Teluk Gelam Jadi Kawasan Medical Tourism, Wisata Sambil Berobat

OKI--LiputanSumSel.Com Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Iskandar, SE menggagas konsep wisata medis (medical tourism) di Kawasan Bumi Wisata Teluk Gelam Ogan Komering Ilir.
.
Iskandar menjelaskan konsep wisata medis adalah bagaimana menawarkan pelayanan medis yang aman dan nyaman sambil menikmati keindahan alam di Teluk Gelam OKI.
.
“Jadi, wisata medis itu orang datang ke sini sebagai pasien tetapi dia juga bisa memanfaatkan wisata di sekitarnya,” kata Iskandar saat meninjau dan meresmikan Hotel Kembar Teluk Gelam sebagai PDP Center Covid-19, Rabu, (24/6).
.
Iskandar mengatakan Teluk Gelam merupakan kawasan terpadu, selain memiliki dua hotel berbintang juga miliki fasilitas wisata.
.
"Jadi pasien yang mau berobat bisa sambil wisata, untuk mempercepat masa recovery," tukas Iskandar.
.
Iskandar menyebut pemerintah mesti mampu menangkap peluang untuk memulihkan ekonomi akibat Covid-19.  Medical tourism menurut dia salah satunya.
.
"Kita hitung saja berapa banyak warga negara Indonesia (WNI) yang pergi ke luar negeri untuk berobat, bagaimana kita menangkap peluang ditengah Covid ini dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang lengkap di dalam negeri" Ungkap dia.
.
Pengembangan medical tourism di Teluk Gelam menurut dia cukup menjanjikan mengingat ketersediaan infrastruktur didukung keindahan alam sekitar serta masih sedikit daerah di Indonesia yang mengembangkan konsep ini.
.
"Sepengetahuan saya masih sedikit daerah yang kembangkan medical tourism kecuali di negara-negara maju" pungkasnya.
.
Untuk mewujudkan visinya itu Iskandar mengatakan pihak pemkab sudah melakukan renovasi total Hotel Kembar Teluk Gelam yang kini diperuntukan jadi  PDP Center Covid-19
.
Pemkab tambah Iskandar akan segera melakukan kajian perencanaan serta mengundang investor yang berpengalaman dalam pengelolaan rumah sakit.
.
"Kita lakukan kajian perencaan, dari potensi-potensi yang ada ini, lalu yang mengelola nanti tentu harus miliki pengalaman manajemen rumah sakit yang baik kalau untuk pengembangan wisatanya kita sudah punya pengalaman dengan investor dan tidak berkembang" tungkasnya.(PD)

Read More

MUI Sumsel Apresiasi Program 1 Desa 1 Rumah Tahfidz Herman Deru

Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Sumatera Selatan menerima ketua Dewan Pertimbangan dan ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Selatan dalam rangka silaturami di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (24/6).

Dalam kesempatan itu Prof, Dr. Aflatun Muckhtar sebagai Ketua MUI Sumsel memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumsel Berkat Program 1 Desa 1 Rumah Tahfidz yang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat serta berkembang dengan baik di Sumatera Selatan.

"Saya menyampaikan apresiasi dari masyarakat kepada Gubernur Sumsel Bapak H. Herman Deru. Dimana program ini mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat Sumsel. Bahkan dengan adanya program 1 desa 1 rumah tahfid ini, rumah tahfidz serta pesantren-pesantren yang ada di sumsel ini menjadi berkembang sekali." ujar Aflatun

Untuk diketahui, Program 1 Desa 1 Rumah Tahfidz ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hingga saat ini pencapaian sesuai dengan target penambahan yakni 3000 rumah tahfidz di Sumsel, walaupun belakangan ini cukup terhambat peresmiannya dikarenakan masa Pandemi Covid19.

Gubernur Sumsel H.Herman Deru pun sangat berterima kasih atas apresiasi ini.

"Terimakasih atas kedatangannya yang dimana sejak pandemi ini silaturahmi kita  menjadi terbatas serta terimakasih atas doa-doanya serta saya haru ketika MUI menyampaikan apresiasi rumah tahfidz, ini  membuktikan bahwa masyarakat pun turut antusias dengan keadaan rumah tahfid ini." Ujarnya

Untuk 3000 Rumah tahfidz yang ada di Sumsel ini merupakan target dari Visi Misi HDMY mewujudkan Sumsel religi walaupun di sampai saat ini belum diresmikan tetapi untuk kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan hingga saat ini.

Selain memberikan apresiasi tersebut, kedatangan para ulama ini juga guna meminta izin kepada Gubernur HD terkait rencana MUI melakukan koordinasi bersama ormas tingkat provinsi di Sumsel untuk menyampaikan maklumat atau seruan bahwa umat Islam menolak HIP

"Alhamdulillah, tadi pagi saya membaca berita bahwa Presiden juga sudah ikut menolak bahwa RUU HIP yang dibuat ini atas inisiatif legisatif bukan dari pemerintah, harus ditegaskan sekali lagi bahwa  RUU HIP ini dibuat atas inisiatif bukan diusulkan pemerintah." tegasnya

HD berharap  pertemuan para organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat nantinya lebih ke dalam bentuk diskusi untuk memberikan jalan keluar.

Disamping itu juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru jiga berencana membantu membangun Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

"Membangun kantor MUI merupakan salah satu mimpi saya, serahkan kepada pemerintah agar pemerintah saja yang membangunnya mulai dari tanah maupun bangunan sesuai dengan kebutuhan proporsi bagi payung para umat Islam di Sumatera Selatan." Tutupnya

Read More

Herman Deru Siapkan Program Bantuan Pembuatan Sertifikat Tanah untuk Warga Sumsel

Palembang -liputansumsel.com-- Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakam dirinya sebagai Gubernur Sumsel akan membantu pembiayaan pembuatan sertifikat tanah. Hal ini disampaikan saat menerima anjangsana Plt Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel Ketut Mangku di ruang tamu Gubernur, Rabu (24/06) siang.




"Ini saya sampaikan bahwa Gubernur akan  membiayai pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat. Nanti hal teknisnya tentu melalui BPN Sumsel. Saya ingin BPN aktif untuk persertifikatan tanah masyarakat", tandasnya.




Pensertifikatan tersebut, lanjut HD dimaksudkan sebagai stimulan untuk menganalisasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di tingkat pusat yang di daerah dapat ditindaklanjuti menjadi Proda.




"Pembiayaannya dari Apbd. Sedangkan terkait tanah masyarakat yang akan dibiayai kita minta dari BPN terutama untuk DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga ini benar-benar bermanfaat dan membantu masyarakat yang kesulitan mengurus sertifikat", imbuh HD.




Dalam kesempatan tersebut HD juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Ketut Mangku yang mulai menjabat dan berdinas sebagai Plt Kakanwil BPN Sumsel terhitung sejak April 2020.




Sementara itu Ketut Mangku mengungkapkan kehadirannya Gubernur Herman Deru untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan diri untuk menjalankan tugas di Sumsel. Sekaligus meminta kesediaan Gubernur Herman Deru untuk membuka acara Gugus Tugas Reforma Agraria melalui video conference pada Jumat lusa (26/02).




"Program pak Gubernur terkait proda ini bagus dan akan kami tindaklanjuti segera. Terlebih terkait DTKS sehingga bisa proda bisa terwujud",katanya

Read More

Rakor dengan Pimpinan KPK, Herman Deru: Pemberantasan Korupsi Butuh Cara-Cara Luar Biasa

Palembang -liputansumsel.com-- Mengawali agenda kegiatannya Rabu (24/6) pagi, Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KPK dan Seluruh Gubernur se Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui video conference aplikasi zoom, dari Command Centre Pemprov Sumsel.

Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri mengatakan, dalam penggunaan anggaran di masa Covid pihaknya menekankan 8 poin penting pada seluruh kepala daerah. Upaya ini tak lain untuk melindungi kepala daerah dari kasus korupsi di kemudian hari.

Delapan poin yang harus menjadi perhatian dalam menjalankan penggunaan anggara Covid kata Firli adalah kepala daerah dihimbau tidak melakukan persekongkolan untuk melakukan korupsi, kemudian tidak menerima  dan memperoleh kickback. Tidak mengandung unsur penyuapan, dan tidak mengandung unsur gratifikasi serta tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan.

" Selain itu juga tidak mengandung unsur kecurangan dan atau mal administrasi serta tidak ada niat jahat memanfaatkan kondisi darurat. Serta tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi," jelas Firli.

