Kadin Pendidikan Reza Pahlevi Bertekad Angkat Marwah Pendidikan Sumsel

Pimpinan liputan sumsel saat melakukan wawancara dengan Kadin Pendidikan Sumsel Reza Pahlevi di ruang kerjanya

PALEMBANG -- liputansumsel. com --Plh. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Reza Pahlevi yang resmi memimpin sejak Senin, (4/11) atau belum genap sebulan memimpin   bertekad untuk mengangkat marwah pendidikan di Sumsel pasca menggantikan Kadin Pendidikan sebelumnya.

" Tugas utama saya bagaimana mengangkat marwah pendidikan di Sumatera Selatan sebagaimana petunjuk Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, " ujar Reza yang berhasil dikencani liputan Sumsel di ruang kerjanya, Kamis (28/11)

Untuk mengangkat marwah pendidikan di Sumsel maka yang harus dilakukan itu harus mampu mengangkat angka partisipasi kasar (APK) di Sumsel yang masih di bawah nasional.

" Kita bertekad ke depan APK Sumsel mampu melampaui APK nasional atau setidaknya mampu bersaing dengan APK di provinsi lainnya di Indonesia, " harapnya.

Selain itu Reza dengan optimis akan mewujudkan dan menuntaskan wajib belajar  12 tahun atau SMA sederajat.

" Untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun di Sumsel ini bukan ngomong saja akan tetapi ada langkah-langkah kongkrit yang akan kita lakukan mulai dari mengadakan kelompok atau rombongan belajar dengan memberdayakan pihak swasta, yang putus sekolah kita berdayakan dan banyak membuka paket C. Bila perlu kita dor to dor ke rumah rumah jemput bola, " ungkapnya.

Selain itu Dinas Pendidikan Sumsel akan berkorelasi dengan  program Gubernur Sumsel Herman Deru dengan program satu desa atau kelurahan satu rumah Tahfidz

" Nanti kita akan sejalan dengan program pak Gubernur dengan rumah Tahfidz nya, tentu semua ini bermuara untuk mengangkat marwah pendidikan di Sumsel, " tandasnya.

Saat ditemui di Dinas Pendidikan Sumsel yang beralamat di Jalan Rifai, Reza mengatakan bahwa dirinya ditunjuk sementara sembari menunggu kepala dinas pendidikan sumsel definitif.

Reza dalam menakhodai Dinas Pendidikan, dirinya juga akan tetap meneruskan program-program kepala dinas pendidikan Sumsel yang sebelumnya.

" Saya diberi amanah di awal November akhir tahun anggaran, tentu di anggaran tahun 2020 sudah dicanangkan diprogram oleh Kadin Pendidikan sebelumnya sejak lama maka kami tetap melanjutkan sudah pasti ada evaluasi dan perbaikan terhadap sistem. Kalau SDM mudah-mudahan sudah baik, " tandasnya. (lim)

Read More

Tol Trans Sumatera Potensial Tambah Pendapatan Daerah

KAYUAGUNG---LiputanSumSel.Com Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel semakin diuntungkan dengan adanya proyek infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Tidak hanya memberi kemudahan arus barang dan orang, Jalan tol juga berpotensi menambah penerimaan bagi daerah ini khususnya dari sektor PBB jalan tol.

Untuk itu, Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BP2D) OKI bersama instansi berwenang lainnya; KPP Pratama Kayuagung, Dinas Perizinan, Satpol PP dan Dinas Pertanahan melakukan Pemutahiran data dan pendataan objek pajak khusus PBB jalan tol, di ruas Tol Pematang-Kayuagung, pada Kamis, (28/11).

Dengan pemutahiran itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BP2D) OKI, Suhaimi, AP, M. Si berkeinginan PBB dari jalan tol ini segera memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Kita sedang lakukan pemutahiran subyek pajak untuk penilaian NJOP bersama tim, juga untuk memperkuat Peraturan Bupati yang sedang dalam proses. Target kita di 2020” ungkap Suhaimi.

Sebagai tahap awal terang Suhaimi, pengenaan pajak akan di terapkan di ruas tol Pematang-Kayuagung  sepanjang 77 km “karena tol Kayuagung-Palembang (33 km) masih tahap pengerjaan” Kata dia.

