubernur, Bupati  dan Walikotanya komitmen untuk melaksanakan  dengan menyiapkan infrastruktur, SDM, dan bisnis prosesnya. Kita akan siapkan termasuk tim IT nya.," ujar Cecep.

Jika ini berhasil lanjut Cecep maka Sumsel akan menjadi Pemda yang pertama di Indonesia menerapkan replikasi KWS. Karena itu Ia berharap Inspektorat dan Dinas Kominfo Sumsel segera mempersiapkan semuanya.

  " Tadi Gubernur Herman Deru sangat antusias karena kalau ini bisa jadi model bagi provinsi lain," katanya.

Lebih jauh dijelaskan Cecep, sistem ini memiliki kelebihan tersendiri. Salah satunya dari sisi aksebilitas yang lebih luas karena masyarakat bisa menyampaikan informasi dari mana saja dan kapan saja. Tanpa perlu telpon atau tulis surat namun cukup lewat ponsel atau email.

" Kelebihan lainnya ketika info ini masuk kita tidak perlu catat manual lagi karena ada sistem yang mencatat dan melakukan klasifikasi langsung," ujanya.

Kemudian dari sistem itu pula akan ada analisis dan orang yang melakukan verifikasi.  Dalam sistem itu tahapannya kata Cecep sangat lengkap dan tercatat semua oleh sistem. Termasuk monitoring apakah info tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum serta penyelesaiannya berupa apa.  


Sementara itu Gubernur Sumsel H.Herman Deru SH.MM sangat antusias dengan penawaran tersebut. Karena itu Ia segera menginstruksikan agar Inspektorat dan Dinas Kominfo menyiapkan segala sesuatunya agar sistem ini segera dapat diterapkan di Sumsel dan menjadi contoh bagi Provinsi lain di Indonesia.

" Kita tentu akan menyiapkan segala sesuatunya. Sesegara mungkin agar sistem ini segara bisa kita terapkan. Bukan hanya di Provinsi saja saya ingin ini juga digunakan oleh kab/kota se Sumsel. Sehingga nanti apa yang terjadi di kab/kota kota bisa terpantau. Kita targetkan sistem KWS tahun ini bisa jadi," tutupnya.

Selain Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha dan rombongan, hadir juga dalam kesemoatan tersebut Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumsel Akhmad Najib, Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Bambang Wirawan, dan Plt Kepala Dinsos Sumsel Mirwansyah dan Kepala Dinas Kominfo Sumsel Achmad Rizwan S.STP. MM

Herman Deru Pastikan Anggaran Covid-19 Fokus Digunakan Untuk Keselamatan Masyarakat

Liputansumsel.com
KPK RI Apresiasi Gagasan Keringanan Biaya Kuliah
PALEMBANG -liputansumsel.com-- Langkah konkrit terus dilakukan Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam upaya penanganan covid-19 di Sumsel. Salah satunya yakni dengan merealokasi anggaran untuk  penanganan wabah tersebut.

Untuk itu, agar penggunaan anggaran tersebut tepat sasaran, peran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat dibutuhkan.

"Tentu dalam pelaksanaan penggunaan anggaran penanganan covid tersebut, kita melibatkan KPK dan BPKP untuk mengawasi agar tepat sasaran. Kita ingin penggunaannya tetap berdasarkan akuntabilitas yang berlaku," kata HD disela Talkshow bersama salah satu stasiun televisi, Kamis (9/7) petang.

Sebab itu, lanjut HD, dirinya selalu mengingatkan agar Bupati dan Walikota yang ada di Sumsel selalu jeli dalam mengelolah anggaran untuk penanganan covid-19.

"Saya selalu mengingatkan penggunaan anggaran ini secara bertahap sesuai kebutuhan. Jangan sampai ada tujuan tertentu sehingga merugikan masyarakat. Jangan sampai juga ada bencana baru setelah ini, seperti tertangkap karena penyalahgunaan anggaran tersebut," tuturnya.

Menurut HD, anggaran penanganan covid-19 tersebut saat ini tetap difokuskan untuk keselamatan masyarakat Sumsel.

"Namun tenaga medis yang bertugas juga tidak bisa kita lupakan. Mereka merupakan benteng terkahir yang harus dijaga. Insentif atas jasa mereka juga kita berikan agar terus semangat dalam penanganan wabah ini," terangnya.

Meski fokus dalam penanganan covid-19, HD menerangkan pembangunan juga tidak boleh terhenti. Termasuk juga pembangunan dalam dunia pendidikan.

