Lanjutkan Perjuangan Pembangunan ZI Menuju WBK, Rutan Prabumulih Kemenkumham Sumsel Telah Laksanakan Desk Evaluasi oleh TPI

Palembang,liputansumsel.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Prabumulih hari ini telah melaksanakan Desk Evaluation oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham terkait Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2023, Selasa (16/5/2023.

Seperti diketahui sebelumnya, Rutan Kelas IIB Prabumulih menjadi salah satu dari 83 UPT Pemasyarakatan se- Indonesia yang berhak melaju ke tahap penilaian TPI berdasarkan surat dari Dirjenpas Nomor : PAS.1-UM.01.01-556.

Bertempat di Aula Kantor Wiayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Desk Evaluasi ini diikuti oleh 15 orang perwakilan dari 6 Tim Area Perubahan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Rutan Kelas IIB Prabumulih dan dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Prabumulih, David Rosehan.

Kegiatan ini diawali dengan memperkenalkan setiap anggota tim Pokja oleh Kepala Rutan Prabumulih selaku Kepala Satuan Kerja dan dilanjutkan penampilan yel-yel, pemutaran video jingle WBK/WBBM dan Video profil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Usai pemuataran video, Kepala Rutan Kelas IIB Prabumulih, David Rosehan memaparkan materi di hadapan Tim Penilai Internal (TPI) terkait capaian kerja beserta inovasi-inovasi yang telah dilakukan pada tahun 2023 guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya Jawab oleh Tim Penilai Internal (TPI) kepada seluruh tim Pokja. Seluruh anggota saling memberikan jawaban untuk pertanyaan yang diajukan oleh Tim TPI.

Desk evaluasi ini bertujuan untuk melihat seberapa besar komitmen dari jajaran Rutan Kelas IIB Prabumulih dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.

Kepala Rutan Kelas IIB Prabumulih, David Rosehan mengatakan, dirinya akan terus memberikan semangat kepada jajarannya untuk terus berkomitmen membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada TPI yang telah memberikan penilaian kepada kami pada desk evaluasi kali ini, saran dan masukan serta semangat yang diberikan akan membuat kami optimis dalam meraih predikat WBK di Tahun 2023 ini” ujar Karutan.

Read More

Kinerja Provinsi Sumsel Terbaik Nasional di Luar Pulau Jawa 0

•Terbaik Kedua Dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 tingkat nasional

AKARTA, Liputansumsel.com,- Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dibawah komando Gubernur H Herman Deru dann Wakil Gubernur (Wagub) H Mawardi Yahya berhasil meraih Predikat Provinsi Terbaik Kedua Nasional dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian Penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050, bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (16/5).

Terpilihnya Sumsel sebagai terbaik kedua dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (Ppd) Tahun 2023 membuktikan bahwa kinerja pembangunan di Bumi Sriwijaya merupakan yang terbaik di luar pulau jawa.

Gubernur Sumsel H Herman Deru melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Regina Ariyanti, ST menegaskan, Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan evaluasi kreatif yang senantiasa mengikuti kondisi aktual, dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional guna memotivasi dan mengapresiasi pemerintah daerah atas pencapaiannya dalam pelaksanaan pembangunan dan penyusunan perencanaan yang berkualitas, konsisten, komprehensif, dan terukur, serta dapat dilaksanakan.

“Proses Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap Pertama melalui Desk Review yaitu penilaian Kualitas Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, penilaian kualitas pencapaian pembangunan hingga tahun 2022 dan penilaian kualitas Dokumen Inovasi Daerah Provinsi<’ jelasnya.

Dia menambahkan untuk Penilaian Tahap Dua melalui presentasi dan wawancara terkait bagaimana strategi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan juga presentasi dan wawancara terkait program inovasi unggulan Provinsi dan dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan mempresentasikan Inovasi yang diinisiasi langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan yaitu “Gerakan Sumsel Mandiri Pangan” (GSMP). 