Ditanya soal proyeksi besaran yang didapat Pemkab OKI dari sektor PBB jalan tol ini Suhami mengungkap masih dalam proses penetapan NJOP.

“Untuk besaran penerimaan kita masih hitung-hitung NJOPnya bersama KPP Pratama” katanya.

Berkaca dari daerah lain yang telah memperoleh hasil, Suhami optimis.
“Seperti Kota Semarang Jawa Tengah yang berhasil meraup Rp700 juta per tahunnya dari ruas sepanjang 7,8 kilo meter. Tapi tentu NJOP di Semarang dan di OKI berbeda” terang dia.

Selain dari sektor PBB, pekerjaan proyek pembangunan jalan tol Pematang Panggang-Kayuagung juga telah berkontribusi dari sektor pajak mineral bukan logam dan bebatuan atau pajak galian C. Hutama Karya dan Waskita Karya selaku pemegang lesensi proyek mempunyai kewajiban kepada Pemkab OKI mencapai 24 Milyar Rupiah

“Dari jumlah itu, yang telah disetorkan tahap pertama oleh pihak rekanan Hutama Karya ke kas Pemkab OKI mencapai Rp 20 Milyar dan menyisakan piutang sekitar 4 Milyar” jelas dia.

Pemkab OKI menurut Suhaimi memberikan apresiasi kepada pihak Hutama Karya dan Waskita Karya yang telah kooperatif dalam pembayaran pajak galian C kepada daerah.(PD)

Read More

Hj. Lindasari, Perempuan Pejuang Kabupaten Layak Anak

Kayuagung- LiputanSumSel.Com Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten OKI, Hj Lindasari Iskandar, SE menerima penghargaan sebagai perempuan inspiratif pejuang Kabupaten Layak Anak dari Lembaga Human Development dan Training Center Internusa.

Penghargaan itu diterima Lindasari berkat dorongannya dalam membudayakan pola pengasuhan yang baik bagi anak-anak di Kabupaten OKI, guna mendukung program pemerintah untuk mencegah stunting.

Penghargaan diserahkan pada acara seminar parenting bertajuk "Menuju Kabupaten OKI Layak Anak" di Gedung Kesenian Kayuagung, Kamis (28/11).

Seminar tersebut digelar TP PKK OKI bekerjasama dengan SDIT Madani Kayuagung, Dinas Pendidikan (Disdik) OKI serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memasyarakat tema pengasuhan anak sampai ke desa-desa.

Kepala SDIT Madani Kayuagung, Syamsu Riadi, SE.I, mengapresiasi atas bantuan dari Ketua TP PKK yang turut andil menyukeseskan seminar tersebut.

"Kami siap membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI memasyarakat pola pengasuhan anak dengan membuat program pembinaan ibu-ibu dan ayah muda yang ada di semua desa di Kabupaten OKI,"jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disdik OKI Muhammad Amin melalui Kabid Pembinaan Sekolah Dasar, Abdullah Arifai menyambut baik kegiatan seperti ini guna melibatkan lebih jauh para orang tua dalam proses pendidikan anak.

"Kami pun siap mendukung bila kegiatan serupa dilaksanakan lebih luas lagi di setiap sekolah di Kabupaten OKI,"terangnya,(PD)

Read More

2 Ribu Warga Muba Buat Buku Nikah Gratis

MUBA-liputansumsel.com- Usai sudah pelaksanaan Itsbat Nikah yang di inisiasi Pemkab Muba bersama Kemenag Muba dan Pengadilan Agama Muba, Kamis (28/11/2019) yang ditutup rangkaiannya di Kecamatan Jirak Jaya dan diikuti sebanyak 150 warga Muba.

Tercatat, sepanjang tahun 2019 program yang dilaksanakan Bagian Kesra Pemkab Muba ini telah melaksanakan Itsbat Nikah kepada hampir 800 warga Muba yang tersebar di Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin.

"Jadi hari ini rangkaian Itsbat Nikah tahun 2019 ditutup di Kecamatan Jirak Jaya. Nah, tahun 2020 mendatang sesuai target pak Bupati Muba Dodi Reza bersama Kemenag Muba akan melaksanakan Itsbat Nikah kepada 2 ribu warga Muba," ungkap Kabag Kesra Muba, Opi Palopi.

