09 Juli 2019

Tambah Semangat Atlet PPLP-D, Pemkab Muba beri Buku Tabungan dan ATM

Liputansumsel.com


MUBA-liputansumsel,Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyerahkan Buku Tabungan dan ATM untuk Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLP-D), di Auditorium Pemkab Muba, Selasa (9/7/2019).

Kegiatan tersebut kerjasama Pemkab Muba dengan Bank Sumsel Babel, yang di serahkan secara simbolis oleh Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi kepada Atlet PPPLP-D Muba.

Apriyadi mengatakan Buku Tabungan dan ATM itu sebagai bentuk penghargaan kepada para atlet dan pelatih PPLP-D yang telah berpartisipasi dan mengharumkan nama Kabupaten Muba baik di Tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional.

Terkait akan mengikuti Porprov pada November tahun 2019 di Prabumulih, Sekda Muba menghimbau KONI dan Dispora Muba bersinergis memajukan para atlet.

"Kami tantang para atlet untuk menjadi juara umum, untuk itu memanfaatkan waktu yang tersisa untuk berlatih keras, dan menjaga kesehatan, serta jangan tinggalkan pendidikan, yang paling utama terus jaga kekompakan," pesannya.

Plt Kepala Dispopar Muba Fariz SSTP jumlah atlet dari 16 PPLP-D Muba sebanyak 188 orang. Fasilitas yang diberikan berupa uang intensif bulanan yang dikirim ke rekening masing-masing.

"Pada APBD Perubahan Tahun 2019 ini kita siapkan anggaran sebesar Rp 6 Miliar untuk memperbaiki kamar atlet di Wisma Atlet Sekayu,Kolam Renang , Stable Berkuda, dan fasilitas lainnya  tahun 2020 akan dibenahi," tuturnya.

Ia menambahkan untuk cabang olahraga sepak bola akan membentuk Club Muba United, dimana didalamnya alumni-alumni SYSA dan dua warga negara asing yang telah ditarik menjadi kewarganegaraan Indonesia.(agung/rill).

Sosialisasi RPJMD Tahun 2018 - 2023,Diharapkan Menjadi Dasar Pembangunan Kota Pagaralam

Liputansumsel.com

Pagaralam,Liputansumsel.com - Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni SH membuka langsung sosialisasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pagaralam tahun 2018 - 2023 di Balai Kota, Kota Pagaralam, Selasa (09/07/2019).

Walikota Alpian Maskoni SH mengatakan, RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023, sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 yang telah ditetapkan, dengan mengusung visi, mewujudkan Pagar Alam maju dengan konsep kesejahteraan masyarakat serta keindahan ekonomi dan keadilan dalam memperoleh pendidikan.
"RPJMD ini menjadi dasar menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Pagar Alam hingga lima tahun mendatang," kata dia.

Dikatakan Alpian, minta kepada seluruh SKPD, kecamatan, kelurahan hingga tingkat RT dan RW untuk menyusul rencana program dengan baik dan tepat sasaran.
"Saya minta seluruh SKPD, kecamatan, kelurahan hingga tingkat RT dan RW agar menyusun rencana program dengan baik dan tepat sasaran, serta bersama-sama mewujudkan dan menyukseskan Visi-Misi Pemkot Pagar Alam hingga terwujud sesuai dengan harapan kita bersama," jelasnya.

Sementara itu ketua panitia RPJMD Pagaralam Arsan menuturkan, RPJMD ini untuk mengetahui prioritas pembangunan Kota Pagaralam dalam mencapai visi dan misi periode pembangunan tahun 2018 - 2023.
"Kegiatan ini juga untuk meningkatkan sinergritas melalui partisipasi masyarakat agar terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah, memberikan hasil pembangunan yang efektif berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga visi Kota Pagaralam dapat kita capai," ungkapnya. (Ric)

Konsultasi Publik Pembangunan Tol

Liputansumsel.com

Indralaya.liputansumsel.com--Bupati OI HM Ilyas Panji Alam SE SH MM  diwakili Sekda OI H Herman SH MM Gelar Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Rencana Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim, Selasa (09/07) Bertempat di Gedung Serbaguna KPT Tanjung Senai Indrlaya.