“Penilaian Tahap Tiga adalah verifikasi langsung ke lapangan terkait pembuktian proses perencanaan pembangunan dan pembuktian hasil atau dampak dari Inovasi Unggulan Daerah,” imbuhnya.

Lebih jauh dia menegaskan pada sesi penilaian PPD idilakukan oleh Tiga Tim Penilaian yang terdiri atas Tim Penilai Independen yang berasal dari Akademisi, Profesional, Jurnalis dan NGO. Kemudian Tim Penilai Utama yang diperkuat oleh Lintas Kementerian. Serta Tim Penilai Teknis yang terdiri atas Lintas Sektoral di Kementerian Bappenas. 

“Dari hasil penilaian yang dilakukan, ada dua hal utama yang menjadi pertimbangan Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu yang terbaik yaitu pertama Kualitas Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2023 sangat baik dalam memenuhi kriteria keterkaitan, konsistensi, serta kelengkapan dan kedalaman serta dalam perencanaan menerapkan aspek THIS (Tematik Holistik Integratif dan Spasial) dan Konsistensi terhadap Rencana Nasional. Kemudian yang kedua adalah capaian pembangunan di Sumatera Selatan terutama Kemiskinan berkurang melalui intervensi pemberdayaan masyarakat, UMKM, rehabilitasi sosial dan upaya bidang kesejahteraan yang didukung oleh Inovasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP),” tandasnya.

Adapun kategori Provinsi Peringkat Pertama diraih oleh Provinsi Jawa Tengah dan Peringkat Ketiga diraih oleh Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Provinsi Sumatera Selatan di peringkat ke dua ini juga membuktikan bahwa kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan merupakan yang terbaik Nasional di luar jawa.

Masih menurut Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Regina bahwa dalam waktu yang bersamaan dilaksanakan juga Expo PPD tahun 2023 di mana untuk 12 Provinsi terbaik, 12 Kabupaten terbaik dan 10 Kota terbaik menampilkan anjungan yang berisikan pencapaian pembangunan dan inovasinya. 

" Sumsel mengunggulkan inovasi GSMP.  Dan yang membanggakan adalah Pak Menteri PPN/Ka. BAPPENAS berkesempatan mengunjungi anjungan Provinsi Sumsel.  ujarnya.

Read More

Desa Pedamaran III Siapkan Kandidat Terbaik, Komandoi Akselerasi Pembangunan

OKI, LiputanSumSel.Com- Pesta Demokrasi di Desa Pedamaran III dimulai hari ini dengan penetapan nomor urut Calon Kepala Desa Pedamaran III yang terdaftar dua orang pesaing yakni Doris Apriansyah dan Rangkum Irawan. Pemenang dalam pemilihan nanti  secara otomatis akan komandoi akselerasi pembangunan hingga enam tahun mendatang. 

Tahapan pesta demokrasi di Desa Pedamaran III  berlangsung secara tertib dan teratur di Balai Desa Serbaguna Desa Pedamaran lll, yang dihadiri oleh Camat Pedamaran Saman, S.Ip, beserta jajaranya, Babinkamtibmas Polsek Pedamaran, Aiptu Asbiran, Babinsa Koramil  pedamaran dan Tokoh masyarakat Desa Pedamaran III. 

Kedua Calon Kades telah mendapatkan Nomor urutnya hari ini. Doris Apriansyah mendapat nomor urut 1 sementara Rangkum Irawan mendapat nomor urut 2. Pemilihan Nomor urut tersebut ditetapkan oleh panitia Pilkades secara acak. 

Pemilihan Kepala Desa Pedamaran III tahun ini memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk bisa terlibat 

memberikan hak pilihnya. Hal ini jadi momentum untuk menentukan kemajuan desa, mengoptimalkan potensi dan peluang-peluang pembangunan yang ada. 

Ditempat yang sama, Camat Pedamaran Saman menghimbau masyarakat di Pedamaran III harus bisa jadi pemilih cerdas. 

"Pemilihan Kepala Desa nantinya harus dapat berjalan dengan baik serta kondusif. Masyarakat Desa Pedamaran III dapat menikmati pesta demokrasi dengan suka cita. Siapapun pemenangnya harus siap mengakselerasi pembangunan", ungkap Saman. 

