10 Februari 2020

NAZORI KADES INCUMBENT MAJU LAGI DI PILKADES 2020

Liputansumsel.com
MUBA, liputansumsel.com- -Memasuki detik-detik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2020 di 65 Desa Se-Kabupaten Musi Banyuasin, banyak kandidat-kandidat Incumbent yang maju kembali didalam Pencalonan.

Seperti halnya, Nazori Incumbent Kepala Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu maju kembali, Incumbent Kepala Desa Muara Teladan Periode 2014-2019 ini kembali ikut menyemarakan Pilkades Serentak 2020.

Berikut ini Visi-Misi yang di emban oleh Nazori :

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Lahir Batin Berdasarkan Iman dan Taqwa Menuju Ridho Allah Swt

MISI : Melanjutkan Program-Program yang belum terlaksana sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa Muara Teladan guna mewujudkan pembangunan yang adil dan merata
Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Pelayanan Adminitrasi Siap Tanpa Imbalan “PASTI”.

Transparan dan Mengutamakan Musyawarah Mufakat dalam Pengambilan Keputusan
Meningkatkan Profesionalisme Aparat Desa, Pimpinan Lembaga-Lembaga kemasyarakatan melalui Pendidikan dan Pelatihan
Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan Formal, Keagamaan dan Pelayanan Kesehatan
Mendorong kreaktifitas generasi muda dalam menyongsong Era Globalisasi dan Modernisasi tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada di Desa Muara Teladan.(rill).

Ranggi Maju Di Pilkades Saud - Ketapi

Liputansumsel.com
MUBA-liputansumsel.com-Pemimpin tidak harus banyak pengalaman asalkan bisa membuat dan menciptakan suatu perubahan yang ia pimpin demi kepentingan umum dan menjadi idaman bagi masyarakat kenapa tidak untuk jadi seorang pemimpin.

Seperti halnya pria yang bernama Ranggi Akander,A.M.d, SIP, Pria Kelahiran Desa Saud 20 Oktober 1990 Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin ikut mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Saud-Ketapi Kecamatan Batang Hari Leko periode 2020-2026.

Sementara ranggi akander,Amd,SiP,saat di konfirmasi menjelaskan insyaallah dengan Rahmat Allah Swt Bahwa Jika Saya Terpilih Oleh Masyarakat Desa Saud-Ketapi Mejadi Kepala Desa Saud Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin 2020-2026, Saya Akan Melaksanakan Aspirasi Dan Gagasan Masyarakat Desa Saud Yang Tersurat  Dalam Visi Dan Misi Berikut Ini :

Visi:

Ranggi Akander Hadir Melayani Dan Memudahkan Setiap Kepentingan Masyarakat Saud-Ketapi.

Misi

1. Meningkatkan Pembangunan Di Desa Saud-Ketapi Secara Merata, Terencana Dan Berkelanjutan.

2. Membuat Keputusan Yang Berdasarkan Musyawarah Mufakat Bersama Tokoh Masyarakat.

3. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Lebih Cepat, Tepat Dan Akurat (24 Jam Siap).

4. Memberikan Bantuan Hukum Setiap Warga Desa Saud-Ketapi Yang Bermasalah Di Bidang Huku ( Pengacara Gratis).

5. Meningkatkan Pengembangan Keagamaan Dengan Cara Mengundang Penceramah Minimal Satu Bulan Sekali Dan Meneruskan Arisan Pengajian.

6. Menjalin Komunikasi Yang Baik Dengan Pihak Perusahaan Di Sekitar Kec. BHL Untuk Dana  CSR Dan Penyaluran Tenaga Kerja.

7. Mengoptimal Peran Serta Perempuan, Pemuda Dan Pembinaan Olahraga Melalui Karang Taruna.

8. Pemasangan WI-FI Desa Yang Bisa Di Akses Oleh Masyarakat, Pelajar Dan Pengemar Game On-  Line (Gratis)

9. Merperjuangkan Sertifikat Hak Milik Sawit Plasma Warga Desa Saud-Ketapi Dan Memfasilitasi  Pembuatan Sertfikat Kebun Kebun Warga.

