Herman Deru: Kepala BKKBN Jangan Sungkan Turun ke Lapangan

Palembang -liputansumsel.com-- Mengawali agenda kerjanya, Rabu (29/1) pagi, Gubernur Sumsel H.Herman Deru melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel, Novian Andusti, di Griya Agung. Kepada Kepala BKKBN yang baru itu, Gubernur HD berpesan agar sering-sering terjun ke  lapangan langsung.


"Kepala yang baru harus rajin dan jangan sungkan turun ke lapangan. Jangan datang waktu Harganas saja. Kalau masih begitu, Saya tidak akan segan lapor ke BKKBN pusat. Mari kita kerja kolaboratif. Kalau kita bergandengan tangan semua kerja akan lebih cepat selesai ," jelas Gubernur HD.

Dikatakan HD, untuk mengendalikan jumlah pendudukan dengan meningkatkan kepesertaan Keluarga Berencana (KB), BKKBN maupun Gubernur tak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itu perlu kerjasama antar instansi. Bisa dengan melibatkan Ikatab Bidan Indonesia (IBI) Sumsel, Bidan delima,  Posyandu, Puskesdes dan Pustu hingga memperbanyak PPLKB.


PPLKB ini dikatakan HD adalah garda terdepan untuk merealisasikan pengendalian penduduk di Sumsel. Karena merekalah yang bekerja di lapangan mengedukasi maayarakat untuk merencanakan kelahiran. Karena itu HD juga berharap jumlahnya proporsional.


"Tugas mereka ini berat. Jadi harus proporsional jumlahnya. Ajukan saja ke pusat, bila perlu Saya siap berikan rekomendasi," ujar HD.


Selain memperhatikan keberadaan PPLKB, yang tak kalah penting lagi kata Gubernur untuk menyelesaikan tugas ini semua harus fokus. Kesampingkan ego sektoral tiap instansi agar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


Di ujung sambutannya Gubernur HD mengingatkan agar PPLKB bisa bekerja denga  happy. Sehingga saat turun ke lapangan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat.


" Untuk bisa masuk ke masyarakat dan sosialsiasi juga harus dilakukan dengan cara yang benar. Pola penyampaian juga harus bagus, mulai dari ekspresi sangat menentukan. Jadi ini penting diperhatikan. Agar pengendalian penduduk sukses dilakukan,' jelasnya.


Sementara itu Dirut Jalur Swasta BKKBN Pusat Drg Widiyono M.Kes mengatakan pihaknya berharap banyaknya pengalaman yang dimiliki Kepala BKKBN Perwakilan Sumsel yang baru sebagai Sekda, bisa menjadikan program KB dan pembangunan keluarga di Sumsel jadi lebih baik.


"Semoga Pak Novian bisa beradaptasi dengan Pemda dan mitra kerja sehingga terjalin hubungan kemitraan yang lebih lancar dan baik lagi. Sehingga capaian KB dan pembangunan keluarga di Sumsel semakin meningkat," katanya.


Hadir dalam pelantikan tersebut Anggota DPR RI Percha Leanpuri,  Dirut Jalur Swasta BKKBN Pusat Drg Widiyono M.Kes, Kajati Sumsel Dr Wisnu Broto M.Hum, dan Ketua TP PKK Sumsel Hj Feby Deru. (tim)

Read More

Sekda Nasrun Umar Minta Enam Instansi Bersinergi

Sukseskan Pelaksanaan SKD CPNS

PALEMBANG -liputansumsel.com-- Terhitung mulai tanggal 3  Februari hingga 10 Februari 2020 mendatang, Pemerintah Provinsi Sumsel akan menggelar Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Formasi 2020.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar meyakini jika pelaksanaan SKD di Sumsel akan berjalan sebagaimana mestinya.

Keyakinan itu didapat sertelah Nasrun mendengarkan laporan stakeholder terkait saat Rakor Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Formasi 2020 di ruang rapat Setda Provinsi Sumsel.

