Walikota Prabumulih Tidak Akan Potong Anggaran Media

Prabumulih, liputansumsel.com--Menanggapi pemberitaan terkait permintaan dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel, Firdaus Komar yang meminta agar seluruh kepala daerah untuk tidak melakukan refocusing dan realokasi anggaran media akhirnya ditanggapi oleh Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM.

Ridho mengaku tidak akan memangkas atau memotong anggaran publikasi media yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Prabumulih. Hal ini disampaikan oleh Walikota di hadapan sejumlah awak media pada Senin (18/05/2020), dalam kegiatan Confrence pers Percepatan Penanganan Covid-19 di ruang rapat lantai satu kantor Pemkot Prabumulih.

Dalam kesempatan itu Ridho mengatakan, meskipun pemerintah pusat telah memangkas APBD terhadap seluruh kabupaten dan kota se Indonesia akibat dampak corona atau covid-19, namun pihaknya tetap komitmen untuk tidak mengurangi anggaran publikasi media. Sebab menurutnya, media juga merupakan garda terdepan yang turut serta membantu pemerintah. Khususnya dalam hal publikasi berita terkait kinerja atau upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran wabah covid-19.

Ridho mengaku, media cetak, televisi, radio, maupu online adalah penyambung lidah bagi pemerintah. Melalui media inilah masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan pembaca

Tanpa media, masyarakat tentunya tidak akan tahu kinerja serta upaya dan langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam memerangi wabah covid-19. Untuk itu ia juga berharap agar para awak media bisa menyampaikan berita yang berimbang kepada masyarakat, khususnya dalam hal pemberitaan perkembangan kasus covid-19.

"Jangan malah membuat isu atau berita hoax yang akan memicu pelomik di tengah masyarakat. Maka dari itu kepada rekan-rekan wartawan kami harapkan bisa menyampaikan berita yang sejuk kepada pembaca. Apalagi mengenai berita covid-19, karena berita ini sangat sensitif bagi pembaca jika penyajiannya tidak berimbang," ujar Ridho.

Masih kata Ridho yang didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Drs Muhammad Ali M.Si menuturkan, bukan hanya tidak memangkas anggaran namun pihaknya juga akan berusaha untuk menambah anggaran media jika kondisi keuangan Pemkot Prabumulih memungkinkan. Penambahan anggaran media ini akan dikaji ulang dalam ABT jika memang diperlukan.

"Tapi disatu sisi pemberitaan yang disampaikan itu adalah berita yang dapat mendinginkan masyarakat, jangan malah berita-berita yang buat panas masyarakat. Disinilah peran media kita harapkan sehingga bisa membantu pemerintah dalam hal penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua PWI Sumsel, Firdaus Komar meminta kepada seluruh kepala daerah untuk tidak melakukan refocusing dan realokasi anggaran media yang telah bekerjasama dengan pemerintah. Hal ini disampaikannya mengingat sudah ada beberapa kepala daerah yang melakukan pemotongan anggaran media.

Padahal menurutnya, media adalah garda terdepan dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya upaya atau kinerja yang telah dilakukan pemerintah dalam hal pencegahan penyebaran wabah covid-19.

Menurut Firdaus, alasannya pandemi  Covid-19 yang meluluhlantakkan semua sendi kehidupan, membuat kalang kabut dan kekhawatiran dunia, begitu juga dialami Sumatera Selatan. Salah satu sektor yang merasakan dampak dan benar-benar terimpit adalah industri media.

Pada tahun 2020 ini Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini sebesar Rp 400,1 Triliun. Bahkan masing-masing kota dan kabupaten di Sumsel juga menganggarkan  melalui APBD yang besarnya variatif.

Karena pada dasarnya media memiliki tugas dan fungsinya untuk melakukan tugas pers. Seharusnya mendapatkan porsi atau minimal tidak dikurangi dari anggaran.

Disisi lain media justru makin sulit dalam mempertahankan industri media meski hanya untuk menghidupkan medianya sendiri. Apalagi seiring dengan makin berkurangnya aktivitas bisnis di Tanah Air karena pengaruh wabah virus corona sehingga menyebabkan media kehilangan sumber pendapatan terutama untuk biaya produksi dan operasional.

Sebaliknya, media dituntut berperan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik, terutama dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tidak hoax, apaIagi berkaitan dengan pemberitaan positif pencegahan dan penanganan covid -19.

Read More

Plt. Bupati Muara Enim Bantu Mediasi Konflik Para Pekerja di Proyek PLTU SUMSEL 1

Muara Enim, Liputansumsel.com
Plt. Bupati Muara Enim, H. Juarsah, S.H didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. M. Teguh Jaya, M.M siang tadi (18/5/2020) mengunjungi lokasi proyek PLTU Sumsel 1 di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru. Kedatangan Plt. Bupati ini dimaksudkan untuk melakukan mediasi terhadap konflik antara serikat pekerja dengan PT. Guangdong Power Energy Co. Ltd (GPEC) sebagai subkontraktor yang menaungi para buruh di proyek PLTU Sumsel I.

Dari pertemuan tersebut, Plt. Bupati menginstruksikan PT. GPEC dan PT. Shenhua Guohua Lion Power Indonesia (SGLPI) sebagai kontraktor proyek agar menghentikan aktivitas tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja kasar di lapangan, mereka hanya diperbolehkan pada pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus (skilled jobs). Plt. Bupati juga meminta perusahaan untuk segera memenuhi hak-hak normatif para pekerja yang belum dilakukan, termasuk mempekerjakan kembali para pekerja yang telah dirumahkan.

Menanggapi hal tersebut, PT. GPEC melalui Koordinator Proyek, Mr. Li dan Manajer Administrasi PT. Shenhua Guohua Lion Power Indonesia (SGLPI) sebagai kontraktor proyek, Mr. Wang yang didampingi oleh Manajer Humas, Herida sepakat akan menarik TKA yang dipekerjakan pada keahlian kasar. Kemudian mereka juga menyanggupi tuntutan serikat pekerja untuk pemenuhan hak-hak normatif, seperti mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, melengkapi dengan alat pelindung diri dan membayarkan kekurangan upah (UMK) termasuk juga upah lembur. Khusus untuk mengangkat pekerja dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT/kontrak) menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT/tetap), belum dapat dipenuhi oleh manajemen perusahaan dengan alasan bahwa perusahaan mereka-pun hanya melakukan perjanjian kontrak waktu tertentu (sementara) di PLTU Sumsel I tersebut. Sebagai solusi, seluruh pekerja termasuk 74 orang yang kemarin dirumahkan akan kembali dipekerjakan dalam badan pekerja baru yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan.

