Lapas Muara Enim Salurkan Bantuan Sembako di Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-57

Muara Enim, Liputansumsel.com --Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-57 Tahun 2021, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Enim melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial, Jumat (21/4/2021) dengan menyalurkan bantuan berupa 100 paket sembako kepada masyarakat sekitar Lapas Muara Enim yaitu di 3 (Tiga) titik lokasi Desa Muara Lawai, Desa Tanjung Jati dan Desa Lubuk Ampelas. 

Pada kegiatan tersebut, Kalapas Muara Enim Herdianto melalui Kasi Adm Kamtib Agusnadi selaku koordinator kegiatan mengatakan kegiatan bhakti sosial ini dalam rangka peringatan HBP Ke-57 tahun 2021 dan menyambut bulan suci ramadhan 1442 H. 

“Seluruh petugas lapas Muara Enim berharap melalui penyaluran sembako ini bisa sedikit membantu masyarakat dan memberikan manfaat. Dengan melalui Perangkat Desa setempat, kami titipkan sembako ini dan tolong untuk dapat disalurkan kepada Masyarakat secara tepat sasaran” ungkap Agusnadi pada sambutannya di Kantor Kepala Desa Muara Lawai. 

Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Muara Lawai mewakili masyarakat Muara Lawai mengucapkan terimakasih kepada Kalapas beserta jajarannya yang bertugas di Lapas Muara Enim atas bantuan yang sudah diberikan ini. Semoga menjadi ladang amal pahala bagi seluruh para petugas.

Read More

Sekda Kota Palembang Minta Posko Satgas di Kelurahan Dioptimalkan

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa meminta posko satgas di kelurahan dioptimalkan lagi. 

Ini setelah Kota Palembang kembali masuk dalam zona merah, walaupun lagi menjalani Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. 

Dari 107 kelurahan, sebanyak 54 kelurahan dinyatakan masuk zona merah. 

"Setahu saya kemarin yang zona merah ini ada di Ilir Barat I dan Sako. Untuk itu kita meminta posko satgas yang ada di tingkat kelurahan yang diketuai oleh Lurah  ini dapat dimaksimalkan lagi," ujarnya, Jumat (16/4/2021).

Ia mengatakan, dalam pelaksanaan PPKM berbasis mikro, jika dalam satu RT ada 5 rumah yang terkonfirmasi positif, maka dinyatakan sebagai zona merah.

Menurut dia, posko ini harus benar-benar melaksanakan 3T, itu yakni testing atau pengujian, tracking atau pelacakan dan treatment atau tindakan terhadap orang yang terkait Covid-19. 

"Pemkot mendorong itu. Pihak Pol PP kerja sama dengan Babinsa dan Babinkamtibnas, melakukan razia namun sifatnya lebih ke pendekatan persuasif. Sanksinya sesuai dengan perwali lama tentang  adaptasi kebiasaan  baru," Dewa menerangkan. 

Ia menyebutkan, posko yang diketuai oleh lurah ini sudah dibentuk oleh Wali Kota Palembang, tinggal dioptimalkan lagi, sesuai tugas pokok dan fungsi atau tupoksi masing-masing. 

"Karena, di dalam posko ini ada lurah, babinsa, babinkamtibnas, tokoh masyarakat dan lainnya."

Selain itu, setiap kelurahan ini juga harus ada kerja sama dengan puskesmas setempat.

"Ketika ditemukan kasus terkonfirmasi positif maka bisa dilakukan isolasi mandiri dan 3T ini karena PPKM kita ini berbasis mikro, bukan global," jelas Dewa.

Ia juga meminta agar masyarakat bersama-sama membangun kesadaran diri ini. 

"Ini bukan hanya tugas Pemkot, bukan tugas tenaga medis, tapi tugas kita bersama. Seluruh masyarakat untuk mewaspadai Covid-19 ini." (Rl/Al)

Read More

BKPSDM Kota Palembang Data Formasi Fungsional di Setiap OPD

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang,saat ini sedang mendata formasi fungsional di setiap Organisasi Perangkat Daerah atau OPD.