"Saya yakin ini berjalan dengan baik jika stakeholder saling menunjang dan mendukung. Kita semua disini menginginkan hasil yang terbaik," kata Nasrun.

Selain BKD, lanjut Nasrun, ada enam stakeholder yang berperan penting agar pelaksanaan SKD CPNS berjalan dengan baik. Diantaranya yakni, Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Sat Pol PP, Inspektorat, dan instansi vertikal seperti PLN.

"Semuanya harus bekerja sesuai ketentuan. H-1 diharapkan semua sudah siap dan untuk memastikannya saya akan melakukan peninjauan langsung," tuturnya

Pelaksanaan SKD sendiri akan digelar di SMK Negeri 2 Palembang dan diikuti oleh sekitar 750 peserta yang akan dibagi dalam beberapa sesi.

"Mudah-mudahan semakin hari jalannya penerimaan CPNS ini berjalan baik sehingga kita menghasilkan orang-orang berkompeten dan bisa menjadikan Sumsel lebih baik lagi," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BKD Sumsel Nora Elisya menambahkan, sejumlah tahapan untuk menunjang jalannya pelaksanaan SKD tersebut sudah dilakukan pihaknya.

"Kita juga sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kesiapan tempat. Sejauh ini sudah cukup baik. H-1 diharapkan semua sudah selesai sesuai rencana," pungkasnya. (tim)

Read More

HD Optimistis PP 72 Perkuat Peran Pengawasan Inspektorat di Daerah

Palembang -liputansunsel.com-- Usai melantik Kepala BKKBN Sumsel yang baru, Gubernur Sumsel H.Herman Deru langsung mensosialisasikan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah di Griya Agung, Rabu (29/1).


Di hadapan awak media, Gubernur HD mengatakan PP 72 adalah amanah yang mengintegrasikan inspektorat dan inspektorat pembantu di daerah menjadi sebuah instansi yang lebih semi independen.


Dengan adanya perubahan ini, Inspektorat di daerah kata HD akan lebih leluasa dalam hal full data, juga ketika untuk memberikan masukan kepada  penanggungjawab yakni Gubernur.


"Selama ini kan enggak mereka sebatas kab/ kota saja. Tapi dengan perubahan ini mereka akan diangkat atas persetujuan Gubernur. Harapan kita tentu ini akan memperkuat peran pengawasan inspektorat di daerah," jelas HD.


Menurut HD, dirinya sudah menandatangani lanjutan PP 72 tersebut. Yang mana isinya membahas tentang peran dan fungsi inspektorat. Untuk di kab/kota bahwa pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur atau Menteri  saat ini bisa langsung ke kab/kota.


"Harapan kita tentu pengawasan di lapangan akan jadi lebih terintegrasi lagi. Sehingga seluruh kab/kota ini  memiliki tujuan yang sama.  Jadi kalau memang ada pemeriksaan itu memang berdasarkan aturan,' ujar HD.


Adapun isi dari perubahan PP 72 itu di antaranya yakni. 1. PP Nomor 72 Tahun 2019 pada intinya mengatur tentang penguatan peran dan fungsi inspektorat  Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.


2.   Sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) PP Nomor 72 Tahun 2019 di atas penguatan tersebut adalah:

 a. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan / atau Menteri;

b. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak korupsi.

C. Pelaksanaan Pengawasan program reformasi  birokrasi.


3. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1), PP 72 Tahun 2019 terdapat penambahan  1 (satu) Inspektur Pembantu yang semula berjumlah 4 (empat) Inspektur Pembantu menjadi 5 (lima) (termasuk Inspektur Pembentu Insvestigasi).


4. Mekanisme dan Tata  Cara pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Daerah Kabupaten / Kota (Pasal 13 Pergub) terdiri atas empat mekanisme.