Selanjutnya Program Kerja Bidang Pamerintahan, Pamerintahan Desa Merupakan Unit Terkecil  Dari Pamerintahan Nasional Dimana Permasalahan Itu Dimulai Dari Desa Untuk Itu Pamerintahan Desa Harus Jujur, Profesional Amanah Ramah Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Serta Tegas Dalam Mengambil Keputusan Untuk Itu Perlu Dilakukan Beberapa Hal Sbb.

1. Pengoptimalan Kinerja Aparatur Pamerintahan Desa Dalam Melaksanakan Tugas Sesuai Tugas Dan Funsgsi Masing Masing Sehingga Tidak Tumpang Tindi Dengan Demikian Diharapakan Mendapat Kepercayaan Dari Masyarakat.

2. Transparansi Keuangan Jadi Setidak Nya Apabila Mengeluarkan Anggaran Pamerintahan Harus Transpransi Harus Ketahui BPD Dan  Masyarakat.

3. BPD Harus Di ajak Musyawarah Terutama Menyangkut Masalah Strategis Pembangunan Di Desa Serta Dimintai Pendapat  Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

4. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Sesuai Dengan Kebutuhan Tanpa Membedakan Status Dalam Masyarkat Sepanjang Itu Tidak Bertentangan Dengan Norma Dan Hukum Yang Berlaku.

5. Bidang Pembangunan, Pembangunan Pada Hakikatnya Adalah Mengadakan Perubahan Dari Sesuatu Yang Kurang Baik Menjadi Yang Lebih Baik Dari Yang Tidak Bermanfaat Menjadi Bermanfaat, Dari Yang Rusak Menjadi Yang Bagus, Prioritas Utama Yang Dilakukan Adalah

A. Pembangunan Ahlak Yang Diarahkan Menjadi Manusia Yang Berahlak Sarananya Pengajian Pengajian, Majelis Taklim, Kegiatan Yang Positif Seperti Bershalawat Bersama Hal Ini Perlu Mendapatkan Perhatian Yang Serius Terutama Generasi Muda  Dalam Menghadapin Tantangan Zaman Yang Serba Digital Ini.

B. Pembangunan Fisik

1. Sarana Transportasi, Diarahkan Untuk Menjadi Perekonomian Masyarkat Dengan Membangun Jalan Jalan Produksi Ke Perkebunan Masyarkat Dan Perawatan Jalan Desa Mungkin Ini Sudah Ada Dan Bagus  Jadi, Tinggal Penambahan Dan Perawatan Perawatan Yang Harus Diperhatikan

2. Sarana Pendidikan Non Formal Mendirikan Bimbel Untuk Anak PAUD, TK Dan SD Jadi Anak Anak Diperkenalkan Komputer Sejak Dini.

3. Memfasilitasi Karang Taruna Desa Sehingga Bisa  Mengembangkan Potensi Pada Bidang Olahraga serta memfasilitasi pencandu narkoba untuk rehab tanpa biaya atau gratis

C. Bidang Pertanian  Dengan Cara Memperhatikan Kendala Kendala Yang Dihadapi Oleh Petani Yang Di Desa Saud Ketapi Ini Seperti Turun Naiknya Harga, Pengadaan Pupuk Jadi Perlu Penanganan Yang Serius Nantinya

D. Bidang Sosial Dan Kemasyarakatan Meliputi Pengoptimalan RT, Pembinaan PKK Dengan Mengadakan Pelatihan Pelatihan Dan Kegiatan Sosial Yang Bermanfaat Serta Meningkatan Fasilitas Posyandu, Posyandu Lansia Dan Kelas Ibu Hamil Ini Kelihatan Sepele Tapi Dari Posyandu Ini Akan Menciptakan Generasi Muda Masa Depan Yang Lebih Sehat Terutama Mengatasi Kekurangan Gizi,

E. Mengoptimalkan Bumdes Dan Mengadakan Pelatihan Pelatihan Dengan Bekerja Sama Dengan Balai Latihan Kerja Yang Ada Di Kabupaten Musi Banyuasin .