Bupati OI dalam Sambutanya di Wakili Sekda OI menyampaikan pembangunan dan peningkatan Fasilitas Transportasi seperti jalan dan jembatan sangat penting untuk memudahkan hubungan komonikasi dan mobilisasi penduduk antar daerah dalam menunjang Kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga berdampak pada peningkatan nilai ekonomi khususnya bagi daerah-daerah yang sulit di jangkau atau terisolir.

Bupati OI juga menututkan bahwasanya Jalan TOL Simpang Indralaya-Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan ini secara administrasi melewati satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Ilir yang mencakup 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Indralaya Utara dan Kecamatan Indralaya dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia." Katanya.

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD OI, Perwakilan Kememtrian PUPR, Kapolres OI, Kajari OI, Perwakilan Kepala OPD Pemkab OI, PPK Simpang Indralaya, dan Perwakilan Hutamakarya.(rul)

Datangi Kantor PDAM, Dodi Reza Pastikan Air Mengalir ke Rumah Warga

Liputansumsel.com


MUBA-liputansumsel, Robohnya tiga tiang tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yang berada di Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin (Muba) berdampak pula ke distribusi air PDAM ke rumah-rumah warga khususnya di wilayah Kayuara dan Sekayu. Tidak ingin kondisi tersebut berlarut, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, Selasa (9/7) mendatangi langsung kantor PDAM untuk koordinasi dan memastikan supaya disegerakan air PDAM bisa mengalir ke rumah warga.

"Ada dua mesin genset bantuan dari PLN, siang ini juga air PDAM harus sudah mengalir ke rumah-rumah warga," ujar Dodi Reza di sela meninjau kantor PDAM Sekayu.

Menurutnya, air merupakan kebutuhan pokok yang harus diperoleh oleh warga untuk aktifitas sehari-hari. "Jadi, meski tiang SUTT sedang diperbaiki tetapi distribusi air PDAM tetap mengalir dengan upaya peminjaman mesin genset dari PLN," tegasnya.

Sementara itu, Eddy (38) salah satu warga Kayuara mengaku hingga pukul 16.30 WIB Selasa (9/7) distribusi air PDAM di kediamannya sudah mengalir seperti biasa. "Alhamdulillah air PDAM sudah mengalir," ucapnya.

Senada diungkapkan, Respanila (39), warga Sekayu ini juga mengaku sejak beberapa hari lalu semenjak robohnya tiang SUTT di rumahnya tidak mendapatkan aliran air PDAM. "Tapi, Alhamdulillah siang ini sudah hidup air PDAM-nya," singkatnya.

Diketahui, sebelumnya pada Minggu (7/7) sore sekitar pukul 17.45 Wib robohnya tiga tiang tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yang berada di Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin  (Muba) tidak hanya membuat jaringan listrik di Kota Sekayu dan sekitarnya menjadi lumpuh namun juga menyebabkan distribusi aliran air PDAM terkendala.(agung/rill).

Genjot Pendapatan Daerah Pemkab OKI Gandeng DJP

Liputansumsel.com

Kayuagung---Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir akan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor KPP Pratama Kayuagung.

Kepala Kantor KPP Pratama Kayuagung, Feryy Corly mengatakan dari segi pembangunan OKI memiliki kemajuan yang sangat pesat terbuti banyaknya pelaku usaha baik cabang maupun pusat masuk di OKI, sehingga diperlukan edukasi untuk segera ber NPWP cabang OKI.

“OKI ini pembangunannya maju sekali, karena itu banyak pengusaha masuk di OKI baik bidang infrastruktur, industri, berkegiatan disini (OKI). Namun salah satu masalahnya kebanyakan yang berdomisili diluar OKI sehingga ketika membayar pajak maka jatuhnya akan ke daerah luar tersebut. Nah inilah yang akan kita rangkul dengan memberikan edukasi agar membayar pajaknya di OKI atau memiliki NPWP cabang OKI,” ungkapnya.