H. Juarsah, S.H memberikan batas waktu selama 2 minggu ke depan agar hak gaji para pekerja yang dirumahkan selama kurang lebih 2 bulan untuk dibayarkan. Karena berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pekerja yang mogok kerja ataupun dirumahkan akibat perselisihan masih sah berstatus sebagai pekerja perusahaan tersebut sehingga tetap berhak mendapatkan upah.

Tajudin dan Darwin, perwakilan serikat pekerja yang ikut hadir menyampaikan terima kasihnya atas mediasi yang di-inisiasi oleh Pemkab Muara Enim. Plt. Bupati berjanji untuk terus memantau perkembangan hasil dari pertemuan ini. Turut hadir pula Kepala Disnaker Muara Enim, Camat Rambang Niru dan Camat Belimbing.

Read More

Pemkab Muba Bantu Warga Yang Mempunyai Kebutuhan Khusus Difabel

MUBA-liputansumsel.com-Kembali di salurkannya bantuan dari Dinas Sosial Kabuparen Musi Banyuasin untuk warga yang mempunyai kebutuhan khusus Difabel (different ability - kemampuan berbeda) dan kali ini bantuan diberikan untuk warga desa epil Kecamatan (Kec.) Lais Kabupaten Musi Banyuasin (Kab. Muba) Provinsi Sumetera Selatan (Prov. Sumsel). Senin, (18/05/2020)

Bantuan di bagikan langsung oleh Kepala Desa Desa Epil Armedi di rumah dinas kepala desa dan disaksikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Epil Supriadi, Wakil Ketua BPD Amar, dan anggota BPD Mauzan serta jajara perangkat desa lain nya.

Adapun bantuan tersebut berupa kursi roda yang berjumlah 6 unit, diantaranya diterima Ibu Dody tarzan,  satu buah bantuan tongkat buta yang diberikan kepada ibu sumiyati warga dusun 4 desa epil, dan paket sembako sejumlah 14 paket untuk 14 kepala keluarga, masing masing paket terdiri dari ( mie instan, 10 kilo beras (Kg), 1 Kg gula, 1 Kg minyak sayur, gandum, susu dan ikan kaleng) diantaranya diterima Suryadi warga dusun 3 desa epil.

Saat dikonfirmasi awak media, Armedi selaku Kepala Desa membenarkan perihal tersebut dan berpesan supaya dengan adanya bantuan tersebut dapat meringankankan beban keluarga di tengah pandemik covid-19, dan bagi yang menerima bantuan alat untuk menjaga dan merawat alat-alat yang telah di berikan pemerintah,” tutup nya.(agung/rill).

Read More

Rumah Pengajian Anak Milik Nurjanah Kedatangan Orang Nomor Dua di Kota Palembang

Palembang, Liputan Sumsel.com - Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang Fitrianti Agustinda mendatangi
rumah yang dipergunakan warga untuk pengajian anak yang nyaris ambruk karena bangunan sangat tua, yakni Rumah milik Nurjanah (54 tahun), Jalan Ratu Sianum Lorong Asam RT 34 RW 7 Kecamatan IT II, Senin (18/05/2020).

Nurjanah menjelaskan, suaminya Nurjanah tidak kerja karena sakit mental hingga ia membuat rumah sebagai tempat belajar mengaji. Itu sebagai bentuk mengabdi untuk warga sekitar tentunya sekaligus mencari biayai hidup sehari-hari.

Fitrianti mengungkapkan, kami mendapat kabar tentang rumah ibu ini. Karena rumah sebagai tempat belajar mengaji anak-anak disini itu membuat saya tersentuh. Makanya akan kita bantu bedah rumah melalui program dari pemerintah.

Wawako juga senang ternyata rumah Nurjanah adalah rumah milik pribadi. Lantaran program Palembang peduli dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Palembang hanya menjalankan program untuk rumah milik pribadi bukan sewa atau kontrak.

"Mungkin akan di bedah setelah habis lebaran. Sekarang juga kan masih COVID-19 anak-anak belum boleh berkumpul mengaji. Saya secara pribadi sangat simpatik dengan kondisi rumahnya. Apa kata Ibu Nurjanah kalau ngaji harus pakai kelompok tidak boleh langsung ramai takut roboh,"pungkasnya

Sedangkan pemilik rumah Nurjanah terlihat tidak banyak mengeluarkan kata-kata. Dia hanya terdiam senang dan menunjukkan raut muka bahagia serta bingung. Karena nampaknya ia tidak sadar rumah miliknya di datangi orang nomor dua di Palembang dan akan di renovasi secara gratis. "Terimakasih Bu,"ucapnya.

"Kalau hujan bocor takut juga roboh. Anak saya yang kecil sampai cucu saya sekarang ngaji disana. Kalau ada apa apakan bahaya juga,”.

Dibincangi terpisah Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Palembang Said Marhadan mengatakan, program mereka telah berjalan sejak tahun 2017. Bahkan sekarang pihaknya tengah melakukan bedah rumah meskipun di masa pandemi COVID-19.

"Tentunya setelah pihak kecamatan dan kelurahan telah mengurus semua keperluannya pasti akan kita bedah rumahnya secepatnya,"(Rl/A2)

Read More

Datangi Kantor Walikota, Herman Deru Matangkan Persiapan PSBB

Palembang - liputansumsel.com--Untuk memastikan persiapan yang matang pasca diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palembang. Gubernur Sumsel Herman Deru mendatangi Kantor Walikota Palembang guna memonitoring Rancangan Perwali dan Kesiapan PSBB, Senin (18/5). Dia mengaku sengaja menyambangi langsung Kantor Walikota, hal tersebut untuk mensinkronisasi Perkada PSBB.

"Saya sengaja datang ke kantor Walikota Palembang guna mensinkronisasi ataupun jemput bola. Jadi biasanya sinkronisasi Perkada ini dikirimkan namun untuk sekarang saya minta dari Biro Hukum Pemprov Sumsel untuk jemaput bola ke Pemkot Palembang untuk penyesuaian Perkada menyikapi surat keputusan Menkes RI,"ungkapnya.