Toko  Masyarakat, Tokoh Pemuda, Toko Agama Baik Secara Langsung Dan Tidak Langsung Yang Telah Membantu Memberikan Informasi Dan Masukan, Warga Masyarakat  Desa Saud Ketapi Yang Tidak Bisa Sebutkan Satu Persatu Yang Telah Memberikan Saran Kepada Saya, Saya Menyadari Sebaik Apapun Rencana Yang Kita Tuangkan Sebagus Apapun  Program Yang Kita Buat Tanpa Di Dukung Oleh Seluruh Warga Masyarkat Maka Rencana Tersebut Tidak Akan Berjalan Dengan Baik Untuk Itu Saya Mengharap Dukungan Kepada Semua Pihak Dalam Menjalankan Tugas Bilamana Nanti Saya Mendapatkan Amanah Dari Masyarakat Untuk Memimpin Masyarakat Desa Saud Ketapi Enam Tahun Kedepan Semoga  Allah SWT Meridhoi.jelasnya.

Lanjut nya untuk pengalaman Pengalaman organisasi 1

. Tergabung di PMI

2. Karang Taruna

3. NPC ( Nasional Paralympic Compety)

4. GANN MUBA ( Generasi Anti Narkotika Nasional Musi Banyuasin)

5. TPID BHL ( Tim Penggerak Inovasi Desa kecamatan Batanghari Leko).

Lebih lanjutnya untuk bakal calon kepala desa saud-ketapi Ada tiga 1.indaman,2.rosadi,3.ranggi akander,Amd,S,IP, dan untuk kontestan dalam pemilihan Pilkades dengan cara memilih yang benar pertama mari kita buka surat suara kedua kita lihat gambar dan ketiga untuk di coblos.jelasnya.

Unjuk Rasa KPBI Ke Pemkab serta DPRD Muara Enim Berjalan Tertib dan Damai

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com Ratusan buruh yang tergabung di Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim Sumatera Selatan melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasinya menolak rancangan Undang-Undang (UU) Omnibus Law terhadap pekerja/buruh kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD Muara Enim bertempat di Lapangan Upacara Kantor Pemda, Senin pagi (10/2/2020).

Khamid Istakhori selaku Sekjen/Komite Eksekutif Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia yang ikut hadir menyampaikan orasi nya bahwa kami tidak anti pekerja asing tapi coba kenapa upah pekerja asing di bayar 700 ribu sehari di Indonesia sedangkan pekerja lokal di bayar 100 ribu,"ujarnya.

Selanjutnya kami ingin mengatakan bahwasannya UU Omnibus Law seandainya itu di ciptakan itu akan membuat situasi di Indonesia semakin kacau dan situasi akan menjadi buruk. Undang-Undang yang berjumlah 83 dan 2570 pasal akan di simple kan hanya menjadi 1 Undang-Undang dan 174 pasal bayangkan serta penyusunannya pun tidak melibatkan perwakilan buruh,"terang Khamid.

Kemudian perwakilan dari para buruh yang tergabung di KPBI menghadap dan di terima oleh Plt. Bupati Muara Enim yang di wakilkan oleh Asisten 1 H.M Teguh Jaya dan Wakil Ketua DPRD Muara Enim Nino Andrian.

Selanjutnya Adrisusanto memberikan surat pernyataan sikap terkait dampak RUU Omnibus Law tersebut diantaranya menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, flesibilitas pasar kerja/penggunaan outsourcing buruh kontrak di perluas, lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi di isi tenaga kerja asing unskill, jaminan sosial terancam hilang,menghilangkam sanksi pidana bagi pengusaha,"paparnya.

“Saya mengapresiasi dan menyambut baik atas kedatangan DPW KPBI Sumsel untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan penolakan Omnibus Law dan keberatan RUU Cipta Lapangan Kerja (CILAKA). Untuk lebih lanjut dikarenakan draft UU yang baru keluar kemarin itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat maka kami selaku Pemkab Muara Enim akan menyampaikan aspirasi tersebut dan semua tergantung keputusan dari Pemerintah Pusat,”tutur Teguh saat memimpin rapat.