Masing-masing yakni a. Bupati / Walikota sebelum melakukan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah Kabupaten / Kota dan Inspektur Pembantu Daerah Kabupaten / Kota terlebih dahulu telah melakukan konsultasi secara tertulis dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 


b. Inspektur dan / atau Inspektur Pembantu Daerah Kabupaten / Kota ditunjuk dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan hasil supervisi dan / atau konsultasi secara tertulis dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.


 c. Proses Pengisian Jabatan Inspektur dan Inspektur Pembantu Daerah Kabupaten / Kota disupervisi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.


 d.  Panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur Daerah Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.(tim)

Read More

Ini Point Penting Rapat Kerja Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Muba Tahun 2020

MUBA-liputansumsel.com-Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Musi Banyuasin menggelar Rapat Kerja Ke-III Tahun 2020 Masa Bakti 2017-2022, di Kantor Lurah Ngulak Kwartir Ranting Sanga Desa, Kamis (30/1/2020).

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi selaku Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Muba, rapat kerja memang harus dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Tujuan nya untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan pada tahun 2019, mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2020, dan merencanakan kegiatan untuk tahun 2021 yang akan datang.

"Selain dari 3 poin tersebut rapat kerja cabang adalah tempat untuk berdiskusi, menyampaikan apa saja yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan kegiatan untuk 1 tahun mendatang, mengingat dalam kurun waktu 1 tahun ini banyak sekali kegiatan yang telah kita laksanakan baik kegiatan di tingkat cabang, ranting atau pun kegiatan yang berupa partisipasi tingkat daerah ataupun nasional bahkan internasional. itu semua adalah bentuk kerjasama dari Kwartir cabang dengan Kwartir diatasnya ataupun Kwartir Ranting di dalam wilayah Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Muba," ujar Sekda.

Lanjutnya, kegiatan-kegiatan ini tentunya memiliki kekurangan dan hambatan-hambatan. Adapun beberapa hal yang perlu diingat dalam rapat kerja yang perlu diperhatikan diantaranya, Rapat kerja hendaknya menjadi starting point untuk menghasilkan kualitas kegiatan yang lebih baik, kemudian mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang berorientasi pada internal dan eksternal organisasi, memetakan hambatan dan pencapaian yang harus ditempuh, sebagai organisasi kepanduan yang mendapatkan kepercayaan, harusnya mampu memerankan diri sesuai dengan peran yang telah diamanatkan dalam UU dan AD/ART Gerakan Pramuka sehingga tetap mendapat apresiasi yang tinggi di tengah masyarakat. serta hendaknya program yang disusun mampu memacu kreativitas anggota pramuka untuk selalu inovatif dan produktif, melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sikap dalam pencapaian prestasi.

"Pada saat rapat kerja daerah tahun 2019 kuartir cabang gerakan Pramuka mudah mendapatkan predikat kuartir cabang terbaik dengan jumlah kegiatan sebanyak 496 kegiatan di tahun 2018, di tahun 2019 kita telah melaksanakan kegiatan sebanyak 3.956, tentu saja kegiatan kegiatan ini dilakukan mulai dari kegiatan partisipasi di tingkat Gugus depan, ranting, kegiatan yang dilaksanakan Kwartir cabang sendiri, mengikuti kegiatan Kwartir daerah, Kwartir nasional dan internasional. tentunya kita masih berharap dapat mempertahankan predikat terbaik tersebut pada rapat kerja daerah tahun 2020 ini dan kemungkinan kita adalah kuartir cabang yang pertama Sumatera Selatan yang melaksanakan rapat kerja di tahun 2020," tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 Kwarcab gerakan Pramuka mendapatkan anggaran sebesar 3 Milyar. Anggaran tersebut tentunya tidak bisa dipergunakan sembarangan karena harus ada pertanggungjawaban. Untuk itulah melalui rapat kerja ini perlu direncanakan penggunaan dana dan akan menjadi program bersama kedepan.