Dijelaskannya, payung hukum untuk PSBB yang meliputi Sumsel ini sudah selesai jadi Pergubnya sudah selesai untuk menjadi acuan draft-draft hukum bagi setiap kabupaten/kota untuk pelaskanaan PSBB di daerahnya. 

Di jelaskan HD pelaksaan PSBB itu sebenarnya bisa dilakukan setelah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, namun dia mengingatkan lagi bahwa dalam pelaksanannya perlu didalam perkada di rancang dengan baik karena di setiap daerah itu berbeda. 

"Sebenarnya PSBB itu bisa kita mulai, namun setiap daerah itu kan berbeda-beda. Yang pasti Kota Palembang tidak sama seperti kota-kota di luar sana. Jadi jika ada masyarakat yang bilang langsung PSBB itu sebenarnya bisa namun kita lihat kondisi," terangnya.

Lanjut HD pada tanggal 20 Mei 2020 ini akan ditandatangani perkada PSBB dan secara otomotis tentu PSBB itu sudah dapat berjalan. Namun dikatakannya masih banyak yang bertanya soal kenapa H+2 itu baru diberlakukan.

 "Jadi setelah tanggal 20 ini ditandatangani secara otomotis PSBB sudah berjalan. Artinya setelah ditandatangani Perkada kita sudah berjalan PSBB, Namun H+2 itu dilakukan untuk sanksinya saja,"ungkapnya.

Namun di dalam pelaksanaan PSBB itu, lanjut Herman Deru tidak hanya petugas di lapangan namun peran serta dari masyarakat itu sendiri sehingga suksesnya pelaksanaan PSBB jika ingin memutus mata rantai penyebaran covid19. 

"Maka tidak mungkin Pemerintah Kota sendiri, namun butuh bantuan semua pihak. Tapi yang paling penting peran masyarakat itu sendiri, tidak mungkin sukses kalau tanpa peran serta masyarakat," tambahnya. 

Dia juga mengingatkan kepada Pemkot Palembang dalam pemberlakuan PSBB untuk tidak melupakan pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial. 

"Jadi saya harap tiga dimensi itu baik kesehatan, sosial dan ekonomi tidak dilupakan. Apalagi pertumbuhan ekonomi Sumsel untuk triwulan 1 tahun 2020 terbaik di Sumatera, Artinya beberapa langkah kita untuk menyentuh dimensi ini tidak salah,"ungkapnya.

Mengawali sambutan Walikota Palembang H. Harnojoyo mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumsel Herman Deru atas perhatian dan kepeduliannya terkait pelaksanaan PSBB. "Artinya kepedulian pak gubernur terkait PSBB luar biasa,"ucapnya.

Harnojoyo berharap PSBB ini dapat mencapai target dan sesuai harapan semua. "Bagaimana pemberlakuan PSBB mencapai target sesuai harapan kita semua. Kita harap virus corona yang mewabah saat ini betul-betul hilang dari Palembang ataupun Indonesia,"tuturnya.

Sebelumnya, lanjut Harnojoyo Kota Palembang telah membentuk tim gugus tugas percepatan penanganan covid19 bahkan Kota palembang telah melakukan beberapa upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona diantaranya, telah meliburkan sekolah, himbauan penggunaan masker, menghimbau masyarakat untuk beribadah dirumah dan lainnya. 

Lanjut dia menerangkan sebernarnya pelaksanaan PSBB ini sudah dilakukan di Kota Palembang namun pelaksananya saja harus dikuatkan dengan kekuatan hukum. 

"PSBB ini sebenarnya sudah kita jalankan dan lakukan namun resminya dilaksanakan dengan kekuatan hukum dengan pelaksanaan sanksi. Jadi kita sudah laksanakan PSBB di Kota Palembang namun pelaksanannya saja,"katanya. 

Pemkot Palembang mulai besok akan mulai mensosialisaikan kepada masyarakat baik dunia usaha maupun tokoh agama terkait pelaksanaan PSBB ini. 

"Besok kami akan sosialisaikan kepada masyarakat baik dunia usaha maupun tokoh agama. Jadi peran serta semua baik masyarakat untuk dapat mensukseskan pelaksanaan PSBB untuk memutus penyebaran covid19," jelasnya.

Read More

Dewan Sumsel Setujui LKPJ Gubernur TA 2019

Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Sumsel H.Herman Deru diwakili Wakil Gubernur Sumsel H.Mawardi Yahya menghadiri Rapat Paripurna XIII (13) DPRD Provinsi Sumsel via video conference dengan agenda  Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi Sumsel kepada Gubernur Sumsel terhadap LKPJ Gubernur Sumsel TA 2019, dari Command Centre, Senin (18/5) pagi. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Sumsel R.A Anita Noeringhati.

Setelah mengkaji dan menganalisis LKPJ Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2019, secara umum DPRD Provinsi Sumsel menyetujui laporan LKPJ Tahun Anggaran 2019 tersebut. Hal itu ditegaskan langsung oleh pelapor Tim Perumus Rekomendasi DPRD Provinsi Sumsel DR. Ir Syamsul Bahri MM. 

"Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim  secara umjm DPRD Provinsi Sumsel menerima dan menyetujui laporan LKPJ TA 2019. Dan kami berterimakasih kepada Gubernur Sumsel beserta jajaran atas kerjasamanya selama pembahasan LKPJ ini," ucap Syamsul.

Dalam keterangannya, Syamsul menjelaskan setelah mencermati hasil penelitian dan pembahasan Pansus-pansus DPRD Provinsi Sumsek dengan mitra kerja terhadap LKPJ Gubernur Sumsel TA 201i, tim Perumus Rekomendasi DPRD Provinsi Sunsek berkesimpulan membuat Rekomendasi Umum dan Rekomendasi Khusus.

Beberapa rekomendasi DPRD Sumsel terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel TA 2019 tersebut di antaranya yakni

Rekomendasi Umum Pansus I Bidang Pemerintahan, terkait data, dokumen yang berkaitan dengan seluruh aset mikik Pemprov Sumsel terutama yang berada di OPD, kiranya Gubernur Sumsel dapat memerintahkan masing-masing OPD untuk menyerahkan daftar rincian aset yang berada dalam penggunaan OPD  Kepada BPKAD dan Satpol PP untuk penataushaan dan pengamanan aset tersebut dan diberikan waktu paling lambat bulan September tahun 2020.

