19 Desember 2022

22 Tahun Deppen berlalu, Eks pegawai tetap solid

Liputansumsel.com


Palembang,liputansumsel.com--Ratusan Eks karyawan Departemen Penerangan (Deppen) RI pada eks jajaran Kantor Wilayah Sumatera Selatan adakan Reuni akbar.

Reuni digelar di Gedung Wanita Jl. Kapten Arivai Palembang (17/13/2022) itu merupakan Reuni yang kedua dilaksanakan. Sementara Reuni sebelumnya digelar pada Desember 2019 dipusatkan di Pulo Kemaro.


Menurut panitya pelaksana Reuni, Drs, Sulasiman, MSi, dilaksanakannya Reuni dalam rangka mempererat tali silaturrahmi antar sesama Eks karyawan Deppen. Disamping temu kangen dan mengenang masa masa pengabdian sebagai pejuang penerangan.


Selain temu kangen menurutnya, eks karyawan Deppen dalam reuni itu, juga diisi acara gembira ria dengan menyanyi dan joget poco poco bersama, serta berbagi tali asih oleh oleh untuk di bawa pulang. Disamping makan siang bersama.


Sebagaimana dikenang, setelah genap 22 tahun Departemen Penerangan (Deppen) RI dibubarkan di era Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) pada Desember 2000, namun para mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pemilik Nomor Induk Pegawai (NIP) awal 05... dengan status pegawai pusat tersebut hingga kini tetap merindukan lembaga tempat mereka berbakti itu.


Kendati tempat mereka bekerja itu dibilang banyak orang kala itu merupakan tempat bekerja minim penghasilan, namun mereka merasakan kenyamanan dan keharmonisan dalam hubungan sesama.

Utamanya kekompakan dan saling kepedulian sesama karyawan. 

Hal ini hingga sekarang masih melekat pada mantan karyawan Deppen.  

Mengenang Tugas pokok karyawan Deppen kala itu diantaranya, melakukan pengawasan peredaran film, pengawasan publikasi media massa (Maenstream), penyuluhan tatap muka, pemutaran film pembangunan sistim "layar tancap" ke desa desa, penyuluhan program keluarga berencana, serta sebagai instansi Pusat Informasi Nasional (PIN) dan tampuk koordinasi Bakohumas di daerah. Disamping itu Deppen juga mendidik dan memilik tenaga Juru Penerangan (Jupen) yang handal yang bertugas menginformasikan pada masyarakat tentang  kebijakan pembangunan oleh pemerintah, termasuk mensosialisasikan peraturan perundang undangan yang akan diberlakukan. 


Sementara upaya mempererat tali silaturrahmi sesama karyawan Deppen di seluruh nusantara, terbentuknya program rutin tahunan Jambore Penerangan Nasional (Jampenas) yang dilaksanakan bergiliran disetiap provinsi dengan mengkemas kegiatan berupa lomba cabang olah raga dan temu pendapat antar sesama pimpinanan Deppen setiap daerah.


Sedangkan dalam rangka mendorong gerakan program ketahanan pangan kepada masyarakat, Deppen baik secara langsung tatap muka, maupun disiarkan melalui media TV, dengan melibatkan petani dan pelaku usaha kecil dan menengah memprogramkan  kegiatan penginformasian dan diskusi di ruang terbuka  tentang keluhan dan kebutuhan para petani dan pengusaha kecil dalam menjalankan kegiatannya melalui program Kelompencapir.


Namun semua itu hanya kenangan yang pernah dilakoni oleh para eks karyawan Deppen di seluruh Nusantara, yang mana lembaga Deppen merupakan kelompok lembaga kementerian tertua di Indonesia.

Akhirnya departemen yang ber-mottokan " Api Nan Tak Kunjung Padam" (Anantakupa)  harus padam pasca lahirnya era reformasi.

(Redaksi)

UPTB Samsat Palembang 1 Kembali Torehkan Prestasi Raih Penghargaan Kategori Pelayanan Prima

Liputansumsel.com


Palembang,liputansumsel.com- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menorehkan prestasi dengan mendapatkan Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) Republik Indonesia melalui UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan) Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang 1 BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Provinsi Sumatera Selatan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Lingkup BAPENDA/SAMSAT Provinsi Tahun 2022.

Penghargaan ini diterima dalam acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi pada hari Selasa lalu (6/12) di Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta.

Kepala UPTB Samsat Palembang 1 Firnaz Lustian SH MH mengatakan, kami dari UPTB Samsat Palembang 1 kembali di percaya untuk mendapatkan penghargaan kategori pelayanan prima,. Dalam hal ini saya sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel 6 Desember 2022 kembali mendapatkan penghargaan dari KEMENPAN-RB terkait pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik.

"Sehingga dalam kategori ini mendapat kategori tertinggi yaitu kategori pelayanan prima atau A, katanya saat di ruang rapat Samsat Palembang1,” Saat jumpa pers Jum’at kemarin (16/12/2022).

Lucky menerangkan "Penghargaan ini sudah 2 kali kita dapatkan yang pertama pada tahun 2021 yang lalu dan tahun 2022 kita dapatkan lagi. Selain kita, ada 3 provinsi lain yang mendapatkan penghargaan, masing masing, Jawa Timur, Yogyakarta dan Jawa Barat," terangnya.

Ditambahkan Lucky, alhamdulilah berkat dukungan dari Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya, Sekretaris daerah H. Supriyono dan terutama dukungan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ibu H. Neng Muhaiba.

” Dengan penghargaan ini justru memotivasi kami sebagai pegawai di sini untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan harapan kami kepada masyarakat untuk patuh membayar pajak guna membantu pembangunan di Sumatera Selatan ini,” ungkapnya.

Dikesempatan yang sama, Kasi Pendataan dan Penagihan, Yani Rohayani didampingi Kasi Penetapan dan Pelayanan, Ardianzah,  mengungkapkan, ada 6 aspek yang di nilai untuk mendapatkan pelayanan prima dari KEMENPAN-RB. Diantaranya, kebijakan pelayanan, profesional SDM ,sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan, inovasi, urainya.

Menurut Yani, ke enam aspek ini ada banyak hal yang harus kita penuhiMisalnya, aspek sarana pelayanannya harus ada survey kepuasan masyarakat ada mesin antrian. Untuk aspek profesional SDM nya yaitu kode etik pemberian penghargaan untuk pegawai teladan setiap bulannya. Dan ada pemberian hukuman pegawai yang melanggar.

Juga aspek sarana dan prasarana yang terpenting itu kita harus menyediakan untuk kaum disabilitas anak-anak dan ibu menyusui. Kemudian untuk aspek sistem informasi kita banyak menyebar brosur dan terbitkan melalui Instragram, di aspek konsultasi pengaduan.

Selain itu ada ruang informasi pengaduan, dan terakhir di aspek inovasi merekrut pegawai disabilitas bisu tuli. Kemudian ada sistem (Si-Pempek)  sistem infomasi pemblokiran dan pengelolaan kearsipan, tutupnya. (*)