Lebih jauh dikatakannya Firli, terkait pandemi yang terjadi saat ini semua pihak punya tanggungjawab yang sama untuk memprioritaskan keselamatan ratusan juta masyarakat Indonesia.

Firli mengaku paham betuk apa yang terjadi di daerah. Makanya Ia minta diadakan dialog ini karena memahami tugas pokok Gubernur dalam suasanan Covid serta kewajiban mereka memenuhi janji politik saat kampnye. 

" Ini kesulitan kita bersama. Makanya saya minta Gubernur  melakukan penyesuaian program dalam kondisi sekarang. Karena sekarang prioritas adalah penanganan Covid," ujarnya.

Sementara itu Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengatakan, perbuatan tindak pidana korupsi merupakan  pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahagan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes.

" Sehingga dalam uoaya pencegahannga dan pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tapi membutuhkan "cara-cara yang luar biasa" tegas HD.

Upaya pencegahan yang maksimal dapat dilakukan  dengan menerapkan sistem transkasi mauoun birokrasi secara elektronik. Sehingga dapat menghilangkan metode "tatap muka" yang rawan terjadi tindak korupsi. 

Dalam kesempatan rapat tersebut Herman Deru juga sempat mengungkapkan bahwa dalam masa pandemi seperti ini, persoalan yang dihadapi setiap daerah berbeda-beda. Termasuk soal pemenuhan kebutuhan pembangunan dan bagaimana mempertahankan kelangsungan ekonomi di daerah.

"Persoalan di tiap deerah baik antar provinsi atau kabupaten  berbeda. Makany kepada Irjen Mendagri tolong dievaluasi kembali tentang kebijakan merefocusing anggaran pada angka atau persentase tertentu," jelasnya.

Selain memprioritaskan keselamatan masyarakat, saat pandemi ini mereka juga harus mengupayakan agar pembangunan tetap  berjalan dan ekonomi tetap  berlanjut.

Rapat tersebut juga tampak diikuti sejumlah pejabat penting seperti Mendagri yang diwakili Inspektur Jendral Kemendagri Dr.Drs Tumpak H. Simanjuntak, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Perwakikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  Provinsi Sumsel Tri Handoyo dan gubernur dari provinsi lain se Indonesia.

Read More

Wakil Walikota Palembang Peduli Pengusaha Tahu dan Tempe, Pinjamkan Modal Tanpa Agunan

Palembang - liputansumsel.com--Wakil Wali kota Palembang Fitrianti Agustinda lakukan kunjungan ke kawasan pabrik tahu dan tempe, di kawasan Jl Macan Lindungan, Primkopti, Kel Bukit Baru, Kecamatan IB I, Kota Palembang.

para pengrajin usaha tahu tempe ini menyampaikan keluhan mulai dari turunnya produksi, mahalnya bahan baku dan kosongnya permintaan karena dampak Covid-19, sehingga sebagian banyak yang menutup produksi dan merumahkan pegawainya.

Fitri mengungkapkan, walaupun masih di tengah pandemi Covid-19, tentu Pemkot tidak ingin perekonomian di Kota Palembang terpuruk. Makanya, kita pinjamkan bantuan modal tanpa bunga dan agunan, tegasnya.

Tahun 2020, Pemkot Palembang mencari 4000 UMKM untuk dibantu meminjamkan modal untuk usaha. Kemudian, jika hasil produksi kesulitan, Pemkot ada pasar negeri maupun swasta untuk membantu pemasaran.

Wawako berharap, sejumlah sektor Industri dapat bangkit, untuk itu, pihak Pemkot terus memberikan motivasi dan bantuan agar tidak terpuruk dan kembali cepat berkembang.

“Jika syarat-syarat itu terpenuhi mudah-mudahan bisa mendapatkan bantuan pinjaman dari Pemkot tanpa bunga dan agunan nominal 3 juta rupiah,” jelas Wawako.

Untuk limbah industri tahu dan tempe, lanjut Wawako memang rata-rata kawasan ini sudah mempunyai IPAL tapi ada beberapa kawasan pinggiran yang belum memiliki IPAL.

“Tadi saya sarankan supaya dilakukan pembuatan IPAL atau instalasi pengelolaan limbah. Untuk sementara harus ditutup karena itu limbah tidak boleh mencemari aliran sungai. Berharap ketua RT dan tokoh masyarakat supaya mengedukasi segera membuat IPAL,” tutupnya.(Rl/A2)

Read More

DPD Ferari Sumsel Jalin MoU Bersama Media Sriwijaya Terkini

Palembang, Liputan Sumsel.com-Tepatnya hari ini Rabu (24/6/2020), DPD Ferari Sumatera Selatan, menjalin MoU bersama media Sriwijaya Terkini yang merupakan jendela informasih yang terpecaya.

Suwito Winoto, SH, ketua DPD Ferari Sumatera Selatan mengatakan dimana terjalinnya MoU ini untuk menyatu atau lebih tepat lagi menjalin silahturahmi untuk meback up segala permaslahan hukum yang menyangkut dari pada Sriwijaya Terkini.Com.

“Apapun bentuknya bisa berkonsultasi, kami dari DPD Ferari Sumsel siap membantu, meback up apapun perkara atau kasus dari mana pun itu. Termasuk yang menyangkut pemberitaan,” katanya saat usai penandatangan di Kopitiam Newton, jalan Bangau Palembang

Sementara itu, Pimpinan Umum Sriwijaya Terkini. Com, Yulie Afriyani, menjelaskan bahwa pihaknya senang karena telah melakukan penandatanggan ini bersama DPD Ferari Sumsel.

“Alhamdulilah senang bisa bekerja sama, dimana MoU ini dilaksanakan untuk menjalin silahturahmi lebih tepatnya dalam pemberitaan bisa di bantu,” ulasnya

Harapnya, kerja sama ini bisa terjalin dengan baik, terlepas untuk kerja sama dalam pemberitaan secara pribadi semua ini akan berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Kerja sama ini juga dihadiri oleh pihak DPD Ferari Sumsel lainnya, yakni Joni, SH., Romziah, SH., Novrizal Efendy SH., Cecep Sumitra , SH., Syahidatul Khoiriyah, S.Pd (Ril)

Read More

Wawako Palembang Lakukan Kunjungan ke SD Negeri 249 Palembang

Palembang, Liputan Sumsel.com - Gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri 249 telah selesai dibangun oleh Pemerintah Kota Palembang, yang berada di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar.

Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda berharap seluruh warga masyarakat yang mempunyai putra putri yang ingin masuk SDN 249, agar memanfaatkan sekolah ini. Sayang jika tidak dimanfaatkan, karena anggarannya terbilang cukup besar, apabila tak dimanfaatkan takutnya terbengkalai,” ungkapnya, Senin (22/06/2020).

Lanjut Fitrianti, bahwa pihak sekolah sudah bisa menerima murid ajaran baru, dan para orang tua sudah tidak perlu jauh lagi menyekolahkan anaknya. Nantinya, tinggal insfratruktur untuk didorong dan diperbaiki terutama jalan akses menuju sekolah.

“Berharap di tengah pandemi Kota Palembang dalam penegakan disiplin protokol kesehatan sekarang sudah masuk masa kegiatan secara normal akan tetapi tetap mengedepankan protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir,” urainya.

Fitrianti menambahkan, “Secepatnya akan memfasilitasi akses jalan menuju sekolah ini guna mempermudah dan memperlancar anak-anak berangkat sekolah,” tukasnya, seraya menyampaikan masalah jalan, bantuan modal usaha dan kerja, serta Kartu Indonesia Sehat (KIS)”,. tutupnya. (Rl/A2)

Read More

Jabat Plt. Kadisbun, Ibir : Tugas Besar Sudah di Depan Mata

MUBA-liputansumsel.com-Bupati Musi Banyuasin Dr Dodi Reza Lic Econ MBA didampingi Wakil Bupati Beni Hernedi Bersama Sekretaris Daerah Drs H Apriyadi MSi melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Bagi Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pejabat Pengawasan Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasi di Auditorium Pemkab Muba (Rabu, 24/Juni/2020).

Bupati Musi Banyuasin Dr Dodi Reza Lic Econ MBA mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk memaksimalkan roda Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dan menindaklanjuti pelaksanaan Job Fit beberapa waktu lalu.