Kepala BKPSDM Kota Palembang, Reza Fahlevi menjelaskan, pendataan ini dilakukan terkait dengan rencana perubahan sejumlah jabatan dari struktural menjadi tenaga fungsional.

"Ini memang instruksi dari pemerintah pusat. Tapi kita belum menerima petunjuk teknisnya. Karena itu sekarang kami data dulu untuk formasi fungsional di setiap OPD," kata Reza, Jumat (16/4/2021). 

Dari informasi yang didapat, ujar Reza, jabatan eselon III dan eselon IV yang selama ini masuk jabatan struktural, akan menjadi fungsional.

"Jadi nanti eselon III dan IV akan jadi fungsional bukan struktural lagi. Namun, untuk camat dan lurah sepertinya tetap struktural. Tapi kita masih menunggu juknisnya biar lebih jelas lagi. Kami juga berkoodinasi dengan Bagian Ortala Setda Kota Palembang, terkait hal ini," jelasnya.

Ia menilai perubahan oleh pemerintah pusat ini sebagai upaya agar pekerjaan ASN lebih terfokus. 

"Karena kalau sudah berjalan, tugasnya selama masih di fungsional akan tetap sama meskipun sudah pindah OPD. Namun untuk jenjang karir tetap bisa naik. Artinya tidak menutup kemungkinan jika selama ini fungsional ingin naik jadi eselon II, tetap bisa," tukasnya. (Rl/Al)

Read More

Konten Siaran Sehat dan Mendidik Ampuh Tangkal Hoax

Wagub Terima Audensi KPID Sumsel

PALEMBANG, Liputansumsel.com, – Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai lembaga resmi diharapkan dapat lebih memperketat pengawasannya pada dunia penyiaran (tv dan radio) utamanya terkait dengan konten isi  siaran  yang tidak mendidik.

“KPID sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi jalannya penyiaran sudah sepatutnya menjalankan fungsinya agar dunia penyiaran di Sumsel kontennya  mendidik dan sehat,” ungkap Wakil Gubernur Sumsel Ir H. Mawardi Yahya ketika menerima audensi  Kominioner KPID Sumsel diruang tamu Wagub, Jumat (16/4) pagi.

Lebih lanjut Mawardi menyebut, di tengah maraknya media sosial yang kerap kali menyajikan informasi hoax dijagat maya, peran dunia penyiaran utamanya tv dan radio bisa dijadikan sebagai sarana penangkal hoax melalui konten  acaranya yang bermutu dan mendidik.

“KPID harus tegas mengawasi konten lokal yang menyiarkan konten tidak mendidik dan tidak bermoral. Jika terdapat penyiaran seperti tentu harus  diberi sangsi," harapnya.

Sementara terkait dengan seleksi anggota KPID Sumsel Periode 2021-2024, Wagub berharap mereka yang terpilih nantinya merupakan orang-orang yang memiliki kafasitas dan niatan baik untuk memajukan dunia penyiaran di Sumsel.  Begitu juga dengan tim seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan akdemisi.

"Mengingat KPID merupakan lembaga yang penting dalam pengawasan siaran sudah seharusnya orang-orang duduk  harus memenuhi syarat agar  KPID  lebih leluasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya," tandasnya.

Disisi lain Ketua KPID Sumsel Guntur, SH dalam laporannya menyebut saat ini tengah dilakukan persiapan seleksi anggota KPID Sumsel priode 2021-2024 mengingat keanggotaan sebelumnya sudah habis sejak 27 maret 2021  dan diperpanjang gubernur sampai 31 Desember 2021 mendatang.

“Kami minta masukan dari pak Wakil Gubernur, siapa yang akan ditunjuk sebagai tim seleksi dari unsur pemerintah,” ucap Guntur.

Tim seleksi  yang sudah terbentuk nantinya lanjut Guntur akan menyampaikan ke komisi I DPRD Sumsel, 14 besar nama-nama calon anggota KPID Sumsel priode 2021-2024 untuk dipilih menjadi   7 orang akan   menjadi anggota KPID Sumsel tiga tahun mendatang.

