23 Agustus 2021

PPKM Level 4 Palembang Berlanjut Hingga 6 September

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Palembang kembali berlanjut hingga 6 September mendatang. 


Hal ini didasari oleh beberapa indikator yang belum memenuhi syarat penurunan level. 


Di antaranya, tracing rendah, dan tingkat kematian akibat Covid-19 yang masih tinggi.


Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (PP2M) Dinkes Palembang, sekaligus juru bicara Covid-19 Palembang, Yudhi Setiawan, Senin (23 /8/2021). 


Ia mengatakan, saat ini memang tren kasus Covid-19 di Palembang mengalami penurunan. 


Namun, perumusan PPKM Level 4 ini berdasarkan beberapa indikator. 


Antara lain, pertama jumlah insiden rate. Di mana jumlah kasus per minggu dibagi jumlah penduduk kemudian di kali dengan 100 ribu.


Kedua, angka kematian per minggu dibagi jumlah penduduk dikali 100 ribu. Ketiga, angka kasus yang dirawat.


"Dari ketiga itu, untuk jumlah kasus di Palembang memang mengalami penurunan, yang dirawat juga mengalami penurunan. Tapi, angka kematian masih tinggi," ujar Yudhi. 


Ia menyebutkan, saat ini angka kematian akibat Covid-19 sebanyak 1.079 kasus. Lalu, jumlah tersebut dibagi dengan total kasus yakni sebanyak 28.905 kasus, sehingga didapati persentase 3,7 persen.


Menurut Yudhi, persentase tersebut masih tinggi karena persentase yang baik yaitu dibawah 3 persen. 


Selain tiga indikator tersebut, Yudhi melanjutkan, perumusan PPKM level 4 ini juga mengacu pada kapasitas respon yang dilihat dari  3T yaitu, Testing, Tracing, dan Treatment. 


Dilihat dari kapasitas rate tersebut, diketahui bahwa positif rate di Palembang masih tinggi yaitu di atas 5 persen. 


Kemudian, tracing di Palembang juga masih rendah. Di mana, untuk perbandingan tracing yaitu 1:2 hingga 1:3. 


Artinya, satu orang positif, hanya dua hingga tiga orang yang diperiksa. 


Padahal, seharusnya, perbandingan tracing yaitu 1:14 artinya, satu orang positif, 14 orang yang diperiksa.


"Yang baik saat ini hanya treatment, dinilai dari Bed Occupancy Rate (BOR) yaitu 36,21 persen," terangnya.


Sejauh ini, dia mengaku pemerintah telah menggencarkan tracing di Kota Palembang dengan bantuan Bhabinsa, hingga Bhabin Kamtibnas. 


Hanya saja mungkin terkendala dengan pelaporannya. Karena terkadang tracing telah dilakukan, namun tidak dientri sehingga data tracing tidak muncul. Karena faktor itulah Palembang kini masih masuk dalam PPKM level 4.


"Kalau seandainya kapasitas responnya mulai dari positif rate lalu perbandingan kasus dan kontak erat bagus, serta BOR juga bagus, maka kemungkinan Palembang bisa turun ke level 3," demikian Yudhi Setiawan. (Rl/Al)

OPD Palembang Dituntut Inovatif Dalam Merancang Program Kerja

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dituntut lebih inovatif dalam merancang program kerja.


Hal ini dikemukakan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah -Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang, Harrey Hadi. 


Dia mengatakan, masih ada OPD yang semata mengandalkan atau tergantung pada APBD dalam melaksanakan program kerja. 


"Semua OPD jangan berharap dari APBD. Apalagi di tengah pandemi saat ini, pendapatan daerah akan bertambah sulit. Siasatnya, setiap OPD harus menyusun program kerja untuk menarik dana APBN maupun dana pihak ketiga," ujar Harrey, dalam rapat membahas prioritas program kerja 2022, Senin (23/8/2021) di kantornya. 


Dalam pembahasan prioritas program kerja, Harrey menerangkan, harus sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Palembang.