"Mencari formasi yang ideal terus dilakukan. Ada yang digeser dan ada juga yang mendapatkan kesempatan promosi," ungkap Dodi Reza.

Seusai Pelantikan, salah satu Camat yang mendapat promosi jabatan ialah Akhmad ToyIbir, SSTP.,MM yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Bayung Lencir kini dilantik sebagai Sekretaris Dinas Perkebunan Kab Muba dan sekaligus diberikan tugas tambahan sebagai Plt. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Muba mengatakan bahwa terma kasih dan beryukur atas kepercayaan yang diberikan Bapak Bupati Muba sekaligus akan segera mempersiapkan diri bersama jajaran Disbun untuk menghadapi tantangan yang sudah siap menanti di depan mata yaitu diantaranya melanjutkan dan mempertajam program prioritas Bupati Muba yang masuk dalam urusan Dinas Perkebunan Kabupaten Muba.

"tentunya harus disyukuri atas kepercayaan pak Bupati memberikan amanah baru ini, oleh karenanya program prioritas Pak Bupati dan Wakil Bupati Muba akan kami pertajam lagi diantaranya Biofuel ,peningkatan replanting, dan budi daya Gambir Muba, PSR dan program prioritas Bupati lainnya yang masuk dibawah koordinasi kami" tutupnya.

Adapun Camat Bayung Lencir yang baru dijabat oleh Muhammad Imron SSos MSi yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Sungai Keruh.

Selain itu sejumlah Pejabat yang dilantik diantaranya diketahui ialah Kepala Bappeda Muba Drs Iskandar Syahrianto MH, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ir Zulfakar MSi, Sekretaris Dinas Perhubungan Suhaimi SH MM, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Zabidi SE MM, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mursalin SE MM, Asisten Bidang Administrasi Umum Drs Yusuf, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Ibnu SSos MSi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Haryadi Karim SE MSi dan masih ada beberapa pejabat lainnya.(agung/rill).

Read More

SMSI Audiensi dengan Walikota Palembang Terkait Edukasi Covid-19 Kepada Masyarakat

Palembang -liputansumsel.com-- Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, mendapat dukungan dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menyebarkan edukasi tentang Covid-19 terhadap masyarakat.

Ketua SMSI Sumsel, Jon Heri mengungkapkan, Penyampaian informasi melalui media menjadi sangat penting dalam penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemkot Palembang, untuk itu kami dari SMSI Sumsel siap membantu pemerintah, ujarnya saat audiensi dengan Walikota Palembang, Harnojoyo di kediaman Dinas Walikota Palembang di Jl. Tasik, Rabu (24/6/2020).

Lanjut Jon, saat ini SMSI secara resmi telah menjadi konstituen Dewan Pers. Dimana, ada sekitar 54 media online di Sumsel dibawah naungan dan pembinaan organisasi ini.

"Saat ini ada sekitar 100 an media online yang sudah mendaftarkan diri, tinggal proses verifikasi. Melalui audensi ini, kita siap bersinergi dengan Pemkot Palembang dalam pemberitaan, terkait penanganan Covid-19 di Kota Palembang," ulasnya.

Sementara itu, Harnojoyo mengucapkan terimakasih atas suport yang diberikan SMSI kepada Pemkot Palembang. Dimana, suport dari media memang diperlukan untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan.

"Perlu ada informasi yang tepat untuk dapat disampaikan ke masyarakat, terkait Covid-19 ini. Jangan sampai, informasi yang salah, justru akan berakibat fatal terhadap kondisi keamanan Kota Palembang," ungkapnya.

Harnojoyo berharap, SMSI dapat menjadi penyampai informasi yang mencerdaskan masyarakat, melalui perusahaan media dibawah naungan SMSI. (Rl/A2).

Read More

Pemotongan dana PKH Di Kabupaten Oi,Terkuak

Korkap PKH Oi : jangan pernah serahkan kartu ATM pada orang lain

Indralaya.liputansumsel.cim--
Dugaan adanya pemotongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh oknum ketua Kelompok PKH desa Tanjung Agung Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir terkuak sudah.


Pasalnya dari hasil investigasi di lapangan menurut keterangan Kordinator Kabupaten (Korkab) PKH, Wiwin Muhawarna kepada media ini, Rabu (24/06) mengakui jika pemotongan itu benar adanya.


Hanya saja dari hasil yang didapat potongan yang dilakukan oleh oknum berinisial ASM tidak mencapai 50 persen sesuai yang ditudingkan.


Besaran potongan hanya berkisar antara 15 hingga 25 persen dari dana yang seharusnya diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).


Seumpama dana yang diterima oleh KPM sebesar Rp.1jt nyatanya yang dipotong setelah dicocokan dari print out rekening koran bank yang bersangkutan hanya Rp.250 ribu.


Dan oknum ASM tersebut diakui Wiwin telah diberikan sanki tegas dengan mengundurkan diri sebagai ketua kelompok PKH desa Tanjung Agung.


Kemudian telah sepakat berdamai kepada para KPM untuk mengembalikan dana yang telah dipotong selama ini secara utuh.


Ditegaskan Wiwin, siapa pun itu tanpa terkecuali yang berani berbuat nekad melakukan ulah "nakal" dan menyimpang dari ketentuan PKH maka siap-siap untuk diberhentikan dari jabatannya.


Wiwin pun menghimbau kepada seluruh KPM kiranya jangan sekali-kali memberikan buku berikut ATM kepada siapa pun yang tidak berhak dan mengganti PIN ATM demi keamanan bersama. (rul)

Read More

Sawah terendam Banjir Pemda Berikan Bantuan Benih

MUBA-liputansumsel.com-Musibah banjir akibat luapan Sungai Musi yang merendam sejumlah persawahan warga di Kecamatan Lais dan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin membuat tanaman atau benih padi ikut terendam. Menindaklanjuti hal itu, pihak Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Peternakan (TPHP) Muba mengajukan tambahan bantuan benih guna membantu petani di dua kecamatan tersebut.

"Sudah disetujui oleh pihak Kementerian Pertanian, kita mendapatkan tambahan bantuan benih untuk dua kecamatan yakni Lais dan Sanga Desa dengan luasan 5.097 hektare," ujar Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Sementara itu  Kadis TPHP Ir A Thamrin menjelaskan bahwa bantuan benih ini bersifat mendadak, lantaran baru diajukan atas banyaknya permintaan masyarakat yang persemaian sawahnya gagal akibat terendam banjir sungai musi. Karenanya dia berharap masyarakat bersabar, lantaran karena menyangkut uang negara, harus melalui proses administrasi berjenjang.

"Yang jelas disalurkan tetap musim tanam saat ini, mudah-mudahan akhir bulan ini atau bulan Juli mendatang," tukasnya.

Sebelumnya, ungkap Thamrin, Kabupaten Muba tahun ini mendapatkan bantuan paket lengkap dari dana APBN untuk luasan 5 ribu hektare untuk 10 kecamatan diluar Kecamatan Lalan. Paket tersebut selain benih, juga ada bantuan pupuk hayati, dolomit, pupuk NPK dan Herbisida.

"Itu untuk musim tanam April-September, diperkirakan tanam bulan Juni dan Juli," cetusnya.

Sementara Kades Teluk Kijing II, Kecamatan Lais, Margaretha Sok mengatakan berharap adanya bantuan benih bagi petani di desanya. Pasalnya akibat banjir luapan sungai musi bulan mei lalu, berimbas pada terendamnya sawah milik 11 kelompok tani di desa mereka. "Kita sangat berterima kasih kalau memang ada bantuan tersebut, cuma harapan kita bisa disalurkan kepada petani sebelum musim tanam berakhir. Kalau bisa sebelum bulan Agustus," pungkasnya.(agung/rill).

Read More

POLSEK SUKER AMANKAN PELAKU PEMERASAN DENGAN MEMBAWA PISAU

Muba -liputansumsel.com-- Team Patroli Polsek Sungai Keruh menangkap seorang Pemuda yang telah melakukan pemerasan terhadap Sopir truk di Desa Rantau Sialang. Kec.sungai keruh Kab.Muba, Selasa (23/06/2020) sekira pukul 16.30 Wib.