Sebelumnya, HD juga telah berkomitmen menganggarkan APBD untuk meringankan beban kuliah untuk para mahasiswa Sumsel yang terdampak covid-19. Dimana 17 ribu lebih mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan swasta di Sumsel mendapatkan Rp 1 juta perorang. Tidak hanya itu, mahasiwa Sumsel yang ada di luar negeri pun mendapatkan bantuan tersebut.

"Pendidikan ini juga penting. Itu masa depan bangsa. Untuk itu kita juga berikan bantuan agar para mahasiswa yang terdampak wabah ini tetap bisa kuliah," bebernya.

Tidak hanya itu, pelaku UMKM juga tidak bisa dilupakan. Sebab, menurutnya, UMKM merupakan salah satu pilar yang dapat tetap menumbuhkan perekonomian meski di masa pandemi ini.

"Penanganan covid dan mencegah menurunnya ekonomi adalah hal yang bertolak belakang. Butuh ide agar hal itu bisa jalan beriringan. Untuk itu kita membuat terobosan dengan membantu UMKM baik dari segi modal maupun keterampilan. Namun itu juga belum cukup, kita juga menyiapkan pasar dengan turut mempromosikannya," jelasnya.

Diketahui, Talkshow dengan tema "Sinergi KPK dan BPKP Dalam Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19" dihadiri oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri.

Menurut Firli, saat ini KPK juga telah membentuk satgas pengawasan penggunaan anggaran penanganan covid-19.

"Kita ada satgas pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Termasuk juga satgas penindakan jika nantinya ada penyalahgunaan anggaran tersebut," tegasnya.

Dikatakannya, KPK sendiri telah memberikan batasan-batasan terkait penyalahgunaan anggaran tersebut.

"KPK telah memberikan rambu-rambu. Semua kepala daerah sudah kita peringatkan dan jangan ada persekongkolan sehingga terjadinya penyalahgunaan anggaran," tuturnya.

Jika hal itu terjadi, lanjutnya, maka maksimal hukuman mati akan diberikan kepada para pelaku.

"Hukuman mati itu bukan ancaman. Itu terdapat dalam undang-undang. Anggaran ini untuk keselamatan rakyat, jadi jangan sampai ada penyalahgunaan tersebut," bebernya.

Dijelakannya, saat ini KPK tetap melakukan langkah edukasi agar penyalahgunaan tidak terjadi.

"Memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap, kita bisa lakukan dengan cara mendidik. Kita cegat agar langkah untuk koruosi tidak terjadi. Jika masih terjadi, mau tidak mau kita harus tindak," paparnya.

Disisi lain, Firli mengapresiasi langkah Gubernur H Herman Deru yang telah memberikan bantuan untuk kelanjutan mahasiswa melalui APBD.

"Tentu saya apeesiasi. Ini sudah saya laporkan ke presiden. Upaya Gubernur ini sejalae dengan program pemerintah pusat. Saya harapkan daerah lain dapat meniru inovasi ini. Pendidikan ini memang penting untuk kemajuan bangsa," pungkasnya.

Jika Ada Warga Terindikasi Narkoba, Segera Lapor BNN

Liputansumsel.com
Indralaya.liputansumsel.com--
Bupati Ogan Ilir (OI) HM Ilyas Panji Alam menegaskan bila melihat dan menemukan ada warga, saudara maupun keluarga yang terindikasi menyalahgunakan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) segera lapor ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Hal ini ditegaskan Bupati HM Ilyas Panji Alam saat menyampaikan pidatonya dihadapan ratusan relawan anti narkoba, Jumat (10/7) di gedung Serbaguna Tanjung Senai Indralaya.



Bupati mengukuhkan ratusan relawan anti narkoba bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di Kabupaten OI yang turut dihadiri Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumsel Brigjen Pol John Turman Pandjaitan.



"Narkoba musuh bersama, musuh negara, musuh pemerintah, musuh kita semua. Harus kita sikat. Saya sampaikan kepada para relawan, dan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, mari bersama kita berantas narkoba. Bila ditemukan ada warga maupun suadara kita terindikasi narkoba segera lapor ke BNN secara sukarela," himbau Bupati HM Ilyas Panji Alam. Mengapa demikian, disebutkan orang nomor satu di Kabupaten OI, berdasarkan amanat Undang-undang apabila dilaporkan secara sukarela. Maka yang bersangkutan itu termasuk korban, kecuali kalau tertangkap tangan menyalahgunakan dan peredaran gelap narkoba. "Itu sudah masuk ke ranah hukum dan ada unsur pidananya," tandas Bupati HM Ilyas.



