Bina Marga Pasang Baricade Tape Dan Rambu Peringatan Di Dekat Lokasi Longsor

Pagaralam,Liputansumsel.com - menanggapi laporan Masyarakat mengenai longsor di bibir jalan,Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) melaui Bina Marga meninjau lokasi bencana alam longsor di jalan Gunung Gare Desa Talang Pasai Kecamatan Pagaralam Utara , Sabtu (4/01/2020). Penyebabnya adalah intensitas curah hujan tinggi yang mengakibatkan Siring dan Irigasi meluap dan menggerus tebing dan bahu jalan yang terjadi pada (01/01) kemarin.

Lokasi longsor yakni di desa Tanjung Pasai  Kelurahan Dempo Makmur dengan panjang 15 meter, lebar 3 meter dan kedalaman 4 meter. 

Menurut Lurah Dempo Makmur Solehkhan saat di hampiri Liputansumsel.com, kerugian yang ditanggung akibat longsor ini yakni membahayakan Pengguna Jalan . Kemudian bagi pengguna jalan yang melintas harap berhati-hati .

“Kendaraan diharapkan berhati-hati untuk melintas,” ungkapnya.

Sementara itu, upaya yang dilakukan PUPR Bina Marga melalui Staf Afriansyah ST yakni memasang Baricade Tape dan rambu peringatan di sepanjang jalan longsor.

“Kami pasang himbauan peringatan untuk pengguna jalan agar hati-hati saat melintas dan memasang Baricade Tape dan rambu peringatan sebagai pembatas zona aman,” jelas Afriansyah.(Ric)

Read More

Herman Deru Lantik 4 Komisaris BUMD

PALEMBANG - liputansumsel.com--Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru melantik dengan resmi  empat komisaris yakni  Komisaris Utama PT Bank Pembangunan daerah Sumsel dan Bangka Belitung, Komisaris Utama Pt Penjamin Kredit Daerah Sumsel, Komisaris Indipenden PT Penjamin Kredit Daerah Sumsel, dan Komisaris Indipendent PT BPR Sumsel.


Pelantikan yang dipusatkan di auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel (3/1) tersebut menempatkan Komisaris Utama PT Bank Pembangunan daerah Sumsel dan Bangka Belitung resmi dijabat oleh Eddy Junaidi A.R, Komisaris Utama Pt Penjamin Kredit Daerah Sumsel H. Afrian Joni.


Sedangkan Komisaris Indipenden PT Penjamin Kredit Daerah Sumsel dijabat oleh H. Ismunandar, dan Komisaris Indipendent PT BPR Sumsel Dian Askin Hatta.


Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru dalam arahannya mengucapkan selamat untuk Komisaris BUMD yang baru saja dilantik, Ia berharap kedepan Komisaris dapat semakin memahami  tupoksi komisaris dari masing-masing perusahaan.


 “Jika anda sudah dinyatakan lulus, anda dianggap cakap dan layak sebagai pimpinan,  ada beberapa hal yang perlu Saya sampaikan didalam kita menjalan kan tugas.  Apapun job-nya ada dua pemahaman yang selalu Saya dengungkan yakni kepatuhan dan kepatutan,” tuturnya


Menurutnya, kepatuhan semua telah diatur dalam peraturan baik melalu Undang-Undang maupun peraturan lembaga sendiri.


“Kepatutan setiap insan pasti punya parameter yang berbeda, patut tidak patut kita lalukan kita harus menerima. Ada kata lain kepatutan itu estetika, ukuran estetika dinamis kalau bicara kepatutan,” katanya


Dikatakan Herman Deru,  jabatan Komisaris pada umumnya sebagai pengawas. Improvisasi dilapangan sangat diperlukan, sehingga yang diawasi tetap merasa nyaman.


“Bagaimana mengawasi mengahadapi nasabah, melakukan aktivitas internal apa esensinya, tidak boleh disorientasi dari tujuan perusahaan. Mencari keuntungan sebesar-besarnya tapi tetap patuh pada kepatuhannya,” tambahnya.


Mengakhiri sambutannya, Herman Deru menegaskan BUMD dibentuk untuk berkontribusi  menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena itu  dia meminta para Komisaris harus berani dalam kepatutan.


“Berani tapi patut, Saya sebagai pribadi mengucapkan selamat atas telah diberikannya amanah mulailah bekerja, mulai dari perhatian hal kecil baru hal besar, berikan pelayanan yang mengikuti zaman. Berilah pelayanan transaksi mereka yang baik dan yang paling penting jangan nyaman di zona nyaman,” pungkasnya. (ril hms)

Read More

Masih Ada Warga Tinggal Dirumah Tak Layak Huni

Pemerintah OKI Dituding Tidur? 