"Tersangka ini membawa senjata tajam saat kita lakukan penggeledahan, dia juga melakukan  pemerasan terhadap sopir pada saat kita lakukan  patroli. Dan perlu diketahui, pelaku pungli ini orang yang sempat viral disosmed empat bulan lalu sekitar bulan Februari"Ujar Kapolsek Sungai Keruh IPTU DARMAWANSYAH,.S.H.M.H mewakili Kapolres Musi banyuasin AKBP YUDHI SURYA MARKUS PINEM, S.ik

Ia menuturkan, tersangka yang ditangkap ini bernama Ahmad Sendi Oktobi (21) warga Dusun II Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh. Kab.Muba. dia ditangkap karena membawa senjata tajam berupa satu bilah senjata tajam.

Akibat perbuatannya itu, tersangka terpaksa harus menjalani proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan dikenakan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tutup kapolsek.(agung/rill).

Read More

Maksimalkan Roda Pemerintahan, Bupati Muba Dodi Reza Rotasi Kepala Dinas dan Camat

MUBA-liputansumsel.com- Guna memaksimalkan roda Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dan menindaklanjuti pelaksanaan Job Fit beberapa waktu lalu, Rabu (24/6/2020) Bupati Muba Dr Dodi Reza Lic Econ MBA didampingi Wakil Bupati Muba
Beni Hernedi Bersama Sekretaris Daerah Drs H Apriyadi MSi melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Bagi Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pejabat Pengawasan Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasi di Auditorium Pemkab Muba.

"Mencari formasi yang ideal terus dilakukan. Ada yang digeser dan ada juga yang mendapatkan kesempatan promosi," ungkap Dodi Reza.

Dikatakan, tujuan ini juga dilakukan untuk mencari posisi yang cocok dan mewujudkan pencapaian tugas yang maksimal.

"Termasuk Camat kita evaluasi, bagaimana dalam kondisi daerah dalam menyalurkan BLT dan bagaimana responnya terhadap pengaduan masyarakat, pelayanan publik, jadi kita rangkum sehingga mudah mudahan menjadi peningkatan kinerja pelayanan publik," terangnya.

Lanjutnya, rotasi dan pelantikan tersebut juga sebagai bentuk antisipasi penanganan bencana Karhutla di masing-masing wilayah Kecamatan. "Saya dgn pak Wabup sudah menyusun sehingga paling tidak visi misi kami sudah terealisasi," ulasnya.

Adapun sejumlah Pejabat yang dilantik yakni diantaranya Kepala Bappeda Muba Drs Iskandar Syahrianto MH, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Ir Zulfakar MSi, Sekretaris Dinas Perkebunan Akhmad Toyibir SSTP MM, Sekretaris Dinas Perhubungan Suhaimi SH MM, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Zabidi SE MM, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mursalin SE MM, Asisten Bidang Administrasi Umum Drs Yusuf, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan
Pemerintahan Ibnu SSos MSi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Haryadi Karim SE MSi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Jonni Martohonan AP MM, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Indita Purnama.

Kemudian, Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Fadli SH, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretatiat Daerah Oktarizal SE, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Jexi Levin ST MSi, Kepala Bidang Pengkajian dan Penerimaan
Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah Endang Dwi Hastuti SE MSi, Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan
Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah Adi Chandra SE MSi, Camat Sanga Desa Hendrik SH MSi, Camat Lais Demoon Hardian Eka Suza SSTP MSi, Kepala Bagian Kerja Sama Sekretatiat Daerah Dicky Meiriando SSTP MH, Sekretaris Dinas Komunikasi dan
Informatika Nurzahrawati SPd MT,
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs Deni Sukmana, Camat Sungai Lilin Agus Kurniawan SIP MSi, Camat Babat Toman Emilya Afrianita SSTP MSi.

Camat Tungkal Jaya Muhammad Aswin SSTP MM, Camat Plakat Tinggi Yugo Falintino SSTP MSi, Camat Bayung Lencir Muhammad Imron SSos MSi, Sekretaris Camat Sungai Keruh Edi Heryanto SH, Camat Lalan Andi Suharto SSTP MSi, Camat Jirak Jaya Yudi Suhendra SE MSi, Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin Drs RE Aidil Fitri, Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Inspektorat Nen Fadli SSos, Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur Inspektorat Suganda AP MSi, Kepala Bidang Pelayanan Kesahatan Dinas Kesehatan Alpan SKM MM, Camat Lawang Wetan Candra SKM MSi, Camat Batanghari Leko Tazarni SSTP MSi.(agung/rill).

Read More

Fitrianti Agustinda Lakukan Kunjungan Ke Disdukcapil

Palembang - liputansumsel.com--Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Palembang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang kembali membuka layanan seperti biasa.

Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda ingin memastikan pelayanan publik Disdukcapil Palembang mengikuti standar protokol kesehatan.

"Ya meskipun kita sudah memasuki zona orange, namun disiplin protokol kesehatan tetap ditekankan disetiap pelayanan publik baik di Pemerintahan maupun di swasta baik itu per bankan dan lainnya harus menjalankan semua ketentuan protokol kesehatan," ungkapnya.

Fitri, dengan cekatan memeriksa seluruh protokol kesehatan yang wajib dimiliki instansi pemerintah, mulai dari kelengkapan medis kesehatan, memastikan  penyediaan cuci tangan, alat medis pengukur suhu dan pembatasan jarak duduk yang ada berfungsi dengan baik.

"Saya harapkan dengan ketentuan yang ada, Disdukcapil harus melakukan kinerja dengan baik dalam melayani masyarakat khususnya mengatur dan membatasi setiap orang yang datang kekantor karena ketentuan tersebut sudah diatur oleh Mendagri,” tegasnya.

Selain menegaskan semua usuran tersebut, saya menjelaskan semuanya gratis tanpa dipungut biaya,"tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Capil Dewi Isnaini mengatakan jika semua petugas  yang ada dalam menerima serta mengerjakan berkas yang dikirim melalui online sudah ada petugasnya masing-masing.

"Dalam satu hari kita menerima chating dari setiap masyarakat yang hendak mengirimkan berkasnya masuk berjumlah 800 berkas melalui (WA), itu terjadi ketika ada pemberkasan penerimaan masuk siswa baru kemarin, tutupnya. (Rl/A2).

Read More

Pemkot Palembang Lakukan Perencanaan Pembangunan Jembatan di Kota Palembang

Palembang, Liputan Sumsel.com - Dalam menciptakan Kota yang Elok Madani, Aman , dan Sejahtera (Emas) , salah satunya dengan melakukan pembangunan di Kota Palembang, Pemkot Palembang melakukan perencanaan pembangunan beberapa jembatan di kota Palembang.

Hal ini dilakukan karena, dalam proses pembangunan baik dari pembebasan lahan dan lain sebagainya harus dipersiapkan supaya Palembang Emas dapat tercapai.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah kota Palembang, Ansori menjelaskan bahwa terkait akan dilakukannya pembangunan Fly Over di simpang empat Jalan Angkatan 66, Pemerintah kota Palembang rencana akan segera melakukan pembongkaran eks Kantor Kecamatan Kemuning.

Rapat membahas pembongkaran bangunan di tepi sungai sekanak dan bangunan eks kantor camat Kemuning Palembang dilakukan di Balai kota Sekretariat Daerah (Setda) kota Palembang, Selasa (23/06/2020).

Ansori mengungkapkan, ini kita koordinasi untuk kapan pelaksanaanya. Dan itu akan  segera kita bongkar, terkait pembongkaran bangunan liar di tepi sungai sekanak, pihaknya juga akan segera lakukan pembongkaran.

"Sekanak Lambidaro itu juga akan dilakukan pembongkaran,".

Lanjut Ansori, bahwa terkait pembebasan lahan di Sekanak Lambidaro telah dilakukan Pemkot Palembang, namun saat ini pihaknya hanya melakukan pembongkaran bangunan yang dinilai merupakan bangunan liar.

"Ini hanya bangunan saja yang akan kita bongkar, kalau pembebasan lahannya itu sudah. Itu bangunan liar dan awal Juli ini kita susah mulai pebongkaran," tutupnya.(Rl/A2)

Read More

Pemkot Palembang Kembali Meraih Predikat WTP

Palembang, Liputan Sumsel.com  - Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumsel, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Predikat WTP  ini menambah catatan prestasi yang diraih untuk ke 10 kalinya, secara langsung diserahkan Kepala BPK Kantor Perwakilan Sumsel Harry Purwaka kepada Walikota Palembang H.Harnojoyo didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Zainal Abidin,  di aula gedung utama BPK RI perwakilan  Sumsel, Selasa(23/06/2020).