Bupati HM Ilyas Panji Alam juga menjelaskan kepada ratusan tenaga relawan anti narkoba yang baru saja dikukuhkan, pelaporan diri secara sukarela bila melihat dan menemukan adanya warga terindikasi narkoba. Maka pihak BNN maupun BNNK merupakan wadah resmi dan akan berwenang melakukan pencegahan dalam wujud rehabilitasi.



"Saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para relawan anti narkoba yang baru saja dikukuhkan dan ikut berperan aktif dalam kompetensi bangsa menghadapi kejahatan narkoba," ucap Bupati HM Ilyas.



Sementara itu, diwaktu bersamaan Kepala BNNP Sumsel Brigjen Pol John Turman Pandjaitan momen peringatan HANI, dirinya mengajak seluruh lapisan warga masyarakat Sumsel khususnya Kabupaten Ogan Ilir secara bersama mari berantas narkoba. Mengingat bahaya narkoba sudah menjalar ke semua kalangan.



"Narkoba bisa menyebabkan ketergantungan, dapat menghancurkan lingkungan hingga rumah tangga. Maka dari itu, melalui momen peringatan HANI. Mari bersama kita berantas narkoba," ajak Kepala BNNP Sumsel.(rul)

Wawako Palembang Terima Audensi DPD Pemuda Batak Bersatu Sumsel

Liputansumsel.com
Palembang, liputan Sumsel.com - Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda secara langsung menerima peserta Audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda

Batak Bersatu Sumatera Selatan terkait Kepengurusan Pemuda

Batak Bersatu Sumatera Selatan Periode 2020-2025.


Dalam audiesi tersebut ada beberapa hal yang dibahas untuk memberikan bantuan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Jadi apa yang disampaikan oleh pemuda Batak bersatu ini, tentu kita sambut baik sekali dan kita berharap nanti akan semakin banyak pemuda-pemuda atau organisasi kepemudaan yang mau melibatkan dirinya yang mau dalam arti membantu pemerintah untuk menyampaikan dan membantu pemerintah menyampaikan program dan kebijakan kebijakan yang lain.


"Ya tentunya kita sambut baik sekali kerjasama ini dan kita membuka diri karena kerja sama ini bertujuan untuk membantu masyarakat, saya juga mengajak kepada semua organisasi yang ada dikota Palembang guna bersama gotong-royong melakukan kerjasama membantu," singkatnya kamis (9/7/2020) di ruang kerja Wakil Walikota jalan Merdeka.(Rl/A1)

Global Qurban ACT Sumsel Mudahkan Masyarakat untuk Qurban via Online

Liputansumsel.com
Palembang, Liputan Sumsel.com - Menyambut Hari Raya Idul Adha, umat muslim dari berbagai elemen masyarakat biasanya telah mempersiapkan hewan terbaik untuk di kurbankan. Namun, isu pandemi yang masih menyelimuti negeri selama beberapa bulan terakhir membuat pemerintah menerapkan pembatasan sosial terhadap segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan orang. Hal ini pun berimbas pada sistem pelaksanaan qurban yang berbeda di tahun ini.

Mengacu pada surat edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Nomor 0008/SE.PK.320/F/0  /2020 tentang pelaksanaan kurban dalam situasi Covid 19.  Pemerintah Kota Palembang pun mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk membeli hewan qurban di tahun ini melalui pemesanan daring/online.

Global Qurban dari Aksi Cepat Tanggap Sumatera Selatan (ACT Sumsel) pun menyambut baik imbauan tersebut. Lembaga kemanusiaan ini sudah mulai menggaungkan ajakan berqurban sejak awal Juni 2020 lalu. Mengusung tema Labbaik Berqurban Terbaik, ACT memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan ibadah qurban secara daring/online di laman resmi GlobalQurban.com .

Selain melalui laman resminya, Global Qurban juga bekerjasama dengan penyedia toko daring, aplikasi pembayaran nontunai, serta Gerai Retail seperti Giant, Hero, Transmart dan 212 Mart untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam menunaikan ibadah kurban secara online dan offline. Tak hanya itu, ada juga Agen Qurban yang siap memberikan pelayanan berkurban dengan berbagai penjelasannya.