Dikatakan Fery DJP dan pemerintah daerah sama-sama memiliki kepentingan yakni meningkatkan pendapatan daerah dari pajak yang dikelolah pemda maupun dari bagi hasil pajak yang dikelolah pusat untuk menambah APBD dan menghimbau para pelaku usaha untuk taat dalam membayar pajaknya.

Bupati OKI, H. Iskandar, SE mengatakan penerimaan pajak yang diterima Kabupaten OKI tidak hanya bersumber dari pajak yang dikelola langsung tetapi juga bersumber dari bagi hasil pajak yang dikelolah oleh Pemerintah Pusat.

Dijelaskan Bupati, pelaku usaha merupakan mitra pemerintah daerah dalam membangun daerah, sehingga dia meninta setiap pelaku usaha, notaris untuk segera ber NPWP OKI agar meningkatkan perekonomian yang bermuara terhadap pembangunan di Kabupaten OKI.
”Penerapan pendaftaran NPWP cabang bagi pelaku usaha di Kabupaten OKI salah satu bentuk kontribusi pelaku usaha dalam meningkatkan pendapatan daerah dan wujud komitmen untuk terus meningkatkan kerja sama khususnya di Kabupaten OKI,” jelas Iskandar.

Iskandar juga ingin para pelaku usaha bisa mengetahui dan memahami semua ketentuan dalam menerapkan ketentuan NPWP cabang baik yang mengerjakan proyek pemerintahan maupun proyek pada perusahaan swasta yang ada di Kabupaten OKI. (Povi)

Jalur Kereta PT BA akan Melintas diatas Tol Kapal Betung

Liputansumsel.com

Kayuagung—Perusahaan Tambang Bukit Asam (PTBA) akan membangun jalur khusus batubara melalui moda kereta api.

Jalur kereta sepanjang 38,35 km tersebut akan melintasi 3 Kabupaten dan 1 kota, yaitu Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin dan Palembang.

Khusus wilayah OKI panjang rel yang melintas, sepanjang 3,6 Km dengan lebar 50 M. Rel tersebut berada di Desa Pedu dan Desa Simpang Kecamatan Jejawi OKI Mulai dari STA 11 sampai dengan STA 15,
rel singel track tersebut rencananya akan dilintasi oleh gerbong pengangkut batubara dengan volume berkisar 3.000 ton perhari.

Uniknya lagi, rel kereta tersebut juga akan melintas diatas tol Kayuagung-Palembang melalui fly over.

Terkait lintasan Flay Over diatas tol, tim Teknis PT BA, Sarjono mengungkapkan sudah berkoordinasi dengan PT Waskita.

“Untuk lintasan tol akan dibangun fly over. Kita sudah koordinasikan dengan Waskita” Ungkapnya.

Pembangunan jalur khusus batubara ini diperuntukan untuk mewujudkan Sumsel sebagai lumbung energi dengan menambah produksi hingga 60 juta ton pada 2022 mendatang dari semula hanya sekitar  25 juta ton per tahun.

“Tentunya, harus ada penambahan daya angkut agar dapat didistribusikan” Ungkap Pimpinan proyek Pengembangan angkutan Batubara Gedri pada rapat koordinasi pembangunan jalur khusus batubara di Pemkab OKI, Selasa, (9/7).

Gedri mengatakan, jalur kereta api ini cukup krusial di dalam penambahan produksi perusahaan. Pasalnya, kereta api merupakan satu-satunya angkutan yang bisa mengangkut batu bara dari lokasi tambang ke pelabuhan.

"Produksi ini harus in line dengan kemampuan kereta api. Distribusi harus diperkuat, apalagi kebutuhan batu bara untuk proyek 35 ribu Megawatt (MW) juga diperkirakan cukup besar," ujarnya.

Adapun proyek jalur kereta api khusus batubara ini ditarget selama tiga tahun, yaitu persiapan lahan dan perizinan pada 2019, tahap kontruksi di Januari 2020 hingga 2022. Sedangkan Januari 2023 jalur kereta sudah produksi.

