Gubernur Sumsel Melaunching Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR)

Palembang, Liputan Sumsel.Com -Pejabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE menghadiri serta melaunching Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR) Provinsi Sumsel yang beralamatkan di jalan Kolonel Sulaiman Amin Km 7 Talang Buruk Palembang dengan penekanan tombol sirine bersama-sama dengan lainnya, Kamis (21/11/2024).

Turut hadir didalam kegiatan ini Kepala Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel Ir Muhammad Affandi, S.T., M.Sc, IPU., ASEAN.Eng, Sekretaris Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel Ir Ridwan, M.M, Kepala UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel Ir Enny Eliaroza, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng, Kepala Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) diwakili oleh Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, dan undangan lainnya.

Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE mengatakan, pihaknya bangga dan senang dan kita dorong terus adanya layanan-layanan yang dikelola melalui BLUD. Apa yang membedakan dia layanan BLUD dengan non BLUD atau dinas. Pertama adalah bahwa BLUD itu diberikan relaksasi, keleluasaan dalam pengelolaan layanan dan anggaran itu bedanya.

“Kalau dia masih dinas, maka dia masih ikut aturan birokrasi yang cepat, harus ada anggaran, perencanaan dan kalau tidak ada anggaran tidak bisa jalan,” ujarnya.

Kemudian, berkaitan dengan BLUD konstruksi pelayanan infrastruktur dengan demikian kita harapkan layanan yang akan diberikan kepada pengguna jasa akan lebih baik, lebih cepat, dan transparan, itu yang paling penting. Dengan yang membedakan BLUD dengan non BLUD di dinas adalah dalam percepatan memberikan pelayanan serta akuntabilitasnya.

“Kita harapkan nanti BLUD ini juga mengikuti pola yang sama dengan yang lainnya, sehingga demikian pelayanan dan penggunanya lebih bagus,” ungkapnya.

Menurut Kepala Dinas PUBMTR Sumsel Ir Muhammad Affandi, S.T., M.Sc., IPU., ASEAN.Eng, UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel ini ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomer 18 Tahun 2018 yang memberikan pelayanan pengujian bahan kontruksi khususnya jalan dan jembatan yang ada dilingkungan provinsi Sumsel.

“Pembentukan BLUD ini sudah melalui proses, dan tahapan penilaian terhadap dokumen tata kelola, dokumen SPM yakni standar pelayanan minimum, dokumen rencana strategi, dokumen CAK atau catatan laporan keuangan,” katanya.

Dilanjutkannya, di mana oleh tim penilai sehingga UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel ini bisa menjadi atau ditetapkan menjadi BLUD. Di mana BLUD ini menyediakan berbagai layanan pengujian dan analisis material konstruksi untuk memastikan kualitas dan ketahanan material yang digunakan dan dihasilkan.

“Seperti contoh, kalau di kita itu ada pengujian aspal, ada adukan halus dan kasar untuk campuran aspal, betonnya juga ada disana, dan sebagainya, di mana semua ini akan menjadi satu kesatuan yang muaranya nanti akan menghasilkan satu pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi standar kualitas yang kita harapkan,” ucapnya.

Begitu juga disampaikan Kepala UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel Ir Enny Eliaroza, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng, jadi dengan adanya launching dari Penjabat Gubernur Sumsel tadi sebenarnya ini semua aksi perjuangan klasifikasi saya dari Pim, PIM tiga dan untuk teman-teman juga untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan dan mutu pelayanan di UPTD ini.

“Sehingga akhirnya dicabutnya retribusi kami di haruskan menjadi BLUD, kami bekerja keras untuk bisa menjadikan ini BLUD dengan cara meningkatkan semua pelayanan-pelayanan yang ada,” imbuhnya.

Masih Dilanjutkannya, baik itu membuat websitenya sehingga bisa transparan seperti yang disampaikan oleh Penjabat Gubernur Sumsel tadi. Semua rincian bisa diakomodir hanya dengan digital, dengan handphone ataupun lainnya, begitu juga untuk pembayarannya. Jadi kami merasa sangat puas dengan BLUD, sehingga harapan kami ke depan di support oleh semua pihak.