Saman berharap, apapun hasilnya nanti, tidak ada pendukung fanatik yang anarkis

Terutama dalam hal berkampanye nantinya. 

"Mari kita gelar Pemilihan Kades ini dengan damai, harus menerima apapun hasil dari pemilihan itulah yang terbaik untuk semua pihak", tandasnya Saman. (Pov)

Read More

Komitmen Lindungi Pekerja, PTBA Raih Penghargaan Paritrana Award

Muara Enim, Liputansumsel.com--PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menerima anugerah Paritrana Award sebagai Badan Usaha Skala Besar Terbaik Sektor Manufaktur, Pertambangan dan Migas Tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Paritrana Award merupakan penghargaan tahunan dari Pemerintah bersama BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) sebagai apresiasi kepada pemda dan badan usaha yang mendukung program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Acara penyerahan penghargaan yang digelar pada Jumat (12/4/2023) tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya dan Kepala Kantor Wilayah BPJAMSOSTEK Sumsel Bambang Utama.

Dalam sambutannya, Mawardi Yahya menekankan pentingnya jaminan sosial untuk melindungi tenaga kerja. Ia berharap agar semua badan usaha di Sumsel dapat memenuhi hak tenaga kerja dengan mendaftarkan pekerjanya ke BPJAMSOSTEK.

"Selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Ini adalah suatu tanggung jawab dan tugas kita yang sangat mulia, kiranya tidak henti-henti saya memberi imbauan kepada masyarakat dan perusahaan yang ada di Sumsel ini agar mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tanpa tenaga kerja, tidak mungkin tercapai apapun yang kita rencanakan," ujar Mawardi Yahya.

Sementara itu, AVP SDM Umum Keuangan dan CSR PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Unit Dermaga Kertapati, Yulian Sudarmawan, mewakili manajemen PTBA menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan.

"Penghargaan yang diperoleh ini menjadi penyemangat bagi PTBA untuk terus berkomitmen memberikan perlindungan sosial kepada para pegawai," ujar Yulian.

Read More

Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih Dukung BPJS Kesehatan

Prabumulih,liputansumsel.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Prabumulih berupaya mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminana Kesehatan Nasional (JKN) dari sektor badan usaha di Kota Prabumulih, agar seluruh pekerja terdaftar dalam Program (JKN).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih Dwi Asmariyati, mengatakan selama ini pihaknya telah bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih dan kegiatan ini merupakan perpanjangan atas Kerjasama sebelumnya yang sudah habis masa berlakunya.

“Dalam penyelenggaraan Program JKN ini tentu butuh dukungan dari berbagai pihak. Sebegai Program Strategis Nasional kami juga bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, hal ini bertujuan untuk melindungi Peserta sebagai pekerja di badan usaha beserta keluarganya dan juga untuk mengingatkan pemberi kerja bahwa setiap pemberi kerja itu memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya ke dalam Program JKN,” kata Dwi (12/5).

Dwi menjelaskan selama ini implementasi kerjasama itu berjalan dengan baik, mulai dari edukasi, pengawasan, hingga pemeriksaan lapangan terhadap badan usaha yang tidak patuh.

Pada periode 2022 Desember hingga April 2023 , BPJS Kesehatan telah melakukan pemeriksaan Badan Usaha sebanyak 290 Badan Usaha, diantaranya 37 Badan Usaha Patuh, 33 dalam proses pemeriksaan, dan 220 Badan Usaha dilakukan telemarketing/canvassing.

“Terdapat 40 Badan Usaha yang masih dalam status menunggak hingga saat ini dan itu akan kita proses lebih lanjut,” kata Dwi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih, Sanjay Yunus mengatakan kerjasama ini merupakan kepastian hukum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja agar para pekerja dapat perlindungan kesehatan.