Kemudian Pansus II terhadap pembubafan koperasi-koperasi di kab/kota yang aktif yang menyebabkan koperasi aktif di Sumsel tidak tercapai target. Untuk itu perlu dukungan dan penguatan program untuk menumbuhkan koperasi baru dan perlu menggunakan strategi dalam mendorong pertumbjhan wirausaha baru serta penggubaan teknologi sebagai akses pemasaran.

Pansus III bidang keuangan, dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, serta terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dserah disarankan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran dan lebih meningkatkan koordinasi baik internal maupun antar OPD sehingga output kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Kemudian Pansus IV bidang pembangunan terhadap beberapa OPD yang merealisasikan belanja melampui anggaran yang ditetapkan dalam APBD karena dibayar melebibi batas waktu tahun anggaran direkomendssi agar memperingatkan kepada OPD yang bersangkutan agar kedepan tidak terulang lagi.

Selanjutnya Pansus V bidang kesejahteraan merekomendasikan agar Kepala Dinas K6esehatan Provinsi Sumsel agar memperhatikan kelangsungan dari Rumah Sakit Paru khususnya untuk peralatan kesehatan sebab keberadaan Rumah Sakit Paru sangat penting bagi masyarakat Sumsel. Di smaping itu perekrutan trnaga kerja untuk RS Provinsi dapat diserahkan kepada pihak ketiga agar betul2 menghasilkan tenaga kerja profesional demi kelangsungab RS Provinsi yang berkuakitas dengan baik.

Sementara itu mereka juga lanjuta Syamsuk memberikan beberapa rekomendasi khusus di antaranya agar setiap OPD perlu melakuka n peningkatan kinerja dengan koordinasi antar instansi yang lebih baik serta melakukan inovasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari untuk segera disikapi terhadap peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur serta pemnerdayaan untuk.melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumsel  H.Mawardi Yahya mewakili Gubernur Sumsel menyampaikan ucapan terima kasih atas laporan pembahasan dan penelitian yang telah disampaikan Pansus-Pansus DPRD Provinsi Sumsel dalam Rapat Paripurna XIII (13) pada Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus-Pansus terhadap LKPJ Gubernur Sumsel Tahun  Anggaran 2019.

" Pada pembahasan dan penelitian melalui rapat Pansus-Pansus DPRD Provinsi Sumsel telah banyak masukan yang kami terima terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja SKPD yang pada akhirnt telah diperoleh catatan-catatan kinerja di bidang pemerintahan, perekonomian dan keuangan bidang pembangunan dan Bidang  Kesejahteraan  Rakyat," jelasnya.

Terhadap keberhasilan program dan lkegiatan gang telah dicapai dengan baik di bidang pembangunan disampaikan pada laporan pembahasan dan penelitia Pansus-Pansus DPRD Provinsi Sumsel,  Mawardi mengaku sangat mengapresiasi gang setingginya dan lebih ditingkatkan kedepan.

Wagub Mawardi Yahya, menghadiri rapat paripurna tersebut didampingi Sekda Sumsel H. Nasrun Umar, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel H. Akhmad Najib, Asisten II Pemprov Sumsel Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Yohanes Toruan, serta Asisten III Pemprov Sumsel Bidang Adiministrasi dan Umum Prof Edward Juliartha.

Read More

Pengusaha Kecil Ramai-Ramai Minta Herman Deru Promosikan Usahanya

PALEMBANG - liputansunsel.com--Aksi Gubernur Sumsel H Herman Deru mempromosikan produk pelaku UMKM yang sempat viral di media sosial menuai reaksi positif masyarakat. Bahkan, setelah melihatnya banyaknya dagangan yang laku keras usai dipromosikan HD membuat para pelaku UMKM lainnya khususnya bidang kuliner berduyun-duyun menghubungi keluarga orang nomor satu di Sumsel tersebut agar usaha mereka juga turut dipromosikan.

"Alhamdulillah banyak usaha kuliner yang banjir order setelah diendorse atau dipromosikan papa," ujar Hj. Percha Leanpuri, putri sulung HD, Minggu (17/5).

Menurut Titi, sapaan akrab Percha, saat ini sedikitnya ada tujuh sampai sembilan produk UMKM yang datang untuk dipromosikan dan dampaknya para pelaku usaha harus bersabar mengantri mengingat harus mencari waktu yang tepat agar mengganggu kesibukan kerja  Herman Deru sebagai gubernur Sumsel. Terlebih saat ini, Herman Deru sangat disibukkan untuk melakukan penangangan pandemi covid-9.

"Biasanya pas waktu setelah berbuka atau menjelang sahur. Itu bisa dilakukan," ujarnya.

Gubernur Sumsel H Herman Deru Sendiri memang berkomitmen menjaga stabilitas perekonomian di Sumsel, terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Menurut HD, UMKM memiliki peran besar dalam menyanggah lajunya perekonomian termasuk di masa pandemi ini.

"Kita harus belajar dari pengalaman krisis moneter 1998 lalu. UMKM memiliki peran besar menyanggah perekonomian. Awalnya ekspektasi saya tidak begitu besar dengan cara ini, namun setelah dilihat ternyata pengaruhnya sangat besar untuk keberlangsungab UMKM ini," kata HD.

Hal itu terlihat juga semakin banyaknya pelaku UMKM yang meminta dirinya untuk mempromosikan dagangan mereka.

"Belakangan ini semakin banyak permintaan untuk diendorse dan saya layani selama itu memang karya mereka dan mereka memang UMKM. Alhamdulillah omset mereka (UMKM) ini dapat naik meski di masa sulit saat ini, dan saya terangkan ini tidak ada biaya apapun," terangnya.

Dia juga mempersilahkan jika promosi yang dilakukannya tersebut diviralkan ke media sosial dengan cara masing-masing.

"Mereka boleh memviralkan ini dengan cara mereka. Saya belum tahu kenapa dampak positifnya bisa seperti ini, apakah karena gubernurnya atau cara gubernurnya dalam promosi itu. Yang jelas saya memang ingin membantu mereka. Dan yang saya endorse itu memang makanan enak. Semua kuliner tradisional tentu menjadi favorit saya," bebernya.

