11 Mei 2018

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pra Sejahtera Menjadi Prioritas Utama Pemerintah Kota Palembang

Liputansumsel.com
Palembang, Liputan Sumsel.com- Pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya yang pra sejahtera merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Harobin Mastofa saat meresmikan Puskesmas Naga Suidak dan Tegal Binangun di jalan Telaga Suidak, Jumat (11/5/2018).

Dikatakan Harobin, pihaknya terus mengupayakan memberikan pelayanan terbaik bagi setiap masyarakat di Kota Palembang dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan kesehatan. “Kita juga telah menyiapkan minimal satu orang dokter jaga ditiap Puskesmas pembantu yang ada di Kota Palembang guna menjangkau setiap masyarakat di sudut Kota Palembang” katanya.

Selain paningkatan pelayanan, sambung dia, pihaknya juga akan melengkapi sarana dan pra sarana yang masih kurang disetiap puskesmas. Dan tak lupa pihaknya juga akan memperbaiki dan menambah infrastruktur yang dibutuhkan tiap puskemas.

“Setiap hal yang bersangkutan dengan pelayanan kepada masyarakat apa;agi yang kurang mampu, itu jadi prioritas kita,” tegasnya.

Senada, Kapala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Letizia menambahkan, dari 41 puskemas yang ada di Kota Palembang, 27 diantaranya sudah terakreditasi bahkan ada tiga puskemas yang terakreditasi Paripurna.

"Di Indonesia, ada 10 Puskemas terkareditasi Paripurna, tiga diantaranya puskesmas di Palembang yakni Puskemas Dempo, Puskesmas Alang-Alang Lebar (AAL) dan Puskemas Plaju," paparnya.

Ia menjelaskan, tingkat akreditasi paripurna ialah akreditasi paling tinggi. Selain itu, ada tiga puskemas lain yang terakreditasi Utama, dan lima puskesmas terakreditasi madya. Tahun ini, lanjut dia, ada 15 puskesmas yang sudah survei dan satu sedang proses. "Tahun depan sisa 14 puskesmas lagi yang harus akreditasi. Semuanya harus sudah akreditasi untuk mendukung asean games," katanya.

Menurutnya, akreditasi ini penting dilakukan untuk menangani membludaknya pasien yang berobat ke tingkat rumah sakit (RS), apalagi di RSMH yang merupakan RS tipe A. Karena itu, di faskes pertama, selain fasilitas, kualitas SDM ikut ditingkatkan. Contohnya keberadaan dokter umum dan spesialis.

“Untuk RS, meski semuanya sudah terakreditasi, beberapa RS juga mengajukan naik kelas. Salah satunya, RS Siloam Sriwijaya mengajukan naik ke tipe B. Dan masih banyak RS kelas C dan D seperti RS pertamina.(ril/Humas pmkot/Ali)

Palembang File Model Smart City Nasional 2018

Liputansumsel.com
Palembang, Liputan Sumsel.com - Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi role model atau percontohan penerapan program smart city (kota pintar).

Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Palembang dalam program Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City, yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Selasa (8/5/2018) pagi di Hotel Redtop, Pecenongan, Jakarta, dilaksanakan penandatangan nota kesepahaman bersama program tersebut, antara Ditjen Aplikasi Informatika, Kemenkominfo RI dengan 50 pemerintah daerah (bupati/walikota) di Indonesia yang berkomitmen mendukung Gerakan Menuju 100 Smart City tersebut.

Penjabat sementara (pjs) Walikota Palembang Akhmad Najib menandatangani langsung nota kesepahaman.

“Smart City ini merupakan program jangka panjang, sehingga dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari pemerintah daerah dalam mengawal program yang telah disusun,” kata Najib.

Dengan Kota Palembang menjadi role model Smart City Nasional 2018, harus diikuti kesiapan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Palembang untuk lebih kreatif dan inovatif dalam program terkait pengembangan Smart City.

“Harapannya pelayanan kepada masyarakat lebih inovatif, cepat, terukur dan mudah,” kata Najib.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Yanurpan Yany, mengatakan, terpilihnya Palembang sebagai Role Model Smart City Nasional 2018, ini bukan merupakan suatu kebetulan, tapi memang merupakan program yang dirancang sejak H Harnojoyo sebagai Walikota.

Di mana Harnojoyo sejak 2016 sudah berkomitmen untuk  menerapkan program smart city ini guna meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat Palembang. Dan dengan komitmen yg kuat inilah Kota Palembang lolos penilaian dalam seleksi dan assesment program Gerakan Menuju 100 Smart City.

“Ini dibuktikan dengan walikota Harnojoyo pada 2016 memberikan alokasi dana APBD yang cukup besar untuk pengembangan hardware dan software yang dibutuhkan untuk program smart city,” kata Yanurpan.

Selain itu, dukungan datang dari Pimpinan DPRD Kota Palembang, di mana Ketua DPRD Palembang H. Iwan Darmawan datang langsung menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut.

Dukungan juga diberikan Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang Nazili, SH beserta anggota  yang secara total mendukung pelaksanaan program ini melalui persetujuan anggaran di APBD tahun 2017.

Menteri Kominfo RI, Rudiantara, mengatakan, Gerakan Menuju 100 Smart City bertujuan membimbing pemerintah kota/kabupaten dalam menyusun smart city masterplan.

Dengan gerakan ini pemerintah kota/kabupaten diharapkan dapat lebih maksimal dalam memanfaatkan teknologi. Baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, maupun dalam mengakselerasi potensi yang ada di masing-masing daerah.

“Smart city bukan hanya soal beli teknologi, beli aplikasi. Tapi fokusnya mengubah proses bisnis agar dapat melayani masyarakat lebih baik. Setelah proses sudah berjalan, baru kita perlu enabler (teknologi dan aplikasi) untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” ujar Rudiantara.(ril/Humas Pemkot)