Sementara itu, Bupati OKI melalui Sekretaris Daerah, H. Husin, S. Pd, MM menyambut baik rencana pengembangan jalur angkutan khusus batubara yang melintasi wilayah OKI. Pemkab OKI menurut dia akan memberikan dukungan terhadap proyek untuk kepentingan nasional ini.

“Untuk kepentingan nasional, kami pemerintah daerah siap memfasilitasi baik dari segi administrasi maupun teknis jika sudah ada pelimpaham dari Gubernur” Ungkap Husin.

Sekda Husin menceritakan Kabupaten OKI banyak dilintasi proyek strategis nasional salah satunya jalan tol trans Sumatera. Koordinasi dan komunikasi antara pelaksana proyek dengan Pemkab maupun masyarakat menurut Husin sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan.

“Koordinasi dan komunikasi penting dijalin untuk menanggulangi setiap permasalahan yang akan muncul sebagai dampak dari pembangunan” Tungkasnya.

Kepada PT BA Sekda juga mengingatkan dampak lingkungan dari pembangun proyek angkutan batubara mengingat jalur kereta api batubara akan melintasi persawahan, perkebunan rakyat juga sempadan sungai.

“Harus benar-benar diperhatikan dampak lingkungan dari proyek ini baik amdalnya maupun dampak sosial yang akan muncul ketika pelaksanaan” Ungkap Sekda. (povi)

Dilalui Jalur Kereta Batubara, Pemkab Ingatkan Dampak Lingkungan

Liputansumsel.com


Kayuagung—Perusahaan Tambang Bukit Asam (PTBA) berencana meningkatkan kapasitas angkut batubara dari 25 juta ton per tahun menjadi 35 juta ton per tahun dengan membangun jalur khusus batubara melalui moda kereta api.

Jalur kereta sepanjang 38,35 km tersebut akan melintasi 3 Kabupaten dan 1 kota, yaitu Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin dan Palembang.

Khusus wilayah OKI panjang rel yang melintas, sepanjang 3,6 Km dengan lebar 50 M. Rel tersebut berada di Desa Pedu dan Desa Simpang Kecamatan Jejawi OKI Mulai dari STA 11 sampai dengan STA 15, rel singel track tersebut rencananya akan dilintasi oleh gerbong pengangkut batubara dengan volume berkisar 3.000 ton perhari.

Pembangunan jalur khusus batubara ini diperuntukan untuk mewujudkan Sumsel sebagai lumbung energi dengan menambah produksi hingga 60 juta ton pada 2022 mendatang dari semula hanya sekitar  25 juta ton per tahun.

“Tentunya, harus ada penambahan daya angkut agar dapat didistribusikan” Ungkap Pimpinan proyek Pengembangan angkutan Batubara Gedri  pada rapat koordinasi pembangunan jalur khusus batubara di Pemkab OKI, Selasa, (9/7).

Gedri mengatakan, jalur kereta api ini cukup krusial di dalam penambahan produksi perusahaan. Pasalnya, kereta api merupakan satu-satunya angkutan yang bisa mengangkut batu bara dari lokasi tambang ke pelabuhan.

"Produksi ini harus in line dengan kemampuan kereta api. Distribusi harus diperkuat, apalagi kebutuhan batu bara untuk proyek 35 ribu Megawatt (MW) juga diperkirakan cukup besar," ujarnya.

Adapun proyek jalur kereta api khusus batubara ini ditarget selama tiga tahun, yaitu persiapan lahan dan perizinan pada 2019, tahap kontruksi di Januari 2020 hingga 2022. Sedangkan Januari 2023 jalur kereta sudah produksi.

Bupati OKI melalui Sekretaris Daerah, H. Husin, S. Pd, MM menyambut baik rencana pengembangan jalur angkutan khusus batubara yang melintasi wilayah OKI. Pemkab OKI menurut dia akan memberikan dukungan terhadap proyek untuk kepentingan nasional ini.

“Untuk kepentingan nasional, kami pemerintah daerah siap memfasilitasi baik dari segi administrasi maupun teknis jika sudah ada pelimpaham dari Gubernur” Ungkap Husin.