Dan kemudian dari Nino sebagai wakil ketua DPRD Muara Enim dan koordinator komisi IV salah satunya membidangi ketenaga kerjaan menanggapi perihal tersebut jadi sesuai TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) jadi kita menerima aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Muara Enim dan akan kita sampaikan dan teruskan ke DPRD di Propinsi hingga ke Pusat, Apa yang menjadi usulan dari KPBI tersebut,"Katanya.

"In Sya Allah langsung kami sampaikan siang ini melalui fax dan email ke Sekretaris Dewan Propinsi dan Pusat,"Ujar Nino.

Kami selaku perwakilan dari masyarakat tentu berpihak kepada masyarakat tetapi kita selaku warga negara yang baik apabila UU ini sudah diputuskan dan disahkan mau tidak mau kita menerima,"Harapnya.

Ketua Dewan Pers : Wartawan Tidak Boleh Meminta, Tapi Jauh Lebih Jelek Orang Yang Tidak Memberi

Liputansumsel.com


BANJARMASIN, Liputansumsel.com – Dilansir dari Industry.co.id, Wartawan jangan hanya mengandalkan kebenaran, tapi juga dikombinasikan dengan kebaikan.

Demikian pesan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh dalam Silaturahmi sekaligus puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Mahligai Pancasila, kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kalsel, Minggu (9/2/2020).

“Yang masih punya buku nikah, dicover seperti ini ada tulisan arabnya cuma satu, yang lain tidak ada. Kalau perlu ditelepon ke rumah sekarang, di balik sampulnya tertulis wa asyiruhunna bil ma’ruf, yanf artinya pergaulilah istrimu dengan baik, bukan dengan benar,” kata Nuh sembari memberi contoh dengan sebuah buku.

“Artinya pada kondisi itu, etika itu bisa mengalahkan logika,” ucapnya.

Demikian pula dalam etika politik, pentingnya menjaga kesantunan di arena publik. Nuh lantas mencontohkan di bidang keagamaan.

“Abu Bakar Ash-Shiddiq, diminta Rasulullah menjadi imam salat, ini perkara baik mestinya perintah Rasulullah harus dijalankan. Karena Abu Bakar tahu ada etika,” tidak Rasulullah, sepanjang ada engkau, engkaulah menjadi imam,” Nuh menceritakan.

Etika itu menjadi penting tanpa harus mengorbankan kebenaran. “Seringkali wartawab terjebak mengandalkan kebenaran padahal kebenaran ada masanya, etika jauh lebih penting,” jelas Nuh.

Lebih lanjut Nuh mengulas hasil resume dari Konvensi Nasional Media Massa yang digelar kemarin di Hotel Ratan Inn, Banjarmasin.

“Kita sepakat NKRI adalah final, demokrasi salah satu pilar yang dipakai di dalam NKRI. Media pers salah satu pilar demokrasi.

Membangun dunia pers sama dengan membangun demokrasi, membangun demokrasi sama dengan membangun negeri yang kita cintai. Kaidahnya jelas, sesuatu yang wajib hanya bisa sempurna karena sesuatu, ” papar Nuh.

Oleh karena itu, masih kata Nuh, memperjuangkan hak-hak, termasuk membangun ekosistem yang kondusif agar dunia media bisa tumbuh berkembang pada tekadnya bagian dari tugas negara.”

Tapi disayangkan terkadang tugas negara ini dialihkan kepada dunia pers secara mandiri. Kita tidak meminta kepada siapapun karena maqom tertinggi adalah memberi, turun lagi meminta,” tuturnya.

Nuh menegaskan, dunia pers tidak boleh meminta-minta, tapi ketika ada komponen bangsa yang tidak memberi itu jauh lebih jelek.

“Kita menjaga marwah kita, kita nggak ingin dunia pers begini-begini, kalau ada orang lain punya tugas tidak memberi itu tidak mulia dari dunia pers itu sendiri,” kata Nuh.