Dijelaskannya, saat masa pandemi ini, UMKM memang selayaknya mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah. Bukan hanya bantuan dari sisi materi namun juga pasar untuk menggelar dagangannya.

"Di masa pandemi ini kita harus bantu UMKM. Namun, bantuan sebesar apapun kalau pasarnya tidak tersedia itu sama saja. Untuk itu saya berupaya membuka pasarnya agar ketika stimulus itu berjalan mereka sudah ada pasarnya sendiri. Bantuan modal, gerobak atau peralatan dagangan itu akan sia-sia jika tidak ada pasar yang mau beli. Sebab itu, saya pribadi mengajak pemerintah Kabupaten/Kota di Sumsel ini turut juga membuka pasar dan membantu UMKM ini," tegasnya.

Sementara itu, Pemilik Cumi Cabs Gita bersyurkur dengan adanya dukungan Gubernur HD. Dimana setelah testimoni Gubernur HD terhadal produk makanannya viral di media sosial, bisnis yang digelutinya tersebut meningkat pesat.

"Alhamdulilah, orderan semakin meningkat setelah adanya postingan testimoni pak gubernur. Tentu ini sangat menguntungkan bagi kami para pelaku bisnis rumahan," paparnya.

Tidak hanya itu, diapun memberikan apresiasinya terhadap inovasi yang dilakukan HD. Meski sibuk dengan upaya penanganan dan pencegahan Covid-19, HD tetap menunjukkan komitmennya untuk menjaga kestabilan perekonomian.

"Terima kasih juga pak gubernur atas dukungannya kepada UMKM seperti kami. Tentu itu mendorong kami untuk terus maju meski di masa sulit sekarang ini. Dan kami juga sepakt untuk turut membantu pemerintah dalam upaya mensejahterahkan masyarakat," pungkasnya.

Read More

Jelang PSBB Pemeritah Himbau Kepada Masyarakat Untuk Patuhi Protokol Kesehatan

Prabumulih, liputansumsel.com--Berbagai upaya atau kebijakan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Meskin pun akan dilakukan PSBB namun tanpa ada kesadaran masyarakat maka itu tidak akan berhasil.

Pemerintah Kota Prabumulih terus melakukan persiapan akan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Prabumulih. Dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Sebelumnya pemerintah kota Prabumulih selalu rutin memberikan himbauan tentang protokol kesehatan ke masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19. PSBB yang akan di terapkan H+2 setelah lebaran idul Fitri atau 26 Mei 2020 mendatang .

Dalam jumpa pers, Senin (18/5/20) yang digelar dilantai I kantor Pemkot Prabumulih. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengatakan, bahwa semua kelebihan dan kekurangan Prabumulih dalam pengajuan PSBB telah disampaikan ke Menteri Kesehatan. Selain itu PSBB juga menjadi semangat Prabumulih dalam mendorong percepatan memutus mata rantai penularan covid-19.

"Alhamdulillah disetujui. Meskipun Prabumulih tidak punya biaya, tidak punya dokter Paru, tidak punya rumah sakit rujukan dan saat ini tren pasien positif sedang turun. Terkait biaya siapa tahu provinsi bisa bantu," kata Ridho.

Ridho mengungkapkan, Subtansi dari PSBB sesungguhnya sudah dilakukan di Prabumulih seperti Sekolah dan ASN diliburkan, ibadah dirumah, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak fisik , namun ini aktivitas warga lebih disiplin dan tentu saja yang melanggar ada sanksinya.

"Tinggal modal tranportasi, Sebelumnya hanya himbauan. Jika PSBB menjadi kewajiban. Yang tidak pakai masker ada sanksinya. Berkerumun lebih 5 orang dibubarkan," ungkapnya.

Lanjut kata Ridho, PSBB tidak akan berjalan mulus jika tidak ada Kesadaran dan perilaku masyarakat yang patuh dalam menerapkan protokol kesehatan, karena itu merupakan kunci penting dalam menekan penyebaran Covid-19.

"PSBB tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan pemerintah, namun butuh kontribusi dari masyarakat . Inikan demi kita semua. Jadi jangan lupa pakai masker, jaga jarak fisik dan sering cuci tangan. Insyaallah corona bisa kita lawan," harapnya.(*)

Read More

Wartawan Kota Prabumulih Terima Bantuan Pandemi Covid 19

Prabumulih,liputansumsel.com--Setelah puluhan ribu paket bahan pokok disalurkan kepada masyarakat kota Prabumulih yang terdampak corona, Senin (18/5) bertempat di Gudang Penyimpanan Sembako Gedung Kesenian Pendopoan, Pemerintah Kota Prabumulih secara langsung menyalurkan bantuan bahan pokok kepada puluhan wartawan yang selama ini menjadi mitra kerja Pemerintah dalam penyebarluasan informasi berkaitan dengan covid-19.

Bantuan paket bahan pokok berupa 2 sak beras, 1 dus Mie Instan dan kecap itu diserahkan langsung Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) secara simbolis Kepada Ketua PWI Kota Prabumulih.

Walikota Prabumulih ridhoyahya mengatakan, Pemerintah kota sangat mengapresiasi kinerja insan perss yang telah berkerja keras membantu pemerintah menenangkan masyarakat dengan berita positif serta menyebarluaskan informasi seputar penanganan penyebaran virus Covid 19. "Bantuan paket bahan pokok ini janganlah dinilai dari jumlah nominalnya tapi nilailah sebagai bentuk kebersamaan dari Pemerintah kota, dengan bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban kawan-kawan wartawan akibat dampak pandemi Covid-19," katanya.

Pada kesempatan itu Ridho Yahya mengucapkan terima kasih kepada insan pers atas terjalinnya kerja sama yang baik dengan Pemerintah kota selama ini, semoga wabah Covid-19 segera berakhir sehingga perekonomian akan kembali pulih dan kita dapat beraktifitas sebagaimana biasanya.

Ketua PWI Prabumulih, Mulyadi usai penyerahan secara simbolik mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota yang telah menunjukan kepeduliannya kepada insan pers di tengah pandemi corona, mudah-mudahan bantuan yang diberikan dapat mengurangi beban sebagai dampak Covid 19.