Kemudian harus mengacu pada arah kebijakan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 


"Yang terpenting yaitu tidak mengandalkan APBD. Artinya, setiap OPD harus mengejar agar program kerja tersebut mendapatkan dana dari APBN dengan berkoordinasi dengan kementerian," ujar Harrey..


Ia menyebutkan, saat ini ada beberapa program yang masih menjadi prioritas di tahun depan dengan mengandalkan APBN yaitu, pembangunan fly over simpang Sekip, pembangunan underpass Sudirman. 


Lalu melanjutkan program restorasi Sekanak Lambidaro, pembangunan turap Sungai Musi dan beberapa program lainnya. 


Selain itu, OPD juga dapat membuat program baru untuk menunjang Program Strategis Nasional (PSN), seperti Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung.


Menurut Harrey, memang ada PSN yang tidak berkaitan langsung dengan Kota Palembang. 


Tapi, setidaknya program yang diusulkan mampu mensupport PSN tersebut, seperti apa saja yang harus dilakukan dan kemudian nantinya dapat diusulkan. 


Selain itu, LRT. Menurut Harrey, OPD juga dapat mengembangkannya, seperti perluasan koridor serta feeder-feeder LRT di Palembang.


"Banyak PSN yang dapat dikembangkan di Kota Palembang untuk menarik APBN ini. Jadi OPD Palembang harus inovatif." (Rl/Al)

Dinas Kesehatan Palembang Prioritas Vaksinasi Bagi Ibu Hamil

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kesehatan memprioritaskan vaksinasi ibu hamil untuk menekan angka kematian akibat Covid-19. 


Vaksinasi bagi ibu hamil ini sesuai ketetapan Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran No. HK.02.01/I/ 2007/2021, yang bisa dirujuk di https://covid19.go.id/p/regulasi. 


Plt Kadinkes Kota Palembang, dr Fauzia, melalui Plt Kabid Kesmas, dr Mirza Susanty, mengatakan, ada sejumlah syarat bagi ibu hamil agar bisa divaksinasi. 


Yakni, usia kandungan lebih dari 13 minggu atau antara 13-33 minggu, memiliki tekanan darah normal, tidak punya gejala atau keluhan pre eklampsia,. 


Kemudian, tidak sedang menjalani pengobatan dan jika memiliki komorbid atau penyakit penyerta, harus dalam kondisi terkontrol.


"Ibu hamil bisa melakukan registrasi vaksinasi di tempat layanan vaksin atau faskes yang ditunjuk oleh pemerintah. Vaksin yang diperbolehkan untuk ibu hamil adalah Sinovac, Moderna, Pfizer sesuai ketersediaan," kata Mirza. 


Ia menyatakan, perlindungan bagi ibu hamil mutlak dilakukan. 


"Tidak ada alasan untuk menunda vaksin, apabila memang sudah memenuhi syarat dan vaksinnya tersedia," ujar Mirza. (Rl/Al)

Peringati Hari Pramuka ke-60 Saka Kalpataru Sumsel Kunjungi Desa Proklim Binaan PTBA

Liputansumsel.com


Muara Enim,Liputansumsel.com- Dalam rangka peringatan ke-60 Hari Pramuka tahun ini, Saka Kalpataru Sumatera Selatan (Sumsel) melaksanakan kunjungan ke Desa Program Kampung Iklim (Proklim) di Desa Tanjung Karangan Kecamatan Tanjung Agung sekaligus mengadakan kegiatan bakti sosial di Desa Proklim yang menjadi Binaan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) pada Minggu (22/8/2021). 


Dalam lawatannya ini, Saka Kalpataru Sumsel bersinergi bersama PTBA, dimana Perusahaan plat merah ini merupakan salah satu dewan pembina dari Saka Kalpataru Sumsel. 


Sekretaris Saka Kalpataru Provinsi Sumsel yang memimpin rombongan, Dela Agusnaini, menerangkan bahwa Saka Kalpataru merupakan salah satu Satuan Karya Pramuka di Gerakan Pramuka yang khusus bergerak dalam bidang cinta lingkungan hidup. 