"Perlu kami ingatkan kembali kepada Ketua Majelis pembimbing ranting untuk selalu membantu kwartir ranting dalam jajarannya terkait pengelolaan keuangan, karena kami sangat menyadari kemungkinan pendanaan yang diberikan belum memuaskan namun harus pandai memilih kegiatan yang betul-betul harus diikuti atau hanya memberi bentuk partisipasi saja. Begitu juga dengan adik-adik dewan kerja cabang yang mengadakan sidang paripurna cabang, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya," imbuh Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Muba.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Panitia Pelaksana Ujang Zuhri SH MH, melaporkan rapat kerja tingkat Kwarcab Gerakan Pramuka Muba dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 30-31 Januari 2020. Diikuti 75 peserta dari 15 Kwartir Ranting dan ditambah Kwarcab Gerakan Pramuka Muba.

Pada rapat kerja ini dilakukan juga penyerahan kendaraan roda dua (motor) kepada Kwartir Ranting Sekayu, sebagai Kwartir Ranting terbaik pada tahun 2019.(agung/rill).

Read More

Kembali Muba Sebagai tempat Study banding, kali ini Dispopar Ogan Ilir Kunjungan ke muba

MUBA-liputansumsel.com-Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Kota olah raga yang fokus dalam pembinaan atlet PPLP-D Musi Banyuasin memang sudah layak untuk menjadi panutan, hal tersebut di ungkapkan Kabid Pora Dispopar Kabupaten Ogan Ilir, Masriv Leocy SH di Ruang Rapat Kantor Dinas
Pemuda Olahraga
dan Pariwisata
Kabupaten
Musi Banyuasin kamis (30/01)

Ditunjuk Bupati Kabupaten Ogan Ilir,  masriv mengatakan" Tujuan kami datang ke Muba untuk melihat program -program serta minta petunjuk belajar untuk mendirikan PPLP-D , memang ini proses awal untuk pembentukan PPLP-D di kabupaten kami,semoga kunjungan Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin
Kami dapat mencontoh Program yang sudah berjalan di PPLPD Muba",jelasnya

Kenapa Muba sebagai acuan kami, karena seperti yg kita ketahui ,  Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Pelopor dibentuknya Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah (PPLP-D) diProvinsi Sumsel, dan mampu meraih banyak prestasi di tingkat Nasional.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin, Muhammad Faris STTP, MM menyambut baik kehadiran untusan Bupati Ogan Ilir ini,

Kami selalu terbuka menerima kunjungan dari Provinsi manapun  untuk saling berbagi pengetahuan dan siap mendukung." Ujarnya

Sebelumnya Pemerintah  Provinsi Jawa barat, Bogor, Rejang Lebong, Riau yang telah melakukan Studi Banding pembentukan Kota Olahraga khususnya pembinaan PPLP-D diKota Sekayu ini.

Feri Apandi Kabid olahraga Muba,  dalam paparannya mengatakan PPLP-D Kabupaten Muba lahir Tahun 2004, sampai sekarang 16 cabang olahraga,terbanyak di Indonesia,dengan 150 atlet yang di bina,dengan
Jumlah pelatih 47 dengan lisenai dengan standar biaya khusus,

"Atlet yang kami bina merupakan putra  Putra putri terbaik yang berasal dari 14 kecamatan  yang kami seleksi dengan ketat dan yang terbaik,
ditambah dengan atlet natural. dengan fasilitas olah raga yang mendukung tentu membuat kami mampu menelorkan atlet terbaik,yang mampu mengharumkan nama musi Banyuasin"ungkapnya

Lebih lanjut "Kesuksesan dan keberhasilan dari atlet ini tentu dukungan pemerintah kabupaten Musi Manyuasin dari segi fasilitas, tutupnya.(agung/rill).

Read More

Bupati Muba Dodi Reza Imbau Dilarang Keras Mandi di Sungai Saat Air Pasang

MUBA-liputansumsel.com-Tingginya curah air hujan belakangan ini membuat kondisi air Sungai Musi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi pasang, tidak hanya  itu arus air sungai musi pun bertambah deras.

