Kejari Oi Terima Pelimpahan Berkas Perkara Narkoba

Indralaya.liputansumsel.comKejaksaan Negeri Ogan Ilir menerima pelimpahan berkas perkara narkotika seberat 880 gram dari Polres Ogan Ilir.

Penyerahan pelimpahan perkara itu berupa barang bukti dan tersangka atas nama Suhandi Pranata Bin Mukiman atau disebut tahap dua dalam KUHAP.

Pelimpahan diterima pada Senin, 15 Februari oleh tim jaksa 16 A Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, terdiri dari 4 orang jaksa yakni Kasi Pidum, Sazili, SH, MH, Kasi Barang Bukti, A.Yantomi, jaksa Berli dan Jaksa Abdullah.

Dijelaskan Kasi Intel Kejari Ogan Ilir, Efan Apturedi, didampingi Kasi Pidum, Sazili, SH, MH, dan Kasi BB, A.Yantomi,  tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika. 

Karena tersangka tertangkap membawa narkotika golongan satu jenis sabu seberat 880 gram pada 18 Oktober 2020 lalu di Inderalaya oleh jajaran Polres Ogan Ilir.

Selanjutnya jaksa akan membuat dakwaan dan segera mungkin melimpahkan ke pengadilan Negeri Kayu Agung sebelum 20 hari kedepan sesuai masa tahanan sementara tersangka.

Tersangka terancam hukuman mati, seumur hidup, penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Denda minimal 1 Milyar dan maksimal 10 Milyar.,(ruI)

Read More

Maghpir Nahkodai AGPAII Ogan Ilir

INDRALAYA,liputansumsel.com- Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Ogan Ilir, akhirnya terbentuk melalui musyawarah mufakat, oleh para Guru PAI perwakilan dari Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Isla (MGMP PAI) se-kabupaten Ogan Ilir, rabu ( 17 /2021 ) di Aula SMA Negeri 1 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir.

Musyawarah dibuka langsung oleh Ketua DPW AGPAII Sumsel diwakili oleh Silmanuddin, M.Pd.  dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya musyawarah dan mengajak guru PAI untuk selalu menguatkan agar adanya sinergitas antar sesama guru PAI.

Dalam musyawarah tersebut menghasilkan rekomendasi kepada pengurus yang terpilih untuk memperhatikan dan menerima aspirasi guru PAI dalam menuntut haknya.

Hasil keputusan musyawarah juga meminta pengurus segera mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelantikan, seperti audiensi dengan Bupati Ogan Ilir dan kepala kantor kemenag Ogan Ilir.

Adapun susunan pengurus DPD AGPAII Kabupaten Ogan Ilir Periode 2021 - 2026 adalah Maghpir, MPdI Sebagai Ketua, Ahmad Zulfikri. SThI MPdI sebagai Sekretaris, dan Zulainida, S.Ag sebagai Bendahara, serta telah tersusunnya kepengurusan secara lengkap.

Maghpir, M.Pd.I. merupakan guru PAI yang bertugas di SMAN 1 Indralaya, dalam sela wawancara setelah terpilih sebagai ketua mengatakan bahwa organisasi AGPAII sebagai rumah besar guru PAI merupakan wadah silaturrahmi untuk seluruh guru PAI, sekaligus tempat bertukar informasi dari seluruh tingkat satuan pendidikan TK, SD, SMP, SLB dan SMA/SMK. 

"Kita akan berusaha untuk menerima aspirasi dan memperjuangkan hak-hak guru PAI, di antaranya persoalan sertifikasi yang masih banyak belum dirasakan oleh para guru PAI," jelasnya.

 AGPAII sendiri sejak berdiri tahun 2007 sesuai visi dan misinya sebagai organisasi rahmatan lil 'alamin berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi guru PAI, sebagai benteng peradaban Indonesia yang menciptakan anak didik tidak hanya mempunyai ilmu pengetahuan namun berakhlak mulia. 

Walaupun tugas menjadi guru itu mulia tapi harus diperhatikan juga kesejahteraan mereka, agar guru lebih nyaman lagi dalam membimbing peserta didiknya. sehingga tidak lagi memikirkan tuntutan haknya yang tidak terpenuhi. "Dengan adanya organisasi AGPAII ini, Insya Allah kita berharap akan membawa perubahan bagi para guru PAI di Kabupaten Ogan Ilir dan Provinsi Sumsel," pungkasnya.(**)

 

Read More

Masifkan Edukasi Penerapan Prokes, Pemprov Sumsel Libatkan Tokoh Adat dan Ormas

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Pemerintah saat ini tengah masif melakukan penanganan wabah covid-19. Sejumlah upaya  dilakukan mulai dari penegakan disiplin protokol kesehatan hingga penyuntikan vaksin terus digalakkan agar pandemi tersebut segera berakhir.