Kegiatan Saka Kalpataru lebih menekankan pada isu lingkungan secara umum dengan tujuan akhirnya adalah membentuk generasi muda yang ramah lingkungan hidup. 


Anggota Saka Kalpataru sendiri merupakan pramuka golongan Penegak dan Pandega (usia 16-25 tahun) yang diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan khusus terkait isu lingkungan, pengelolaan sampah, perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati, disamping keterampilan dan pengetahuan tentang kepramukaan pada umumnya. 


Desa Tanjung Karangan menjadi tempat tujuan kegiatan, lanjut Dela, karena desa ini adalah desa proklim, yang sebagaimana diketahui adalah  desa binaan dari CSR PTBA. Di Desa Proklim ini, banyak kegiatan dilakukan meliputi pemberian materi upaya mitigasi, penjelasan tentang desa proklim, penanaman pohon di daerah aliran sungai, serta pembagian masker dan hand sanitizer untuk warga sekitar. 


“PTBA sebagai dewan pembina sangat responsif terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan Saka Kalpataru. Kedepannya kami berharap, tidak hanya  PTBA tetapi untuk seluruh dewan pembina lainnya agar  tetap memberikan dukungan kepada Saka Kalpataru,” pungkasnya. 


Hadir juga, Asmen Bina Lingkungan CSR PTBA, Listati mengapresiasi kepada rombongan Saka Kalpataru atas kunjungannya ke desa proklim binaan CSR PTBA. 


"Kami berharap kunjungan ini dapat memberi manfaat pembelajaran agar generasi muda lebih peka dan peduli terhadap lingkungan," harap Listati. 


Sementara itu, Kepala Dusun Tiga Desa Tanjung Karangan, yang juga Ketua Desa Proklim, Muhamad Jailani menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan ini. 


“Alhamdulillah kami bisa berbagi ilmu kepada Dewan Saka Kalpataru. Kami juga senang melihat antusias mereka mengikuti seluruh kegiatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PTBA atas bimbingannya sehingga membuat desa kami menjadi desa proklim dan mendapat berbagai penghargaan,” ucap Jailani. 


Jailani berharap kunjungan ini dapat menambah semangat untuk berbuat yang terbaik bagi lingkungan dan masyarakat di dalamnya dan semoga Desa kami kedepannya tidak hanya di bidang proklim, mungkin di bidang sosial atau bidang lainnya yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tanjung Karangan.

MUSNI WIJAYA;PTM hanya Berlangsung 2 jam

Liputansumsel.com


MUBA,liputansumsel.com- aktifitas Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas bagi SD-SMP sederajat di Musi Banyuasin dimulai. Di kesempatan hari perdana ini, Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA Dengan di dampingi Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, Musni Wijaya,S.Sos MSi menyempatkan diri memantau secara langsung beberapa SD-SMP di Kota Sekayu yakni diantaranya di SMP Negeri 1 Sekayu dan SD Negeri 3 Sekayu,Pagi Senin(23/08/21).


Bupati Muba melakukan peninjauan didampingi Wakil Ketua DPRD Muba H Rabik SH, Dandim 0401 Muba Letkol Arh Faris Kurniawan SST MT, Kapolres Muba AKBP Alamsyah Pelupessy SH SIk MSi, Kajari Muba diwakili oleh Kasi Intel Abu Nawas SH, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musni Wijaya SSos MSi serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muba dr Azmi Dariusmansyah MARS.


"Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai ketentuannya. Sekolah sudah melaksanakan ketentuan yang ada. Siswa sudah menggunakan masker, tempat cuci tangan sudah ada dan siswa di kelas juga diberi jarak,” ujar Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA,di tengah peninjauan. 