“Pengelolaan sistem informasi data badan usaha antara Dinas Tenaga Kerja dengan BPJS Kesehatan diharapkan meningkatkan kesadaran bagi para pemberi kerja dan para pekerja terkait Program JKN ini dan juga kami siap mendukung implementasi Program JKN baik dari sisi sosialisasinya, pertukaran data dan juga pemeriksaan Badan Usaha,” katanya.

Ia juga berencana akan melakukan audiensi kepada perusahaan-perusahaan di Kota Prabumulih dan akan mengajak turut serta dari BPJS Kesehatan juga dalam memberikan pemahaman Program JKN secara langsung kepada Human Resource Development (HRD) Perusahaan tersebut.

Read More

Target 95 Persen Warga OKI Terlindungi Program JKN .

OKI, LiputanSemSel.Com- Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menarget 95 persen warganya terlindung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi seluruh masyarakat. 

Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, H.M. Djafar Shodiq mengatakan untuk mencapai target UHC yang telah ditentukan maka dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak terutama dalam pelaksanaan program JKN KIS. 

"Sinergitas dan soliditas adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemenuhan manfaat serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan program JKN serta percepatan pencapaian UHC di Kabupaten Ogan Komering Ilir", Selasa, (16/05). 

Shodiq berharap setelah tercapai UHC 95% Kabupaten OKI dapat menjadi Kabupaten Percontohan Daerah Pelaksanaan Program JKN-KIS terbaik di Sumsel. 

Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKI, H. Iwan Setiawan, SKM., M.Kes 

mengatakan program UHC akan berdampak positif untuk masyarakat OKI. 

Iwan mengatakan saat ini UHC OKI berada di angka 89% dan akan dilakukan koordinasi dan kolaborasi untuk percepatan Capaian UHC 95% di tahun 2023 ini. 

"Dengan tercapainya UHC  akan berdampak positif terhadap masyarakat OKI untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang cepat tepat dan merata tanpa ada kesulitan finansial sehingga dapat meningkatkan drajat kesehatan individu dan kesehatan masyarakat OKI," ujarnya. 

Sementara itu, Kabid Dinas Kesehatan Provinsi, Dra. Lestari Nuraini, Apt. M.Kes mengatakan UHC selain dapat menciptakan masyarakat yang produktif sejahtera dan menimbulkan rasa aman bagi masyarakat ketika mempunyai jaminan kesehatan. UHC juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. 

"Jika target UHC 95% ini tercapai, nantinya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Semoga dengan komitmen bersama hal ini bisa kita Wujudkan", tutupnya.(PD)P

Read More

Gandeng ITB , Pemkab OKI Percepat Transformasi Kota Cerdas .

OKI-,LioutanSumSel.acom -Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) menjalin kerja sama terkait percepatan pengembangan dan transformasi kota cerdas (Smart City).

.

Kerjasama itu ditandai dengan pelaksanaa  Fokus Group Discusion (FGD) pengembangan Ekosistem Smart City Kabupaten Ogan Komering Ilir Bertempat di Meeting Room Sekolah Bisnis Institut Teknologi Bandung(ITB), Senin (15/05/2023).

.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) OKI Antonio Romadhon, S.Sos, MM mengatakan penerapan Smart City memiliki aspek yang luas dan melibatkan banyak stakeholder untuk itu Peran akademisi menjadi penting dalam membantu Pemkab OKI mewujudkan ekosistem Smart City yang maksimal dan berkualitas.

.

"ITB merupakan lembaga akademisi yang banyak melahirkan  insan berkualitas menjadi rujukan tersendiri bagi kami agar pembangunan di Kabupaten OKI khususnya SDM dapat setara dengan kota/ kabupaten lain di Indonesia", ujar Anton.

.

Beberapa  program yang dapat dikatalisasi oleh Pemkab OKI dan ITB antara lain, Pengembangan Kapasitas dan Skill SDM, Peningkatan Literasi Digital Bagi UMKM, serta Akselerasi Digitalisasi Pemerintahan melalui Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

.

Sementara Ketua Pusat Pengetahuan dan Daya Saing Bisnis Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) Hary Febriansyah, Ph.D mengungkap  ITB sebagai pusat pendidikan Teknologi di Indonesia mendorong setiap daerah di Indonesia memaksimalkan setiap potensi daerah melalului pendekatan teknologi.

