60 Pejabat Pemkot Palembang Divaksinasi Tahap Dua

Palembang, Liputan Sumsel. Com - Sebanyak 60 pejabat di Kota Palembang divaksinasi Covid-19 tahap kedua, di RSUD Palembang BARI, Rabu (17/3/2021). 

Para pejabat itu, terdiri dari pimpinan dan anggota DPRD, para kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan Staf Khusus Wali Kota Palembang. Mereka susah divaksinasi tahap pertama pada 3 Maret lalu. 

Vaksinasi dimulai pukul 08.00 WIB. Prosedurnyo sama seperti tahap pertama. Meja satu pendaftaran, meja dua skrining, meja tiga vaksinasi, meja empat observasi setelah divaksin. 

Wakil Direktur Utama Rumah Sakit Bari Palembang, dr Alfarobi, mengatakan, tidak ada kendala selama proses vaksinasi dosis pertama ataupun dosis kedua hari ini, semua berjalan lancar. 

"Alhamdulillah hari ini semuanya lulus skrining dan semua layak untuk disuntik vaksin," ujar Alfarobi. 

Vaksinasi para pejabat daerah ini diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat Kota Palembang agar tidak takut untuk divaksin karena terbukti aman dan tidak ada efek samping yang membahayakan. 

Asisten III Setda Kota Palembang, Agus Kelana, mengatakan, tidak ada efek samping selama vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua.

"Harapan kita, masyarakat jangan takut divaksinasi. Karena terbukti aman." (Rl/Al) 

Read More

Palembang Terima 16.000 Vial Vaksin Covid

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Proses vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan sejak Januari lalu di Palembang terus dilanjutkan.

Setelah mendapatkan 90.000 vial vaksin tahap pertama dan 6.080 vial tahap kedua, kini Kota Palembang mendapatkan kembali 16.000 vial. 

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dr Fauziah, mengatakan, proses vaksinasi untuk 14.780 orang tenaga kesehatan tahap pertama dan dosis pertama sudah hampir 100 persen.

Kini Pemerintah Kota Palembang juga tengah memberikan vaksin untuk lansia dan pelayan publik.

"Hari ini sudah datang lagi 16.000 vial vaksin untuk tahap kedua dosis kedua. Peruntukkannya sama, termasuk untuk guru atau tenaga pendidik," katanya, Rabu (17/3/2021).

Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan, dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Palembang saat ini, jumlah vaksin yang diterima belum mengcover semuanya. Karena itu, vaksin akan diberikan secara bertahap.

"Sudah ada kabar sebelumnya bahwa akan datang lagi vaksin sebanyak 16.000 untuk Palembang," katanya.

Vaksin ini salah satunya akan diberikan bagi para guru. 

Fitrianti mengatakan, salah satu syarat diberlakukannya sekolah tatap muka adalah dengan telah divaksinnya para guru sesuai dengan syarat dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). 

"Sejauh ini jumlah vaksin belum memadai dibandingkan jumlah guru PAUD, SD, SMP, SMA baik swasta, negeri maupun yang di bawah Kemenag, yakni sebanyak 17 ribu guru. Semuanya harus divaksin dulu sebagai syarat Juli sekolah tatap muka dilakukan," ujar Fitrianti. 

Hanya saja, kouta vaksin untuk guru belum memadai, baru 800 vaksin. Sehingga Pemkot terus mengupayakan penambahan vaksin untuk tenaga pendidik. 

"Apabila ada tenaga pendidik yang belum menjalani vaksin, maka proses belajar mengajar juga belum bisa dilakukan." (Rl/Al)

Read More

Pemkot Palembang Minta Percepat Data Utilitas untuk Normalisasi

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Pemerintah Kota Palembang meminta stakeholder segera menormalisasi pipa jaringan gas yang menutupi drainase warga sehingga mengakibatkan banjir. 

Hal ini dikemukakan Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, usai rapat koordinasi kali kedua bersama PT Pertagas dan stakeholder terkait, di Ruang Rapat Bappeda Litbang Palembang, Rabu (17/3/2021). 

"Kita sudah koordinasi pada saat rapat pertama. Ada beberapa kawasan yang sudah ditindaklanjuti. Tapi kita ingin ada percepatan pendataan lengkap, dan turun ke lapangan mengecek kondisi yang terjadi, karena dampak dari ini luas ke masyarakat," ujar Fitrianti. 