Lanjutnya, banyak kontribusi yang
dirasakan masyarakat Muba dalam mengikuti Itsbat Nikah tersebut. "Dokumen resmi pernikahan jadi jelas, dan ini menjadi administrasi penting semasa hidup, dan berbeda dari pelaksanaan Itsbat nikah lainnya, kalau di Muba ini warga yang usai Itsbat Nikah langsung diberikan bukuh nikah di tempat," ulasnya.

Tidak hanya itu, dalam program rangkaian Itsbat Nikah ini pula Bupati Muba Dodi Reza mencetak kan secara gratis dan kilat Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran warga yang belum memiliki administrasi tersebut.

"Jadi sambil antre menunggu giliran Itsbat Nikah, warga yang belum memiliki KK dan akte kelahiran langsung dicetak oleh Disdukcapil Muba," terangnya.

Sementara itu, Bupati Muba Dodi Reza mengucapkan selamat kepada seluruh peserta Itsbat Nikah yang telah mengikuti rangkaiannya sepanjang tahun 2019 ini.

"Semoga bisa bermanfaat dan digunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan kepengurusan dokumen lainnya," ucapnya.

Dodi menambahkan, tahun 2020 mendatang dirinya bersama Kemenag dan Pengadilan Agama menargetkan akan melaksanakan Itsbat Nikah yang diperuntukkan ke 2 ribu warga di seluruh wilayah Muba.

"Dengan program ini, selain merupakan bagian dari upaya menurunkan angka kemiskinan juga bagian dari meningkatkan tingkat kebahagiaan warga Muba," pungkasnya.

Pada rangkaian Itsbat Nikah tersebut juga diserahkan bantuan dari Baznas Muba berupa bantuan modal usaha kecil, Bantuan Mustahiq, bantuan Masjid Darul Islam dan sunatan masal di Kecamatan Jirak Jaya.(agung/rill).

Read More

PWI Muba Studi Banding ke PWI Kota Bandung

MUBA-liputansumsel.com- Dirangkaian terakhir di tahun 2019 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Musi Banyuasin Study Banding ke Kantor Seketeriat PWI Kota Bandung Kamis (28/11/2019) dalam rangka mempererat tali silahturahmi guna menambah wawasan dan edukasi yang positiv bagi anggota  PWI musi banyuasin khusnya.

Kegiatan tersebut di ikuti sebanyak 11 Orang  Wartawan yang tergabung dalam  PWI Musi Banyuasin dan kedatangan mereka di sambut Langsung oleh ketua PWI Kota Bandung Hardiyansyah, S.H. Di dampingi pengurus dan anggota PWI Kota Bandung.

Ketua Pwi Kota Bandung Hardiyansyah, S.H.
Dalam sambutannya, PWI Kota Bandung sendiri merupakan Pokja di kota Bandung, jabatannya hanya dua tahun dan Sejauh ini kita sudah mengadakan UKW 4 kali, dan akan kita gelar lagi UKW di tahun 2020, Ucapnya.

Lanjutnya, adapun  kegiatan PWI kota Bandung yang sudah berjalan saat ini, mulai dari seremoni, sosial, Pasanggiri, baksos untuk veteran, terangnya.

Dan kami juga melakukan kegiatan Religius Selama Ramadhan lalu, setiap Jumat bagi-bagi takjil gratis bekerjasama dengan Polrestabes Bandung. Dan juga melaksanakan ngaji barang setiap malam jum'at. Serta juga telah di bentuk PWI Peduli arahan PWI pusat.

Selain itu juga ada program pendidikan seperti UKW, kedepan kita juga berencana sosialisasi ke tiap sekolah khususnya SMA, lingkungan Pemda, agar mereka paham tugas seorang jurnalis, tambahnya.

Di sisilain PWI kota Bandung punya koperasi, sebenarnya sudah lama, namun vakum. Dan di tahun 2019 kita bentuk lagi, seluruh anggota disarankan ikut koperasi. Koperasi kita harapkan jadi motor penggerak PWI kota Bandung, guna untuk mensejahtrakan anggota PWI kota Bandung tutupnya.