.

"Kami siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mengembangkan konsep Smart City Kabupaten Ogan Komering Ilir agar tetap berkelanjutan", ungkapnya.

Berbagai program ditawarkan  ITB dalam kerjasama ini antara lain pendidikan, penelitian, pendampingan, penerapan teknologi baru, serta pengabdian masyarakat yang erat kaitannya dengan bisnis dan IT yang diharapkan dapat membantu masyarakat Ogan Komering Ilir agar menjadi lebih Maju, Mandiri, dan Sejahtera.(PD)

Read More

Semua Parpol Di OKU Sudah Serahkan Pengajuan Dokumen Bacaleg

Baturaja,liputansumsel.com - Hingga batas akhir Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten OKU pada Pileg 2024 di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten OKU Minggu Malam tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 WIB lalu, tercatat semua parpol di Kabupaten OKU sudah menyerahkan dokumen Bacaleg mereka. 

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kabupaten OKU Naning Wijaya, ST saat ditemui media ini di kantor Sekretariat KPU OKU Senin siang kemarin (15/5/23).

Lebih lanjut menurut Naning, dari 18 Parpol yang ada di Kabupaten OKU, ada 9 parpol yang jumlah Bacalegnya full 35. Sementara untuk penyerahan dokumen Bacaleg, PKS yang pertama kali menyerahkan dokumen pengajuan, sementara Partai Garuda yang terakhir menyerahkan.

"Setelah Pengajuan dokumen Bacaleg, selanjutnya KPU OKU akan melakukan verifikasi administrasi yang dimulai pada hari ini (Senin, red) sampai bulan depan. Setelah itu ada tahapan perbaikan dokumen Bacaleg, jika ditemukan ada kekurangan. Pengumuman Caleg tetap yang akan ikut Pileg 2024 pada bulan November nanti. Pada intinya kita melaksanakan sesuai jadwal tahapan yang sudah ditetapkan KPU RI," ujarnya. 

Hal yang senada juga disampaikan Yudi Risandi, S.Sos, M.Si

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU OKU saat ditemui media ini di hari dan waktu yang sama. 

"Dari 18 Parpol di Kabupaten OKU yang telah mengajukan berkas Bacaleg mereka baik partai-partai lama maupun baru, ada 9 parpol yang jumlah Bacalegnya full berjumlah 35 atau sesuai dengan 35 kursi di DPRD OKU. Adapun untuk jadwal Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bacaleg dari hari Senin, 15 Mei 2023 hingga hari Jum'at 23 Juni 2023. Sementara pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT)nya pada bulan November nanti," 

(Duan)

Read More

Pemkot Palembang Suport Peserta Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) ke XXVII tingkat Provinsi Sumatera Selatan 0

Palembang,  Liputan Sumsel. Com -  Sebanyak 20 peserta asal Palembang akan mengikuti seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) ke XXVII tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Kota Lubuk Linggau. 

Kegiatan ini akan berlangsung selama 8 hari. Pembukaan dimulai pada tanggal 17 Mei 2023. 

Sekretaris Daerah kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) merupakan agenda lomba rutin yang dilaksanakan berjenjang. Mulai dari tingkat kecamatan, kota, provinsi dan nasional.

Salah satu tujuan dari pelaksanaan STQH adalah untuk mendapatkan peserta terbaik dari masing-masing cabang lomba untuk diikutsertakan pada tingkat lomba yang lebih tinggi.

"Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan mengikuti STQH Tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Kota Lubuk Linggau tahun ini. 

Pemerintah Kota Palembang selalu berupaya dan mensupport berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan," ujar Ratu Dewa, di acara pelepasan kafilah STQH, di rumah dinas wali kota Palembang, Senin (15/5/2023). 

Ia optimistis Palembang kembali menorehkan prestasi terbaik. 

Tahun lalu, Palembang meraih peringkat kedua pada STQH tingkat Provinsi Sumsel di Kabupaten Muaratara. 

