04 Maret 2024

Ratu Dewa Hadiri Rilis Inflasi di Kantor BPS

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Kenaikan harga beras, daging ayam ras dan cabai memicu naiknya inflasi di Kota Palembang.


Hal ini terungkap dalam rilis Inflasi Kota Palembang di Kantor BPS Kota Palembang, Jumat  (1/3/2024).


Kepala BPS Palembang, Yudhistira Arya Noegraha Ssi M.Si, mengatakan, untuk inflasi Kota Palembang pada Februari mengalami sedikit kenaikan dibandingkan Januari 2024.


Jika Januari 2,54 persen (yoy) maka Februari ini naik menjadi 2,63 persen (yoy).


"Inflasi ini disebabkan kenaikan bahan pokok, yaitu daging ayam Ras, beras, dan cabe. Untuk 3 komoditi pokok ini saja share nya mencapai 0,16 persen," kata Yudhistira, di kantornya.


Palembang mengalami inflasi lebih besar dibandingkan daerah pantauan lainnya, seperti OKI dan Muara Enim yang secara skala lebih kecil untuk pemantauan pasarnya.


"Di daerah juga lebih dekat dengan sumber pangan, sehingga bisa lebih murah harganya. Dan di daerah juga skala lebih kecil sehingga intervensi untuk bantuan juga lebih kecil dbanding Palembang," Yudhistira menerangkan.


Sementara itu, Pj Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, inflasi Palembang saat ini dalam kondisi terkendali.


"Inflasi kita yang harus diwaspadai dipengaruhi oleh harga daging, beras, dan cabai. Ini yang harus terus lakukan pemantauan harga di pasaran dengan cara melakukan operasi pasar murah."


Untuk beras, Dewa menyebutkan ada sedikit kenaikan karena beberapa daerah penghasil mengalami gagal panen.


Namun, untuk stok pangan, dan ketersediaan komoditi pokok, Dewa memastikan tidak ada masalah.


"Untuk Ramadan dan Lebaran, insyaAllah, Bulog menjamin aman ketersediaannya," ujar Dewa. (Rl/Al)

PJ Walikota Palembang Ratu Dewa Lantik 14 Pejabat Eselon II

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - 

Penjabat (Pj) Wali Kota Palembang Ratu Dewa merotasi pejabat di eselon II, Jumat (1/3/2024).


Sebanyak 14 pejabat tinggi pratama setingkat kepala dinas menduduki posisi baru.


Rudi Indawan menjabat staff ahli Wali Kota Palembang Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Investasi.


M. Raimon Lauri dari kepala dinas perdagangan menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah.


Riza Pahlevi yang sebelumnya di Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menjadi Kepala Kesbangpol, menggantikan Ahmadi Damrah yang ke Staff Ahli Wali Kota Bidang Keuangan, Pendapatan Daerah, Hukum & HAM.


Isnaini Madani dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) ke Kepala Dinas Perdagangan kota Palembang.


Posisi Isnaini digantikan Edison, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kominfo. Posisi kepala dinas  Kominfo sementara diisi Plt, Adi Zahri.


Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) KM. Sadruddin Hadjar digeser ke Staff Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kemasyarakatan


M. Affan Prapanca dari Kepala Dinas Perkimtan ke Dinas Kebudayaan bertukar posisi dengan Agus Rizal.


Altur Febriansyah dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) ke Dinas PPPA.


Herly Kurniawan dari Kepala Bapenda dirotasi ke Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.


Zanariah dari sebelumnya staff ahli Wali Kota menjadi Kepala DPPKB.


Heri Aprian dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palembang.


Asisten I Yanurpan Yany menjadi Kepala BKPSDM.


Pj Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M. Si menyampaikan, roling jabatan ini jangan dijadikan sebuah hukuman namun amanah untuk membantunya memimpin Palembang.


"Para pejabat harus berinovasi, menyentuh langsung masyarakat terutama isu kemiskinan 12.812 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), benar-benar disentuh terutama di Gandus, Kertapati dan SU 2," kata Dewa usai melantik para pejabat eselon II, di Ruang Parameswara.