Sekda Husin menceritakan Kabupaten OKI banyak dilintasi proyek strategis nasional salah satunya jalan tol trans Sumatera. Koordinasi dan komunikasi antara pelaksana proyek dengan Pemkab maupun masyarakat menurut Husin sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan.

“Koordinasi dan komunikasi penting dijalin untuk menanggulangi setiap permasalahan yang akan muncul sebagai dampak dari pembangunan” Tungkasnya.

Kepada PT BA Sekda juga mengingatkan dampak lingkungan dari pembangun proyek angkutan batubara mengingat jalur kereta api batubara akan melintasi persawahan, perkebunan rakyat juga sempadan sungai.

“Harus benar-benar diperhatikan dampak lingkungan dari proyek ini baik amdalnya maupun dampak sosial yang akan muncul ketika pelaksanaan” Ungkap Sekda.

Hal sama juga diingatkan Kadis PU Tata Ruang Kabupaten OKI, Ir. Hafidz, MM. karena jalur kereta membutuhkan penimbunan, perlu diatur tata air, aliran sungai agar tidak mengganggu sawah dan kebun masyarakat. Hafidz juga mengingatkan perusahaan agar berkomitmen terhadap perbaikan jalan desa, jalan kabupaten maupun provinsi yang jadi akses aktivitas pembangunan proyek.

“Gejolak terjadi setelah bekerja, jadi harus benar benar matang dalam pengelolaan” tungkasnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten OKI, Ir. Syarifuddin juga meminta agar dalam pembangunan track kereta api yang mewati persawahan agar diperbanyak saluran air agar tidak pengaruhi drainase di persawahan, serta arus keluar masuk air.

“Mengingat disana lahan produktif, harus diatur betul drainase dan arus air, jangan sampai terjadi gagal tanam atau gagal panen” Ungkapnya.

Sementara itu Kadin Lingkungan Hidup OKI, Alamsyah mengungkapkan dampak lingkungan tidak terjadi dalam 1 atau 2 tahun tapi jadi warisan bagi anak cucu.

“Kuncinya diamdal, agar kiranya dipilih konsultan lingkungan yang kenal betul kondisi lapangan topografis wilayah karena dampaknya nanti bukan 1-2 tahun, akan jadi warisan anak cucu kita” ungkap Alamsyah.(povi)

Sampah Menggenang Di Sawah Warga Sempat Jadi Topik Perbincangan Warga Net

Liputansumsel.com

Pagaralam,Liputansumsel.com - Permasalahan sampah masih menjadi topik perbincangan yang ada dikota Besemah ini walau Pemerintah telah mensosialisasikan serta melakukan program demi menciptakan kota yang bebas sampah.

Hal ini nampak penumpukan sampah yang berada  di Kelurahan Jangkar Mas di aliran sungai yang melintasi daerah tersebut berdasarkan cuitan warga melalui Media Sosial Facebook atas nama Sulaice Ice

Terlihat dari Postingan tersebut Ice menuturkan akibat sampah ini membuat daerah persawahan menjadi terganggu dapat berdampak pada penen mereka

"Sawah ini bukan tempat buang sampah,dimana hati nurani masyarakat kalau melihat aliran air ini penuh oleh sampah," ungkap Ice di Medsos

Walikota Pagaralam saat dihubungi Via Whatapps mengatakan hal ini sangat memprihatinkan tingkat kesadaran masyarakat sungguh masih butuh di sosialisasikan

Untuk program sampah ini kita masih dalam tahapan evaluasi tentang tidak adanya tempat sampah, intinya ini masih evaluasi melihat tingkat kesadaran masyarakat kita Besemah

Ada yang berspekulasi bahwa dihilangkan tempat sampah tidak efektif di lingkungan kota

"Asal tahu saja yang dihilangkan itu daerah kota saja sedangkan untuk daerah dalam atau dusun dusun memang tidak ada dari dulu," Tegas Walikota