OKI-Liputansumsel. com--Ketua Aktivis Lintas Generasi (ALG), Sukma Hidayat menyayangkan masih adanya warga yang menempati rumah yang sudah tidak layak huni di desa Suka Damai Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Sukma Hidayat yang akrab disapa Sukma  di sela  kesibukannya dalam mempersiapkan deklarasi ALG menyatakan hal tersebut saat di mintai tanggapannya oleh awak media, Jumat, (03/01)




Menurut Sukma program pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengenai Prorgam RTLH. Tentunya anggaran dana   rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah pasti besar. Namun sangat disayangkan apabila masih ada masyarakat yang hidup dan tinggal di rumah yang tak layak huni seperti yang dialami oleh keluarga  Suhaini. Ungkapnya.

Sukma mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri No 13/PRT/3016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya . Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Bantuan BSPS bertujuan untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, serta untuk mengoptimalkan pengaturan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berupa stimulan rumah swadaya serta melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang -undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

" Tentu peranan pemerintah daerah sangatlah penting dalam menginventarisir bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan harus bersinergi dengan pemerintah pusatpusat, " tandasnya


Selain itu, informasi yang diterima dari Ketua LSM Libra Indonesia OKI, Siti Aisyah mengatakan sebagai aktivis merasa sangat prihatin dengan rumah yang dihuni oleh keluarga Suhaini. 


"Rumah yang mereka tempati  sudah bisa dikatakan tidak layak huni lagi. Karena sebagian rumah sudah hampir ambruk. Pertanyaannya “ Kemana pemerintah daerah  setempat?” Kenapa keadaan ini bisa terjadi, " ujarnya yang turut prihatin. (PD)

Read More

HD Langgar Janjinya di Kelurahan Sungai Selayur

PALEMBANG -liputansumsel.com-- Padatnya agenda setiap harinya tak membuat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru lupa melakukan Safari Jum'atnya.


Kali ini, Jum'at (3/1), HD mendatangi Masjid Adil Makmur yang berada di Jalan Mayor Zen, Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni Palembang.


"Alhamdulillah, setelah sekian lama akhirnya saya bisa datang untuk sholat berjama'ah dan bersilahturahmi dengan jama'ah di masjid ini," kata HD mengawal sambutanya.


HD mengatakan, dirinya sempat beberapa kali mendapatkan undangan dari masjid tersebut. Hanya saja, saat itu JD berhalangan hadir lantaran ada perkerjaan yang tak bisa ditinggalkan.


"Selain itu saya juga pernah berjanji tidak akan datang kesini (masjid Adil Makmur) kalau jalan di depan sini tidak diperbaiki. Saya malu kalau jalan disini masih berlubang," tuturnya.


Namun, saat ini jalan tersebut kini sudah menjadi mulus. Bahkan kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Begitu pun dengan masjid yang disambangi HD tersebut. Masjid yang persis berdiri di pinggir jalan tersebut kini sudah terlihat megah.


"Sebelumnya saat masih jadi Bupati OKU Timur saya juga sering datang ke masjid ini. Namun kondisinya belum sebagus seperti sekarang ini," jelasnya.


Untuk itulah HD mengajak jema'h masjid Adil Makmur untuk selalu bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.


"Saat ini kita lihat banyak terjadi bencana. Seperti di Jakarta, saat ini terjadi banjir dan Sumsel beberapa waktu lalu terjadi Karhutla. Artinya ada yang salah dengan kita. Itu harus kita jadikan bahan introspeksi diri serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT," ajaknya.


Diakhir safari Jum'atnya di masjid Adil Makmur, tak lupa HD memberikan bantuan untuk pembangunan menara masjid tersebut.


Sementara itu, Ketua Masjid Adil Makmur H.M Yunus Mattjik tak menyangka Gubernur Sumsel Herman Deru tak sungkan datang ke masjid yang diurusnya tersebut untuk melakukan safari Jum'at.


Sebab, sejak 11 tahun lalu tak pernah ada lagi pejabat selevel gubernur yang menyambangi masjidnya.


"Terakhir pak Syahrial Oesman. Setelah itu tidak ada lagi. Kami bangga bapak Herman Deru mau datang dan sholat berjama'ah di masjid kami. Beliau memang perhatian kepada kami," terangnya


Tak lupa, dia juga mengucapkan terima kasih kepada gubernur yang telah membantu dana untuk pembangunan menara masjid tersebut.