Ia meminta pipa milik PT Pertamina Gas atau Pertagas ditertibkan lebih dahulu, khususnya yang berada di kawasan dekat permukiman warga. 

"Ini bukan tanggung jawab Pemkot. Karena selama ini kawasan dilalui pipa jargas sudah dibebaskan Pertagas. Jadi kembali ke pemilik aset, yakni Pertagas," ujar Fitrianti. 

Ia menerangkan, di dekat permukiman warga itu ada gas, ada minyak. Pemkot dan warga tidak bisa melakukan pembersihan karena lokasi jaringan yang berisiko. 

"Karena ini lahan milik Pertamina, maka juga harus izin dulu jika ingin memasuki lahan tersebut. Di sisi lain, karena adanya pipa jargas kalau tidak di bersihkan menyebabkan banjir," Fitrianti menerangkan. 

Ia juga menyayangkan, d sepanjang jaringan ini,  juga tidak ada rambu bahwa ada peringatan jaringan pipa apa, tanda bahaya, dan cat sudah tidak jelas lagi. 

"Terkait ini tadi, dari Pertagas sudah berjanji/berkomitmen untuk melakukan normalisasi segera, dan juga dalam minggu ini data-data titik lokasi pipa jargas," katanya.

Permasalahan pipa Jaringan gas (Jargas) yang menjadi penyebab banjir karena menutup saluran air (drainase) yang dikeluhkan warga salah satunya berlokasi di Kalidoni.

Di mana pipa menutupi keseluruhan saluran, dan ketika warga melakukan gotong royong juga tidak bisa membersihkan area tersebut. (Rl/Al)

Read More

BPKAD OKI Motori Sosialisasi Permendagri No.77 Tahun 2020

OKI,LiputanSumSel.Com – Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 (Permendagri) tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang dimotori oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (BPKAD) secara resmi digelar diruang Bende Seguguk Pemkab OKI, Rabu 17/3/2021.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati OKI HM.Djakfar Shodiq dan hadir dalam kegiatan ini Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri bersama rombongan Tim SIPD, para Asisten dan Kepala OPD serta para Camat se Kabupaten OKI.

Dalam sambutanya Wakil Bupati OKI HM.Djakfar Shodiq mengungkapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang telah senantiasa bersedia membagi pemahaman, agar opd yang terkait dapat melakukan pelaporan keuangan yang transparan dan dipertanggung jawabkan.

"kepada seluruh OPD yang hadir kiranya dapat menyerap dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bapak Ditjen agar terlaksananya pengelolaan keuangan dengan benar dan tepat dalam pelaporannya sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan secara resmi acara ini saya buka",katanya singkat.

Ditjen Bina Keuangan Daerah DR.Bahri S.SSTP, M.Si memaparkan SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah",bukanya.

Lanjutnya, tujuan sosialisasi ini dilakukan sebagai bentuk sinergi SIPD untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih inovatif dan cepat, serta untuk menyinergikan subtansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 kepada Pemerintah Daerah, baik dikabupaten/kota agar lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi Informasi 

“Sosialiasi ini merupakan kegiatan yang strategis sebagai wahana untuk menyamakan persepsi mengenai pengelolaan sistem informasi Pemda atau SIPD,” jelasnya.

Kepala BPKAD OKI Ir. Mun'im MM mengungkapkan sosialisasi ini diselenggarakan untuk menyamakan presepsi tentang pelaksanaan peraturan menteri dengan permendagri no.77 tahun 2020  tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan Pengelolaan keuangan dareah meliputi perencanaa, penata usahaan, pelaporan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku",imbuhnya. (PD/SMSI)

Read More

Anggota DPRD Kota Palembang Komisi IV Turun Langsung Lakukan Sidak ke Diamond Supermarket

 

Palembang, Liputan Sumsel.Com – Menindak lanjuti laporan masyarakat bahwa adanya larangan pegawai yang memakai Jilbab di Supermarket Diamond. Anggota DPRD Kota Palembang Komisi IV yang membidangi kesra, pendidikan dan kesehatan turun langsung melakukan sidak, Selasa (16/3) malam

Menurut anggota DPRD Palembang Komisi IV Adzanu Getar Nusantara mengatakan, kita melakukan sidak untuk menyamakan persepsi guna meluruskan aturan yang berlaku mengenai ketenaga kerjaan.