“Sehingga untuk meningkatkannya lagi menjadi lebih se fleksibel mungkin lagi tadi sangat kami harapkan bersama. Untuk proses BLUD ini sendiri, sebenarnya sudah dari dan kita tidak tahu ada sosialisasi pencabutan retribusi di bulan Oktober 2023,” pungkasnya. (Al)

Read More

Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Yudha-Bahar Sampaikan Visi Misi Buat Kemajuan Palembang

Palembang, Liputan Sumsel.Com -Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang nomor urut 3, Yudha Pratomo Mahyudin-Baharuddin (Yudha-Bahar), menyiapkan beberapa solusi masalah perkotaan hingga konsep ‘Palembang Water Front City’ kedepannya.

Hal ini disampaikan Yudha-Bahar saat memaparkan visi dan misinya untuk membawa perubahan besar bagi Kota Palembang, dalam debat pamungkas Pilkada Palembang 2024, Rabu (20/11) di Hotel Novotel Palembang.

Yudha menyoroti berbagai permasalahan mendesak yang dihadapi kota, mulai dari banjir hingga pengelolaan tata ruang yang buruk, sembari menawarkan solusi konkret untuk mewujudkan Palembang sebagai kota yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Yudha Bahar menegaskan bahwa banjir menjadi salah satu isu utama yang harus segera diselesaikan.

Ia mengkritik pengelolaan tata ruang yang dianggap serampangan, termasuk izin pembangunan di lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

“Banjir adalah masalah integritas dan kompetensi. Kota Palembang hingga saat ini tidak memiliki rencana induk ketahanan banjir, sehingga tidak ada langkah strategis yang komprehensif,” kata Yudha.

Yudha berkomitmen untuk menangani banjir dengan memanfaatkan jaringan yang ia miliki, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ia juga menyebut perlunya perencanaan berbasis data untuk mencegah banjir serta memperbaiki sistem drainase kota secara menyeluruh.

Yudha juga menyoroti berbagai “darurat” yang tengah melanda Palembang, seperti darurat Kemacetan, Ia berjanji memperbaiki transportasi publik yang terintegrasi untuk mengurangi kemacetan.

Kemudian, darurat sampah Yudha mengusulkan pengelolaan sampah modern berbasis teknologi yang ramah lingkungan.

Darurat Penerangan Jalan, ia memastikan seluruh ruas jalan di Palembang akan terang dan aman bagi warganya.

Darurat Pemukiman Kumuh dan Air Bersih, Yudha menekankan pentingnya menyediakan pemukiman layak serta air bersih yang mudah diakses dan terjangkau oleh semua warga.

Yudha juga memperkenalkan visi inovatifnya, ‘Palembang Waterfront City, ‘yang berfokus pada revitalisasi Sungai Musi hingga Musi VI.

Waterfront City adalah konsep pengembangan kawasan di tepi air, seperti sungai, danau, atau pantai.

Salah satu kawasan waterfront city di Palembang adalah Waterfront Benteng Kuto Besak, yang dikembangkan sebagai kawasan wisata dan komersial.

Ia membayangkan sungai menjadi pusat kehidupan kota, di mana masyarakat dapat menikmati ruang terbuka hijau, berolahraga, dan mendukung UMKM di sepanjang bantaran sungai.

“Bayangkan betapa banyak UMKM yang tumbuh, anak muda punya tempat nongkrong, seni dan budaya kreatif berkembang. Sungai Musi akan menjadi ikon kebanggaan Palembang,” katanya.

Yudha juga berjanji akan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif di setiap kecamatan, dan kelurahan dengan konsep kolam retensi terpadu.

