28 Juni 2022

Herman Deru : Kepercayaan Masyarakat Jadi Kunci Yayasan PIDUA Tetap Eksis

Liputansumsel.com


Ogan Ilir, Liputansumsel.com, - Antusias warga dan para santri begitu luar biasa menyambut kehadiran Gubernur Sumsel H Herman Deru saat menghadiri Haflah ke-58 dan pelepasan siswa/siswi kelas Akhir TK/SD/MTS/Tahfidzul Quran Yayasan Pengurus Islam Darul Ukum Addiniyah (PIDUA) Meranjat Tahun 2021/2022 di Komplek PIDUA Meranjat Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, Selasa (28/6). 



Herman Deru mengatakan kehadirannya merupakan bentuk dukungan dan suport kepada yayasan PIDUA karena telah banyak berkontribusi kepada daerah dalam melahirkan generasi berpendidikan dan berakhlak. 



"Yayasan ini sudah berumur 58 tahun bahkan sebelum saya lahir yayasan ini sudah ada, artinya yayasan ini masih tetap eksis dan bertahan di karenakan kepercayaan dalam memberikan pendidikan," kata Herman Deru. 



Menurut Herman Deru banyak lembaga-lembaga pendidikan besar hanya bertahan beberapa tahun saja itu dikarenakan kosong tidak ada anak yang di didik disana mungkin itu bisa karena mutu kurikulum, mahal biaya ataupun ada insiden. Tapi PIDUA ini dia menilai luar biasa karena bisa bertahan dengan keterbatasan yang ada. 



"PIDUA bisa bertahan karena ada kepuasan orang tua yang mensekolahkan ananknya disini. Jadi sekolah ini melengkapi keterbatasan orang tua. Saya apresiasi atas kepercayaan ini," ungkapnya. 



Sementara itu, Ketua Yayasan PIDUA, KH. Makmun menuturkan rasa bangga dan haruhnya karena bisa di hadiri langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. 



Dia menceritakan selama perjalanannya yayasan PIDUA terus memberikan pendidikan yang terbaik. Alhamdulillah di tahun 2021 sudah mendirikan Bahasa Asing Inggris. Kemudian di awal tahun 2022 membuka lembaga tahfidz Al-Quran. 



"Tahfidz Al-Quran kita berhasil meluluskan 40 santri hafal Al-Quran dari Juz 1 sampai Juz 5. Kemudian meluluskan 26 siswa-siswi TK/SD serta 27 siswa Madrasah Tsanawiyah," pungkasnya.*

Sosialisasi Penerapan BELA Pengadaan Pemkab Muba

Liputansumsel.com


SEKAYU,liputansumsel.com- Dukung aksi strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2021-2022 pada program pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan rapat koordinasi untuk penyelenggaraan program bela pengadaan dan toko daring. 


Rakor dipimpin oleh Pj Bupati Musi Banyuasin H Apriyadi melalui Pj Sekretaris Daerah Muba H Musni Wijaya SSos MSi, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Drs Yusuf Amilin dan dihadiri pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Muba, Selasa (28/6/2022) di Ruang Rapat

Serasan Sekate.


Ditegaskan oleh Musni Wijaya bahwasanya, program bela pengadaan dan toko daring harus segara ditindaklanjuti, apalagi dasar hukumnya sudah jelas. Terdapat beberapa ragulasi diantaranya, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah RI No 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Surat Edaran No.11 tahun 2021 tentang pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi BELA (Belanja Langsung). Kemudian, Instruksi Bupati Muba No.188.5/033/INST/2022 tentang transaksi pengadaan langsung dengan usaha mikro dan usaha kecil melalui program bela pengadaan. 


"Seharusnya sudah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak melaksanakannya dengan segera. Kalau tidak dipaksakan, program ini tidak akan berjalan. Mari secara bersama kita pahami, dengan adanya program bela pengadaan dan toko daring bisa membuat pekerjaan kita menjadi lebih simpel dan transparan,"tegas Pj Sekda Muba.


Lanjutnya, program bela pengadaan ini juga bisa mendukung UMKM Go Digital bergabung ke dalam marketplace serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Ini merupakan hal baru dan tantangan baru. Untuk itu Muba harus punya target, lakukan sosialisasi dan study tiru untuk mempercepat pelaksanaannya.