Nuh mengatakan, dunia pers punya ideologi yaitu good journalizm. Setidaknya ada tiga hal supaya bisa good jurnalisme. Pertama, kompetensi dari wartawan.

“Hayo cepat dilakukan upgrading kompetensi secara berkelanjutan, tapi tidak punya uang, tidak perlu meminta. Orang lain kalau ingin menjadi mulia tanpa diminta akan memberi agar dia bisa mengulas berita-berita yang deskripsi, tapi mampu memberikan pikiran-pikiran cerdasnya,” ucap Nuh disambut tepuk tangan para insan pers yang memenuhi ruang Mahligai Pancasila.

Kedua, lanjut Nuh, meskipun para wartawan sudah sangat top kompetensinya, tapi dalam melaksanakan tugas tidak merasa nyaman dan aman, diwarnai intimidasi kekerasan. “Saya bilang itu tidak bisa menghasilkan good journalizm. Dari situlah perlindungan wartawan di dlm menjalankan tugas-tugas jurnalistik mutlak harus dipenuhi,” tegasnya

Berikutnya setelah keamanan maka yan ketiga menyangkut kesejahteraan. Wartawan sudah top dalam meliput dan diberi keleluasan kalau kesejahteraan tidak dipenuhi akan mempersulit tugas-tugas jurnalistiknya.

“Tiga hal itulah yang harus terus menerus dibangun, itu bisa terjadi kalau ekosistem, termasuk perusahaan tumbuh dengan baik,” pungkas Nuh.

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari menegaskan, jangan pernah meragukan bahwa pers tidak pernah berpikir untuk bangsanya.

“Pers selalu berpikir buat bangsanya, tidak berhenti berjuang untuk bangsanya. Setelahvera diskrupsi ini kita selalu penuh perjuangan, memang harus berjuang dan itu adalah pilihan kita,” kata Atal.

(Ril/min)

Cerita Shodiq Jadi Orang Nomor Dua di OKI, Ditempa Pengalaman Berliku

Liputansumsel.com
OKI--liputansumsel.com --Wabup OKI H.M. Djakfar Shodiq diminta menjadi pembicara pada acara Kemah Pintar yang diselenggarakan South Sumatera America Alumni Community, di Palembang, Sabtu (08/02/2020)

Dihadapan siswa/i terbaik se-Sumsel yang telah diseleksi dari 17 Kabupaten/kota se Sumsel Wabup Shodiq menceritakan sebagian kisah hidupnya.
Shodiq yang lahir di Bojonegoro 22 Februari 1969 dari kalangan keluarga menengah kebawah, Shodiq kecil selalu diajarkan orang tuanya agar taat beragama "orang tua saya marah besar kalo saya sampai lupa sholat, prinsip itu selalu saya pegang sampai sekarang", ujarnya

Selepas sekolah Shodiq selalu bekerja keras untuk membantu orang tuanya seperti bertani dan memanggul tebu. Beranjak dewasa Shodiq yang menggeluti usaha pertanian selalu berusaha menjaga kepercayaan dari orang-orang disekelilingnya, bahkan ia memiliki jiwa Sociopreneur. "tahun 1990 an saya mencoba usaha wartel, karena hidup di daerah transmigrasi banyak warga yang membutuhkan komunikasi dengan keluarganya di pulau jawa, sehingga bukan hanya berorientasi pada keuntungan, namun dapat membantu warga".
Kepada peserta kemah pintar Wabup berpesan agar pintar membaca peluang

 "selalu posisikan diri kita sebagai pendengar, petiklah ilmu dari lawan bicara, semakin banyak mendengar, semakin tajam analisa kita membaca peluang"kata dia.

Atas kepercayaan yang telah dibinanya dengan masyarakat Shodiq dipercaya untuk menjadi Kepala Desa, Anggota DPRD, dan Wakil Bupati.

Tak lupa ia berpesan kepada pemuda agar patuh dan hormat kepada orang tua. "Ibu memegang peranan penting dalam hidup saya, sampai sekarang pun Ibu merupakan penasihat hidup saya", sambungnya.(PD)