Dewa melanjutkan, rotasi jabatan juga menyangkut soal program andalannya sebagai Pj Wali Kota Palembang, yakni program perwajahan atau etalase Kota Palembang.


"Kinerja mereka sudah cukup baik selama ini, hanya perlu optimalisasi sehingga dilakukan roling jabatan ini," ujar Dewa.


Ia menambahkan, selain kemiskinan, stunting dan inflasi juga harus jadi perhatian dan fokus pejabat yang baru dilantik.


Begitu juga terakhir infrastruktur seperti jalan, drainase.


"Anggaran pemeliharaan sudah ditingkatkan. Tolong keliling, jalan - jalan rusak segera ditambal, parit tinggi sedimen di selesaikan, termasuk pelebaran parit, dan lain-lain. Masyarakat tidak mau tahu. Tahunya mereka jalan bagus, tidak banjir, dan lain-lain. Maka kita yang harus pro aktif," kata Dewa.


Adapun soal lampu jalan jadi PR untuk kadis baru.  Taman yang jumlahnya lebih dari 200 itu juga termasuk untuk diperhatikan.


"Silahkan keliling agar lampu jalan terang benderang, karena anggaran kami tingkatkan, taman coba dipercantik," imbuh Dewa.


Untuk BKPSDM, Dewa meminta agar integritas pegawai tetap ditingkatkan.


Sementara itu,

Kepala Dinas Perkimtan Agus Rizal, mengatakan, untuk tugasnya yang baru cukup banyak PR seperti yang tadi di sampaikan Pj Wali Kota Palembang dalam arahannya.


"Kaitan lampu jalan, kemudian penataan taman. Langkah awal kami akan lakukan koordinasi di internal Untuk mengetahui data dan permasalahan lampu jalan ini," ujar Agus.


Kemudian, tentu berkoordinasi dengan pihak lain, seperti PLN apakah lampu yang rusak ini jaringan nya, atau apa.


"Kita nanti juga akan coba keliling di malam hari untuk melihat mana - mana saja lampu yang mati. Termasuk soal penataan taman. Yang sudah baik akan kita tingkatkan, yang perlu ditata, kita tata." (Rl/AI)

Kepala BPS Sumsel: Februari 2024 Sumatera Selatan Mencatat Inflasi Rendah

Liputansumsel.com


Palembang, Liputansumsel.com,-. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi  Sumatera Selatan (Sumsel)  Moh Wahyu Yulianto dalam rilis resmi BPS Sumsel digelar di auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (1/3/2024) mengungkap laju inflasi year-on-year (YoY) Sumatera Selatan melandai dari sebesar 3,35 persen menjadi 3,15 persen pada bulan Februari 2024.


Sementara tingkat inflasi month-to-month (MtoM) Provinsi Sumatera Selatan hanya sebesar 0,01 persen dan tingkat deflasi year to date (YtoD) sebesar 0,07 persen. 


“Angka ini lebih rendah dibandingkan angka nasional yang mencatat nilai inflasi month-to-month sebesar 0,37 persen dan tingkat inflasi year to date sebesar 0,41 persen,” jelasnya. 


Wahyu Yulianto menegaskan 4 wilayah di Sumatera Selatan yang dipantau IHKnya, Muara Enim dan OKI mengalami deflasi, masing-masing sebesar -0,93 persen dan -0,13 persen. Sementara Palembang dan Lubuk Linggau inflasi sebesar 0,21 persen dan 0,20 persen.


“Tekanan inflasi sebagai akibat kenaikan harga beras, cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, dan minyak goreng yang juga terjadi secara nasional, namun mampu diredam oleh penurunan komoditas lain seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan ikan segar yang melimpah dipasaran,” imbuhnya.


Dia menungkapkan terjaganya inflasi di Sumsel tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan Pemda  melalui Gerakan Pengendalian Inflasi ditingkat Provinsi hingga Kabupaten/kota.