Dikatakannya, hari perdana dilaksanakan sekolah PTM terbatas, merupakan simbol hasil dari perjuangan selama ini untuk mengupayakan PTM terbatas, akhirnya bisa dimulai hari ini. Setelah kriteria dan syarat yang telah ditetapkan bersama, hari ini peserta didik SD dan SMP Se Kabupaten Muba yang sudah memenuhi kriteria dan syarat bisa melaksanakan sekolah PTM terbatas.


"Hari ini kita lihat langsung, bagaimana anak-anak SD dan SMP dengan semangatnya bisa belajar di sekolah dan tentu dengan segala upaya telah dilakukan pihak sekolah dan harapan semua orang tua telah direalisasikan,"ucapnya.


Lanjut Dodi,"kami harapkan setelah satu bulan berjalan kita akan mengevaluasi kembali pelaksanaan tersebut, kemungkinan jam belajar ditambah kemudian frekuensi atau ada hal-hal yang menjadi pelajaran bagi kita untuk memeperbaiki kondisi kedepan, sehingga bobot pembelajaran secara fisik disekolah ini bisa lebih besar dibandingkan sekolah daring, dengan syarat jangan sampai kasus-kasus timbul dari pembelajaran di sekolah ini,"pungkasnya.


Kepala Daerah Inovatif se Indonesia ini menerangkan, bagi siswa yang tidak boleh mengikuti proses KBM secara tatap muka, mereka tetap mendapatkan pelajaran yang sama yakni semua materi yang diberikan oleh guru ke siswa di sekolah akan dikirimkan langsung ke siswa via online.


“Jadi, mereka tidak akan ketinggalan materi pelajaran. Karena pihak sekolah setiap hari mengirimkan materi pelajaran ke siswa yang bersangkutan,” tegasnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muba, Musni Wijaya SSos MSi, pelaksanaan PTM terbatas dilaksanakan dengan peserta didiknya dibagi, ada yang hadir langsung kesekolah, ada juga yang sekolah secara daring, dan PTM hanya berlangsung 2 jam, ada yang jam 07:30 - 09:30 dan 10:30 - 12 : 30.


Lanjut Musni,"Untuk sekolah tingkat SD dibagi, hari Senin - Selasa kelas 5 dan 6, hari Rabu - Kamis kelas 3 dan 4, Jum'at - Sabtu kelas 1dan 2. Sementara untuk tingkat SMP hari Senin - Selasa kelas IX, hari Rabu - Kamis kelas VIII, dan hari Jumat - Sabtu Kelas VII. Kalau nanti dari hasil evaluasi berjalan dengan bagus, protokol kesehatan baik, tidak ada terjadi kasus yang terpapar COVID-19 dari PTM terbatas ini maka akan kita beri reward, kita tingkatkan sekolah tatap muka, rencananya tingkat SMP Kelas IX dan 50 persen kelas VIII pada hari Senin-Rabu, Kelas VII dan 50 persen kelas VIII pada hari Kamis - Sabtu. Sementara tingkat SD hari Senin - Rabu kelas 4, 5 dan 6, hari Kamis - Sabtu kelas 1, 2 dan 3,"Papar Musni.

Pj Bupati Beri Waktu Kontraktor 3 Hari Perbaiki Jalan Kelurahan Muara Enim

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com --Mendapat laporan adanya kegiatan proyek pengerjaan jalan di depan Kantor Disnaker Muara Enim, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim yang rusak akibat dilalui ternak warga, Senin siang (23/8/2021) disela rangkaian Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim, Pj. Bupati Muara Enim, Dr. H. Nasrun Umar, S.H., M.M., menyempatkan diri meninjau lokasi. Pj. Bupati yang didampingi Camat Muara Enim, Syarifudin, AP., M.Si., dan Plh. Lurah Muara Enim, Fizwan Haikal, A. Md., menginstruksikan pihak kontraktor untuk segera memperbaiki jalan tersebut. 