Di tempat lain Camat Dempo Utara Arjanggi saat di temui di ruangannya menanggapi akan keluhan masyarakat Jangkar mas bahwasannya pihak kecamatan akan mencari solusi setelah meninjau langsung lokasi sampah yang menggenangi sawah warga yang di sinyalir milik Sulaiman warga Bumi Agung." kita mencari solusi terbaik buat masyarakat banyak,untuk sementara ini selain mengajukan ke pemerintah kota Pagaralam kita akan membersihkan sampah tersebut." (Ric)

Dodi Reza Targetkan Tiap Desa Rp2 Miliar

Liputansumsel.com


MUBA-liputansumsel, Percepatan pembangunan infrastruktur serta upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan dilakukan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin dimulai dari kawasan pedesaan, di tahun 2020 mendatang kandidat Doktor Universitas Padjajaran ini menargetkan akan ada kurang lebih Rp250 Miliar alokasi dana desa (DD) untuk wilayah Kabupaten Muba.

Dengan besaran dana desa tersebut bisa saja nantinya satu desa mendapat Rp 2 Miliar baik dari pusat maupun Kabupaten yang dapat digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan warga," ungkap Dodi Reza di sela melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Serentak Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2019-2025 di Stable Berkuda Sekayu, Selasa (9/7/2019).

Menurutnya, dengan anggaran tiap desa Rp 2 Miliar dan dipastikan tingkat kesejahteraan warga di pedesaan akan meningkat. "Jadi, bubarkan saja BPD dan Kades jika tidak bisa mensejahterakan masyarakat.Tata kelola keuangan harus diperhatikan, harus jelas-jelas perencanaannya, apa yang akan diangkat potensinya jangan mengelolah anggaran desa seperti warung," tegasnya.

Lanjutnya, minimal dengan anggaran Rp 2 Miliar di tiap desa akan ada paling sedikit dua rumah yang dibedah di setiap desa. "Anggaran itu nantinya harus tepat sasaran, berikan kepada penyandang disabilitas dan warga yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Kalau tidak bisa menerapkan dengan baik, tentu tidak akan saya cairkan," cetusnya.

Pada kesempatan tersebut, Dodi Reza juga mengucapkan selamat kepada Anggota BPD yang telah dilantik dan akan menjalankan amanah untuk tugas ke depan. "Atas nama Pemkab Muba saya ucapkan selamat bekerja dan selamat menjalankan amanah tugas mulia sebagai Anggota BPD di di masing-masing Desa.

Pelantikan ini bukan hanya ceremony semata tapi dengan telah dilantik saya berharap agar bisa benar-benar mewakili keinginan dan menyerap aspirasi warga di masing-masing desa," harapnya.

Dodi mengajak, kepada seluruh Anggota BPD yang telah dilantik untuk menjaga hubungan harmonis dengan Perangkat Desa dan mempunyai tekad yang kuat untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan warga. "Kalau menjalin hubungan harmonis semua pekerjaan akan terasa ringan dikerjakan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Richard Cahyadi menjelaskan tercatat ada sebanyak 1.441 anggota BPD yang berasal dari 195 Desa di 15 Kecamatan di Muba yang telah dilantik. "Adapun ketentuan jumlah Anggota BPD di masing-masing desa berdasarkan jumlah penduduk. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa sebanyak lima Anggota BPD, penduduk dengan jumlah 1500 - 2500 jiwa sebanyak tujuh Anggota BPD dan penduduk lebih dari 2500 jiwa berjumlah sembilan Anggota BPD. Anggota BPD dipilih secara demokratis, dan dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa, dengan masa jabatan selama Enam tahun terhitung sejak dilantik, dengan tugas BPD yaitu menyelesaikan persoalan yang ada di desa," jelasnya.

Richard juga melaporkan, berkat bimbingan dan arahan dari Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin pada 5 Juli lalu Kabupaten Muba mendapatkan Penghargaan dari Kemendes-PDTT atas Tata Kelola Keuangan dan Inovasi, dan Pemerintah Desa Juara Ketiga di Tingkat Nasional dari 434 Kabupaten se Indonesia," ungkap Richard.(agung/rill).