Sementara Ketua PWI Musi Banyuasin Herlin Koisasi, SH. Mengatakan dalam sambutannya, Sejak saya di lantik sudah melaksanakan berbagai program singkat.
Diantaranya Kami Sudah Melaksanakan Orientasi Wartawan Baik itu Angota Muda Maupun Anggota Biasa, ucapnya.

Lanjutnya, Kemudian kami juga sudah melakukan berbagai Pelatihan Jurnalis Diantaranya Kami Sudah Melakukan Program Coaching Clinik Wartawan, melakukan kegiatan Yang berhubungan Dengan Profesionallisme wartawan Kami Sudah Melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan.

Dan Juga Kami Sudah Melakukan Kunjungan dan Study Banding Baik itu  PWI Pusat Maupun ke Dewan Pers guna untuk menambah wawasan dan edukasi yang positiv bagi anggota kami PWI musi banyuasin khusysnya, terangnya.

Na..Untuk Study Banding Kami Ke PWI Bandung Adalah Rangkayan Program Kerja Singkat Kami di akhir Tahun 2019 ini, Tambahnya.

Mengapa kami memilih Untuk Study banding Ke PWI bandung ini karena kami menilai PWI kota bandung merupakan salah satu PWI terbaik di indonesia

PWI kota bandung berhasil perna menjadi Tuan Rumah Porwarnas 2016 dan mungkin masih banyak prestasi lain yang di miliki oleh PWI kota bandung ini yang belum kami ketahui, jelasnya.

Untuk itulah kami dari PWI Musi Banyuasin datang jauh-jauh kesini untuk belajar
pengalaman di sini yang nantinya Kami akan terapkan di PWI Musi Banyuasin nanti, Tutupnya.(tim).

Read More

Oknum Guru SMKN 1 Sekayu Diduga Pungli

MUBA -- liputansumsel.com -- Hari Guru baru saja berlalu dan profesi guru sangatlah mulia dan seorang guru adalah suri tauladan atau panutan, tentunya selalu mendapat tempat yang luar biasa di hati setiap orang.

Namun, entah apa yang merasukinya,salah seorang Oknum guru di SMK N 1 Sekayu. Pasalnya dengan dalih untuk keperluan praktek seni, guru Seni Budaya ini menginstruksikan kepada siswa kelas X untuk mengumpulkan uang dengan alasan untuk keperluan sewa pakaian dan peralatan makeup.

Hal ini terungkap, ketika salah seorang siswa tanpa sengaja menceritakan hal tersebut kepada awak media, Rabu 27/11/2019.

Menurut penjelasannya siswa tersebut yang wanti-wanti namanya minta dirahasiakan mengatakan, setiap siswa kelas X, yang laki-laki wajib mengumpulkan uang sebesar Rp.50.000 dan perempuan sebesar Rp.70.000

Berdasarkan data yang dihimpun awak media, jumlah seluruh siswa kelas X yang terdiri dari 224 perempuan dan 138 laki diwajibkan untuk mengumpulkan uang agar bisa mengikuti ujian praktek seni.

Dana tersebut menurutnya, dikumpulkan kepada salah satu guru berinisial (HLM) yang merupakan guru Seni Budaya, yang nantinya akan digunakan untuk sewa baju dan pembelian peralatan makeup.

Namun yang membuat sebagian siswa kecewa adalah, baju yang digunakan atau dipakai secara bergantian untuk masing - masing kelompok. Bahkan peralatan makeup yang digunakan adalah peralatan makeup yang lama dan ditakutkan sudah kadaluarsa sehingga sebagian siswi justru menggunakan alat makeup mereka sendiri.

"Baju yang digunakan ada banyak kak, tergantung dari tari yang ditampilkan, tapi tetap saja dipakai secara bergantian, karena jumlah siswanya banyak". kata salah seorang siswa.

"Selain itu, makeup yang digunakan juga alat makeup lama, sponnya sudah hitam dan bedaknya sudah mau habis, jadi sebagian kami menggunakan makeup sendiri," jelas siswi lainnya.