"Memang kita berencana akan membangun lagi menara masjid. Kami tak menyangka gubernur ikut membantu, bahkan bantuan yang diberikan melebihi dari dari dana yang dibutuhkan. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada gubernur," tandasnya.


 Safari Jum'at kali ini Gubernur Sumsel juga didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel, Kepala Bada Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, Kasat Pol PP, Plh. Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumsel, Karo Pemerintahan dan Otda Provinsi Sumsel, dan lain lain.

Read More

Jadi Irup Hari Amal Bhakti ke-74, HD Sampaikan Enam Pesan Menteri Agama

Palembang -liputansumsel.com-- Upacara peringatan Hari Amal bakti (HAB) ke-74 Kementerian Agama RI, Kanwil Sumsel dihadiri langsung Gubernur Sumsel H.Herman Deru yang juga bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup), di halaman kantor Gubernur Jumat (3/1) pagi.


Dalam kesempatannya membacakan amanat Menteri Agama RI Fachrul Razi, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa  penguatan identitas keagamaan dan penguatan identitas kebangsaan tidak boleh dipisahkan apalagi dipertentangkan. Melainkan harus dalam "satu kotak" untuk melahirkan moderasi beragama dan bernegara.


"Penguatan identitas keagamaan bila dipisahkan dari spirit bernegara dapat melahirkan radikalisme beragama. Sebaliknya penguatan identitas bernegara bila dipisahkan dari spirit beragama dapat memberi peluang berkembangnya sekularisme dan liberalisme," jelasnya.


Dikatakannya kesalehan beragama dan loyalitas bernegara harus saling mendukung satu sama baik. Dengan cara menjadi umat beragama yang saleh sekaligus menjadi warga negara yang baik.


Sejalan dengan tema HAB Kemenag 2029 "Umat Rukun, Indonesia Maju", mewakili Menag Ia mengajak seluruh jajatan Kementerian Agana di pusat dan dserah agar menjadi agrn perubahan dalam memperkuat kerukunan antar umat beragana di Tanah Air. Karena kerukunan antar umat beragana merupakan modal bersama untuk membanvun negara dan menjaga integriyas nasional.


" Kementerian Agama hadir untuk melindungi kepentingan agama dan semua oemeluk agana. Untuk itu swluruh jajatan Kementerian Agama harus bisa mengawal dan mengembangkan peran strategis Kemenag secara kontekstual di tengah masyatakat," ujarnya.


Selama tujuh dekade perjalanan sejarah Kemenag banyak perubahan dan kemajuan yang dicapai dalam spektrum tugas yang begitu luas. Seperti dalam fungsi bimbingan masyarakat beragama, pelayanan nikah, pembinaan pengelolaan zakat dan wakaf serta dana sosial keagamaan lainnya, penyelenggaraan ibadah haji, peneliyian dan pengembangan kediklatan dan lainnya serta penguatan tata kelola manajemen dan organisasi sesuai dengan agenda Reformasi Birokrasi.


Seiring dengan agenda Reformasi Birokrasi Restrukturisasi dan Penuederhanaan Birokrasi semua dituntut untuk terus beradaptasi dengan tuntutan perubahan dan percepatan pelayanan publik yang mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas serta bebas KKN.


Dalam kesempatan nemperingati HAB ke-74 secara khusus Kemenag juga mengajak  jajaran Kemenag di seluruh Indonesia  memperhatikan 6 hal. Diantaranya memahami sejarah Kemenag, serta regulasi, tugas dan fungsi kementerian dalam kontrks relasi agama dan negara. Kedua menjaga idealisme, kejujuran, integritas dan budaya kerja Kemenag. Ketiga menanamnakn selalu bahwa bekerja adalah ibadah dan melayani masyarakat sebagai sebuah kemuliaan.


"Memperkuat  ekosistem pembangunan di bidang agama antar sektor dan pemangku kepentingan, baik sesama institusi pemerintah, tokoh agama, organisasi keagamaan dan segenap elemen masysrakat. Merangkul semua golongan dan potensi umat dalam semangat kebersamaan. Terakhir adalah mengimplementasikan visi dan misi pemerintah ke dalam program kerja Kemenag di semua unit kerja pusat, daerah dan PT keagamaan," jelasnya.


Khusus mengenai kerukunan umat beragama di Sumsel HD mengaku sangat mengapresiasi kerjasama semua pihak yang telah menjaga Sumsel sebagai daerah yang zero konflik.