Lokasi ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi dan hijau, tetapi juga mendukung UMKM serta ramah untuk ibu, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Ia juga mengusulkan dana sebesar Rp50-100 juta per RT per tahun, untuk pembangunan SDM unggul dan pengembangan ekonomi rakyat.

“Kita mulai dari tingkat RT, karena kebahagiaan dan kesejahteraan harus dirasakan langsung oleh warga dari bawah,” katanya.

Pasangan yang diusung partai Demokrat dan PKS ini menegaskan, bahwa Palembang membutuhkan pemimpin yang visioner, berintegritas, dan memiliki jaringan internasional untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Tidak boleh ada lagi kemiskinan, kelaparan, atau kesenjangan di Palembang. Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pemukiman layak, serta infrastruktur ramah lingkungan harus terwujud,” katanya.(Al)

Read More

Pj Walikota Palembang, Ikuti Raker dan RDP di Gedung Nusantara DPR RI Senayan

Jakarta, Liputan Sumsel.Com  – Penjabat (Pj) Walikota Palembang, bersama dengan Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pj Bupati/Walikota se-Sumsel, menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Dede Yusuf Macan Effendi, Ketua Komisi II DPR RI, di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/11/2024). Rapat ini membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024.

Dede Yusuf dalam kesempatan tersebut menjelaskan, tujuan rapat adalah untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan Pilkada 2024, serta kesiapan seluruh penjabat kepala daerah dalam mendukung kelancaran proses demokrasi tersebut. “Kami di Komisi II DPR RI ingin memastikan bahwa proses pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik, agar setiap tahapan dapat terlaksana dengan lancar,” ujar Dede Yusuf.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menambahkan bahwa Pilkada Serentak 2024 tidak hanya menjadi tantangan bagi aparat keamanan, tetapi juga bagi penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta pemerintah pusat dan daerah. Bima Arya menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pemerintahan yang harmonis di seluruh tingkatan.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, S.H., M.SE, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel telah melakukan penguatan antar lembaga, serta mempersiapkan infrastruktur, logistik, pengamanan, dan stabilitas keamanan untuk mendukung kelancaran Pilkada 2024. “Yang paling penting adalah menjaga netralitas dan profesionalisme ASN, agar seluruh proses Pilkada berjalan dengan adil dan transparan,” tegas Elen Setiadi.

Dalam rapat tersebut, Pj Walikota Palembang didampingi oleh asisten 1Asisten III, Kepala Bagian Tapem, Bappeda, Kesbangpol, Kominfo, BPKAD, Protokol, dan Damkar. Mereka turut memastikan kesiapan Pemerintah Kota Palembang dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024, serta memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengawasan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada di Sumsel.

Raker dan RDP ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta penyelenggara pemilu, guna menciptakan Pilkada yang sukses, aman, dan demokratis.(ril)

Read More

Pemkot Palembang ikuti arahan Kemendagri

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, Rabu (20/11/2024) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Rakor yang dilaksanakan di Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta.

Sekda Palembang didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan seksama mendengarkan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Aprizal Hasyim mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi penganggaran target capaian SPM Bidang Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh dinas pengampu pemerintah daerah se-Indonesia, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Satpol PP.

“Ini untuk membahas penyusunan laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam urusan Trantibumtinmas (ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat),” tegasnya.

Laporan penerapan SPM ini,nantinya, kata Aprizal, akan secara berkala dilaporkan ke pemerintah pusat.

“Rakor ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan layanan ketentraman dan ketertiban di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Palembang,” ungkapnya.

Dia menjeaskan, tentunya akan menjadi catatan setiap daerah, termasuk Kota Palembang untuk dilakukan ,mengevaluasi penganggaran target capaian per triwulan SPM Bidang Trantibumlinmas tersebut.

“Hari ini dibahas khusus pelayanan dasar urusan Trantibumlinmas, ada Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Satpol PP. Setiap triwulan pencapaian SPM yang dievaluasi adalah penganggarannya, apakah sudah mencapai SPM atau belum,” katanya.(ril)

Read More