Upaya itu juga dilakukan Pemprov. Sumsel dengan berbagai pihak seperti tokoh adat dan organisasi masyarakat budaya untuk terlibat mengedukasi masyarakat agar vaksinasi tersebut sukses dilakukan.

"Saat ini yang dilakukan vaksinasi adalah yang ada di garda terdepan seperti tenaga kesehatan, TNI, Polri dan lainnya. Kedepan kita terus masifkan kemasyarakat hingga ke tingkat desa," kata Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya ketika membuka acara silahturahmi tokoh adat dan ormas budaya Provinsi Sumsel di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Kamis (18/2).

Dengan adanya kolaborasi berbagai pihak tersebut, dia meyakini Sumsel akan lebih cepat bangkit dalam menghadapi pandemi tersebut. Dia juga menyampaikan, Pemprov Sumsel menargetkan 70 persen masyarakat bisa diberikan vaksinasi tersebut. 

"Untuk itu, Pemprov Sumsel mengajak tokoh adan dan ormas budaya ini agar turut memberikan kontribusi dengan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya vaksinasi tersebut sehingga kita tidak terpuruk," ujarnya.

Dimana menurutnya, pandemi covid 19 juga turut menghambat pembangunan di Sumsel. Kendati begitu, Pemprov Sumsel masih mampu menyelesaikan pembangunan yang menjadi wewenangnya.

"Perbaikan jalan yang  menjadi tanggung jawab provinsi saat ini sudah selesai. Kedepan, kita akan fokus membantu Kabupaten dan Kota di Sumsel untuk pembangunan infrastuktur yang selama ini belum bisa diselesaikan," pungkasnya.

(Ar/Ril)

 

Read More

Resmi, DPP LSM GTPK Terima SKT Kemendagri

MUBA,liputansumsel.com- Resmi, DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Gabungan Trisula Pengungkap Kabar (GTPK) menerima SKT Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (18/2/2021).

SKT Kemendagri yang diterima oleh DPP LSM GTPK tersebut diserahkan oleh Badan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) kabupaten Musi Banyuasin.  

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diterima langsung oleh Ketua Umum LSM GTPK Warto yang turut didampingi oleh Pengurus.

Menurut Ketua Umum LSM GTPK Warto mengungkapkan, Alhamdulilah hari ini saya bersama pengurus mendatangi Kesbangpol Muba untuk menerima langsung Surat Keterangan Terdaftar Kemendagri.

" Hari Resmi kita ketahui, LSM GTPK sudah bisa menjalankan tugas Kontrol Sosialnya, karena memang kita sudah menerima SKT Kemendagri, itu artinya Legalitas yang dimiliki sudah tercukupi," ujar Warto.

Dilanjutkannya, besar dan mengakar layaknya Pohon, Kuat dan Kokoh layaknya Tembok, itulah yang diharapkan untuk LSM GTPK, saga pribadi selaku Ketua berharap lahirnya LSM GTPK akan mampu membantu Masyarakat pada Umumnya dalam menjalankan roda kontrol sosial.

" Ini lah yang meski kita jalankan dengan baik, kepengurusan yang kompak dan solid serta satu komando menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan AD/ART yang diterapkan," harap Warto.

Sementara itu Wakil Ketua Umum LSM GTPK Agung Budi Setiawan mengatakan, jalannya roda pembangunan dan kemajuan Pemerintahan karena adanya dorongan Kontrol Sosial yang dijalankan lapisan Masyarakat.

" Saya dan rekan-rekan berharap, dengan hadirnya LSM GTPK ini agar dapat bersinergi dengan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD, Forkopimda dan beberapa Elemen Lapisan Masyarakat pada umumnya," ujar Agung.

Terpisah Ketua Bidang Kelembagaan Sudarmanto menjelaskan, karena sudah menerima SKT dari Kemendagri, itu artinya LSM GTPK sudah dapat menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai lembaga yang menampung Aspirasi dan juga sebagai penyalur lidah Masyarakat.

" Kami siap menjalankan Sinergitas yang baik, dan memunculkan hal-hal Positif, berkat karena kerjasama ini kita yakin dapat membangun suatu Kelembagaan yang ternetralisir dengan baik," bebernya.

Sementara itu Kaban Kesbangpol musi Banyuasin H Soleh Naim melalui Kabid Ormas Firmantinus seusai Penyerahan SKT menyampaikan, kepada DPP LSM GTPK diharapkan bekerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Masyarakat yang berdiri dengan sebagaimana mestinya.

" Bekerjalah dengan sehat, berkualitas, dan serta sampaikan fakta-fakta yang tidak menimbulkan Opini, jalankan dan besarkan LSM GTPK dengan baik, karena butuh kerjasama yang kuat untuk menjadikan Lembaga ini besar," ujar Firmantinus

Read More

Plh. Sekda Muskamal, Resmi Jabat Plh. Bupati Pesisir Selatan,"

Painan, Liputansumsel.com -- Plh Sekda Kabupaten Pesisir Selatan, Muskamal, SH, M.Si, malam ini resmi menjabat Plh. Bupati Pesisir Selatan, setelah dilakukan serah terima jabatan dari Bupati Hendrajoni, secara virtual malam ini Rabu (17/2) di Painan.