“Ibadah Qurban menjadi salah satu bukti ketakwaan seorang muslim terhadap Tuhannya, dan Global Qurban ACT dalam hal ini ingin memfasilitasi umat muslim agar lebih mudah dalam menunaikan qurbannya, kami sangat menyambut baik upaya pemerintah dalam memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang memiliki niat berqurban namun terhalang karena adanya pandemi saat ini, tentu saja Qurban melalui daring/online bisa sangat memudahkan ya”. Jelas Deni selaku Kepala Cabang ACT Sumsel.

Rangkaian program Global Qurban ACT merupakan program pemulihan dalam krisis perokonomian di masa pandemi. Selain menginisiasi Agen Qurban, ACT menargetkan 200 hewan qurban setara sapi dapat diimplementasikan untuk masyarakat prasejahtera maupun yang terdampak covid di beberapa kabupaten di Sumsel. Dengan pengalaman belasan tahun, Global Qurban berupaya memperluas manfaat kurban hingga ke berbagai belahan dunia. Bagi masyarakat yang ingin menunaikan qurban dengan mudah melalui Global Qurban dapat ditunaikan melalui website (www.globalqurban.com/cabang/palembang).(Rilis)

Lama Tersumbat, Herman Deru-Firli Bahuri Selesaikan Persoalan Aset Golf Kenten Pertamina

Liputansumsel.com
Palembang -liputansumsel.com-- Keinginan Gubernur Sumsel H.Herman Deru SH.MM menyelesaikan persoalan pemanfaatan aset bersama antara Pemkot Palembang, Prabumulih dan Kabupaten Banyuasin dengan PT.Pertamina Persero secara win-win solution kini menemui titik terang. Hal ini ditandai dengan Penandatanganan  Kesepakatan Pemanfaatan Aset Antara Pemerintah Daerah dengan PT Pertamina (Persero) di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (9/7) pagi.

Penandatanganan tersebut dilakukan berbarengan dengan Rapat Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh KPK dan dihadiri langsung oleh Ketua KPK RI Komjen Pol Drs Firli Bahuri, M.Si. Penandatanganan kesepakatan ini bahkan diikuti bupati/walikota se Sumsel secara virtual.


Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan, dalam melakukan pencegahan korupsi KPK membangun 8 pencegahan. Di antaranya dengan memperkuat APIP, pengelolaan dan pengawasan dana desa serta pengelolaan aset daerah.

" Nah hari ini masuk dalam program pengelolaan aset daerah. Di Sumsel kita sudah tertibkan aset berupa lahan di Kenten Rp9 triliun. Supaya ada kemanfaatan tambah PAD baik kota/kab maupun provinsi. Ini juga tertibkan untuk memastikan bahwa aset negara tidak hilang," tegas Firli di hadapan awak media.

Menurutnya penertiban aset bersama Pemda dan BUMD serta BUMN tidak hanya dilakukan di Palembang, Sumsel. Tapi baru-baru ini KPK juga diakuinya juga melakukan penertiban aset negara di Sulsel dengan nilai yang cukup besar mencapai Rp21 triliun.

Mengenai kelanjutan pengelolaan aset ini diharapkannya dapat termanfaatjan dengan baik sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, sekaligus membuka lapangan pekerjaan

Dalam kesempatan itu, Firli juga sempat berpesan kepada semua kepala daerah yang hadir untuk menjaga situasi di masa pandemi ini tidak menjadi kondisi yang lebih buruk.

"Saya titip agar semua bisa jaga sistuasi pandemi ini tidak jadi kondisi yang lebih buruk. Apa yang kita lakukan sekarang pasti akan berpengaruh dengan Sumsel ke depan. Masa sulit ini perlu dikelola agar tidak gaduh dan tidak ada penyalahgunaan wewenang penggunaan anggaran, "ujarny

Selain pengawasan dalam pengelolaan aset dserah, saat ini kata Firli ada beberapa fokus area yang dilakukan KPK dalam rangka mendukung tercapainya sasarna strategis (KPK wide).  Di antaranya adalah korupsi terkait dalam bisnis seperti penerimaan dan laporan admnistrasi ekspor, impot, bea cukai dan pajak. Kemudian korupsi politik seperti penetapan regulasi, pendanaan partai, suap menyuap dan jual beli suara dan ketiga adalah korupsi pada penegakan hukum berupa proses berperkara, yudikatif (badan peradilan, pidana, perdata dan niaga) dan keempat adalah korupasi layanan publik di bidang pendidikan, kesejahteraan, kesehatan pusat pelayanan dan fasilitas publik.