“Ketujuh nama  yang terpilih ini nantinya di SK-kan dan dilantik oleh Gubernur,” imbuhnya sembari menyebut KPID Sumsel terus sinergi dengan para pemangku kepentingan penyiaran untuk meningkatkan kualitas isi siaran di Sumsel.******

Read More

Herman Deru Inginkan FPD Jadi Sarana Edukasi Bagi Genarasi Muda

PALEMBANG, Liputansumsel.com,– Pemerintah Provinsi Sumsel akan memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya pelaksanaan Festival Palembang Darussalam (FPD) XIX 2021 yang akan digelar dalam Juni 2021 mendatang. Mengingat kegiatan  ini dapat menjadi sarana belajar dan mengenalkan budaya pada genarasi muda di Sumsel.

Gubernur H Herman Deru saat menerima panita Festival Palembang Darusalam XIX 2021, Jumat (16/4) menegaskan, dirinya mengaresiasi digelarnya agenda tersebut sebagai salah satu   upaya untuk mempertahankan kebudayaan asli orang Palembang kepada anak cucu generasi mendatang.

“Kegiatan ini nanti harus terlaksananya tidak ekslusif, artinya siapa saja boleh menyaksikan. aagar zuriatnya bangga dengan leluhurnya. Saya tidak mau festival ini nanti biasa-biasa saja. Pemprov Sumsel akan mensupport penuh kegiatan ini, karena festival ini tidak setiap saat,” ucap Herman Deru. 

Dikatakan, sesuai dengan temanya maka marteri  yang ditampilkan juga harus mengandung unsur  berbagai macam kebudayaan Palembang  sebagai bagian dari  peninggalan sejarah.

“Kalau sudah bicara adat, kita angkat dari mulai penggalian akar budaya, akar sejarah hingga situs, saya maunya yang luar biasa  atau Spektakuler,” tegasnya.

Sementara Ketua Kerukunan Keluarga Palembang (KKP) Penanggung Jawab Festival Darussalam Ir. Kgs. H. Abdul Rozak, M.SC dalam audiensinya bermaksud untuk mengundang Gubernur Provinsi Sumsel pada saat puncak Festival Palembang Darussalam bulan Juni mendatang. 

Rozak mengatakan, dalam kegiatan festival tersebut mengusung kegiatan asli Palembang seperti lomba kuliner khas Palembang, Workshop melipat tanjak dan membuat gandik, lomba sarofal anam, lomba lagu Palembang, lomba MTQ dan Azan, lomba rebana. 

“Tujuan kegiatan ini untuk melestarikan kebudayaan asli Palembang yang bernuansa Islami,” katanya. *

 

 

Read More

Dinas PUPR Perbaiki Jalan Keluang-Simpang Siku

MUBA,liputansumsel.com - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan segera memperbaiki Akses Kecamatan Keluang menuju Simpang Siku, kecamatan Sungai Lilin.

Hal ini berdasarkan pantauan awak media ketika terjun langsung ke lokasi, diprediksi akses jalan ini akan segera memangkas jarak tempuh dan meminimalisir kerusakan demi kerusakan yang dikeluhkan oleh warga masyarakat yang melintasi jalan tersebut.

Diketahui sebelumnya, Pengerjaan yang berjudul Lapis Ulang Ruas Jalan Keluang - Talang Siku yang bernilai Rp. 19.983.920.001,- (Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Satu Rupiah) bersumber dari APBD kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

Kepala Dinas PUPR Muba H Herman Mayori ST MT melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bram Rizal ST mengatakan, dari panjang fungsional jalan kecamatan Keluang menuju simpang Talang Siku yang sepanjang lebih kurang 29 KM.

" 10 Persen dari total panjang jalan tersebut masih berlubang sedangkan sisanya butuh untuk dilakukan Overlay (Lapis Ulang) agar dapat menjaga ketahanan jalan aspal yang sdh di bangun," ungkap Bram Rizal, Jumat (16/4/2021).

Read More

 

Read More

Askolani : Insyaallah 2021 Akan Dibangun Dermaga Di Kelurahan Marketi Jaya

Banyuasin,liputansumsel.com--Dalam rangka mewujudkan Program Banyuasin Religius sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat yang ada di Makarti Jaya, Bupati Banyuasin H. Askolani,SH.,MH, melaksanakan safari ramadhan di Masjid Jami’atul Muslimin Kelurahan Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, Jumat (16/4/2021).