Berdasarkan informasi dikalangan siswa, praktek seni tersebut sudah dilaksanakan beberapa tahun terakhir dengan dalih mengambil nilai dan selalu memungut biaya kepada siswa dan dengan dalih yang sama. 

Selanjutnya, namun jika dihitung  jumlah biaya yang di keluarkan untuk sewa pakaian dan penggunaan peralatan makeup bekas, tidak sesuai dgn biaya yang ditarik dari siswa, sehingga diduga kuat oknum guru terkait mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 1 Sekayu, Susnila, S.Pd MM, ketika dikonfirmasi, Kamis 28/11 terkait hal tersebut membenarkan uang tersebut guna sewa makeup dan pakaian.

"kalau menurut laporan guru ke ibu itu untuk sewa pakaian dan makeup. Untuk siswa yang tidak mampu tidak di paksa silahkan bawa sendiri. Setiap tahun ibu guru tersebut memang begitu dan saya tidak bisa menghalangi karena untuk siswa berekspresi," ujar Susnila.

Selanjutnya ketika dilontarkan pertanyaan terkait jumlah uang yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi Makeup alias bekas.

"Kalau makeup itu tidak mungkin semua baru, mungkin sudah pernah di pakai, makeup penganten aja ada yang bekas. Dan jika ada wali murid yang merasa keberatan di harapkan dan silahkan datang ke sekolah, saya senang jika wali murid datang dan menyampaikan keberatannya kepada kami agar kami bisa cari solusi," tutur Susnila. (tim)

Read More

Rawa Lebak Sumbang PAD OKI 6,8 M

Kayuagung —LiputanSumSel.Com Potensi lahan rawa lebak di Ogan Komering Ilir mampu menyumbang penerimaan daerah mencapai 6,8 Milyar Rupiah.

“Dari hasil Lelang Lebak Lebung di 13 Kecamatan, menyerap penerimaan daerah 6,8 Milyar” Ujar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten OKI, Hasanudin melalui Kepala Bidang Perikanan Tangkap Romico Iswadi di Kayuagung, Kamis, (28/11).

Capaian ini tambah Romico melebihi target sebelumnya sebesar 5,8 Milyar.

“Over target, Paling tinggi di Kecamatan Lempuing Jaya sebesar 1,4 Milyar dari harga penawaran 1,3 Milyar” Jelasnya.

Hak usaha penangkapan ikan areal rawa di Ogan Komering Ilir (OKI) diatur dengan sistem pelelangan yang telah berlangsung sejak lama, dan dikenal dengan nama Lelang Lebak Lebung (L3).

Sistem ini telah ada sejak zaman kesultanan palembang dan diteruskan pada zaman Hindia Belanda melalui pemberian kuasa penuh kepada pemerintahan marga yang diketuai oleh seorang pasirah.

Kini sistem lelang lebak lebung diatur melalui Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2010  Juncto Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 serta Peraturan Bupati OKI Nomor 72 tahun 2016 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai dalam Kabupaten OKI. Tujuannya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat desa.

“L3 jadi Primadona PAD namun dari Hasil tersebut, 50 persen dikembalikan ke desa sebagai sumber pendapatan desa baik desa yang ada objek lelang maupun tidak” jelas Romico.

Selain menjadi sumber pendapatan daerah dan desa, hasil lelang juga digunakan untuk pelestarian rawa lebak dan ekosistemnya serta pengawasan pemanfaatan lebak.

“Pembenihan kembali (restocking) jadi kewajiban pengemin menjelang hingga akhir pengelolaan areal besarannya 5 persen dari nilai objek” terang dia.

Dalam mengelola lebak, Pengemin (pemenang lelang) juga harus memenuhi beberapa  persyaratan dan kewajiban.

“Syaratnya ber KTP OKI, minimal menetap 6 bulan di OKI, tidak boleh mencari ikan dengan merusak lingkungan seperti menggunakan strom, bom air atau zat kimia, itu dilarang keras”Tegas Romico.

Terkait lahan persawahan yang masuk objek lelang dijelaskan Romico bahwa berdasarkan Perda siapapun tidak boleh melakukan penangkapan ikan kecuali dg dengan izin atau kesepakatan dengan pemilik /pengolah sawah.