Di tempat yang sama Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengatakan berterimakasih atas inisiasi KPK sehingga lahirnya kesepakatan ini. Berkat gerak cepat KPK diakuinya masalah pemanfaatan aset yang sempat lama tersumbat kini dapat selesai sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

" Kita sangat berterimakasih sekali. Karena inisiasi KPK timbullah kesepakatan ini. Terimakasih juga pada Korsupgah KPK, BPKP yang telah memberikan masukan sehingga kita tidak habis waktu untuk bersengketa," jelasnya.

Bukan hanya penertiban aset, menurut HD pihaknya juga sangat membutuhkan bimbingan pimpinan KPK tentang bagainana cara mencegah sejak dini penyalahgunaan penggunaan anggaran ataubdana terkait refocusing dan realokasi di masa pandemi. 


"Sumsel memang tidak sekaligus dalam melakukan refocusing dana tapi bertahap. Karna kita perlu memikirkan laju ekonomu, infrastruktur dan pendidikan.  Makanya kami harapkan betul bimbingannya . Agar jangan sampai tanah kelahiran ketua KPK justru jadi contoh buruk. Kami ingin ini terselenggarak sebaik mungkin," jelas HD

Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Persero, Nicke Widyawati mengungkapkan 
Aprediasinya atas support Gubernur Sumsel support luar biasa. Karena dengan respon cepat gubernur HD dan pimpinan KPK RI  tercapailah  kesepakatan kerjasama yang hari ini (Kamis) mereka tandatangani. Sehingga tujuan utamanya memanfaatkan fasilitas ini untuk kepenyltingan masyarakat bisa segera terwujud.

" Kita bersyukur sekali Peramina dan zemua yang hadir disini sama-sama duduk menciptakan kemanfaatan dari aktivitas yang kita bangun. Kenapa ini dilakukan di Sumsel? Karena bisnis Pertamina di Sumsel sangat komplit dari hulu ke hilir jadi ini sangat penting sebagai kontribusi lebih pada masyarakat dan KPK mensupport ini kami berterimakasih sekali," tutupnya.

Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan Dirut Pertamina bersama Gubernur Sumsel H.Herman Deru serta  Walikota Palembang H.Harnojoyo, Wako Prabumulih Ridho Yahya dan Bupati Banyuasin dan disaksikan oleh Ketua KPK RI, dan Komisaris PT.Pertamina Persero. 

Selain Pimpinan KPK RI dan Dirut Pertamina,  hadir dalam kesempatan tersebut hadir juga Komisaris PT.Pertamina  Condro Kirono, Wakapolda Sumsek Brigjen Pol Rudi Wetiawan S.IK, Kajati Sumsek diwakili Asdatun Ery Ariansyah SH.MH, Korwil II KPK RI, Asep Arhmat Suwandha, Walikota Palembang Harnojoyo, Walikota Prabumulih Ridho Yahya, Bupati Banyuasin Askolani, Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustida, Kepala BPKP Tri Handoyo, Kepala BPN  Sumsel diwakili Kabid Penataan Pertanahan Tri Astuti dan Sekda Kota Palembang Ratu Dewa

Lapangan Golf Kenten Bakal Jadi Taman Kota Modern

Liputansumsel.com
Palembang -liputansumsel.com-- Rencana pengembangan Lapangan Golf Kenten yang akan di jadikan salah satu icon Kota Palembang dan juga destinasi wisata baru akan segera terwujud. 

Hal itu terbukti ketika Gubernur Sumsel H. Herman Deru bersama Pimpinan KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri, Walikota Palembang Harnojoyo, Direktur Utama PT. Pertamina, Nicke Widyawati beserta pejabat lainnya melakukan pemotongan pitah sebagai simbol wujud Rencana Pengembangan Kawasan Kenten Palembang.

Sebagai lapangan golf terbaik, rencana lapangan golf akan dikembangkan kembali dengan pengembangan seperti ecopark, penambahan taman kota dengan ruang yang terbuka serta destinasi wisata yang menarik. Maka itu sebagai aset yang sangat penting tentu pengembangan ini tidak lain untuk masyarakat Sumsel.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang bersama PT. Pertamina telah sepakat bahwa aset lapangan golf kenten akan dikembangkan sehingga nantinya berguna bagi masyarakat.