Pj. Bupati menyampaikan bahwa proyek jalan cor beton sepanjang 220 meter, lebar 5 meter dengan ketinggian 20 cm tersebut harus segera diperbaiki dengan spesifikasi ataupun kualitas yang baik. Dirinya meminta kontraktor dengan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim agar dalam waktu 3 (tiga) hari perbaikan telah rampung dikerjakan. Hal tersebut akan dipastikannya langsung dengan datang kembali meninjau pada kamis mendatang. 


Disamping itu, Pj. Bupati juga menghimbau warga untuk turut menjaga dan mengawasi proyek pembangunan yang ada di Kabupaten Muara Enim, salah satunya pengerjaan jalan di Kelurahan Muara Enim ini. Dirinya-pun berharap warga yang memiliki hewan ternak, terutama sapi, kerbau dan kambing agar menjaga peliharaannya untuk tidak berkeliaran di jalan umum sehingga tidak menganggu ketertiban dan meminimalisir risiko kecelakaan, termasuk disekitar lokasi proyek pembangunan jalan.

ACT LAKUKAN GERAKAN PROGRAM BORONG UMKM UNTUK PEDAGANG KECIL DI KOTA PRABUMULIH

Liputansumsel.com


Prabumulih--liputansumsel.com Wabah covid-19 benar-benar mengantarkan pada keterpurukan, mulai dari kondisi kesehatan, pendidikan serta ekonomi. Untuk sector ekonomi  banyak sekali pedagang mulai dari UMKM sampai yang memiliki usaha dalam sector besar mengalami kerugian, namun yang menjadi pusat perhatian adalah sector kecil yang biasanya menjadikan dagangannya sebagai salah satu pusat pendapatan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. 
Aksi Cepat Tanggap Kota Prabumulih memiliki program seperti #BorongUMKM dimana ACT akan mensurvey beberapa UMKM yang memang dikatakan layak untuk dibantu. 

Aksi pertama di Tanggal 14 Agustus 2021 di wilayah Wonosari, Target pertama adalah Ibu Ana yang menjual Pecal sayur dan juga Rujak semua dagangan Bu Ana kita borong. Aksi kedua di Tanggal  19 Agustus 2021 di Wilayah Perumnas Belitung Pemilik Toko bernama Bu Nur menjual Nasi Uduk dan Lontong Sayur dan Aksi Ketiga di tanggal 20 Agustus 2021 penjual roti kukus Tunawicara bernama Yai Nadi di wilayah Wonosari
Semua dagangan di Aksi Borong UMKM itu dibeli oleh tim ACT untuk dibagikan ke anak yatim duafa, Pejuang Nafkah Harian Jalanan dll 
Semoga Gerakan ini setidaknya meminimalisir angka kelaparan di kondisi pandemi dan harapannya semoga akan lebih banyak kegiatan #BorongUMKM ini bersama donator-donatur yang lain

Dodi Reza Optimis Empat Program Prioritas Wujudkan Muba Maju Berjaya

Liputansumsel.com

Bupati Dodi Reza Sampaikan Perubahan KUA dan PPAS 2021


Sekayu,liputansumsel.com Bupati Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA telah menyampaikan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan  Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Musi Banyuasin pada rapat pairpurna DPRD masa persidangan III rapat ke 17, Senin (23/8/3/2021).


Dalam kesempatan ini, Dr H Dodi Reza Alex Noerdin menyampaikan rencana kerja Pemerinta Daerah Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2021 dengan tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan". 


Lanjutnya, Dodi menyampaikan ada empat program prioritas daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Muba diantaranya : 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial. 2 Pemulihan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, ketahanan UMKM, hilirisasi industri dan Inovasi. 3 Peningkatan konektivitas, infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan serta ketahanan bencana. 4 Optimalisasi birokrasi.


Menurut Dodi, empat prioritas daerah tersebut sejalan dengan visi Muba Maju Berjaya  2022. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Nelanja Daerah Kabupaten Muba tahun 2021 yang semula sebesar Rp. 3.261.494.190.000, pada Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD menjadi Rp. 4.440.417.564.812, mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.178.923.374.812, apabila dibandingkan dengan Perda no 14 tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Muba tahun 2021 dan bertambah sebesar Rp. 325.706.295.341, bila dibandingkan dengan Peraturan Bupati nomor 65 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Muba nomor 99 tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kkabupaten Muba tahun 2021.


"Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Muba adalah  Anggaran Pendapatan sebesar Rp.3.613.690.337.116,00,. Sedangkan anggaran belanja sebesar Rp. 4.195.063.344.221,00,. surplus (defisit) sebesar Rp. 581.373.007.105,00, anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 826.727.227.696,00, anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 245.354.220.591,00,  pembiayaan netto sebesar Rp. 581.373.007.105,00,. Jadi total rancangan kebijakan umum APBD sebesar Rp 4.440.417.564.812,00.,"pungkasnya.


Terakhir, Bupati Dodi Reza  mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik antara DPRD dengan Pemkab Muba. "kami berharap kepada DPRD Muba agar pembahasan dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama, begitu juga perubahan kebijakan umum APBD (perubahan KUA) dan perubahan PPAS APBD Kabupaten Muba tahun anggaran 2021 dapat disepakati dalam bentuk nota kesepakatan,"pungkasnya.

Ini Kata Kadis Dibud Muba terkait Pelaksanaan PTM Beberapa Sekolah di Muba

Liputansumsel.com


MUBA,liputansumsel.com- Senin (23/8/2021) pagi aktifitas Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas bagi SD-SMP sederajat di Musi Banyuasin dimulai. Di kesempatan hari perdana ini, Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA menyempatkan diri memantau secara langsung beberapa SD-SMP di Kota Sekayu yakni diantaranya di SMP Negerk 1 Sekayu dan SD Negeri 3 Sekayu.


Bupati Muba melakukan peninjauan didampingi Wakil Ketua DPRD Muba H Rabik SH, Dandim 0401 Muba Letkol Arh Faris Kurniawan SST MT, Kapolres Muba AKBP Alamsyah Pelupessy SH SIk MSi, Kajari Muba diwakili oleh Kasi Intel Abu Nawas SH, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musni Wijaya SSos MSi serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muba dr Azmi Dariusmansyah MARS.


"Dari hasil peninjauan, Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai ketentuannya. Sekolah sudah melaksanakan ketentuan yang ada. Siswa sudah menggunakan masker, tempat cuci tangan sudah ada dan siswa di kelas juga diberi jarak,” ujar Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA. 


Dikatakan, hari perdana dilaksanakan sekolah PTM terbatas, merupakan simbol hasil dari perjuangan selama ini untuk mengupayakan PTM terbatas, akhirnya bisa dimulai hari ini. Setelah kriteria dan syarat yang telah ditetapkan bersama, hari ini peserta didik SD dan SMP Se Kabupaten Muba yang sudah memenuhi kriteria dan syarat bisa melaksanakan sekolah PTM terbatas.


"Hari ini kita lihat langsung, bagaimana anak-anak SD dan SMP dengan semangatnya bisa belajar di sekolah dan tentu dengan segala upaya telah dilakukan pihak sekolah dan harapan semua orang tua telah direalisasikan,"ucapnya.


Lanjut Dodi, "kami harapkan setelah satu bulan berjalan kita akan mengevaluasi kembali pelaksanaan tersebut, kemungkinan jam belajar ditambah kemudian frekuensi atau ada hal-hal yang menjadi pelajaran bagi kita untuk memeperbaiki kondisi kedepan, sehingga bobot pembelajaran secara fisik disekolah ini bisa lebih besar dibandingkan sekolah daring, dengan syarat jangan sampai kasus-kasus timbul dari pembelajaran di sekolah ini,"pungasnya.


Kepala Daerah Inovatif se Indonesia ini menerangkan, bagi siswa yang tidak boleh mengikuti proses KBM secara tatap muka, mereka tetap mendapatkan pelajaran yang sama yakni semua materi yang diberikan oleh guru ke siswa di sekolah akan dikirimkan langsung ke siswa via online.


