Pj Walikota Prabumulih Elman Lanjutkan Program Bedah Rumah

Prabumulih,liputansumsel.com - Kabar gembira bagi masyarakat Kota Prabumulih yang tidak mampu. Program bedah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang sebelumnya dihentikan karena masa jabatan Ir H Ridho Yahya MM dan H Ardiansyah Fikri SH habis, ke depan akan dilanjutkan.

Rencana tersebut diungkapkan Penjabat (PJ) Walikota Prabumulih, H Elman ST MM kepada wartawan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (25/9/2023).

"Program bangun rumah warga tak layak huni ini sangat bagus dan layak dilanjutkan," ungkap Elman kepada wartawan.

Elman menuturkan, program yang merupakan gagasan H Ridho Yahya yang merupakan Walikota Prabumulih periode 2013-2018 dan 2018-2023 tersebut merupakan program yang sangat baik dan membantu masyarakat.

Namun pihaknya akan mempelajari lagi dan akan duduk bersama dengan jajaran pimpinan dan pengurus Baznas selaku pengelola dana infaq sodaqoh dari pegawai tersebut.

"Karena kan kepengurusan baznas juga baru saja berganti makanya saya harus bertemu dengan baznas dulu karena program ini kan uangnya dari zakat dan infaq pegawai yang dikelola Baznas," jelas Elman.

Pria yang pernah menduduki jabatan Kepala Bappeda kota Prabumulih itu mengaku duduk bersama perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi dan agar tidak ada hal-hal lain.

"Program bangun rumah tak layak huni ini sangat bagus, kita tidak ingin nantinya kalau diaktifkan lagi ada persepsi-persepsi yang tidak baik sehingga perlu duduk bersama dibahas," lanjutnya seraya mengatakan program itu merupakan salah satu cara mengurangi kemiskinan di kota Prabumulih.

Elman mengaku pihaknya juga akan meminta laporan penggunaan anggaran sebelumnya, data berapa rumah telah dibangun dan berapa lagi sisa yang belum dilakukan pembangunan.

"Data ini akan kita laporkan kepada seluruh pegawai karena pembangunan rumah tak layak huni milik warga miskin itu bersumber dari dana dari infaq dan shodaqoh pegawai sehingga pegawai harus tau berapa banyak rumah telah dibangun," terangnya.

Jika memang nantinya dilanjut lagi maka kata Elman, pemerintah kota Prabumulih akan kembali memungut uang infaq dan shodaqoh dari para pegawai. "Kita yakin kalau tujuannya bagus maka pegawai akan setuju, namun realisasi berapa banyak dibangun dan penggunaanya akan disampaikan kepada pegawai," bebernya.

Untuk diketahui, Ir H Ridho Yahya MM dan H Ardiansyah Fikri SH dimasa kepemimpinannya menerapkan program infaq sodaqoh dari uang pegawai. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membangun rumah warga miskin yang tak layak menjadi layak huni.

Setiap bulan dengan dana infaq sodaqoh pegawai negeri tersebut mampu membangun lebih dari 10 rumah warga tak layak huni jadi kayak huni.

Namun karena Infaq sodaqoh pegawai tersebut diatur dalam peraturan Walikota maka Ridho-Fikri menghentikan program karena tidak ingin nantinya bermasalah dengan hukum terkait hal tersebut.

Read More

PJ Walikota Prabumulih Minta RT RW Mundur Jika Maju Nyaleg

Prabumulih,liputansumsel.com - Penjabat (PJ) Walikota Prabumulih H Elman ST MM meminta seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk mundur dari jabatan jika ada yang ikut maju sebagai bakal calon legislatif Pemilu 2024. 

Penegasan agar RT,RW tak ikut bertarung dalam Pemilu 2024 disampaikan Pj Walikota Prabumulih saat diwawancarai di ruang kerjanya.

"Ketua RT dan ketua RW jika ada yang maju sebagai caleg ya harus mundur lah," tegas Elman ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (25/9/2023).

Elman menuturkan, RT RW merupakan pejabat pemerintahan terkecil ditingkat masyarakat dan digaji menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Prabumulih.

"Nanti RT RW memanfaatkan, sama seperti PJ Walikota ini yang tidak boleh mencalon walikota atau kepala daerah karena takut nanti memanfaatkan fasilitas yang ada, termasuk RT RW namun aturan jelas akan kami dalami lagi," tuturnya.

Disinggung apakah nanti Lurah-lurah akan diminta mendata RT RW apakah ada yang mencalonkan diri, Elman mengaku di rapat telah meminta seluruh lurah termasuk camat untuk tidak ikut-ikut politik.

"Nanti seluruh lurah akan kita imbau untuk mendata RT RW apakah ada yang ikut caleg, intinya tak boleh berpolitik," bebernya.

Tak hanya tidak boleh maju caleg, RT RW juga kata PJ Walikota Prabumulih tidak diperkenankan menjadi tim sukses dari calon legislatif. 

Disinggung banyak RT RW jika mereka bukan digaji tapi hanya diberi insentif sehingga bebas jadi tim sukses, Elman menegaskan insentif itu diberikan bersumber dari uang negara.

"Iya insentif dan honor itu dari uang negara jadi jangan sampai dipakai untuk itu (jadi timses-red), kalau untuk keperluan pribadi tak masalah, tapi akan kita dalami lagi," tegasnya

Read More