“Itu pun bagi pemilik sawah/lahan yg menjadi area objek lelang lebak lebung sekedar untuk keperluan makan dan tidak untuk diperjual belikan” Tandasnya.(PD)

Read More

Arie Wijaya Himbau Masyarakat Jaga Ruang Terbuka Hijau

Palembang,Liputansumsel.Com-Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) khususnya taman kota di berbagai titik kota Palembang hingga kini perlu menjadi perhatian.

Selain untuk menambah ruang terbuka hijau di Kota Palembang, tentunya keberadaan taman diharapkan juga menjadi ruang rekreasi dan interaksi antar warga.

Arie Wijaya S.STP M.Si , selaku camat Kalidoni mengungkapkan, RTH sangatlah penting untuk dibangun karena untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat  sekaligus sebagai salah  satu langkah dalam penataan kota Palembang.

"Saat ini, Kecamatan kalidoni sudah memiliki  beberapa taman yang dapat dirasakan masyarakat yang diberi nama  “Taman Hias Kalidoni”. Taman Hias Kalidoni ini terletak di RT 48 Kalidoni, kota Palembang,” jelasnya saat diwawancara di kantor Camat Kalidoni, Rabu (27/11).

Tidak hanya itu, Ari melanjutkan terdapat taman masyarakat yang berlokasi di RT 30 Bukit Sangkal. Disana pun fasilitas lengkap, seperti jogging track yang mengelilingi kolam retensi, ruang edukasi, dan fasilitas lainnya yang dapat dipakai oleh masyarakat sekitar.

“Kedepan, akan dibangun di RT. 38 dan RT. 39 sebagai tempat balai warga, supaya dapat menggunakan balai apabila ada acara dan lain sebagainya. Dengan masih banyaknya Lahan-lahan yang masih dipakai untuk pembangunan taman, dapat membangun Fasilitas Umum (Fasum) yang bermanfaat.

Ari menambahkan, dengan program seperti ini, “contohnya saja taman merupakan sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,  saya harap dapat dijaga secara baik oleh masyarakat, tutupnya. (Ali)

Read More

Muara Enim Terima Penghargaan Ombudsman RI

Muara Enim -- liputansumsel.com -- Bupati Muara Enim, H. Juarsah, SH bersama dengan 2 Kementerian, 12 Pemerintah Provinsi, 71 Pemerintah Kabupaten/Kota telah menerima Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Prof. Drs. Andrianus Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D bertempat di Grand Ballroom JS Luwansa Hotel Jakarta, Rabu tanggal 27 November 2019 (27/11).

Penilaian kepatuhan dilakukan terhadap produk layanan Kabupaten Muara Enim yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan dipilih karena standar pelayanan publik menjadi ukuran baku yang wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai bentuk pemenuhan asas-asas transparansi dan akuntabilitas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Bagi Kabupaten Muara Enim, penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019 ini merupakan penilaian yang kedua kalinya setelah sebelumnya di Tahun 2018 Kabupaten Muara Enim dinilai dan masuk dalam Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Hasil penilaian tahun 2018 menjadi pemacu Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk berbenah melakukan segala upaya memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada unit-unit penyelenggara pelayanan publik baik perizinan maupun non perizinan. Pada penilaian tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Muara Enim berhasil meraih predikat kepatuhan tinggi atau berada dalam Zona Hijau dengan nilai 92,07 dan 62 produk layanan yang dinilai.

Predikat kepatuhan tinggi (Zona Hijau) dari Ombudsman RI selaras dengan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB dimana Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga memperoleh nilai B (Baik) yang diterima Plt. Bupati Muara Enim beberapa waktu yang lalu di Kota Batam.

Berbagai penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Muara Enim merupakan buah dari kerja keras dan kerja cerdas kita semua yang patut disyukuri namun jangan membuat cepat berpuas diri.

Plt. Bupati Muara Enim, H. Juarsah, SH mengucapkan terima kasih atas pendampingan dan penghargaan yang diberikan oleh Ombudsman RI serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari proses peningkatan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Muara Enim yaitu Muara Enim Untuk Rakyat, yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera.

Read More