"Saya sangat berterima kasih sekali pada Kemenag, TNI, Polri, tokoh agama, ulama, umaroh dan umat yang sudah menjaga tittle  Sumsel ini sebagai daerah zero konflik tetap terjaga," ujarnya.


Dalam kesempatan itu Gubernur juga berkesempatan menyerahkan penghargaan Satya Lencana kepada sejumlah pegawai. Serta menyerahkan hadiah lomba rangkaian peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) seperti lomba hadroh, MTQ dan lainnya.


Sejumlah pejabat hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumsel, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Priyo Widyanto MM, Pangdam II Sriwijaya diwakili Kapoksahli Kol Inf Arudji Anwar, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumsel Drs H.RM Zaini, SH, MH, Kajati Sumsel diwakili  Asisten Pembinaan, Didik, Sekda Sumsel H.Nasrun Umar.

Read More

454 Ribu PBI BPJS di Sumsel Tetap Nikmati Layanan Kesehatan

Palembang -liputansumsel.com-- Usai melaksanakan Safari Jumat, Gubernur Sumsel H.Herman Deru, melanjutkan agenda kerjanya menerima audiensi Deputi Direksi Wilayah Sumsel Kepulauan Babel dan Bengkulu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dr Elsa Novelia MKM di ruang tamu Gubernur, Jumat (3/1) siang.


Adapun maksud kedatangan dr Elsa Novelia MKM dan rombongan ini adalah dalam rangka melaporkan progres Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu Ia juga hendak memastikan jawaban Gubernur HD terkait kelanjutan pembayaran kepesertaan jaminan kesehatan bagi 454.310 Penerima bantuan iuran (PBI) BPJS yang dibayarkan Pemprov Sumsel.

Terkait hal itu Gubernur Sumsel HD mengatakan, sudah menjadi kewajibannya menyiapkan anggaran untuk pembayaran tersebut sesuai biaya kenaikan per 1 Januari 2020.


"Kita akan kaji dan upayakan ini, karena saya ingin masyarakat Sumsel sehat dengan fasilitas yang memadai. Walaupun anggaran tidak bertambah tapi ini harus tetap jalan jangan sampai pelayanan kesehatan warga Sumsel terganggu," jelas HD.


Namun demikian, HD mewanti-wanti khususnya Dinsos agar memastikan babwa peserta penerima  benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang benar-benar berhak justru tidak mendapatkan PBI BPJS  tersebut. Selain itu HD juga meminta agar BPJS memberikan pelayanan yang sama bagi penerima ini dengan peserta BPJS mandiri.


" Saya minta pelayanan bagi peserta ini benar-benar diutamakan. Karena sesuai kontraknya ini kita bayar langsung setahun. Ini dilanjutkan dulu jangan mandek, sambil kita bahas lagi bersama" tambahnya.


Sementara itu Deputi Direksi Wilayah Sumsel Kepulauan Babel dan Bengkulu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dr Elsa Novelia MKM dalam paparannya menjelaskan bahwa samoai 31 Desember 2019 kepesertaan di Sumsel mencapai 2,7 juta untuk PBI APBN, kemudian Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD 1,5 juta peserta, Pekerja Penerima Upah (PPU)  1,1 juta peserta, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) 851 ribu peserta. Dari jumlah tersebut tercatat masih 1,9 juta lagi yang belum tercover JKN.


"Khusus untuk peserta dari kab/kota yang iurannya dibiayai Pemprov Sumsel (454.310) tanggal 31 Desember tadi kontraknya habis. Dan saat ini kab/kota masih menunggu berapa  yang akan didaftarkan dan dibiayai oleh pemerintah provinsi," jelas Elsa.


Untuk tahun 2019 terdata peserta PBI  Kab + pajak rokok Provinsi yang masih existing itu mencapai 454.310 orang dengan iuran Rp42.000/bulan (naik dari sebelumnya Rp25.500/bulan. Diperkirakan total yang harus dibayarkan Pemprov untuk membiayai kepesertaan ini tahun 2020 mencapai Rp228 miliar.


"Harapan kami peserta existing ini (455.310 peserta) berlanjut agar status kepesertaan ini jelas," tambah Elsa.


Deputi Direksi Wilayah Sumsel Kepulauan Babel dan Bengkulu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, beberapa rombongan itu di antaranya adalah Kepala BPJS Cabang Palembang Ichwansyah Gani, Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Wilayah Sumsel, Babel dan Bengkuli BPJS Kesehatan Yusuf Eka Darmawan, Analisis Bidang Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Wilayah Sumsel, Babel dan Bengkulu BPJS Kesehatan.

Read More