Walikota Palembang, H. Harnojoyo mengungkapkan, apa yang telah diraih saat ini merupakan bentuk komitmen seluruh jajarannya untuk pengelolaan keuangan Pemerintah kota Palembang sudah betul-betul tersusun.

"Tetapi kami tidak akan puas diri akan predikat ini, justru ini menjdi pemicu bagi Pemerintah kota untuk dapat lebih sungguh-sungguh," kata H. Harnojoyo.

Predikita yang telah melekat selama 10 kali secara berturut turut, kata orang nomor satu di Kota Palembang ini, akan menjadi motivasi untuk melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel, lebih bertanggung jawab serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu  Kepala BPK Kantor Perwakilan Sumsel Harry Purwaka mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja Walikota Palembang atas kerja samanya dalam pengelolaan keuangan yang ada di wilayahnya.

“Ini bukti komitmen kepala daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan,” tutupnya.(Rl/A2)

Read More

PEMKAB MUBA TURUNKAN TIM CEK LOKASI PERUMAHAN KAYUARA GRAND RESIDENCE

Muba –liputansumsel.com--
Hari ini Pemerintah Kabupaten dalam hal in Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) menugaskan Beberapa Instansi dalam Jajaran Pemkab Muba dengan Nomor 579/ ST/ DPMPTSP-IV/2020 untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka pengecekan Lapangan Perumahan Izin Lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan Perumahan Type 36, Type 45 dan Rumah Toko (Ruko) 2 lantai oleh CV. Kayuara Raya di Jalan Kolonel Nazom Nurhawi RT. 19 RW. 08 Kelurahan (Kel) Kayuara Kecamatan (Kec.) Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Kab. Muba) Provinsi Sumatera Selatan (Prov. Sumsel). Rabu, 24/06/2020)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (DPMPTSP Kab. Muba) menugaskan Nopriansyah, SE., M.Si Penata Tingkat I/ Gol. IIID Selaku Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan dan Non Perizinan Lingkungan DPM-PTSP Kab. Muba, Kabag Tata Pemerintah Pemkab Muba Drs. Irwan Sazili yang Diwakili Oleh Iwan Ependi, Lurah Kayuara H Ibrahim Lakoni, Kasi Pelayanan. Umum Kec. Sekayu Neng Siti Nurjanah, Kapala Sub. Bagian Hukum Sekda Muba Dasrullah, SH, Kasi Pembiayaan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PU Perkim) M. Perat, ST, Kasi Penyidik dan Penyelidikan Sat. Pol. PP Pemkab Muba Taufik, ST, Kasub. Seksi Konsolidasi dan Tandform Kantor Pertanahan Kab. Muba Renilawati Tidak Hadir, Kasi, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum Kel. Kayuara Deni Abdina Sofia Idham, SSTP, StaF Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkungan DPM-PTSP Elmareti, SE, Staf Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkungan DPM-PTSP Kab. Muba Jhon Heri, SE., M.Si, Staf Seksi Pelayanan dan Perizinan Lingkungan DPM-PTSP Kab. Muba Muji Harjo, Analis Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Muba Faisal Fahmi Tidak Hadir dan Staf Seksi Pelayan Perizinan dan Non Perizinan Lingkungan DPM-PTSP Siska Anggraini, SE.

Hal ini dilakukan bersarkan Izin Lokasi (Belum Efektif) CV. Kayuara Raya yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) pada tanggal 11 Juni 2020 dan Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor : 503/980/DPM-PTSP-IV/2020 tanggal 22/Juni 2020 perihal undangan Rapat.

Sebelumnya telah dilakukan Rapat Koordinasi sebagai bagian dari proses penerbitan izin lokasi efektif CV. Kayuara Raya Perumahan Kayuara Grand Residence (KGR). Selasa, (23/06/2020)

Direktur CV.. Kayuara Raya Muallimin S.Ip menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya terkait izin lokasi yang semula belum efektif sehingga segera menjadi efektif.

“Kita berupaya secara maksimal mengurus perizinan terkait pembangunan perumahan Kayuara Grand Residence, terutama legalitas perusahan dan izin lokasi. Ucapnya.

Lanjut Muallimin, “Tentunya ini melibatkan banyak pihak dalam jajaran Pemkab Muba, terutama DPM-PTSP, DLH, PU Perkim, Pertanahan, Tapem, Sat. Pol. PP dan Kelurahan setempat, sejauh ini proses berjalan dengan baik, kedepannya harapan saya juga berjalan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada kendala yang begitu berat baik dari kita selaku pemohon maupun dari instansi terkait dalam jajaran pemkab muba”. Ungkap Ditektur CV. Kayuara Raya ini.

“Perumahan ini merupakan kontribusi kami kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang nyaman, dan berharap hadirnya perumahan ini berdampak positif bagi masyarakat musi banyuasin”. Harapnya.

“Langkah pertama yang kami lakukan adalah memenuhi semua aspek legalitas perusahaan dan legalitas perumahan”. Tutup Muallimin.(red) 

Read More

Kembali Jadi Percontohan, Disdukcapil Muba Terima Studi Tiru Dukcapil Bengkulu

Sekayu- liputansumsel.com--Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin menerima Kunjungan Kerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu dalam rangka benchmarking dan studi tiru terhadap Pelayanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang ada di Muba, Rabu (24/6/2020).

Di tengah pandemi Covid-19 dengan memasuki new normal life kunjungan yang di lakukan ini masih memenuhi dan menaati Protokol kesehatan. maka kunjungan ini pun hanya mendatang kan 2 orang yaitu, Sekretaris Disdukcapil Provinsi Bengkulu Drs Jalaluddin MM dan didampingi oleh Hery Iskandar sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian provinsi Bengkulu.

Dalam kunjungannya tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil Muba Hj Asmarani SSos MSi, yang dalam kesempatan tersebut mengatakan dengan senang hati menyambut kedatangan dari Dukcapil Bengkulu yang pada hari ini studi tiru ke Disdukcapil Muba, Dengan melihat sistem dan program kerja, ruang rapat berserta loket pelayanan.

Karena untuk Pelayanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)  di launching itu di Kabupaten Muba yang juga dapat mendatangkan Menteri Dalam Negeri Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian MA Ph D merupakan yang pertama di luar Sumatera. Program tersebut mendapat dukungan penuh dari Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin, beserta DPRD Muba, juga Pihak kecamatan, desa serta OPD terkait lainya.

“Semoga yang  telah di terapkan di Muba ini dapat menjadi contoh untuk Provinsi Bengkulu maupun di provinsi lainnya. Karena sebelum Covid-19, sudah ada beberapa Kabupaten yang mengkonfirmasi untuk dapat melakukan Kunjungan ke Disdukcapil Muba di antaranya ada Gunungsitoli, Purworejo dan Papua. Tapi karena Covid-19 makanya kunjungan tersebut ditunda,” Bebernya.

Dengan adanya Studi Tiru ini semoga mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan yang ada di Disdukcapil lainnya. Harapan serta rencana agar program yang di Muba ini dapat tersebar di seluruh Kecamatan.

Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Provinsi Bengkulu Drs Jalaluddin MM menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi segala pencapaian dari dinas Dukcapil Muba yang bisa mendatangkan Manteri Dalam Negeri RI dan Dirjen sebanyak dua kali yang dalam urusan melayani masyarakat.

Dilakukannya kunjungan ke Dinas Dukcapil Muba dalam rangka melihat dan memahami apa saja yang dapat ditingkatkan untuk Kabupaten Bengkulu jadi ini semacam studi tiru. Program ini cukup baik karena di samping untuk mendekatkan rentan kendali pelayanan kepada masyarakat dan ini sangat menguntungkan bagi masyarakat.

“Dukcapil ini sebagai tumpuan dalam segala tumpuan masyarakat yang menyangkut dokumen kependudukan. Besar kemungkinan untuk Disdukcapil Muba  kedepannya akan lebih meningkat lagi,” Pungkasnya.(agung/rill).

Read More

Perbaikan Jalan Cengal, Muspika Inisiasi Perusahaan, Pemkab Lakukan Perawatan Rutin

OKI--LiputanSumSel.Com Musyawarah pimpinan Kecamatan (Muspika) Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir menginisiasi perusahaan perkebunan untuk memperbaiki kerusakan sejumlah ruas jalan di Kecamatan Cengal Kabupaten OKI. Sementara Pemkab OKI melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan melakukan pemeliharaan rutin.
.
Camat Cengal Herkules mengatakan pihaknya bersama Muspika Kecamatan dan perusahaan telah melakukan swadaya untun memperbaiki kerusakan sejumlah ruas jalan diwilayah itu.
.
"Kita sudah melakukan perbaikan di sejumlah titik yang rusak parah. Perbaikan ini melibatkan stakeholder yang ada" ungkap Herkules.
.