Read More

Tak Mampu Isolasi Mandiri, Pemkab OKI Siap Fasilitasi

OKI--LiputanSumSel.Com Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel siap memfasilitasi warganya yang tak mampu melakukan isolasi mandiri. Sebelumnya Pemda OKI sudah menyiapkan Gedung Diklat Teluk Gelam sebagai fasilitas karantina terpusat.

Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE mengungkap untuk melakukan isolasi mandiri memang tidak mudah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Ketika harus isolasi di rumah tentu ada konsekuensi dan resiko menulari kontak erat, soal pangan dan vitamin tentu memberatkan" ungkap Iskandar saat meninjau ODP Center Gedung Diklat Teluk Gelam, Senin, (18/5).

Untuk itu kata Iskandar pihaknya mengundang Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pelaku Perjalanan Wilayah Terjangkit (PPT) untuk melakukan isolasi terpusat di ODP center Teluk Gelam.

"Kita Fasilitasi, ada ruangan representatif, makan-minum, suplemen tambahan dan layanan kesehatan gratis lainnya" ungkap Iskandar.

Iskandar memproyeksi kawasan wisata teluk gelam menjadi pusat penyembuhan bagi pasien Covid-19.

Selain ODP Center yang sudah eksis, Hotel kembar teluk Gelam juga sedang direnovasi untuk dijadikan PDP Center

"Pelayanan Covid itu kita pusatkan disini ODP maupun PDP" ungkap dia. BSB

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKI, Iwan Setiawan, S. KM mengungkap sejak dibuka ODP center Teluk Gelam telah melayani 34 orang baik ODP maupun PPT

"Alhamdulilah sejak mengikuti isolasi terpusat di sini (ODPcenter) semuanya dinyatakan sehat dan negatif Covid-19" ujar Iwan.

Selain pelayanan kesehatan rutin yang diberikan tambah Iwan kesembuhan pasien yang diisolasi itu juga berkat kebersamaan antara tenaga medis dan sesama warga karantina.

"Kita siapkan jadwal rutin semasa karantina seperti senam pagi, agar mereka nyaman selama mengikuti isolasi" ujar Iwan.

Kini semua pasien isolasi terpusat sudah dipulangkan, meski demikian gedung ini tetap disiagakan untuk layanan isolasi terpusat lainnya.(PD)

Read More

Evaluasi Gugas Tugas: Ini Langkah Strategis Penanganan Corona di OKI

OKI---LiputanSumSel.Com Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Kabupaten OKI menggelar rapat evaluasi di Sekretariat Gugus Tugas Kantor BPBD Kabupaten OKI, Senin, (18/5).
Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE selaku ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 OKI memimpin langsung rapat yang dihadiri Kapolres OKI,  AKBP Alamsyah Pelupessy, Dandim 0402 OKI, Kolonel CZI Zamroni S.Sos serta OPD terkait.
Dalam kesempata itu Bupati Iskandar menyampaikan beberapa poin penting penangan Covid-19 di Bumi Bende Seguguk diantaranya penguatan Sinergi semua pihak dalam melawan pandemi corona.
“Semua kita memiliki peranan dan fungsi baik TNI, Polri maupun pemda untuk saling mendukung dalam satu kesatuan gugus tugas penangan Covid-19” Ungkap Iskandar.
Dengan bertambahnya pasien positif, Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ungkap Iskandar bukan berarti Gugus Tugas tidak bekerja.
“Kita mampu memantau Pelaku Perjalan Wilayah Terjangkit (PPT) Jumlahnya sekarang mencapai 12 ribu. Artinya kita telah mampu melakukan pengawasan ketat, melakukan isolasi terpusat, melakukan kerja-kerja penanggulangan lainya” ungkap Iskandar.
Ditambah lagi bantuan sosial dari berbagai macam pintu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah disalurkan kepada masyarakat.
“Bansos baik itu Tunai maupun paket sembako untuk tahap pertama sudah tersampai kepada penerima manfaat. Jika ada yang kurang, kita perbaiki di tahap kedua” tambah dia.
Iskandar juga memastikan kesiapan OKI menghadapi jika terjadi lonjakan pasien positif Covid-19 dengan menyiapkan ODP center dan PDP center di kawasan wisata teluk gelam.
Dengan begitu lanjut dia pelayanan di fasilitas kesehatan tidak terganggu. Masyarakat ataupun pasien yang ingin berobat tidak merasa takut akan tertular virus corona.
“Rumah Sakit, Puskesmas harus tetap melayani pasien rawat jalan dan rawat inap dan yang sifatnya bukan COVID. Untuk pasien terkonfirmasi Covid-19 harus ada perlakuan khusus,” kata dia.
Kepala BPBD OKI, Listiadi Martin mengungkapkan pihaknya sedang menyiapkan petugas pemakaman jenazah yang dilatih khusus sesuai protokol atau SOP Covid-19. Hal ini menurut dia merespons sejumlah penolakan warga terkait pemakaman jenazah korban Covid-19.
“jenazah pasien Covid-19 tentu memerlukan penanganan khusus. Untuk itu kita latih petugas khusus untuk melayani” ungkap dia.
Petugas ini tambah Listiadi terdiri dari tenaga medis ber APD lengkap, rohaniawan dan unsur TNI/Polri serta BPBD.
Kapolres OKI, AKBP Alamsyah Pelupessy menyarankan untuk disiapkan ambulance atau kendaraan khusus Covid-19. Ambulance ini hanya digunakan untuk operasional pasien covid-19.
“Perlu disiapkan kendaraan khusus Covid-19 berikut sopirnya agar tidak ada miskomunikasi dilapangan” Ungkap Alamsyah.
Pihaknya juga siap menyediakan relawan driver ambulance khusus Covid tersebut.
Menanggapi itu Bupati Iskandar meminta Dinas Kesehatan OKI menginvetarisir Ambulance milik Pemerintah Daerah yang disiagakan khusu pasien Covid-19
“Paling tidak butuh 2 unit yang standby. Jika belum ada bagaimanacaranya agar segera dilakuan pengadaan” jelas Iskandar.
Sementera Dandim 0402 OKI Kolonel CZI Zamroni S.Sos mengungkap jajarannya siap memberi dukungan terhadap percepatan penanganan Covid-19 di Ogan Komering Ilir.
“Kami akan backup penuh gugus tugas karena kita ini satu kesatuan baik untuk penanganan kesehatan, jaring pengamanan sosial maupun dampak ekonominya. TNI ada sesuai dengan fungsinya” tegas Dandim.(PD)