Orang nomor satu di Banyuasin ini safari ramadhan bersama dengan Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, Wakil Ketua DPRD Sukardi, Anggota DPRD Banyuasin Arisa Lahari, Kepala Kemenag Banyuasin, Kepala Kejari Banyuasin, Asisten II Banyuasin M. Yusuf, Kadishub Banyuasin Antoni Liando, Kasat Pol-PP Banyuasin Indrahadi, Kadiskominfo Banyuasin Noffaredy.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan mengatakan, sangat mendukung program yang ada di Makarti, meskipun termasuk daerah yang didominasi pendatang masyarakatnya adem tentram.

“Kedatangan kita bersama bisa mempererat tali silaturahmi, dan insyaallah permasalahan pembangunan yang ada di Makarti Jaya segera terselesaikan,” singkatnya.

Sementara itu, Bupati Banyuasin Askolani mengatakan, kedatangannya bersama rombongan dalam giat safari ramadhan ini guna mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat kecamatan Makarti Jaya. Sekaligus mendengar dan melihat langsung apa yang menjadi persoalan masyarakat.

“Insyaallah pada tahun 2021 ini akan bangun dermaga Makarti Jaya, kita juga sudah menyurati pihak Kementerian untuk melakukan pembangunan tersebut, insyaallah kita berdoa bersama agar pembangunan dapat terwujud,” katanya.

Dirinya menambahkan, terkait harga gabah yang tidak stabil dirinya bersama dengan DPR sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Gubernur dan Kementerian agar membuat formula dan skema agar saat panen harga gabah tetap stabil.

“Pada tahun ini kita sudah koordinasi dengan Gubernur dan para Menteri kami akan membuat kebijakan, membuat skema harga sehingga petani saat menjual gabah tidak murah. Kita akan mencari formula yang terbaik di provinsi maupun pusat, sehingga saat panen raya harga tetap stabil. Untuk saat ini masyarakat diharapkan untuk tetap bersabar dulu,” ucapnya.

Dalam agenda safari ramadhan di Kecamatan Makarti Jaya ini di isi Kultum oleh Drs. H. Muhammad Thoha yang pernah menduduki kursi Kepala Kemenag Banyuasin ini. Dalam kesempatan ini juga, Bupati Banyuasin memberikan bantuan 1 Unit Genset dan Uang sejumlah Rp.10 Juta kepada Masjid Jami’atul Muslimin Kelurahan Makarti Jaya. Serta bantuan berupa 100 paket sembako, serta pembagian santunan zakat untuk fakir miskin kaum dhuafa, dan bantuan bedah rumah dari Baznas, serta pembagian Kartu Identitas Anak (KIA) bagi warga yang ada di sekitaran Makarti Jaya.

Read More

Pemkot Prabumulih Gelar Sholat Tarawih Berjamaah

PRABUMULIH,liputansumsel.com -- Memasuki hari ke 4 puasa Ramadhan 1442 H, Wali Kota (Wako) Prabumulih Ir.H. Ridho Yahya MM besama Wakil Walikota (Waw FCako) H. Adriansyah Fikri dan Sekda Elman ST beserta OPD Kota Prabumulih, melangsungkan Sholat Isya' dan Tarawih berjamaah di Pendopoan Rumdin Wako, Kamis (15/4/2021).

Usai melaksanakan Sholat berjamah Walikota Ridho Yahya memberikan arahan tentang agenda Pemkot,dalam hal ini untuk pelaksanaan Safari Ramadhan yang akan dilakukan kebeberapa Masjid di Prabumulih,pada 7 Ramadhan 19 April mendatang.

Wako Ridho menjelaskan, Safari Ramadhan nanti dibagi 3 Tim dan akan berlangsung selama 8 hari. Beliau menekankan selama kegiatan berlangsung seluruh pegawai Pemkot harus ikut serta dalam kegiatan ibadah ini.

"Tim satu saya langsung yang pimpin, tim dua pak Wawako dan Tim tiga yaitu pak Sekda," terangnya.