Teryata benar, setalah kita sidak tidak ada satupun pegawai wanita yang beragama islam berjilbab, yang sebenarnya sehari – hari mereka memakai jilbab, temuan tersebut langsung kita koordinasikan kepada HRD dan Manager mereka.

Menurut Adzanu larangan tersebut bertentangan dengan aturan salah satunya sebagaimana yang tertuang dalam UU no 23 tahun 2013 pasal 5 dan 6

“Intinya melarang untuk hal yang sifatnya mengarah kepada diskriminasi dalam hal ini adalah terkait seragam atau busana hijab bagi wanita muslim, ujar Adzanu, Rabu (17/03/2021) di ruangan Komisi IV.

Selanjutnya dalam sidak kemarin kami meminta kepada Saminto selaku HRD dan James selaku Manager area Palembang untuk memberikan klarifikasi terkait kebijakan yang di buat oleh pihak Diamond.

Namun jawaban dari Manager area akan dikoordinasikan dengan pusat dahulu, sehingga komisi IV DPRD Palembang akan menunggu tanggapan atau jawaban dari management pusat Diamond.

“Kita beri waktu mereka satu minggu untuk menyampaikan jawaban,” ucap Adzanu yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Palembang.

“Namun Alhamdulliah tadi Kepala Dinas Tenagakerjaan Palembang telah menyampaikan informasi kalau hari jumat ini sudah di bolehkan untuk pegawai yang memakai jilbab,”jelas Adzanu

Tujuan sidak ini adalah, untuk menjaga agar kota Palembang tetap menjadi salah satu kota yang zero konflik mengenai isu terkait agama, suku, ras dan Golongan.

Sidak ini langsung didampingi kepala dinas ketenagakerjaan Palembang Yanuarpan beserta jajaran disnaker dan Perwakilan Komisi IV DPRD Palembang, yaitu Muliadi, Feby, Siti, Suhaepah, Yulfa cindo sari dan Patra wibowo. Tutup Adzanu.(Al)

Read More

Resmikan SPBBM di Ponpes Al Ittifaqiah, Herman Deru : Inovasi Ini Bisa Jadi Role Model Bagi Ponpes Lainnya di Sumsel

 

PALEMBANG, Liputansumsel.com,– Apresiasi diberikan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru terhadap lembaga pendidikan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Salah satunya Pondok Pesantren (Ponpoes) Al-Ittifaqiah Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir yang telah berinisiatif  membuat Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak (SPBBM) untuk membantu masyarakat.

 

Apresiasi tersebut diungkapkannya saat meresmikan SPBBM di komplek Ponpes Al-Ittifaqiah Indralaya,  Rabu (17/3). Menurutnya, upaya ini menjawab peran dan fungsi ponpes selain sebagai pusat pendidikan Islam  juga  memiliki fungsi secara internal dan ekstral.

 

"SPBBM ini harus dikelola dengan baik, sebab menjadi citra bagi ponpes Al-Ittifaqiah  dan bisa menjadi contoh bagi Ponpes yang lain,” harap Herman Deru.

 

Dijelaskan Herman Deru, inovasi yang dilakukan pesantren Al-Ittifaqiah menjadi cermin yang  menunjukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Ponpes tidak kalah jika dibanding dengan SDM yang ada di sekolah pendidikan umum.

 

"Kita ikut senang jika lembaga pesantren sudah mandiri, ini juga akan  membuat kita dari pihak Pemerintah  Kabupaten, Kementerian Agama dan juga Provinsi menjadi senang,” tambahnya

Dilain pihak Region Manager Retail Sales II Sumbagsel, Riza Pahlefi menyebut, keberadaan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak (SPBBM) merupakan Sub Penyalur BBM milik Pertamina yang juga  merupakan lembaga resmi yang diharapkan membawa manfaat bagi ponpes dan masyarakat sekitar. 

 

"Secara nasional ada 12 ribu Pertashop yang tersebar di berbagai provinsi. Sumbagsel ada 1.050 Pertashop. Untuk Sumsel sendiri ada 448 Pertashop yang tersebar di beberapa kabupaten/kota," ungkapnya. 