"Nanti lapangan kenten golf diperbaiki dengan fasilitas-fasilitas kota lainnya dan insyallah menjadi fasilitas modern,"ungkap Gubernur Herman Deru saat meninjau Lapangan Golf Kenten Palembang, Kamis (9/7).

Sementara itu, Direktur Pengembangan Bisnis PT. Patra Jasa, Teddy Kurniawan mengatakan pengembangan lapangan golf kenten palembang akan dilakukan dengan optimalisasi pengembangan lapangan golf yang lebih baik dan bermanfaat bagi Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang serta Pertamina. 

Dalam pengembangan ini, dia memaparkan akan tetap mengutamakan pengembangan kawasan hijau, pengembangan taman kota, begitu juga resapan air yang akan dipertahankan, terlebih lagi kawasan ini dijadikan Icon sebagai daya tarik untuk mendatangkan para wisatawan.

"Dengan kerjasama Pemprov, Pemkot dan Pertamina tentu pengembangan ini tetap mengutamakan ekologi mempertahankan fungsi ekologis dan menciptakan ruang terbuka bagi masyarakat, budaya dan wisata dengan menciptakan distinasi yang baik serta urban development dengan menciptakan lapangan kerja baru. Harapan kita pengembangan lapangan Golf ini untuk kepentingan bersama dan juga masyarakat Sumsel,"tutupnya

BELUM SATU TAHUN JALAN JIRAK DAN SUKER HANCUR LEBUR

Liputansumsel.com
MUBA,-liputansumsel.com- Nama besar P.T. conblok yang berkelas Nusantara nampaknya mulai sirna hal ini lantaran banyak kerusakan jalan yang menjadi tanggung jawabnya belum diperbaiki sesuai dengan komitmennya, atas pengerjaan jalan di Kecamatan Sungai Keruh dan Kecamatan Jirak Jaya yang mengunakan dana talangan PT.SMI hingga ratusan Milyar. Seperti halnya kondisi jalan di semua segmen mengalami kerusakan yang cukup parah dan butuh perbaikan.

Dalam Pantauan awak media di lapangan tepatnya di desa layan menuju desa bangkit jaya kondisi kerusakan sudah cukup parah bahkan akses jalan nyaris putus karena kondisi jalan sudah berlobang dan rusak apalagi musim penghujan berlumpur sehingga banyak kendaraan terperosok bahkan menimbulkan antrian yang cukup panjang.

Hend salah satu pengendara saat melintasi dibincangi awak media mengakui kalau dia sangat kecewa dengan hasil pengerjaan jalan yang di kerjakan PT.Conblok padahal selama ini nama besar PT.Conblok dapat di acungkan jempol dengan kualitas yang sangat Baik namun justru sebaliknya untuk jalan di kecamatan sungai keruh dan Jirak sangat tidak sesuai bahkan umurnya belum setahun jalan kerusakan sudah terdapat di seluruh segmen."Kami harap pihak perusahan segera menepati janji perawatan selama dua tahun, "jelas hend.

Lanjutnya,Apalagi di musim penghujan kerusakan semangkin melebar bahkan timbul kerusakan baru semakin banyak.

"Jangan di biarkan saja segera perbaiki kerusakan agar tidak  melebar dan pemerintah hendaknya memberikan peringatan terhadap perusahaan yang mangkir dari tanggung jawab,"Ungkapnya.

Terpisah sementara, Camat Jirak Jaya Yudi Suhendra S.E. M.S.i saat di mintai keterangan membenarkan kalau pihaknya juga sudah meninjau lokasi kerusakan di beberapa segmen bahkan dia juga mengatakan kalau pemerintah kecamatan sudah melaporkan kondisi jalan secara tertulis ke Dinas PU PR Kabupaten Musi Banyuasin dengan no surat  : 138/2/2/Kec.-JJ-Pem/VI/2020.

"Langkah awal selain meninjau langsung titik kerusakan kami juga melayangkan surat laporan kondisi jalan ke Dinas PU Pr "cetus Camat

ia juga berharap Pihak PU PR dapat memberikan peringatan dan melakukan pengawasan langsung pada pihak kontraktor dalam melakukan perawatan jalan sesuai dengan janji."Pihak kontraktor harus tepati janji perawatan selama dua tahun dan segera lakukan perbaikan setiap titik kerusakan,"tegasnya

Sementara penanggung jawab konsultan lapangan P.T.Conblok Arif saat dihubungi melalui pesan Via WhatsApp tidak ada jawaban sampai berita ini di terbitkan.(Rill/team).