Adapun demikan, ungkap Ridho,walaupun kita tidak mengeluarkan larangan untuk sholat Isya' dan Tarawih di Masjid,namun selalu kita ingatkan dan himbaukan pada semua pihak dan lapisan masyarakat tetap ibadah berjamah dengan selalu melaksanakan Protokol Kesehatan (Protkes).

"Ibadah tetap kita jalankan walau ditengah pandemi covid -19 saat ini,karena pada bulan yang suci ini kita bedoa kepada Allah SWT semoga kita terhindar dan mendapatkan perlindungan dari segala Mara Bahaya termasuk virus corona yang sedang terjadi saat ini," imbuhnya.

Terakhir,orang nomor satu di Kota Nanas ini berpesan pada semua jamaah yang hadir. Saat ini dibulan yang mulia ini, sepenuhnya kita bermunajad pada sang pencipta. Juga dikesempatan puasa ini kita untuk intropeksi diri atas segala tingkah laku perbuatan kita sebelumnya.

"Kita selaku manusia menyadari tidak akan pernah luput dari dosa dan salah,ya kalau selama tadi kita sering ribut ribut saling salah menyalahkan bahkan menyakiti hati orang lain, inilah saatnya kita intropeksi diri dan berbenah dijalan Allah Ta'ala untuk berlomba dalam kebaikan," pesan Ridho Yahya.

Read More

Bupati Banyuasin: Akan Kita Tindak Lanjuti Hasil Pertemuan Dengan Ketua KPK

PALEMBANG, Liputansumsel.com,- Bupati Banyuasin H. Askolani SH MH menghadiri acara audensi bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI).

Acara audiensi Ketua KPK RI Firli Bahuri juga diikuti para Bupati/Walikota se-Sumsel di auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (15/4).

 Dalam sambutannya Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan,  dalam upaya  pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK melakukan pendekatan dengan mengajak seluruh masyarakat, stakeholder, para politisi, para penyelenggara negara agar  sadar  akan bahaya korupsi  yang akan menghambat tujuan nasional.

 

Firli menambahkan, fakta empiris yang sering terjadi tindakan korupsi itu terkait dengan perizinan usaha, perizinan tambang, perizinan untuk para investor. 

Lanjut Firli,  Oleh sebab itu Firli (Red- KPK)menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk tidak mempersulit perizinan. KPK sejauh ini lanjut Firli terus mengikuti bagaimana pelaksanaan pusat pelayanan terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan  menerapkan  pelayanan sistem elektronik.

 

“Dengan palayanan secara elektronik  hubungan secara fisik antara pemohon izin dan pemeberi izin dapat dihindari, itu   cara kita untuk melakukan pencegahan korupsi. Adapun garda terdepan dalam pencegahan praktik  korupsi di daerah ada pada  Gubernur, Bupati dan Walikota,” tandas Firli.

Menanggapi apa yang menjadi pembahasan pada acara Audiensi tersebut, Bupati Banyuasin H. Askolani, SH MH mengatakan, kegiatan seperti ini merupakan agenda yang luar biasa, memberikan semangat Motivasi untuk terus membangun negeri, dan kegiatan hari ini akan ditindak lanjuti apa yang telah disampaikan oleh ketua KPK.

“Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berkesempatan melaksanakan kegiatan dengan ketua KPK terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Baik masalah perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi, dan tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Ketua KPK tadi akan kita tindak lanjuti dan menjadi acuan kita bersama untuk membangun daerah,”

Tutup H. Askolani, SH MH Bupati Banyuasin.

Read More

Bupati Askolani Berikan 100 Paket Sembako Uang 10Jt Rupiah Untuk Anak Yatim dan Masjid

Muara Sugihan, liputansumsel.com,-Safari Ramadhan 1442H dibuka langsung oleh Bupati Banyuasin bertempat di Desa Cendana, Kecamatan, Muara Sugihan, Kamis 15 April 2021.

Bertujuan untuk mengetahui dan melihat langsung perkembanvgan pelaksanaan dari pembangunan dan program Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera yang telah berjalan di Kecamatan Muara Sugihan. Selain itu juga dalam menjalankan langsung pembinaan masyarakat agar menciptakan suasana religius terutama di bulan suci ramadhon ini.