Tidak ingin terus menimbulkan korban jiwa tenggelam di sungai, untuk sementara waktu ini Bupati Muba Dodi Reza menghimbau kepada warga tidak melaksanakan aktifitas mandi di sungai.

"Sebaiknya dengan kondisi air sungai yang pasang saat ini, warga jangan dahulu mandi di sungai dan melarang anak-anak mendekati aliran sungai," tegas Dodi.

Tidak hanya itu, Dodi Reza juga menginstruksikan kepada guru-guru di sekolah untuk mengingatkan peserta didik jangan mandi di sungai untuk sementara waktu ini.

"Guru juga harus mengingatkan kepada siswa siswi agar jangan berenang dan mandi di sungai," tambahnya.

Selain itu, Bupati Muba Dodi Reza meminta pihak BPBD dan perangkat Kecamatan untuk melakukan pengawasan yang ketat di daerah pinggiran sungai. "Kalau ada anak-anak yang berenang saat air pasang harus dilarang," ulasnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPBD Muba Indita Purnama didampingi Camat Sekayu Marko Susanto akan memasang peringatan di sekitar bibir-bibir sungai untuk melarang keras anak-anak mandi dan berenang di sungai apalagi tanpa pengawasan Orangtua

"Nanti akan kita pasang spanduk, dan pengawasan akan kita lakukan rutin guna memastikan tidak ada anak-anak yang mandi sungai," pungkasnya.(agung/rill).

Read More

Camat Hendra Ingin Pelayanan Publik di Lempuing Jaya Makin Baik

OKI---LiputanSumSel.Com-- Camat Lempuing Jaya, Hendra Anggara, S. STP ingin Pelayanan terhadap masyarakat terutama ditingkat kecamatan dan desa semakin baik dan modern.

"Pelayanan publik menjadi fokus kita bersama untuk mendorong pelayanan pemerintah yang modern dan berkelanjutan khususnya ditingkat kecamatan dan desa di Lempuing Jaya ini" Ungkap Hendra pada Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) tingkat Kecamatan di Aula kecamatan Lempuing Jaya, Selasa, (28/01/20)

Fokus layanan publik di Lempuing Jaya ujar Hendra antara lain dibidang perbaikan infastruktur; jalan poros dan jembatan penghubung desa, maupun pendidikan dan kesehatan

Daftar usulan pembangunan di Lempuing Jaya  tambah dia akan diintegritasikan dengan prioritas pembangunan kabupaten OKI.

"Usulan-usulan prioritas kita sinkronkan  dengan kebijakan pembangunan daerah" Ujar Hendra

Hendra pun berharap dukungan dan dari berbagai pihak serta peran serta masyarakat.

Sementara Ketua Komisi III DPRD, Made Indrawan mengungkap Pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan serta perbaikan infrastruktur di Lempuing menjadi skala prioritas.

Untuk itu tambah made pemekaran 3 kecamatan diwilayah lempuing dan mesuji, disekitar menjadi penting.

"Untuk percepatan pembangunan pemekaran kecamatan akan kita usulkan, ujarnya.

Hadir dalam Musrenbang ini anggota DPRD OKI, Reka Oktarina, Maryani, Dodi Primadona, dan RA. Lutfiyatunnanda.(PD)

Read More

Penyandang Disabilitas di OKI Kian Diperhatikan

OKI ---liputansumsel.com --Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berterima kasih kepada Pemkab. OKI karena telah diberi ruang untuk berkontribusi dalam membangun daerah.

"Terimakasih kami diberi kesempatan melalui bidang masing-masing" ungkap, Ketua Persatuan Penyandang Disibalitas Indonesia (PPDI OKI), M. Ali Firdaus pada acara Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Persatuan Peyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten OKI, di Ruang Rapat Bende Seguguk I, Selasa (28/01/2020)

Firdaus mengungkap berkat dukungan pemda pada tahun 2019 lalu PPDI sudah membawa nama baik OKI dalam berbagai bidang seperti olahraga.