Read More

Layanan Kesehatan Tak Boleh Berhenti, Hotel Teluk Gelam Jadi PDP Center

OKI—LiputanSumSel.Com Bupati Ogan Komering Ilir H. Iskandar menegaskan pelayanan di rumah sakit maupun di puskesmas tidak boleh terhenti. Untuk mengantisipasi ledakan pasien Covid-19 dan memaksimalkan pelayanan kesehatan umum itu, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menyiapkan hotel kembar yang ada di areal wisata Danau Teluk Gelam menjadi PDP center.
Puluhan kamar disiapkan untuk mengantisipasi itu baik untuk pasien Covid-19 maupun tenaga medisnya.
Pantauan di lapangan, hotel kembar yang terdiri dari gedung A dan B itu tengah dalam tahap renovasi. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman OKI, Ir. Asmar Wijaya memastikan rehab atau pun renovasi ini akan selesai pada Juni nanti.
“Kita kebut renovasinya, Juni nanti harus sudah siap digunakan” ujar Asmar di Kawasan Wisata Danau Teluk Gelam, Senin (18/05).
Dikesempatan yang sama Bupati OKI, H Iskandar SE mengungkapkan, upaya itu menjadi salah satu bentuk keseriusan Pemkab OKI dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
Dijelaskannya, ruang perawatan terpadu ini dibuat agar fasilitas kesehatan yang ada seperti rumah sakit ataupun puskesmas tetap bisa melayani pasien seperti biasa.
Dengan begitu juga, lanjut Iskandar masyarakat ataupun pasien yang ingin berobat tidak merasa takut akan tertular virus corona.
“Rumah Sakit, Puskesmas harus tetap melayani pasien rawat jalan dan rawat inap dan yang sifatnya bukan COVID. Untuk pasien terkonfirmasi Covid-19 harus ada perlakuan khusus,” kata Iskandar
“Jadi ini sedang kita siapkan PDP center ini, nanti pasien tanpa gejala, gejala ringan akan ditempatkan di PDP center ini. Sementara yang berat yang butuh penanganan alat teknis seperti ventilator itu nanti tempatnya baru di rumah sakit,” jelasnya.
Hal ini kata Iskandar untuk meringankan beban para tenaga medis juga memberi  kenyamanan terhadap pasien umum dan yakin bahwa berobat ke fasilitas kesehatan tidak akan tertular virus Corona.
“Makanya yang positif yang isolasi mandiri juga kita rekomendasikan untuk dialihkan atau diisolasi di sini,” tambahnya.
Masih kata Iskandar, pasien yang dirawat di ODP ataupun PDP center ini tidak akan dipungut biaya.
“Jadi mereka datang tinggal bawa pakaian saja, makan ditanggung, obatnya, vitaminnya dan lainnya ditanggung dan diajak untuk hidup sehat,” pungkasnya.(PD)

Read More

Disahkan Sebagai Mustasyar NU Sumsel, Dodi Reza Juga Diangkat Sebagai Pembina LAZISNU

SEKAYU-liputansumsel com-Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dr H Dodi Reza Alex Lic Econ MBA tidak bisa dipisahkan dari Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (NU), setelah ditunjuk Ketua PBNU Prof KH Said Aqil Siradj menjadi Mustasyar PWNU Sumatera Selatan.

Kini Dodi Reza Alex yang kerap disapa kalangan warga NU DRA tersebut juga ditunjuk Ketua PWNU Sumsel KH Amirudin Nahrawi (Cak Amir) menjadi Pembina Kepengurusan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)  Sumatera Selatan periode 2020 - 2025.

Ini ditandai dengan diserahkan langsung Surat Keputusan  Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan No 51/A.11/PW/06/04/2020 tanggal 26 Sya'ban 1441 H/ 20 April 2020 oleh Ketua PWNU, KH Amirudin Nahrawi (Cak Amir) kepada Bupati Muba DRA saat melakukan Audiensi di Ruang Audiensi Bupati Muba, Senin (18/5/2020).

Dikatakan Dodi, dirinya sangat berbahagia sekali dan suatu kehormatan karena mendapatkan kunjungan langsung oleh Ketua Tanfidziyah PWNU Sumsel, Cak Amir bersama rombongan pengurus wilayah NU Sumsel lainnya juga.

"Alhamdullilah mulai hari ini saya aktif sebagai Pembina LAZISNU Provinsi Sumsel. Ini tanggung jawab dan amanah bagi kami, dan prinsipnya kami akan mengedepankan kemaslahatan umat terutama umat NU, bukan hanya di Kabupaten Muba tapi juga di Provinsi Sumsel," ujar Dewan Pembina GP Ansor Sumsel itu.

Dalam kesempatan tersebut, Dodi Reza juga mengatakan, bahwa dirinya akan memberikan bantuan sebanyak 5 ton beras untuk para umat NU yang terdampak wabah Covid-19.

"Insha Allah hubungan kita Pemkab Muba dengan NU akan terus kita jaga sebaik-baiknya, memang sejak dulu hingga kini hubungan kami keluarga besar begitu erat, dan semoga akan terus begini sampai kedepannya,"ujar Dodi.

Sementara itu Ketua PWNU, KH Amirudin Nahrawi (Cak Amir) mengapresiasi atas kepedulian dan semangat Bupati Muba H Dodi Reza Alex sebagai Pembina LAZISNU Sumsel.

"Kami tahu betul keluarga besar beliau mengalir darah NU, maka wajar saja sosok seorang pemimpin Kabupaten Muba ini begitu aktif mendorong kemajuan umat NU. Kami ucapkan terimakasih kepada pak Dodi atas kontribusi yang telah diberikan, Lima ton beras ini insya'allah akan kami bagikan secara merata kepada umat NU yang terdampak Covid-19,"pungkasnya.(agung/rill).

Read More

Menjelang Lebaran Pemkot Prabumulih Cairkan Insentif RT/RW

Prabumulih,liputansumsel.com--Ditengah pandemik Covid-19, tetap menyalurkan insentif masyarakat triwulan kedua sebanyak 2 bulan.