"Terkait dengan proses yang sudah dilakukan Dinkominfo Muba untuk 

melaksanakan program bela pengadaan dan toko daring dan mendapatkan pro dan kontra dari media. Teruslah sampaikan pemahaman yang baik dan tepat kepada pihak media, karena ini merupakan program nasional,"ungkapnya.


Sementara, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Muba Daud Amri SH dalam paparannya menjelaskan, pengadaan barang/jasa menjadi salah satu penggerak roda perekonomian yang di dalamnya menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, memudahkan masyarakat untuk membuka usaha baru, dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.


Dapat meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog. Dalam pemanfaatan sistem e-katalog yang transparan merupakan sebuah langkah cerdas dalam memanfaatkan infrastruktur teknologi. 


"Ini bisa menjadikan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan, dengan tetap mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, terbuka dan adil bagi semua pihak. Selain itu, menumbuhkan persaingan yang sehat antar penyedia karena harga yang ditampilkan transparan dan dapat dilihat semua orang,"pungkasnya.

Trend Belanja Digital Pemerintah Meningkat, Giliran OKUT Bakal Terapkan ‘Bela Pengadaan’

Liputansumsel.com


OKI, LiputanSumSel.Com---Trend belanja digital pemerintah daerah di Sumatera Selatan semakin meningkat. Setelah beberapa pemerintah Kabupaten/Kota bakal mengimplementasi transaksi belanja langsung melalui Bela Pengadaan LKPP giliran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) juga bakal menerapkan.

.

“Transaksi digital belanja langsung pemerintah melalui marketplace pada sektor publik merupakan inovasi. Kita ingin supaya sektor publik itu belanjanya semakin lama semakin ringkas denga koridor-koridor kepatuhan yang dijunjung tinggi," Ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKU Timur, Arfan Hermawan, ST, MM saat berkunjung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI di Kayuagung, Senin, (27/6).

.

Lebih penting menurut Arpan belanja pemerintah melalui portal Belapengadaan LKPP ini memberi kemudahan kepada pelaku usaha lokal baik dari segi transparansi transaksi serta mengangkat pelaku UMKM go digital.

.

“Kedatangan kami ke OKI untuk melihat best practice penerapan transaksi belanja langsung melalui marketplace tentu membawa manfaat bagi badan publik itu sendiri dan yang penting memudahkan penyedia lokal khususnya perusahaan pers maupun pelaku UMKM” terang dia.

.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI, Alexsander, SP, M. Si menjelaskan digitalisasi belaja langsung pemerintah melalui Bela Pengadaan selain untuk memenuhi amanat regulasi juga menguntungkan, dari segi kemudahan akses, kecepatan proses, keluasan jangkauan, dan efisiensi waktu. 

.

“Salah satu perwujudan digitalisasi pengelolaan keuagan negara adalah melalui Belapengadaan terutama dalam pembayaran belanja pemerintah dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) maupun Ganti Uang (GU)” terangnya.

.

Alex menerangkan keunggulan Belapengadaan LKPP adalah integrasi antara marketplace, digital payment, dan pemungutan atau pembayaran pajak. .

.

“Perangkat daerah dapat melakukan pemesanan pembelian barang secara online dan pembayaran secara digital yang telah dilengkapi dengan pemungutan pajaknya. Marketplace jadi penghubung antara OPD, vendor UMKM, perbankan, dan Bendahara keuangan dalam satu ekosistem” terangnya.

.

Seluruh proses pemesanan barang/jasa, pembayaran, serta pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan oleh beberapa user yang berbeda dan dilakukan secara online melalui toko daring Mbiz Market sebagai salah satu Penyelenggara Pengadaan Melalui Sistem Elektorik (PPMSE) yang dilisensi LKPP RI

.

“Proses transaksi dari beberapa tahapan end-to-end process seluruhnya dilakukan secara online. Dengan demikian, Belapengadaan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah” papar dia

 

.

Perbedaan belanja langsung melaui marketplace di Belapengadaan dengan toko daring umum menurut Alex dari segi G to B, atau Government to Business  serta multifungsi. 

.

"Digital platform Belapengadaan LKPP ini multifungsi. Artinya kepentingan Pemerintah dijadikan satu dengan kepentingan perbankan kalau untuk pembayaran, dan dijadikan satu dengan perpajakan serta transaksi langsung ke vendor atau UMKM dalam satu sistem. Tentu berbeda dengan marketplace populer lainnya," tutupnya.(PD)