Bupati Askolani sendiri dalam kesempatan ini memberikan bantuan 100 paket sembako, 1 (satu) buah jenset untuk Masjid dan sekaligus memberikan secara simbolis uang 10 juta untuk masjid dari Pemerintah Kabupaten, 10 juta bantuan untuk anak yatim dan guru ngaji serta 10 juta untuk bedah rumah dari Baznas dan Dinas Perkimtan.

Askolani sendiri dalam sambutannya mengajak masyarakat terutama masyarakat Kecamatan Muara Sugihan untuk lebih meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. “Keimanan itu sifatnya mutlak bagi kita yang ingin mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan dasar utama pembentukan karakter akhlak. Ini sangat penting sebagai pondasi masyarakat sehat,” tandas orang nomor satu di Banyuasin ini.

“Untuk itulah, Program Banyuasin Religius dan Gema sebagai salah satu Gerakan Bersama Masyarakat, selalu Saya dan Pakde Slamet ingatkan dan meminta semua elemen masyarakat dari desa sampai kabupaten untuk mewujudkannya. Ini program hebat untuk Banyuasin agar tercipta keberkahan di Bumi Sedulang Setudung yang kita cintai,” tambahnya.

Askolani menambahkan point penting bahwa beliau bersama Wakil Bupati tentu tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak. Untuk itu beliau mengucapkan terimakasih kepada semua yang bahu-membahu bekerja demi Kabupaten Banyuasin.

Ketua DRPD Kabupaten Banyuasin, Irian Setiawan, SH., MH menilai program Banyuasin Religius adalah program yang luar biasa sebagai pendukung dasar dari 6 (enam) program lainnya.

Dalam sambutannya beliau begitu kagum dengan visi dan misi Bupati Askolani dan Wakil Bupati Slamet.

DPRD mendukung penuh setiap apa-apa yang terbaik yang telah dilakukan oleh Pemkab Banyuasin. Beliau berharap semua ini dapat diwujudkan bersama, bekerja bersama-sama agar pekerjaan ini menjadi ringan dan cepat terwujud Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera.

“Saya sangat mendukung menyatakan bahwa Program Banyuasin Religius menjadi program dasar yang hebat dalam pembentukan akhlak yang mulia. Mari berdoa bersama agar Kabupaten Banyuasin menjadi hebat dengan masyarakat yang madani,” tutup irian.

Acara ditutup sekaligus dengan mendengarkan tausiah agama dari H. Mubari, S. Ag., M.PDI.

Turut hadir Kepala OPD beserta istri, Ketua TP PKK Kabupaten Banyuasin, Camat Muara Sugihan, Ketua TP PKK Kecamatan Muara Sugihan dan masyakat Muara Sugihan

Read More

Herman Deru Dukung Transformasi Digital TVRI Sumsel

PALEMBANG, Liputansumsel.com,- Gubernur Sumsel H. Herman Deru Menerima audiensi Direktur Utama (Dirut) TVRI, Iman Brotoseno, di ruang tamunya Rabu (14/4/2021). Kedatangan rombongan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus melaporkan rencana TVRI nasional dan lokal yang akan melakukan pengalihan siaran dari analog ke digital (ASO). 

Dalam kesempatan itu Herman Deru menyambut dan menanggapi dengan baik rencana tersebut. 

"Kalo untuk itu selamat atas transformasinya semoga dengan transformasi ini stasiun televisi TVRI bisa menjadi salah satu stasiun favorit bagi masyarakat," imbuhnya 

Herman Deru mengharapkan dengan adanya perubahan tranformasi TVRI menjadi tv digital bisa hadirkan inovasi dengan konten dan siaran yang inovatif bagi masyarakat. 

"Tentu saya menaruh harapan kepada TVRI Sumsel bisa memberikan informasi dan inovasi yang baru untuk masyarakat Sumsel, bila perlu kita adakan siaran yang menonjolkan kearifan lokal Sumsel di setiap daerah-daerahnya," harapnya. 

Menurut HD TVRI sedari dulu memang sudah menjadi salah satu stasiun televisi yang independen dan akurat. Tergerusnya stasiun televisi lokal merupakan salah satu perkembangan dari teknologi internet sekarang. 