 

Dijelaskan, upaya ini sebagai bentuk hadirnya pertamina di seluruh pelosok negeri dengan pertashop-nya, melalui berkaloborasi antara masyarakat dengan lembaga resmi Pertashop Pertamina. 

 

"Targetnya minimal perhari 400 liter. Pertamina yang suplay langsung, sehingga harga dan kualitasnya sama dengan SPBU pada umumnya," terangnya. 

 

Pihaknya berharap, SPBBM tersebut bisa memberikan solusi bagi masyarakat agar tidak kekurangan lagi bahan bakar, terutama bagi masyarakat desa di Sumsel. 

 

Sementara itu, Mudir Ponpes Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir, Drs KH Mudrik Qori, MA mengatakan, keberadaan SPBBM berbasis ponpes ini sebagai penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, untuk membantu perekonomian masyarakat desa. 

 

"Selama ini sering terjadi kesulitan dan kelangkaan bahan bakar bagi masyarakat desa. Adanya penyalur pinggir jalan, namun belum diketahui apakah berkualitas baik atau tidak," ucapnya. 

 

"Kita sebagai ponpes berusaha kuat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.  Dukungan berbagai pihak kita butuhkan," ucapnya sembari menyebut  santri Ponpes ini 32 santri yang telah  diberikan  beasiswa belajar keluar negeri dengan negara tujuan Inggris, Rusia, Hubgria, Korsel, Mesir, Sudan, Maroko, Madinah. **

Read More

Herman Deru: Tol Indraprabu Jawaban Impian Masyarakat Sejak Bertahun-tahun Lalu

OGAN ILIR, Liputansumsel.com,- Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru meninjau proses pembangunan ruas tol Indralaya - Prabumulih (Indraprabu) di dua titik, yakni KM 5 dan KM 8. 

Kunjungan ini dilakukan Gubernur Sumsel usai meresmikan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak (SPBBM) tahap pertama di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-aittifaqiah Indralaya, Ogan Ilir, Sumsel, Rabu (17/3/21). 

Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengatakan, tol Indraprabu merupakan jawaban atas impian dan keinginan masyarakat sejak bertahun-tahun lalu. 

"Jalan tol ini cara terbaik menjawab kebutuhan sarana transportasi yang semakin modern," ungkap Herman Deru. 

Untuk teknis pembangunan sarana-prasarana tol, Deru berpesan agar tol Indraprabu memiliki ciri khas kearifan lokal. Seperti ornamen pada fasilitas penunjang tol harus menunjukkan identitas budaya Sumatera Selatan. 

"Dari mulai ornamen dan rest area harus berbau kearifan lokal. Ornamen tanjak pada jembatan, pintu tol, rest area, ini harus ditonjolkan," ungkapnya. 

Selain itu, dalam bidang peronomian kearifan juga perlu terjaga, terkhusus di rest area mulai dari ornamen hingga apa yang dijual, termasuk kerajinan songket Ogan Ilir, kuliner dan lain sebagainya. 

"Jadwalnya selesai Mei 2022 sudah beroperasi. Kita harapkan berjalan dengan lancar," ungkapnya. 

Herman Deru menilai, tol Idraprabu juga akan menyedot kepercayaan para investor untuk masuk Sumsel. Tol Idraprabu diharapkan bisa berdampak pada geliat ekonomi masyarakat, terutama di kawasan yang dilalui tol. 

"Tentu ini harus adanya kerjasama yang baik oleh berbagai pihak. Sehingga keinginan bersama ini bisa terwujud," terangnya. 

Sementara Project Director PT Hutama Karya, Hasan Turcahyo mengatakan, sejak dimulai pada Juli 2020, pembangunan jalan tol Indraprabu sepanjang 64,8 kilometer terus dikerjakan. 

"Tol Indraprabu merupakan salah satu rangkaian jalan tol dari Palembang menuju Bengkulu yang total panjangnya jika mencapai 329 kilometer. Sementara ruas Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,8 kilometer," kata Hasan. 

Dijelaskan Hasan, tol Indraprabu terbagi menjadi 6 zona dan setiap zona memiliki panjang trase berbeda. 