Muspika kecamatan tambah Herkules sebelumnya meminta kepada PT. London Sumatera (Lonsum) dan PT. Samora, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan untuk membantu perbaikan jalan.

"Kita dibantu oleh perusahaan. Memang terkendala hujan serta kerusakan alat berat sehingga perbaikan sempat terhenti. Perbaikan segera dilanjutkan kembali" ungkap dia.
.
Adapun ruas jalan yang akan dilakukan perbaikan terang Herkules antara lain ruas Simpang Palembang-Cengal, Cengal-Talang Rimba, Cengal-Rimba Nanjung, Cengal-Sungai Jeruju, Cengal-Kebon Cabe dan Ulak Kendondong.
.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten OKI, Ir. Hafidz, MM mengatakan pihak pemkab telah mengalokasikan perbaikan rutin untuk ruas-ruas jalan kabupaten.
.
"Kita lakukan perawatan rutin, khusus spot-spot tertentu akan dilakukan perbaikan khusus" Ungkap Hafidz.
.
Sejatinya menurut Hafidz perbaikan permanen terhadap jalan di Kecamatan ini dapat dituntaskan pada tahun 2020 ini namun karena adanya refocusing anggaran perbaikan itu masih tertunda.
.
"Sudah kita alokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perbaikan kontruksi jalan secara permanen namun tertunda karena adany refocusing anggaran akibat Covid-19" terang Hafidz.

Meski demikian ungkap Hafidz Pemkab OKI melalui Dinas PUPR memastikan tetap akan melakukan perawat rutin.
.
"Perbaikan akan segera dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan dengan dana penyangah jalan kabupaten tahun 2020"(PD)

Read More

Perkuat Toleransi, Bupati Iskandar Beri Insentif ke Pemuka Lintas Agama

Kayaugung---LiputanSumSel.Com Untuk memperkuat toleransi antar umat, Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE memberikan insentif kepada sebanyak 3.545 penggiat lintas agama di Ogan Komering Ilir.
.
Jumlah itu terdiri dari 3.000 orang ustad-ustadzah, 327 iman masjid desa, 18 imam masjid tingkat kecamatan, imam tetap dan imam pengganti masjid agung Kabupaten juga ke pada 200 rohaniawan lintas agama se Kabupaten OKI.
.
Iskandar menyebut, pemuka agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam membina umat, menjaga kedamaian dan menjaga kerukunan bersama.
.
“Toleransi di Kabupaten OKI juga sudah menjadi rujukan dan dicontoh daerah lain. Tentu Berkat dukungan dan pembinaan dari para pemuka agama” Ungkap Iskandar saat menyerahkan bantuan pendukung kegiatan keagamaan secara simbolis kepada perwakilan penggiat agama di ruang kerja Bupati OKI, Jum’at, (19/6/20).
.
Untuk itu, tambah dia, pemberian insentif bagi para pemuka lintas agama ini merupakan perhatian pemerintah terhadap kontribusi mereka.
.
”Mungkin besaran insentif ini dirasa belum sebanding dengan kontribusi bapak ibu. Namun  bentuk perhatian pemerintah agar kita tetap bersama-sama terus membantu guna meningkatkan pembangunan dan menjaga keharmonisan antarumat beragama di Kabupaten OKI,” imbuhnya.
.
Plt. Kepala Bagian Kesra Setda OKI, Syamsuddin, S. Hi mengatakan penyaluran insentif bagi ustad-ustadzah akan dilakukan selama dua tahap dalam setahun melalui Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPMRI).
.
“Sementara untuk imam tetap kecamatan, imam tetap desa, berserta rohaniawan langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan” jelasnya.

Selain itu tambah Syamsudin Pemkab OKI pada tahun ini juga. merealisasikan bantuan untuk 26 masjid di Kabupaten OKI(PD)

Read More

Ridho YahyacLantik 51 Pejabat Struktural dan Fungsional dilingkup Pemerintah Kota Prabumulih

Prabumulih,liputansumsel.com-- Pemerintah Kota Prabumulih melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kembali melakukan Pelantikan Pejabat Struktural dilingkup Pemerintah Kota Prabumulih. Bertempat di Gedung kesenian Rumah Dinas Walikota Prabumulih Rabu 24 Juni 2020.

Adapun kali ini yang dilantik antara lain seluruh pejabat eselon I II dan III dalam lingkup Instansi BKD (Badan Keuangan Daerah) yang telah dimekarkan menjadi BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) dan Badan Pendapatan Daerah. dimana ada beberapa pejabat yang menduduki jabatan lama tetapi berubah nama OPD, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Sekretaris Dinas, Serta beberapa pejabat yang mengisi kekosongan jabatan dilingkup Pemerintah Kota Prabumulih.

51 Pejabat Struktural dan Fungsional tersebut dilantik langsung oleh Wakil Walikota Prabumulih H.Andriansyah Fikri, diawali dengan pembacaan naskah pelantikan, pengucapan sumpah dan penandatanganan naskah pelantikan.

Adapun dalam sambutannya, Fikri berkata bahwa Pelantikan ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang mana setiap kabupaten kota mengharuskan untuk membentuk suatu dinas baru ataupun pemecahan dari dinas-dinas yang sudah ada, seperti halnya di kota Prabumulih, ada satu OPD yang dipecah menjadi dua yaitu Badan Pendapatan Daerah dan BPKAD.

Masih kata Fikri, Di masa pandemi covid-19 ini, seluruh kabupaten kota se-Indonesia merasakan dampaknya, sehingga diharapkan agar para pejabat yang telah dilantik dapat mengejar ketertinggalan, serta memberikan kontribusi dan kinerja terbaiknya.

Tidak menutup kemungkinan, Pemerintah Kota Prabumulih pada beberapa waktu kedepan akan menggelar kembali Pelantikan Pejabat, dimana ada beberapa OPD yang akan dikembangkan seperti badan penanggulangan bencana daerah dan lainnya. Tak lupa, Fikri mengucapkan selamat atas telah dilantiknya para pejabat struktural dan fungsional pada hari ini, selamat menjalankan tugas dan amanah. Tutupnya.

Turut hadir Asisten III H.M.Rasyid, Kepala BKPSDM Beny Rizal, Serta tamu undangan lainnya. Sumber : Diskominfo Prabumulih

Read More

Dinas Kesehatan Gelar Penyemprotan Disinfektan dan Rapid Test di Citimall Prabumulih Kominfo

Prabumulih,liputansumsel.com--Untuk mengantisipasi angka penyebaran Covid 19 di Kota Prabumulih, Dinas Kesehatan Prabumulih melakukan Rapid test dadakan dan penyemprotan disinfektan di Citimall Kota Prabumulih, Rabu (24/6/2020).

Tak hanya itu, beberapa Tim Gugus Tugas Covid 19 bersama Kominfo Pemkot Prabumulih memberikan himbauan kepada pengunjung maupun pegawai di Tenant Citimall untuk selalu waspada dan menjaga jarak satu sama lain.

Karyawan tenant yang di rapid test diantaranya dari tenant Mr DIY, Matahari, Hypermart dan lainnya.

Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Prabumulih, dr H Happy Tedjo melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Joko Listiano mengatakan, pihaknya melakukan rapid tes dadakan terhadap karyawan dan pengunjung citimall untuk menekan penyebaran Covid 19.

“Kita hari ini lakukan rapid test dadakan kepada karyawan maupun pengunjung untuk menekan angka penyebaran kepada masyarakat yang ingin berbelanja agar mereka merasa aman baik bagi pengunjung maupun pedagang di mall tersebut dengan dilakukan secara acak,” kata Joko saat dibincangi.

“Setelah PSBB Kota Prabumulih zona hijau namun kita tetap rutin melakukan Rapid test ke berbagai tempat umum yang banyak dikunjungi masyarakat terutama mall yang menyediakan produk kebutuhan rumah tangga,” jelasnya.

Kepala Bidang Kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Pemkot Prabumulih itu juga menghimbau agar masyarakat kota Prabumulih agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan lainnya,” bebernya.