“Gerakan pengendalian inflasi secara masif yang dilaksanakan di Sumatera Selatan juga mampu meredam gejolak kenaikan harga komoditas bahan pokok,” imbuhnya.


Sementara itu Penjabat (Pj)  Gubernur   Agus Fatoni melalui Plh Sekda Sumsel Sekda Sumsel Edward Chandra menyampaikan apresiasi atas sinergi, kerjasama dan dukungan BPS kepada Pemprov Sumsel dalam penyediaan data dan indikator pembangunan. 


"Selain itu independensi BPS Sumsel dalam menghasilkan data juga menjadi potret terbaik bagi Pemprov Sumsel untuk mengukur kinerja saat ini,” kata Edward.


Menjelang bulan puasa Ramadhan, 

Edward Chandra mengharapkan program pengendalian inflasi serentak terus dilakukan.


“Upaya pengendalian inflasi  yang telah dicanangkan untuk ditindaklanjuti dengan penyusunan kebijakan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD,” tandasnya.

Pj Gubernur Agus Fatoni Terima Gelar Kehormatan Kanjeng Raden Tumenggung dari Keraton Surakarta

Liputansumsel.com


Solo, Liputansumsel.com,-. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni resmi menerima gelar kehormatan Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Drs. H. Agus Fatoni Darmodipuro M.Si. GRCE dari Keraton Surakarta Hadiningrat di Sasana Narendra Keraton Surakarta Hadiningrat Solo Jawa Tengah, Sabtu (2/3/2024) malam.  


Gelar kehormatan Kanjeng Raden Tumenggung ini merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat kepada tokoh-tokoh yang dianggap berjasa dalam memperjuangkan kebudayaan dan kesenian Indonesia.  


Pj Gubernur  Agus Fatoni juga dinilai menjadi panutan karena mampu merangkul semua anak suku bangsa di Indonesia bukan hanya Palembang, Sumatera Selatan. 


Pemberian gelar ini dilakukan langsung oleh Ingkang Sinoehoen Kangjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono XIII kepada Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni yang diwakili oleh Plh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel H. Sutoko. Prosesi pemberian gelar tersebut dimulai pukul 19.00 wib.  


Usai menerima gelar kehormatan untuk Pj Gubernur Sumsel A. Fatoni, Plh Kepala Dinas Pendidikan Sumsel H. Sutoko mengatakan  mewakili Pj Gubernur Sumsel serta jajaran Pemprov Sumsel, Ia menyampaikan terimakasih pada  Keraton Surakarta Hadiningrat.  


"Atas nama jajaran Pemprov Sumsel kita tentu merespon  positif penganugerahan gelar dari Keraton Surakarta Hadiningrat yang diberikan kepada Pj Gubernur Agus Fatoni. Karena gelar kehormatan ini tidak mudah didapat," jelas Sutoko.  


Selain tak mudah didapat, dengan gelar ini juga secara otomatis akan melekat tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaannya.  


"Gelar kehormatan ini diberikan pada sosok yang dipandang cakap, dipandang karena suri tauladan atau karena kepemimpinannya serta faktor-faktor lain. Dan  yang diberikan ini Insya Allah memang beliau merupakan sosok yang pas dan bisa diamalkan dan implementasikannya dalam kegiatan  sehari-hari sebagai Pj Gubernur Sumsel," pungkas Sutoko.  


Selain Pj Gubernur Sumsel, dalam penganugerahan gelar tersebut tampak hadir juga beberapa pejabat penting lainnya seperti Pj Walikota Pagaralam H.Lusapta Yudha Kurnia

Pemkot Kembali Salurkan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Pusat ke Masyarakat Pangkalpinang

Liputansumsel.com


PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Pemerintah Kota Pangkalpinang salurkan Beras

Cadangan Pangan Pemerintah bulan Februari untuk penerima bantuan pangan dari Kantor Pos Pangkalpinang, Senin (4/3/2024).