Adapun zona I sepanjang 10,5 kilometer, zona II sepanjang 12,8 kilometer, zona III sepanjang 11,7 kilometer, zona IV sepanjang 12,5 kilometer, zona V sepanjang 11,7 kilometer dan zona VI sepanjang 9,7 kilometer. 

"Panjang trase tol Indraprabu dengan rincian enam zona ini mencakup main road (jalan utama) dan dua interchange (simpang susun), yakni di Indralaya dan Prabumulih," terang Hasan. 

Hasan melanjutkan, trase tol Indraprabu melewati delapan kecamatan di dua daerah kabupaten dan satu daerah kota. 

Pada Maret saat ini, progres pembangunan tol Indraprabu mencapai 30,4 persen. "Progres 30,4 persen ini pertanggal 15 Maret lalu," terang Hasan. 

Ia mengungkapkan, pembangunan tol yang menelan biaya konstruksi Rp 6,7 triliun itu ditargetkan rampung pada triwulan kedua atau pertengahan tahun 2022. 

"Awal konstruksi Juli 2020, target rampung pada pertengahan tahun depan atau sekitar Juli 2022," kata Hasan.****

Read More

Ribuan Guru Divaksinasi Covid-19, Herman Deru Optimis Belajar Tatap Muka Bisa Diterapkan

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kian gencar melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap pelayan publik. Kali ini, vaksinasi tersebut menyasar jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel. Termasuk juga vaksinasi bagi para guru dan tenaga pendidik. Diketahui, sedikitnya ada 1704 orang guru dan 240 orang tenaga pendidik mendapatkan suntikan   vaksin covid-19 di Sumsel.

 

"Ini sebagai upaya kita untuk mempercepat agar aktivitas sekolah tatap muka bisa dilakukan. Keinginan agar sekolah tatap muka sering disampaikan oleh para guru, orangtua, maupun siswa itu sendiri," kata Gubernur Sumsel H Herman Deru ketika meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi bagi Dinas Pendidikan Sumsel di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel, Rabu (17/3).

 

Vaksinasi tersebut, lanjutnya, tidak hanya dilakukan untuk para pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel dan guru yang berstatus PNS saja, melainkan juga untuk pegawai dan guru yang berstatus honorer.

 

"Vaksinasi ini tidak membedakan. Pegawai, staf, guru, tenaga pendidik baik PNS maupun honorer harus mendapatkan vaksinasi ini, namun tergantung ketersediaan vaksinnya. Yang jelas, vaksinasi ini dilakukan beberapa sesi," paparnya.

 

Bahkan, dia mengatakan, vaksinasi ini juga nantinya akan dilakukan untuk para pengasuh pondok pesantren.

 

"Kedepan kita lanjutkan juga ke pengasuh ponpes. Kita prihatin sama santri yang terpaksa harus belajar dari rumah karena pandemi ini. Untuk kelompok lainnya, tentu kita akan sediakan juga," terangnya.

 

Dengan vaksinasi tersebut, diharapkan dapat berdampak pada pulihnya lagi aktivitas belajar mengajar. Dimana Herman Deru sendiri menargetkan kegiatan belajar tatap muka di Sumsel dapat digelar sebelum petengahan tahun ini.

 

"Namun setelah vaksinasi ini, kita akan koordinasikan lagi dengan epidemiologi. Tentu kita harapkan, belajar tatap muka ini dapat dilakukan sebelum pertengahan tahun," tegasnya.

 

Pantauan di lapangan, vaksinasi tersebut tidak hanya dilakukan bagi pegawai dan guru yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, namun juga para pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerima vaksin tersebut.

 

Herman Deru menyebut, OJK juga menjadi prioritas diberikan vaksinasi mengingat peran OJK sebagai lembaga keuangan yang kerap berhubungan langsung dengan masyarakat.

 

"Apalagi minat masyarakat terhadap perbankan ini meningkat sehingga membutuhkan kecepatan layanan ekonomi. Tentunya OJK sebagai lembaga keuangan pengawas aktivitas keuangan harus juga diberikan vaksinasi karena mempunyai peran di depan dalam melayani masyarakat," paparnya.