Sementara itu, perwakilan pengelola tenant mengaku menyambut baik dengan adanya rapid tes terhadap pegawai dan pengunjung citimall serta pegawai tenant tersebut.

“Kita menyambut positif karena dengan adanya Rapid test memberikan kenyamanan kepada customer untuk memastikan bahwa semua karyawan kita kondisinya dalam keadaan sehat. Dari pemeriksaan hasilnya negatif atau non reaktif artinya semua tenant yang ada disini dalam keadaan baik,” ungkap Budi yang merupakan Asisten Manager Matahari Departemen Store Citimall Prabumulih.

Budi mengaku jika pihaknya telah menerapkan standar protokol kesehatan dimana semua customer yang masuk ke matahari wajib lakukan cuci tangan terlebih dahulu, pengukuran suhu tubuh dengan standar 37,5 derajat dan memakai masker.

“Selain itu harus tetap jaga jarak, jika semua itu tidak dipatuhi maka dilarang untuk masuk berbelanja ke tenant kami,” katanya.

“Harapan kita sebetulnya jangan di sampleing namun menyeluruh, kita dari perusahaan sebetulnya bisa melalukan rapid tes sendiri namun tidak ada dasar hukum karena selama ini hanya himbauan saja, namun kita berterimakasih,” katanya

Read More

Ridho Yahya Kunjungi Dan Berikan Bantuan Kepada Korban Angin Puting Beliung

PRABUMULIH ,liputansumsel.com —Walikota Prabumulih lr H Ridho Yahya MM  didampingi Kadinsos Heriyanto beserta Lurah Prabujaya dan RT RW sambangi satu keluarga korban bencana angin puting beliung, Mizan (53) yang berada di Jln Arimbi/Jalan Batang Hari RT.02/04 Kelurahan Prabu Jaya Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Rabu (24/06/2020).

Kedatangan Walikota Prabumulih dua Periode itu selain untuk meninjau langsung  keadaan rumah korban  juga untuk memberikan bantuan kepada warganya yang terkena musibah bencana angin puting beliung pada selasa lalu, (16/06/2020). Rumah Mizan, luluh lantak di sapu puting beliung hingga seluruh barang berharga di dalam rumah rusak dan hanya satu sepeda motor yang tersisa.

Dalam kunjungan tersebut, Walikota menyampaikan bela sungkawanya dan memohon maaf jika bantuan yang diberikan agak terlambat. Namun begitu, dalam kesempatan tersebut walikota berjanji akan membantu merehab rumah Mizan hingga kembali seperti semula.

“Nanti akan kita bantu benari atap rumah dan bagian-bagian yang rusak parah. Selain itu untuk saat ini kita juga berikan bantuan berupa peralatan dapur, sembako, peralatan sekolah dan lainnya. Semoga bermanfaat dan dapat diterima sembari menunggu perbaikan yang akan segera dilakukan oleh Pemkot Prabumulih” ujarnya.

Tidak hanya memberikan bantuan berupa barang, Ridho juga memberikan uang Tali asih untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp 2 juta kepada ayah dua anak korban puting beliung tersebut.

Mizan, dalam kesempatan tersebut tidak lupa mengucapkan rasa terimakasihnya kepada Walikota Prabumulih atas perhatian dan bantuan yang diberikan.

“Terimakasih Bapak Walikota Prabumulih untuk perhatiannya yang telah meluangkan waktunya berkenan hadir dan memberikan bantuan kepada kami. Semoga bantuan ini menjadi berkah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt” ujarnya.

Dikatakan, hingga saat ini ia masih merasa trauma dengan kejadian kemarin saat Puting beliung memporak-porandakan seisi rumah dan menerbangkan seluruh atap rumah hingga menganga seperti saat sekarang ini.

“Berharap tidak lagi terulang kejadian yang sama dan semoga Kota Prabumulih dijauhkan dari bencana” pungkasnya.

Read More

Bertemu Ketua DPD RI, PWI Usulkan Sinergi Penguatan Peran DPD RI

JAKARTA – liputansumsel.com--DPD RI menerima audiensi dari Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Ruang Ketua DPD RI (23/6). Dalam pertemuan tersebut, PWI menilai DPD RI sebagai sebuah lembaga parlemen yang layak disuarakan ke masyarakat. DPD RI saat ini dinilai sebagai corong aspirasi masyarakat yang terus berjuang untuk kepentingan daerah.

“Kami berharap ada sinergi dan kerja sama antara DPD RI dengan PWI. Dengan jaringan media di bawah PWI, program-program DPD RI dapat dipublikasikan secara serentak. Dengan misi DPD RI yang mencakup seluruh daerah di Indonesia, kerja sama PWI dengan DPD RI akan sangat strategis,” ucap Ketua Umum PWI, Atal S. Depari.

Lanjutnya, DPD RI merupakan lembaga yang telah terbukti dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi daerah ke pusat. Menurut Atal, banyak kinerja positif DPD RI yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara luas. Bisa dari program kelembagaan ataupun program dari setiap Senator, Anggota DPD RI.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik wacana sinergi antara DPD RI dengan PWI. Menurutnya selama kepemimpinannya, DPD RI harus mampu menjadi lembaga yang dapat membawa aspirasi daerah ke pusat, sehingga kepentingan-kepentingan daerah dapat terwujud melalui DPD RI.

“Saya menyambut baik dengan rencana kerja sama ini. DPD RI sejak saya pimpin, saya punya prinsip, kita jangan bawa masalah pusat ke daerah. Saya minta setiap anggota DPD RI bawa masalah daerah ke pusat, untuk kita carikan jalan keluarnya. Ada beberapa aspirasi dan isu di daerah telah berhasil kami temukan jalan keluarnya bersama eksekutif,” ucap LaNyalla.

Senada, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, berpendapat DPD RI masih memiliki kewenangan yang terbatas dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Posisi DPD RI di dalam sistem bikameral masih belum kuat . Namun, posisi DPD RI saat ini semakin menguat, dimana dulunya hanya sekedar menyampaikan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU), saat ini DPD RI sudah mulai dilibatkan dalam pembahasan RUU. DPD RI juga memiliki fungsi pengawasan yang menjadi kekuatan dalam kinerja DPD RI sebagai wakil daerah, oleh karena itu, DPD RI membutuhkan sinergitas untuk penguatan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah.

“Meski secara kelembagaan belum sekuat DPR, tapi harapan daerah untuk penyaluran aspirasinya yang formal jalurnya ya ke DPD RI. Pengaduan dari manapun kita selalu terima, tidak melihat dia dari mana. Kita membutuhkan sinergitas untuk penguatan melalui pembangunan opini publik. Kita perlu mengkomunikasikan kinerja DPD. Banyak kerja-kerja DPD dalam 6 bulan ini yang konkrit yang harus dikomunikasikan,” kata Sultan.

Dalam pertemuan ini Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari turut didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi,Wakil Ketua Bidang Kerja sama Antar Lembaga Abdul Aziz, Zulkifli Gani Ottoh Ketua Bidang Organisasi,Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nurjaman Mochtar,Wakil Sekjen Marthen Selamet Susanto, Dar Edy Yoga Wakil Bendahara Umum dan Humas Mercys Charles Loho.

(Rilis PWI)

Read More

Soal Lahan UIN Raden Fatah, HD Anjurkan Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Palembang -liputansumsel.com-- Gubernur Sumsel Herman Deru mendukung progres pembangunan Gedung Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Meski ada beberapa permasalahan yang terkendala akibat lahan. 

Dalam kesempatan ini, HD berharap persoalan-persoalan lahan yang timbul dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan. "Nanti kita akan undang masyarakat yang punya hak tanah agar masalah ini dapat selesai,"katanya saat Menerima Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. M. Sirozi di Ruang Tamu Gubernur, Selasa (23/6) dalam rangka membahas permasalahan menyangkut tanah Kampus B UIN Raden Fatah di Jakabaring Palembang.

Menurutnya, jika persoalan lahan ini dengan cepat selesai mudah-mudahan progres kelanjutan pembangunan UIN yang masih terkendala dapat berjalan lancar. 

Sementara itu, Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. M. Sirozi melaporkan ada beberapa hal yang disampaikannya diantara lain progres pembangunan Kampus B dan saat ini gedung tersebut sudah selesai 100 persen tinggal ada beberpa saja bagian penyelesainnya serta beberapa pekerjaan besar seperti pengekerjaan jalan. 