“Alhamdulillah hari ini kita dapat bersilaturahmi berkumpul dan bersilaturahmi serta penyaluran beras cadangan pangan untuk masyarakat Kota Pangkalpinang”, ujar Lusje Anneke Tabalujan, Penjabat Wali Kota Pangkalpinang.


Lusje terangkan, beras cadangan pangan pemerintah ini dilaksanakan dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan, mencermati dinamika harga pangan pokok strategis serta upaya pengendalian harga pangan.


“Untuk Kota Pangkalpinang terdapat 8.319 penerima manfaat, kecamatan Pangkalbalam 1.374 KPM. Harapannya pelaksanaan kegiatan ini dapat mencegah agar tidak terjadi lonjakan harga pangan pokok strategis terutama beras”, jelasnya.


Selain itu juga, tambah Lusje, untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang sehingga kondisi ketahanan pangan dapat terkendali.


“Semoga bapak dan ibu semua sehat selalu dan menjadi berkah”, tukasnya.

Pj. Walikota Lusje Sampaikan Usulan Tiga Raperda ke DPRD Pangkalpinang

Liputansumsel.com


PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang menyampaikan usulan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada DPRD Kota Pangkalpinang.


Pj Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan pada rapat paripurna kedua belas masa persidangan II tahun 2024 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (4/3/2024), menyampaikan tiga raperda yakni tentang registrasi surat tanah, penyelenggaraan kota layak anak (KLA), dan perubahan kedua atas peraruran daerah (perda) Kota Pangkalinang nomor 13 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perhubungan di Kota Pangkalpinang.


Lusje menjelaskan bahwa usulan raperda tentang registrasi surat tanah ini menjadi langkah konkrit yang perlu dilakukan pemerintah kota untuk memenuhi hak masyarakat atas terwujudnya tertib administrasi pertanahan serta guna meminimalisir terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan.


“Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur mengenai syarat, prosedur, larangan,serta sanksi yang tegas mengenai pelaksanaan registrasi

surat tanah di tingkat kelurahan dan kecamatan,” jelasnya.


Dengan adanya raperda ini diharapkan tata kelola administrasi pertanahan dapat berjalan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Selain itu, Lusje juga mengungkapkan bahwa susunan kebijakan yang berpihak kepada anak pun perlu dilakukan untuk menjamin terpenuhinya pembinaan dan pengembangan hak anak seperti upaya strategis

untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan pemerintah daerah di dalam Kota Layak Anak.


Sehingga, kata Lusje, agar pembangunan anak dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu lebih fokus pada upaya-upaya pencegahan dengan pemenuhan hak anak.


“Pembangunan Anak (Kota Layak Anak) bukan hanya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, tetapi oleh semua stakeholders pelaksana indikator KLA, ” ungkapnya.


Sementara penyusunan raperda tentang perubahan kedua atas perda Kota Pangkalpinang nomor 13 tahun 2016 tentang penyelenggara perhubungan ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan perizinan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) pada pembangunan di Kota Pangkalpinang dalam upaya peningkatan perekonomian dan investasi dengan mempertimbangkan kelancaran lalu lintas serta keamanan pengguna jalan.


Oleh karena itu, pentingnya Andalalin pada suatu pembangunan karena sangat mempengaruhi perekonomian dan investasi pada suatu daerah.


“Kota Pangkalpinang sebagai kota pedagangan dan jasa sangat perlu untuk memperhatikan perizinan Andanalin pada setiap bangunan di Kota Pangkalpinang. Hal ini dikarenakan struktur jalan yang sempit, yang akan membuat kemacetan dan kerawanan kecelakaan lalu lintas pada jalan-jalan di Kota Pangkalpinang, ” pungkasnya. (*)

Terharu, inilah Sosok Iptu Nasirin Keseharian nya di Sandes

Liputansumsel.com



MUBA,liputansumsel.com-Sosok Kapolsek Sangat desa IPTU.Nasirin SH yang merupakan Kapolsek yang Sangat Sederhana, tegas, disiplin serta harmonis dengan berbagai elemen tokoh-tokoh masyarakat di dalam Wilayah Kecamatan Sanga Desa dan juga bisa menjaga dan memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dalam wilayah hukum (Wilkum) Sanga desa.