"PPDI OKI sudah menyumbangkan 13 medali perak dan 15 perunggu di Paralympic Porpov Prabumulih lalu" ujarnya.
.
Sementara itu Bupati OKI melalui Asisten Bidang Administrasi Umum H. M. Lubis SKM. M. Kes mengatakan Pemerintah memastikan bahwa para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang awam pada umumnya, termasuk dalam pekerjaan dan kewirausahaan, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dicontohkannya pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) memberi kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas.

“Salah satu kriteria yang dicantumkan pada penerimaan CPNS, yaitu tentang persyaratan pelamar disabilitas. Yang diperbolehkan (melamar) adalah penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir (bukan disabilitas intelektual, mental, atau sensorik), dengan ketentuan mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi. Contohnya amputasi, celebral palsy (kelainan kongenital pada gerakan, otot, atau postur) dan orang kecil,” terang Lubis.

Lubis juga mengapresiasi pembentukan DPC PPDI OKI,

"Saya mengapresiasi pembentukan DPC PPDI OKI, Semoga atas terbentuknya Dewan Pengurus Cabang PPDI OKI bisa turut membawa kemajuan bagi Kabupaten OKI"ujarnya.
.
Pada acara ini, Pemkab OKI memberikan bantuan pembinaan bagi atlet disabilitas berprestasi.(PD)

Read More

Juana Duta LIDA 5 Indosiar Memohon Dukungan dari Pemkab Muara Enim

Muara Enim, Liputansumsel.com
Masuk ke dalam 70 duta dari 34 Propinsi ajang Liga Dangdut (LIDA) Indosiar Tahun 2020. Juana peserta asal Muara Enim ini, wakil Propinsi Sumatera Selatan (Sumsel) optimis dapat terus melangkah ke babak selanjutnya.

Juana peserta LIDA 5 yang di wakilkan oleh Syahroni orang tua dan keluarganya ini memohon dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim, pertemuan pihak Juana ini berlangsung di ruang rapat serasan sekundang, selasa (28/1/2019).

Syahroni ayah kandung dari Juana mengatakan saat di wawancarai LiputanSumsel.Com, dukungan yang di maksud seperti adanya supporter untuk memberi semangat pada Juana ketika tampil di Studio Indosiar saat berlaga. Sejauh ini pihak keluarga sudah mengadakan doa, makan dan nonton bersama di Desa Tanjung Terang Muara Enim,"tuturnya.

Kemudian saya juga mengharapkan adanya dukungan SMS dan sponsor untuk memfasilitasi pihak keluarga yang akan berangkat ke Jakarta untuk memberikan dukungan langsung disana,"ungkapnya.

Kedatangan orang tua Juana, keluarga, pemerintah desa beserta rombongan di sambut baik oleh Irawan Supmidi S.Pd,S.Mn,M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim bersama jajarannya.

Irawan mengatakan segera menindak lanjuti permohonan dari pihak keluarga Juana peserta Duta LIDA tersebut.

Strategi yang segera kita lakukan adalah mengkomunikasikan dengan jajaran OPD (Organisasi Pimpinan Daerah) terkait. Terutama OPD yang memiliki jejaring sampai ke desa-desa,"ujar Irawan.

Kemudian kita akan komunikasikan secara intensif antar lini di setiap OPD agar informasi lebih cepat menyebar terutama di media sosial untuk menggalang dukungan SMS terhadap Juana,"tambahnya.

"Memiliki kreatifitas dan memiliki sinergitas antar lini sehingga nanti penyebaran informasi kemudian rekruitmen-rekruitmen dukungan terhadap Juana akan lebih cepat meluas dalam jumlah besar," harapan Irawan kepada OPD terkait.

Read More