"Kita punya tanggung jawab edukatif bagi masyarakat karena itu kita harus bisa lebih erat dalam berkoordinasi memberikan siaran yang masyarakat menarik untuk ditonton," Kata HD 

Selain itu juga Herman Deru menambahkan dan meminta antara TVRI Sumsel dan Pemerintah Provinsi saling bersinergi memberikan masyarakat siaran menarik. Sehingg membuat masyarakat ingin menonton TVRI. 

" Untuk hal memberikan masyarakat siaran yang inovatif kita bisa berikan konten mengenai pariwisata yang ada di Sumsel, tolong itu diadakan untuk kedepannya," tambahnya. 

Sementara itu Direktur Utama TVRI,  Iman Brotoseno melaporkan berubahnya siaran analog ke digital yang akan segera terealisasi pada November 2022 mendatang. 

"Saat ini, TVRI memiliki 4 kanal yang terdiri dari 1 kanal analog dan 3 kanal digital. Bahkan saat ini hampir seluruh stasiun TVRI penyiaran daerah sudah siaran dual cast analog dan digital," kata Iman. 

Saat ini 11 kota besar di Indonesia mengalami perubahan siaran menjadi. TVRI saat ini mempunyai pemancar sebanyak 361yang tersebar di seluruh Indonesia. 

"Untuk perubahan siaran ini nantinya kita dibantu dengan Kominfo untuk alat yang nantinya membantu dalam siaran berlangsung," ujar Iman 

Mengenai usulan Gubernur agar TVRI memberikan space konten untuk tayangan parawisata Sumsel disambut baik oleh Dirut TVRI Iman Brotoseno. 

"Pastinya hal-hal yang inovatif yang disarankan oleh Pak Gubernur akan kami tindak lanjuti karena ini juga untuk masyarakat tahu, dan memberi dampak positif bagi TVRI Sumsel," tandasnya.****

 

Read More

Melalui Gerakan Cinta Zakat, Herman Deru Dorong Baznas Jaga Kepercayaan Umat

Hadiri Peluncuran Gerakan Cinta Zakat dan Penyerahan Zakat Tahun 2021 oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Gubernur Sumsel H.Herman Deru menghadiri peluncuran Gerakan Cinta Zakat dan Penyerahan Zakat Tahun 2021 oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual, dari Command Centre Pemprov Sumsel, Kamis (15/4/2021) siang. Dengan adanya gerakan ini, Gubernur  optimis kepatuhan masyarakat Sumsel untuk menunaikan zakat dapat semakin meningkat. 

Dikatakan Herman Deru, keberadaan Baznas sangat diperlukan agar pengelolaan zakat semakin efektif. Menurutnya semakin banyak umat yang bergotong royong menyalurkan zakat ke Baznas maka akan semakin  besar pula potensi untuk membantu masyarakat Sumsel melalui program-program Baznas. 

Apalagi berdasarkan riset Baznas RI, potensi zakat di Sumsel sebesar Rp2,3 triliun per tahun. Sehingga jika potensi ini dapat terealisasi dan terkoordinir dengan baik maka diyakini akan sangat membantu membangkitkan ekonomi umat. 

"Oleh karena itu Saya senantiasa mengajak dan menghimbau umat muslim di Sumsel agar patuh membayar zakat melalui organisasi pengelolaan zakat yang resmi dan sudah dibentuk pemerintah yaitu Baznas," imbuh Herman Deru. 

Kepada para pengurus Baznas Sumsel  Herman Deru minta  untuk dapat menjaga kepercayaan muzzaki (orang yang dikenai wajib zakat) dan membawa Baznas menjadi lembaga yang sangat dibutuhkan umat dengan tranparansi penyaluran ke 8 asnap yang berhak menerima zakat.

“Disini Baznas harus memberikan kepercayaan pada Muzzaki. Dana zakat yang dibayarkan itu harus tepat sasan dengan 8 asnap yang berhak menerima yakni fakir, miskin, amil, mu’allaf, budak, gharim (memiliki utang, fi sabilillah dan ibnu sabil,” tandasnya.