 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Riza Fahlevi mengemukakan, saat ini pihaknya tengah mengkaji untuk penerapan sekolah tatap muka bisa segera dilakukan. Dimana Dinas Pendidikan secara diskresi telah mengumpulkan data tentang protokol kesehatan.

 

"Artinya jika belajar tatap muka ini sudah disetujui, bisa langsung dijalankan. Tidak perlu lagi uji coba. Untuk itulah, vaksinasi ini kita lakukan agar guru bisa kembali beraktivitas kembali. Ini sesuai instruksi pak Gubernur," kata Riza.

 

Kendati begitu, dia mengaku, belajar tatap muka tersebut saat ini telah dilakukan. Namun siswa yang datang tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa melainkan siswa yang datang ke sekolah hanya untuk mengumpulkan tugas dan berkonsultasi dengan guru.

 

"Upaya ini dilakukan untuk mengurangi kejenuhan siswa. Ada dua sesi yang saat ini dijalankan daring dan tatap muka. Bulan Juli 2021 ini mudah-mudahan bisa dijalankan seperti biasa. Yang terpenting sekarang protokol kesehatannya," pungkasnya.****

Read More

2021 Pemkot Prabumulih Usulkan 250 Farmasi CPNS

PRABUMULIH,liputansumsel.com –Kepala BKPSDM, Beny Rizal SH MH melalui Kabid P2KP, Yandi Irawan SKom Msi mengatakan Pemerintah kota (Pemkot) melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), tahun ini mengusulkan sekitar 250 formasi CPNS 2021 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

"Formasi CPNS 2021, kita usulkan 250 orang dengan formasi tenaga teknis dan Tenaga kesehatan. Lalu, formasi guru sebanyak 634 lewat PPPK,”  Ujar Yandi,Rabu (17/3)

Formasi yang diusulkan hanya tenaga teknis dan tenaga kesehatan saja. Sementara itu untuk formasi guru diusulkan sekitar 637 melalui Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Masih Dikatakn Yandi, informasi dari Kemen PAN-RB kemungkinan akhir Maret ini SK-nya keluar. Dan, pelaksanaan seleksinya akan dilakukan sesudah lebaran nantinya. “Diperkirakan, pembukaan CPNS dan PPPK dilakukan Mei. Pelaksanaan seleksi pada Juli mendatang, kita masih menunggu kepastian jadwal dari Kemen PAN-RB,” bebernya.

Ungkapnya, pembukaan CPNS Formasi 2021 dan PPPK ini juga jelas menambah jumlah PNS di lingkungan Pemkot. Apalagi, kata dia, jumlah PNS tahun ini cukup banyak. “Adanya PNS pensiun, kita juga formasi CPNS dan PPPK. Untuk menggantinya, sehingga jumlah pegawai tetap dan tidak mengalami kekurangan,” tambahnya.

Read More

Satpol PP dan Damkar Pessel, Terima Penghargaan Terbaik III dalam Penegakan Perda AKB Sumbar.

Padang ,Painan, Liputansumsel.com -- Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), menerima penghargaan dari Gubernur  Sumatera Barat (Sumbar), atas keberhasilannya dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 06 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru ( AKB) Dalam Penegakan dan Pengendalian Covid 19.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan Gubernur  Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, kepada Kadis Satpol PP dan Damkar Pesisir Selatan, Dailipal, pada upacara peringatan HUT Satpol PP ke-71 dan Linmas ke-59 di Padang, Rabu (17/3).

" Alhamdulillah Pessel, ditetapkan sebagai kabupaten terbaik III dalam penegakan Perda Provinsi Sumatera Barat, nomor 06 tahun 2020," kata Dailipal.

Upacara di hadiri oleh Direktur Satpol PP & Linmas Kemendagri serta seluruh Kasat PP, Bupati dan wali kota Se-Sumatera Barat.

Sementara itu, Wakil Bupati Pessel, Rudi Hariyansyah, ikut hadir dalam upacara HUT Satpol PP, mengaku bangga atas prestasi Satpol PP dalam penegakan Perda 06 Sumbar terutama guna mendisiplinkan masyarakat dengan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan.

" Terima kasih Satpol sudah bekerja dengan baik dalam penegakan protokol kesehatan, semoga prestasi ini terus ditingkatkan," katanya.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka penegakan hukum Perda Provinsi Sumbar Nomor 06 th 2020, Kabupaten Pesisir Selatan, membentuk tim terpadu penegakan protokol kesehatan. 