“Jadi, mereka tidak akan ketinggalan materi pelajaran. Karena pihak sekolah setiap hari mengirimkan materi pelajaran ke siswa yang bersangkutan,” tegasnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muba, Musni Wijaya SSos MSi, pelaksanaan PTM terbatas dilaksanakan dengan peserta didiknya dibagi, ada yang hadir langsung kesekolah, ada juga yang sekolah secara daring, dan PTM hanya berlangsung 2 jam, ada yang jam 07:30 - 09:30 dan 10:30 - 12 : 30.


"Untuk sekolah tingkat SD dibagi, hari Senin - Selasa kelas 5 dan 6, hari Rabu - Kamis kelas 3 dan 4, Jum'at - Sabtu kelas 1dan 2. Sementara untuk tingkat SMP hari Senin - Selasa kelas IX, hari Rabu - Kamis kelas VIII, dan hari Jumat - Sabtu Kelas VII. Kalau nanti dari hasil evaluasi berjalan dengan bagus, protokol kesehatan baik, tidak ada terjadi kasus yang terpapar COVID-19 dari PTM terbatas ini maka akan kita beri reward, kita tingkatkan sekolah tatap muka, rencananya tingkat SMP Kelas IX dan 50 persen kelas VIII pada hari Senin-Rabu, Kelas VII dan 50 persen kelas VIII pada hari Kamis - Sabtu. Sementara tingkat SD hari Senin - Rabu kelas 4, 5 dan 6, hari Kamis - Sabtu kelas 1, 2 dan 3," jelasnya.

Platform E-Learning LIMAS OKI, Solusi Cetak ASN Unggul di Tengah Pandemi

Liputansumsel.com


OKI, LiputanSumSel.Com —Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis untuk mendorong bangsa ini sejajar dengan negara-negara maju di Dunia. 

Pengembangan skill ASN unggul tidak boleh terkadala oleh pandemi Covid-19 yang mengharuskan berjarak fisik dan berbatas (physical distancing). 


Platform E-learning LIMAS merupakan inovasi solutif Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) untuk pengembangan SDM ASN secara Digital di masa pandemi. 


"Reformasi Birokrasi saat ini membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Peluncuran Platform e-learning ini merupakan bagian dari upaya untuk mempersiapakan ASN di OKI menyambut era digitalisasi birokrasi", jelas Wabup OKI, H.M.Dja'far Shodiq saat membuka pelatihan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan ke-5 secara virtual di Kayuagung, Senin, (23/08/2021). 


Sebanyak 40 orang pejabat pengawas terlibat dalam pelatihan virtual ini. Mulai 23 Agustus-02 Desember 2021. Ini adalah kali pertama kali Pelatihan Kepemimpinan Pengawas menggunakan Platform E-Learning LIMAS (Learning Management System). 


"Saya berharap ke depan, Platform E-Learning LIMAS menjadi Learning Management System bagi seluruh ASN di Kabupaten Ogan Komering Ilir, lebih Profesional dan terdepan ", pinta Shodiq. 


Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten OKI, Maulidini mengungkap pelatihan ASN tidak boleh berhenti karena pandemi. Platform E-Learning LIMAS menjadi inovasi untuk memberikan solusi. Selain itu, ia mengatakan bahwa platform E-learning ini juga merupakan wujud komitmen BKPP sebagai instansi pembina pelatihan bagi ASN di OKI. 


“Platform ini adalah ruang belajar bagi para ASN di OKI untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Layanan presensi, materi dari narasumber, peniliai dan skoring hingga pembelajaran secara virtual” terang Deni. 


Selain sebagai solusi pelatihan di tengah pandemi Covid-19, tambah Deni peluncuran platform ini juga merupakan bagian dari upaya mempersiapkan ASN menyambut era digitalisasi birokrasi. 


"Saya berharap ke depan platform LIMAS dapat menjadi learning management system bagi ASN di OKI untuk mencetak ASN profesional dalam rangka mewujudkan birokrasi kelas dunia," tambah Deni.(PD/ril)