Ratu Dewa berharap keikutsertaan Kafilah Kota Palembang pada STQH tahun ini dapat memberikan citra positif untuk masyarakat dan memperoleh hasil yang maksimal untuk mengharumkan nama Palembang pada event-event provinsi, nasional bahkan internasional. 

"Saya sangat kagum sekali jika mendengarkan orang yang pintar membaca Al-Quran dan hati ini bergetar. Maka dari itu dari Pemkot tentunya akan memperhatikan semua peserta STQH dengan memberikan mereka yang mengharumkan nama kota Palembang," Dewa menambahkan. 

Sementara itu Plt kabag Kesra Setda Palembang, 

Marwansyah, menambahkan kegiatan STQH berlangsung sekitar 8 hari, transportasi menuju ke sana dengan menggunakan bus besar. Selain itu juga disusul dengan 2 mobil yang terdiri tim kesehatan dan ofisial.

"Untuk kafilah seleksi Qur'an mengikuti 8 cabang. Alhamdulillah semua cabang perlombaan kita ikuti. Kita yakin pasti bisa meraih kembali kejuaraan STQH," ujar Marwansyah. 

Adapun 8 cabang itu, yakni:

1.Cabang Tilawatir anak putra 3 orang.

2. Cabang tilawatir anak putri anak-anak

3. Cabang tilawatir dewasa putra 1 orang

4. Cabang tilawatir dewasa putri 1 orang

5. Cabang tahfiz al- qur'an

6. Cabang tahfis 6 orang

7. Cabang tafsir bahasa arab 2 orang

8. Cabang hafalan hadis 4 orang. (*)

Read More

Dinkes Palembang : DBD Menjadi Penyakit Cenderung Tinggi Saat Musim Hujan

Palembang,  Liputan Sumsel. Com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang memperkirakan kasus Demam Berdarah Dengue atau DBD cenderung di musim kemarau. 

Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Palembang, Yudhi Setiawan, mengatakan, DBD merupakan jenis penyakit yang selalu tinggi pada saat musim hujan.

"Makanya, musim kemarau kecenderungan kasusnya menurun. Ini karena potensi untuk terjadinya tempat perindukan kecil," ujar Yudhi, Senin (15/5/2023).

Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun ini akan berlangsung hingga Oktober mendatang. 

Sementara itu, merujuk pada data Dinas Kesehatan Kota Palembang, dari total jumlah kasus DBD dari Januari - 2 Mei 2023, angka tertinggi kasus terjadi pada minggu kedua Februari, yakni sebanyak 34 kasus. 

Pada saat itu memang kondisi cuaca di Pota Palembang berada pada musim hujan sampai dengan April (akhir April masuk musim panas tapi masih diselingi hujan). 

"Dari data kita sepanjang rentang waktu dari Januari hingga 2 Mei 2023 ini terdapat 263 kasus DBD di Kota Palembang. Dengan sebaran angka tertinggi berada di kecamatan Ilir Barat 1," Yudhi menerangkan. 

Ia menambahkan, dari data riwayat kasus DBD setiap tahunnya, kasus tertinggi memang terjadi di bulan, Januari - Maret, walaupun kasus cukup berfluktuasi. 

Pada 2019, angka kasus DBD sebanyak 697 kasus dengan kejadian tertinggi pada Januari dengan 151 kasus. 

Pada 2020 angka kasus DBD 435 tertinggi di Februari dengan 121 kasus.

Pada 2021 kasus DBD di kota Palembang tercatat sebanyak 246 tertinggi di bulan November dengan 39 kasus. 

Pada 2022 angka kasus DBD melonjak dengan jumlah 908 kasus tertinggi di Januari dengan 106 kasus. 

Pada 2023 jumlah kasus DBD dari Januari sampai 2 Mei ada 263 kasus Dengan Januari 70 kasus. (Rl/Al)p

Read More

Wawako Palembang Bersama BPOM Sidak Ke Pasar 26 Ilir

Palembang,  Liputan Sumsel. Com -  Pemerintah Kota Palembang kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) bahan makanan pasca Ramadan. 