Ada Perbaikan Jalan Sepanjang Provinsi Sumsel Sampai Provinsi Bengkulu

Liputansumsel.com

Pagaralam,Liputansumsel.com -Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat melalui M. Zulkarnain, ST, MM (PPK Batas Kabupaten Lahat - Simpang Air Dingin - Pagar Alam - Batas Provinsi Bengkulu) menargetkan kemantapan jalan 93% pada ruas yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu.

Zulkarnain,ST, MM mengatakan pihaknya melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin,Untuk jembatan akan dilakukan pelebaran dan penggantian jembatan di lokasi arah batas Provinsi bengkulu . Secara khusus, untuk Batas Kabupaten Lahat - Simpang Air Dingin - Pagar Alam - Batas Provinsi Bengkulu sepanjang 18,30 km, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30,573 miliar. Saat ini, kemantapan jalan di ruas tersebut masih berjalan dan diharapkan bisa mencapai 100% pada akhir waktu yang ditentukan yaitu 224 Hari.

Zulkarnain menuturkan kondisi jalan yang mantap sangat penting bagi kelancaran transportasi di Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, pulau penghasil komoditas pertanian seperi beras, jagung,Karet,Sawit dan Yang lainnya. Jalan nasional tersebut juga menjadi jalur logistik utama.

"Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan," jelas  Zul saat di hubungi Via Whats App, Selasa (9/7/2019).

Menurut Zulkarnain, kegiatan Preservasi Jalan di Sumatera Selatan dan Bengkulu disempurnakan dengan cara pelapisan aspal overlay dengan keseluruhan sepanjang 18,30 km di lokasi yang berbeda.

Kementerian PUPR juga memperbaiki jembatan dengan pelebaran dan penggantian jembatan di lokasi arah batas Provinsi bengkulu.

Untuk diketahui, jalan yang nasional di ruas Sumatera Selatan – Bengkulu menghubungkan sentra produksi pertanian di Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu.

Lanjut Zulkarnain,Menghimbau masyarakat akan terganggunya akses jalan yang masih dalam pengerjaan "  mohon maaf jalan terganggu karena ada galian aspal dan mohon berhati - hati." (Ric)

Tiga Desa Persiapan Akan di Verifikasi Tim Penataan Desa Provinsi Sumsel

Liputansumsel.com


MUBA-liputansumsel, Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Drs H Apriyadi MSi menerima kunjungan Tim Panataan Desa Provinsi Sumatera Selatan yang di komandoi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumsel H Yusnin, di Ruang Rapat Sekda Muba, Senin (8/7/2019).

Pertemuan tersebut dalam rangka verifikasi lapangan yang akan dilakukan Tim Penataan Desa Provinsi Sumsel terhadap tiga desa persiapan untuk ditingkatkan menjadi desa definitif.

Apriyadi mengatakan pemekaran desa dilakukan untuk mempercepat pembangunan dan mempermudah pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami minta kepada Camat dan desa yang bersangkutan turut mendampingi Tim dari Provinsi Sumsel," ucapnya.

Kepala Dinas PMD Provinsi Sumsel H Yusnin menuturkan verifikasi lapangan untuk tiga desa itu akan dimulai besok (9/7/2019). Ia menambahkan saat ini persyaratan peningkatan desa sangat ketat, selain Muba ada 72 desa di Provinsi Sumsel yang akan ditingkatkan statusnya dari desa persiapan menjadi desa definitif.

"Besok (Selasa, 8 Juli 2019) klarifikasi lapangan setelahnya kami akan berikan rekomendasi kepada Pemkab Muba terkait peningkatan status tiga desa ini," pungkasnya.

Turut hadir pada pertemuan ini Kabag TAPEM Setda Muba Tris Tomy SSTP, Kabag Hukum Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH, dan rombongan Tim penataan Desa Provinsi Sumsel.(agung/rill).

UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PASAR RAKYAT DISPERINDAG KUCURKAN BUKU PADUAN

Liputansumsel.com

MUBA-Liputansumsel,-Upaya peningkatan citra pasar rakyat ditengah maraknya pasar modern saat ini dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Muba. Dimana, dalam meningkatkan daya saing pasar rakyat Disperindag Muba meluncurkan buku panduan Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan di Ruang Rapat Hotel Ranggonang, Senin (7/7/19).

Plt Kepala Disperindag Muba, Azizah melalui Kasi Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi, Suprianto SE MSi, mengatakan tujuan diluncurkan buku pedoman ini sebagai pedoman bagi Pemkab Muba, BUMD, dan koperasi dan swasta dalam pembangun dan revitaliasi pasar rakyat. Hal ini terdapat UU No 7 tahun 2014 mengenai pasar tradisional menjadi pasar rakyat.

"Sejauh ini pasar rakyat sebagaimana kita ketahui daya saingnya kalah dengan pasar modern, maka dari itu buku panduan Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan diharapkan dapat mengangkat citra postif dan maju pasar rakyat. Karena pasar rakyat menjadi tumpuan ekonomi masyatakat dan juga nilai-nilai tradisi dan adat istiadat,"kata Suprianto.

Selama ini citra pasar rakyat sering dikategorikan kumuh dan jauh dari kata modern seperti pasar modern yakni swalayan. Maka dari itu pentingnya buka panduan ini diharapkan membuat citra pasar rakyat menjadi terangkat.

"Pada buku panduan ini terdapat tentang tara cara pengelolaan pasar rakyat dan spesifikasi dari gedung pasar rakyat yang berdaya saing. Kabupaten Muba terdapat 68 pasar tradisional dan mempunyai peran penting dalam melayani konsumen dan meningkatkan perekonomian suatu desa,"jelasnya.

Sementara, Fredi salah satu Kepala Desa di Kecamatan Lalan menyambut baik adanya buku panduan mengenai Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Di desanya  pengelolaan pasar rakyat menjasi modern sangat dibutuhkan. "Setelah ini apa yang ada di buku panduan secara tidak langsung bisa diterapkan. Apalahi pasar di Kecamatan Lalan yang jauh dari akses pasar modern sehingga perlu ditingkatkan saja,"ungkapnya.(agung/rill).

Sekda OKI:Kalau Memang Benar melanggar Aturan ASN Rangakap Jabatan Ketua KONI, Lebih elegan dan Manis mengundurkan Diri

Liputansumsel.com


OKI.lipitansumsel.com--Menindaklanjuti Aksi unjuk rasa LSM BARAK INDONESIA beberapa hari yang lalu dimana Jabatan Camat Lempuing Jaya merangkap Ketua KONI OKI menjadi Bola panas diperbincangkan.

Usai Rapat Paripurna Bupati OKI Iskandar, SE melalui SEKDA OKI H Husin Spd, MM Ketika dikonfirmasi awak media Senin 8/07/19 mengatakan"informasi terkait ketua KONI rangkap Jabatan itu sudah sampai kekita dan saya akan panggil yang bersangkutan, namun sebelumnya akan kami pelajari dulu terkait permasalahan tersebut"Ujar Husin.

Lanjut Husin"Dan kalaupun yang bersangkutan benar-benar melanggar aturan, ya yang nama ASN harus ikuti aturan yang ada dan  sebaik dan sepantasnya mundur dari ketua  KONI   karena sangat disayangkan sekali dengan jabatannya selaku ASN/camat sedangkan pak bupati tidak bisa memberhentikan ketua koni itukan jabatan Organisasi"Pungkasnya.

Ditempat yang berbeda LSM BARAK terkait keterangan SEKDA OKI, Malvin MM BRF saat dibincangi dilapangan mengatakan"keterangan Sekda terkesan masih sangat datar bahkan terlihat melindungi pihak terkait padahal sudah jelas kalau ada undang undang yang mengatur sebagaimana mestinya ASN tidak diperbolehkan Rangkap Jabatan, kalaupun ada selama ini menurut keterangan beberapa pihak tidak jadi masalah bukan berarti tindakan tersebut dibenarkan melainkan tidak yang ada mempermasalahkannya saja"Terangnya. (PD)