Serah terima jabatan dilakukan secara virtual karena saat ini bupati Bupati Hendrajoni, sedang berada di Jakarta.

Pengangkatan Plh bupati berdasarkan Radiogram PLH Gubernur Sumbar no.T.120/86/PEM-2021 ditanda tangani Drs.Alwis tertanggal 15/2/2021, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Acara serah terima jabatan dihadiri Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen, S.Pd, anggota Forkopimda, serta pejabat eselon II, dan unsur terkait lainnya.

Bupati Hendrajoni dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap anggota Forkopimda, Ketua, pimpinan serta seluruh anggota DPRD, pejabat instansi vertikal, BUMN serta pejabat dan seluruh ASN dilingkup Pemkab Pesisir Selatan, atas kerjasamanya selama ini.

Dikatakan, berkat kerjasama dan bantuannya segenap komponen selama kepemimpinanya bersama Wakil Bupati Rusma Yul Anwar, telah berhasil menorehkan sejumlah prestasi dan kemajuan di berbagai bidang.

" Pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada segenap komponen masyarakat, Forkopimda, pejabat dan ASN atas kerjasamanya selama lima tahun ini," katanya.

Kepada ASN dilingkup Pemkab Pesisir Selatan, bupati berpesan agar terus bekerja dengan baik, dan apa yang baik selama ini silahkan lanjutkan.

Selanjutnya, dirinya mengimbau agar ASN dan masyarakat mendukung bupati yang dilantik nantinya, demi kemajuan Kabupaten Pesisir Selatan.

Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Ermizen, S.Pd, dalam sambutannya, menyampaikan terimakasih kepada bupati dan wakil bupati atas kerjasamanya selama ini.

Menurutnya, selama lima tahun kepemimpinan Bupati Hendrajoni dan Wakil Bupati Rusma Yul Anwar, telah berhasil membangunan Pesisir Selatan dengan baik, bahkan sekarang daerah ini sudah terkenal di tingkat nasional.

" Semoga apa yang telah  diperbuat menjadi amal kebaikan bagi kedua pemimpin," kata Ermizen.

Selanjutnya,  Ermizen, mengucapkan selamat kepada Plh. Bupati Muskamal. Katanya, jabatan Plh bupati  bagi Saudara Muskamal ini menjadi catatan sejarah dalam hidupnya, karena di akhir masa tugas diamanahkan dua jabatan tertinggi di kabupaten yakni  Plh. Sekda dan Plh Bupati.

Sementara itu, Plh Bupati Muskamal, atas nama keluarga besar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Hendrajoni dan Wakil Bupati Rusma Yul Anwar atas pengabdiannya sebagai bupati dan wakil bupati selama ini.

Selain itu, Muskamal, selaku Plh bupati juga mengharap dukungan dan kerjasasama dari semua pihak demi suksesnya pelaksanaan tugas selaku Plh bupati di masa mendatang. (EL).

Read More

Bantuan Sosial Tunai Sudah Masuk ke Tahap 11 di Tahun 2021, DTKS 5.668 KPM di Kabupaten Muara Enim

Kepala Dinas Sosial Drs Bhakti Msi,foto sripo

Muara Enim, Liputansumsel.com--Bantuan Sosial tunai atau yang di singkat dengan BST merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dalam membantu meringankan beban ekonomi di masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 mulai awal Tahun 2020 yang lalu.

" Sebanyak 5.668 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan BST tersebut di Kabupaten Muara Enim dan sejauh ini berjalan kondusif lancar," ungkap Kepala Dinas Sosial Drs Bhakti Msi di kantornya, Rabu (18/2/2021).

Kemudian, setelah itu kami serahkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke pihak Kantor PT. POS INDONESIA di Kabupaten Muara Enim untuk dibagikan senilai Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu) per KPM," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Sukiman Kasi Pendampingan Bidang Fakir Miskin & BST ini menambahkan, BST di Tahun 2021 ini sudah di tahap ke-11 sebelumnya sudah 9 tahap disalurkan pada Tahun 2020 yang lalu.

" Terus untuk di Kabupaten Muara Enim ini ada 22 Kecamatan jadi dalam pengambilan BST ini terbagi 2 yaitu 10 Kecamatan di Kantor POS Kota Muara Enim dan 12 Kecamatan di Kantor POS Kota Prabumulih untuk jadwal pengambilannya ditentukan oleh pihak Kantor POS," terangnya.

Selain itu, untuk KPM yang pindah alamat dan meninggal dunia bisa diwakilkan oleh ahli waris penerima manfaat tersebut," ujarnya.

Read More