Perwira Balok Dua ini sebelum menjabat Kapolsek Sanga Desa Beliau Sebelum nya Menjabat Kanit Pidana Umum (Pidum) Polres Musi Banyuasin (Muba) Polda Sumsel, jadi tidak hanya Masyarakat Sanga Desa Akan tetapi Iptu Nasirin dengan Masyarakat Sekabupaten Musi Banyuasin Sudah lama terjalin Keakraban dalam menjalin hubungan yang Harmonis dalam melaksanakan Tugas Polri dari Kanit Pidum Sampai pada Jadi Dansek Sanga Desa Polres Muba Polda Sumsel. 


Sementara Salah Satu Tokoh Pemuda Sanga Desa Untung Warga Desa Ngulak mengakui bahwa Selama bertugas jadi Kapolsek Sanga Desa Iptu Nasirin Selain sederhana,Nasirin bisa merangkul semua Kalangan serta pada detik-detik bergeser nya Dansek kami ini mampu menciptakan Kondisi yang Kondusif dalam Wilayah Hukum yang ia Pimpin ini, Saya dan atas nama masyarakat Sanga Desa mengucapkan banyak terima kasih atas kinerja nya Kepada Pak Nasirin, selama Memimpin Polsek Sanga Desa inilah baru yang nama nya Pemimpin yang sederhana, Netral dalam semua kalangan Masyarakat", ujar Untung salah satu Pemuda masyarakat Sanga Desa yang berdomisili di Desa Ngulak,Senin (04/03/24).


"Sanga Desa sudah cukup bagus dan kondusif, Harapan kami siapapun yang menjabat Kapolsek setelah Pak Nasirin tetap bisa menjaga Kamtibmas dan harmoniw selalu di kedepankan Serta Kami berharap siapapun pengganti nya menjadi Kapolsek Sanga Desa yang baru, agar dapat mengayomi dan tidak Arogansi dalam melayani masyarakat di tengah menjalankan tugas Sebagai Polri, sebab Polri la tempat kami mengadu",cetus Untung.


Terpisah,Sementara Arwadi Salah Satu Pedangan ataupun Toqeh Kantong Plastik mengatakan hal yang sama dan setahu kami pak Nasirin selama menjabat sebagai Kapolsek Sanga Desa, sangat membaur dan dekat dengan berbagai elemen masyarakat di dalam wilayah Sanga Desa.


"Kami Ucapkan Banyak Terimah kasih kepada Pak Nasirin kami Do'akan Semoga Pak Nasirin kedepan ini mendapatkan Jabatan yang lebih tinggi lagi, Serta jujur kami belum bisa nerima belum bisa ikhlas jika Pak Nasirin di pindah tugaskan di tempat yang lain, diKarenakan sosok Kapolsek yang sederhana, membaur dengan berbagai elemen ini,masih sangat di harapkan di tengah Masyarakat Sanga Desa".Tutup Arwadi.(DPC-PWDPI).

Disprindag Prabumulih Jual Beras Murah Bersama Bulog

Liputansumsel.com


Prabumulih.lipitansumsel.com--Disprindag Prabumulih mengelar OPM di Lapangan Perumnas Prabu Indah Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, belum lama ini.

Harga beras sepekan lalu, menyentuh harga Rp 17 ribu perKg, karena merupakan salah satu kebutuhan pokok utama hal itu jelas membebani masyarakat.

Untungnya, Pemkot Prabumulih melalui Disprindag punya cara jitu. Secara rutin melakukan OPM, menjual beras murah merek SPHP merupakan beras dari Bulog. Per 5 Kg, dihargai Rp 54 ribu.