"Jika jalan poros tersebut selesai Bulan Juli ini kegiatan sudah bisa mulai disana,"ungkapnya.

Read More

Pemprov - Pertamina Sepakat Kembangkan Lapangan Golf Kenten untuk Bisnis dan Pusat Rekreasi

#Hasil Rapat Virtual dengan KPK RI

PALEMBANG - liputansumsel.com--Pemerintah Provinsi Sumsel dan PT. Pertamina (Persero) sepakat akan melakukan pengelolaan terhadap lapangan golf Kenten Palembang menjadi pusat olahraga golf, unit bisnis serta sarana rekreasi untuk masyarakat.

Hal itu terungkap Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Aset PT Pertamina (Persero) di Provinsi Sumsel secara virtual yang diselenggarakan KPK RI yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Selasa (23/6).

"Saya gembira karena fungsi olahraga di lapangan golf kenten tetap ada dan tidak dimusnahkan. Saya yakin jika upaya bisnis itu konkrit termasuk analisis lingkungan baik maka masyarakat tentu akan mendukung. Asal jangan ada yang mengambil keuntungan sendiri," kata HD disela rapat tersebut.

Menurutnya, dikembangkannya lapangan golf tentu berpotensi pada peningkatanan perekonomian masyarakat.

"Dengan begitu, semua akan mendapatkan manfaatnya, termasuk masyarakat. Begitu juga untuk Pertamina dan Pemerintah daerah yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat," timpalnya.

Tidak hanya itu, HD juga mengapresiasi langkah KPK RI yang menggelar rapat koordinasi tersebut guna menyelesaikan Permasalahan Aset PT Pertamina (Persero) di Provinsi Sumsel yang diketahui telah lama terjadi.

Menurut HD, pencatatan aset negara atau daerah merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Sebab, kepastian secara hukum soal kepemilikan aset tersebut mutlak diperlukan.

Termasuk juga persoalan mengenai aset lapangan golf Kenten Palembang. Dimana masalah aset terkait perbedaan pemahaman antara Pemprov Sumsel dan PT Pertamina tersebut memiliki kronologi yang cukup panjang.

Bermula dari perjanjian sewa menyewa antara Gubernur Sumsel dengan NV Standard Vacuum Petroleum Maatschappiy pada 17 Maret 1956 silam terhadap hak 9 bidang tanah yang hingga saat ini digunakan untuk lapangan golf.

Mediasi dan fasilitasi terus dilakukan hingga dibuatlah nota kesepahaman antara Pemprov Sumsel, PT Pertamina dan Pemkot Palembang pada 25 Jlu 2012 lalu untuk bersama-sama menyelesaikan administrasi aset.

Hanya saja, kesepakatan tersebut tak juga membuahkan hasil hingga saat ini.

"Seharusnya sejak dulu ada pemikiran seperti ini. Jadi semuanya mendapatkan manfaat khususnya masyarakat. Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Dan saya tekankan sepakat ini dijadikan sarana untuk masyarakat," tegasnya.

Koordinator wilayah II KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan, dua pekan kedepan pihaknya akan melakukan rapat koordinasi di Palembang yang dihadiri langsung oleh ketua KPK Komjen Pol Filri Bahuri. Dimana dalam rakor tersebut dua wali kota di Sumsel yakni Palembang dan Prabumulih dan satu Bupati yakni Bupati Banyuasi akan menandatangani penyelesaian aset ini dengan PT Pertamina.

"Sesegera mungkin kita selesaukan pemasalahan aset ini," kata Asep.

Dikatakannya, siapapun yang diberi tanggung jawab atas pengelolaan aset tersebut harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Aset ini tujuannya bukan untuk siapa-siapa. Penyelesaian Ini harusnya menjadi mudah karenan ini kepentingan negara dan tentunya masyarakat," terangnya.

Menurutnya, aset yang dipermasalkan saat ini bukan untuk diperebutkan tapi dipergunakan untuk kepentingan bersama.

"Jangan sampai terjadi pemanfaatan aset ini. Misal dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mendatangkan income tersendiri bukan untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut jangan sampai terjadi," tegasnya.

Sebab itu, melalui rapat yang digelar pihaknya tersebut, persoalan aset ini dapat segera selesai.

 "Kami meyakini ada kongklusi yang konkrit," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina M Haryo Yunianto mengatakan, pihaknya pun sepakat untuk penyelesaian aset ini. Terlebih sinergitas antara pihaknya dan Pemprov Sumsel terjalin dengan baik.

"Bagi kami dalam pengelolaan aset, kami melakukan program bersama. Sinergitas kami juga terjalin baik. Kami sepakat optimalisasi aset salah satunya dengan bekerjasama dengan BUMD setempat," pungkasnya.

Read More

Herman Deru Belum Puas Sumsel Masuk 5 Besar Penghasil Beras Nasional

PALEMBANG -liputansumsel.com-- Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masuk dalam jajaran provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia. Hal itu tak lepas dari peran tangan dingin Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam mendongkrak pertanian di Sumsel agar menjadi lumbung pangan nasional. Namun demikian HD mengaku belum cukup puas. Ia menargetkan di tahun mendatang Sumsel bisa merangsek ke peringkat 3 besar menyisihkan provinsi lainnya.

Menurut catatan Kementerian Pertanian RI, dari 10 provinsi penghasil beras di Indonesia, Sumsel menduduki posisi kelima Provinsi terbesar penghasil beras terbesar bersaing dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

Dimana Provinsi Sumsel dengan luas panen 539.316 ha mampu menghasilkan padi sebanyak 2.603.396 ton GKG atau setara dengan 1.493.568 ton beras.

Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, tercatatnya Sumsel sebagai provinsi kelima penghasil beras terbesar merupakan kabar gembira bagi masyarakat khususnya para petani. Sebab di situasi pendemi covid-19, ternyata para petani masih tetap produktif sehingga provinsi ini mendapat penghargaan lima besar daerah penghasil beras.

"Ini tentu gambar gembira. Kerja kita membuahkan hasil dan target kita tercapai. Itu artinya Sumsel tidak ada masalah dengan ketersediaan pangan dan kita tidak perlu dibantu beras ekspor. Bahkan justru kita yang bisa memasok beras ke daerah lain. Untuk di Sumatera sendiri Sumsel merupakan pengahasil beras terbesar," tuturnya.

Meski demikian, dia mengaku belum puas. HD sendiri menargetkan di tahun berikutnya, Sumsel bisa masuk tiga besar provinsi penghasil beras di Indonesia.

"Saya juga apresiasi para petani yang terus berupaya dalam mendorong keberlangsungan pangan di Sumsel khususnya kabupaten pengahasil pertanian. Kedepan teruslah produktif sehingga kita bisa masuk tiga besar. Kita juga terus memanfaatkan rawa yang tidak produktif menjadi produktif sehingga tetap terjaga dan tidak rawan karhutlah. Namun, itu juga perlu senergitas semua pihak," bebernya.

Tidak hanya memperluas lahan pertanian, Pemprov Sumsel juga berupaya menjami ketersediaan pasokan pupuk bagi para petani.

"Pupuk ini juga harus jelas antara subsidi dan non subsidi. Saya sendiri selalu mengingatkan agar perusahaan perkebunan besar tidak memakai pupuk subsidi yang menjadi hak para petani," terangnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Suwandi mengungkapkan data produksi beras 2019 dapat diperoleh dari data yang dirilis BPS. Metode perhitungan yang digunakan BPS adalah Kerangka Sampling Area (KSA), di mana perolehan angkat produksi berasnya dengan menggunakan konversi 57,3 persen dari produksi padi. 

“Peningkatan produksi di 10 provinsi itu tentu atas sinergi Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah dengan semua pihak. Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan produksi beras, di antaranya program mekanisasi pertanian, penggunaan benih unggul, pemanfaatan lahan rawa dan di tahun 2020 ini pun Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tetap mengoptimalkan lahan rawa dan mempercepat masa olah lahan dan tanam,” kata Suwandi di Jakarta.

Kementerian Pertanian sendiri melaporkan produksi beras secara nasional hingga akhir 2020 mendatang diperkirakan masih surplus.

"Perkiraan ketersediaan beras tersebut didasarkan pada produksi dan kebutuhan konsumsi bulanan, serta memperhitungkan stok yang ada," pungkasnya.

Diketahui tahun lalu, Sumsel juga merupakan provinsi ke delapan penghasil beras di indonesia yang bersaing dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Lampung.

Read More