Sidak dipimpin Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Palembang, Senin (15/5/2023). 

"Hari ini kita ke Pasar 26 Ilir dan sengaja datang secara dadakan bersama BBPOM. Karena beberapa waktu lalu sebelum Idul Fitri telah ditemukan makanan yang mengandung formalin, maka pasar ini menjadi pilihan kita untuk dilaksanakan sidak," ujar Fitrianti. 

Saat sidak, petugas BBPOM menguji 42 sampel makanan. Antara lain tahu, mi, kerupuk dan jajanan pasar lainnya.

"Hasilnya, alhamdulillah semuanya negatif," kata Fitrianti. 

Meski begitu, Fitrianti menambahkan, dari hasil penelusuran pihaknya ada beberapa produk yang bermasalah.  

"Misalnya jamu yang mengandung bahan kimia. Juga obat yang sebenarnya tidak boleh lagi untuk diperjual belikan, dan kita juga menemukan bumbu-bumbu yang dijual eceran yang masa kedaluwarsa tidak jelas," Fitrianti menerangkan. 

Ia juga memastikan, bahwa bumbu-bumbu yang tidak memiliki informasi kadaluwarsa adalah produk yang sudah melewati batas sehingga sangat tidak dianjurkan dikonsumsi. 

Dengan adanya temuan tersebut, Fitrianti memastikan pihaknya akan terus melaksanakan sidak kembali bersama BBPOM ke beberapa pasar lainnya. 

"Kita akan kembali melakukan sidak, baik itu di pasar tradisional maupun pasar modern." (Rl/Al)

Read More

Sekda Muara Enim Yulius Pimpin Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Eselon II dan III, Ini Pesannya !

Muara Enim, Liputansumsel.com--Pasca pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berupa pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) dan pejabat administrator (Eselon III) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan oleh Sekda Ir Yulius MSi di aula Bappeda, Senin (15/5/2023).

Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Muara Enim menyampaikan agar implementasikan tugas serta fungsional dalam mencapai target dan juga pencapaian target atas program yang telah direncanakan termasuk tupoksi ASN sebagai realisasi dari dinamisasi, proses penyegaran dan penyesuaian kebutuhan personel dalam Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.

Pelantikan ini dilaksanakan tak lebih

sebagai upaya menjaga keberlangsungan

roda organisasi agar dapat bekerja dengan

baik. Pasca pelantikan pejabat kepala dinas dan pejabat eselon Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, Sekda Yulius mengatakan diharapkan kekompakan dan kebersamaan ASN sehingga dampak implementasi dan tupoksi ASN bisa maksimal," tambahnya.

" Segera bekerja dan laksanakan program kegiatan pada masing masing satuan kerja agar program bisa segera berjalan," tegas Sekda Yulius ketika dibincangi pasca pelantikan.

Sebagaimana diketahui , Salah satu pejabat adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim yang sebelumnya diterpa isu tak sedap. Mulai dari protes 18 PPK di jaman Penjabat Bupati HNU dan juga ketidakikutsertaan dalam Job Fit dimasa Penjabat Bupati Kurniawan. Alih alih berharap bisa melanjutkan ke jenjang provinsi justru malah bertahan di staff ahli Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Meskipun demikian, dipastikan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Kegiatan ini sudah sesuai prosedur yang berlaku. Semua ini telah mendapatkan izin dan memenuhi azas legalitas, baik dari Surat Ketua Komisi Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sumsel hingga Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Dengan telah dilantiknya para pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat

Administrator ini, saya berharap mampu

memaksimalkan peran dan fungsinya dalam mencapai target dari program-program kegiatan yang sudah direncanakan pada perangkat daerah tersebut.

Dalam kesempatan ini, saya tekankan

bahwa kedudukan dan jabatan bagi seorang pegawai negeri sipil merupakan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan sehingga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, baik tanggung jawab kepada pimpinan, masyarakat, negara maupun dihadapan Tuhan Yang Maha Esa," pungkas Sekda.

Read More