 Dikatakan Dailipal, Tim gabungan penegakan hukum perda itu terdiri dari Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhuhungan, Dinas Kominfo, Humas dan Protokoler, Kodim 0311, Kepolisian, Pos Denpom, Anggota TNI AL Pos Painan dan unsur terkait lainnya. 

Guna penegakan Protkes, tim melakukan operasi, diberbagai tempat, seperti, pasar, perkantoran, jalan raya serta objek wisata.

" Selama operasi hampir 2000 pelanggar ditindak dengan sanksi sosial dan denda," tambahnya lagi.

Read More

Pemkot Prabumulih Gelar Musrembang RKPD Kota Prabumulih Tahun 2020

Prabumulih--liputansumsel.com Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM melalui  Wakil Walikota Prabumulih H. Andriansyah Fikri, SH  Memaparkan  Tujuan MUSREMBANG RKPD Kota Prabumulih agar dapat memberikan masukan terhadap perencanaan yang di susun oleh Pemerintah Kota Prabumulih,dari kegiatan ini diharapkan agar dapat membantu mendapatkan dokumen – dokumen pembangunan yang bersifat koferensif baik kepentingan nasional maupun ragional dalam mewujudkan kota prabumulih yang prima dan berkualitas.Hal ini di ungkapkan Wawako saat Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG RKPD Kota Prabumulih Tahun 2022. Pada 

(17/3) di Gedung Kesenian komplek Rumah Dinas Walikota.

 

Acara berlangsung dengan Paparan Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Ir.Abu Sohib Mengenai Laporan Ketua Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Pemerintah Kota Prabumulih.

Sementara itu, BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Yang di Wakili Sekretaris BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Adhie Martadhiwira, M.Pol.Admin Memaparkan Perencanaan Isu Strategis Daerah Tahun  2022 Sesuai Kesepakatan Bersama BAPPENAS yaitu rendahnya kualitas SDM dikarenakan permasalahan kemiskinan pendidikan dan kesehatan, Adanya Missmatch Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja terhadap kebutuhan dunia kerja, Optimalisasi infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur konektivitas serta infrastruktur yang mendukung kawasan industri, dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan akses finasial UMKM, Ekonomi Kreatifdan Rantai Nilai Hulu.(ls01)

Read More

Tim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Berkunjung ke MPP Palembang

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Tim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (RI) berkunjung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Palembang, Selasa (16/3/2021).

Ketua tim, Dr Ishak Octavianus Manafe, mengatakan, mereka ingin melihat dari dekat pelayanan dan bagaimana reformasi birokrasi di MPP Palembang. 

"Selain luas, MPP Palembang ini juga layanan paling lengkap di Indonesia. Kami juga sharing pengalaman. Saya lihat layanan di MPP sudah cukup baik. Kemudian, reformasi birokrasi juga sudah berjalan,” kata Ishak.

Menurut dia, inovasi pelayanan di MPP juga sudah baik, karena melayani semua jenis perizinan. 

“Kita juga tanya tadi. Ternyata sudah ada layanan mengantar berkas ke rumah dengan menggandeng ojek online. Ini salah satu terobosan yang baik,” kata Ishak. 

Terkait investasi, ia berjanji akan menyampaikan hasil kunjungan ke MPP, termasuk potensi investasi di Palembang, ke Kementerian. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang, Dr Akhmad Mustain, mengatakan, kedatangan Tim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI ini, memotivasi dinasnya untuk memberikan pelayanan terbaik lagi.

“Di sini kita juga berupaya mewujudkan reformasi birokrasi dengan baik. Seperti, tim teknis yang bertugas itu semua ada suratnya, termasuk tunjangannya juga,” ujar Mustain. 

Dia menambahkan, DPMPTSP Palembang terus berbenah agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik.

“Meskipun kita sudah menerima penghargaan pelayanan prima dengan nilai A, tapi bukan berarti kita puas. Kita terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi segala golongan masyarakat, serta tetap informatif melalui berbagai media."

Bahkan, saat dilakukan penilaian tersebut, kata Mustain, setidaknya telah lahir lima inovasi baru yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. (Rl/Al)

Read More