Sementara itu dalam sambutannya saat peluncuran Gerakan Cinta Zakat dan Pembayaran Zakat Melalui Baznas Tahun 2021, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa sejak peluncuran ini zakat sudah dapat dilakukan secara online. 

Presiden Jokowi berharap dana yang dihimpun ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk membantu saudara-saudara yang mengalami kesulitan akibat Pandemi Covid serta membantu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh di Indonesia. 

"Saya meluncurkan secara resmi gerakan cinta zakat ini untuk mendorong partisipasi masyarakat membayar zakat, infak dan sedekah dan memasifkan penyaluran tepat sasaran untuk mereka yang membutuhkan," jelasnya. 

Dalam kesempatan itu Jokowi juga menghimbau seluruh pejabat negara, BUMN, kepala daerah untuk menunaikan zakat melalui amil zakat resmi. 

"Semoga dengan zakat ini semakin menyempurnakan ibadah puasa dan ketakwaan dan ketaatan kita pada Allah SWT," ujarnya. 

Setelah melakukan peluncuran Gerakan Cinta Zakat, Presiden Jokowi didampingi Wapres RI Ma'ruf Amin juga tampak langsung menyerahkan zakat kepada Baznas diikuti sejumlah menteri.******

 

 

Read More

Gandeng KPK RI, Herman Deru Komitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Transparan

 

PALEMBANG, Liputansumsel.com,- Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru bersama 17 Bupati/ Walikota se Sumsel terus komitmen memberantas praktik Korupsi secara terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

 

“Pemprov Sumsel berharap usai aucara audiensi Pimpinan KPK hari ini.  Bupati dan Walikota mengerti lebih mendalam cara  mencegah dan memberantas korupsi dan fokus pada  kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” kata Herman Deru usai acara audiensi Ketua KPK RI Firli Bahuri yang juga diikuti para Bupati/Walikota se-Sumsel di auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (15/4).

 

Menurut Herman Deru, untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah yang  bersih dan transparan serta  akuntabel, berbagai upaya telah dilakukan Pemrov Sumsel,  mulai dari penataan kebijakan dan regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

“Dari awal kita memang  konsen dengan masalah pemberantasan korupsi ini,  dengan diawali niatan tulus guna mendorong penyelenggaran yang pemerintahan yang bersih dan transfaran,” imbuhnya.

 

Terkait dengan program rencana aksi KPK RI yang  memberikan standar kepada Pemda dalam membangun  kerangka kerja untuk memahami elemen resiko korupsi berdasarkan sektor wilayah atau instalasi yang rentan terhadap tindak pidana korupsi. Herman Deru menyambut  program aksi KPK tersebut dan patut didukung oleh Pemda.

 

“Melalui program KPK tersebut, kita banyak mendapat pencerahan tentang kewajiban- kewajiban sebagai kepala daerah utamanya dalam  penyelenggaraan barang dan jasa. Dan lagi ada yang menarik,  terjadi dialog  tadi   ada enam  kepala daerah yang berdiskusi secara terbuka dengan Ketua KPK,  sehingga kita merasa mendapat panduan tentang masalah  pemberantasan korupsi didaerah,” tandasnya.

 

Dilain pihak Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan  dalam upaya  pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK melakukan pendekatan  dengan mengajak seluruh masyarakat, stakeholder, para politisi, para penyelenggara negara agar  sadar  akan bahaya korupsi  yang akan menghambat tujuan nasional.

 

Menurut Firli, fakta empiris yang sering terjadi tindakan korupsi itu terkait dengan perizinan usaha, perizinan tambang, perizinan untuk para investor. Oleh sebab itu KPK  menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk tidak mempersulit perizinan. KPK sejauh ini lanjut Firli terus mengikuti bagaimana pelaksanaan pusat pelayanan terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan  menerapkan  pelayanan sistem elektronik.

 

“Dengan palayanan secara elektronik  hubungan secara fisik antara pemohon izin dan pemeberi izin dapat dihindari, itu   cara kita untuk melakukan pencegahan korupsi. Adapun garda terdepan dalam pencegahan praktik  korupsi di daerah ada pada  Gubernur, Bupati dan Walikota,” tandas Firli  ****

 

Read More