Tujuannya, tidak lain untuk meringankan beban dan membantu masyarakat penerima insentif di tengah pandemik Covid-19.

Insentif tersebut meliputi; guru ngaji tradisional, petugas memandikan jenazah, petugas TK/TPA, petugas penjaga masjid, petugas penjaha rumah ibadah non muslim, tagana, LVRI, Piveri, Perip, TPU, TMP, PSM, dan TKSK. Lalu,insentif  bagi RT/RW, LPM, Ketua Adat, dan Linmas.

Bukan hanya itu saja, Pemkot juga mengulirkan paket sembako tahap II sebanyak 38 ribu paket. Dan, terakhir THR PHL juga dicairkan.

Walikota (Wako), Ir H Ridho Yahya MM mengatakan, insentif masyarakat mulai Senin (18/5) hingga Rabu (20/5) sudah dicairkan dan dikirimkan ke rekening masing-masing penerima.

“Seluruh insentif masyarakat baik dari Dinsos, DPMD, dan Linmas. Sudah kita cairkan mulai Senin lewat rekening, Rabu sudah bisa ditarik,” ujar orang nomor satu di Kota Nanas ini, akhir minggu ini.

Demikian pula, Walikota Prabumulih mengatakan THR bagi PHL juga mulai dicairkan lewat rekening. Sementara itu, gaji PHL juga telah dicairkan seperti biasanya sesuai jadwal.

“Mulai Jumat lalu, stok paket sembako sudah masuk ke gudang di Gedung Kesenian Pendopoan Rumdin. siap disalurkan dan didistribusikan. Isi paket sembako berisi; 10 kg beras, 1 dus mie instan, dan 1 bungkus kecap. Paket sembako tahap II, mulai 20 Mei ini mulai didistribusikan sebanyak 38 ribu sembako. Pembagian paket sembako disalurkan sesuai data yang ada, karena sudah valid,” pungkasnya.(Rilis)

Read More

Semangat Bupati Iskandar untuk Tenaga Medis Melawan Corona

OKI---LiputanSumSel.Com Dukungan dari pemerintah dan masyarakat adalah kunci semangat bagi para tenaga medis melawan virus corona. Dukungan itu bisa dalam berbagai bentuk, mulai dari semangat hingga pada perhatian kepada mereka.

Untuk memberi dukungan kepada para tenaga medis yang berada di garis terdepan melawan corona Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE mengunjungi langsung para petugas kesehatan di RSUD Kayuagung, Puskesmas Celikah dan ODP Center Teluk Gelam pada Senin, (18/5).
Bupati Iskandar mengatakan para tenaga medis, baik itu dokter, perawat atau petugas kesehatan lainnya harus tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini.

“Ibarat berlayar Saudara-saudara adalah nahkodanya, kami ada dibelakang mendukung tugas rekan-rekan” Ungkap dia.

Iskandar mengharapkan agar pelayanan terhadap masyarakat yang ingin berobat tetap dioptimalkan.

“Saya minta tenaga medis jangan mengalah mrnghadapi Covid-19 ini. Dokter harus semangat untuk menjaga dan merawat pasien,” ujar Bupati.

Pengalaman hampir dua bulan ini, kata Bupati Iskandar, banyak yang dapat diambil untuk berbuat ke depan. Untuk itu, Bupati berpesan agar para tenaga medis tidak terlalu khawatir dengan kondisi ini.

“Yang penting, tetap junjung tinggi protokol kesehatan, jaga jarak, jaga kebersihan dan gunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap,” jelas Iskandar.

Sejumlah dokter dan perawat di RSUD Kayuagung menyampaikan harapan kepada Iskandar terkait ketersediaan APD dan suplemen vitamin untuk mereka.

“APD kami harap jangan sampai kosong Pak Bupati juga suplemen bagi kami yang bertugas” ujar salah satu dokter jaga IGD RSUD Kayuagung

Terkait ketersediaan APD ini, jelas Iskandar memang ada keterlambatan dari pihak produsen karena banyaknya permintaan. Meski demikian pintanya agar para tenaga medis tetap tenang. Pemerintah berupaya maksimal memenuhi kebutuhan APD.



Jika memang APD tersebut menipis, maka harus segera diorder, dan jika produksi dari pabrik habis harus bisa diantisipasi.

“Kalau merasa kurang, bisa disampaikan. Kita harus kuat, dan semangat. Ini adalah pandemi global yang dialami seluruh dunia, ini adalah tugas kita bersama. Yakinlah bahwa virus ini akan segera berlalu, dan yakinkan pandemic ini segera berakhir” terangnya.

Kepada petugas medis, Iskandar kembali mengingatkan selalu mengutamakan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 dan penggunaan APD untuk tetap menjaga tiga aspek yaitu jaga jarak, jaga stamina, dan kesehatan pesannya.(PD)

Read More

Fitri Apresiasi Atas Bantuan Para Donatur yang Peduli Terhadap Masyarakat Terkena Dampak Covid-19

Palembang, Liputan Sumsel.com - Bantuan berupa paket sembako dan alat pelindung diri (APD) bagi tim medis dari  Forum TJSL/CSR kota Palembang telah diterima oleh Tim Gugus Tugas oleh Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda di Rumah Dinas Walikota Jl Tasik, Senin (18/05/2020).

Bantuan ini berasal dari PT Socufindo (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, serta Dewan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Fitri mengungkapkan “Saya mewakili Pemerintah dan masyarakat kota Palembang mengucapkan ribuan terima kasih dan sangat mengapresiasi atas apa yang dilakukan kawan-kawan,”.

"Sekali lagi saya mengetuk pintu hati banyak pihak, terutama masyarakat yang memiliki banyak kesempatan atau juga memiliki kelebihan untuk dapat berbagi dengan para saudara kita yang saat ini mendapatkan dampak corona sehingga beban mereka dapat lebih ringan," ujarnya.

Fitri juga menghimbau kepada para tenaga medis untuk tetap semangat dalam menjalankan pekerjaannya, bahwa tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam menghadapi bencana Covid-19 saat ini.

Ia juga menjelaskan, bahwa Covid-19 saat ini semakin bertambah, bahwa banyak dari bertambahnya angka Covid-19 tersebut juga bahkan sebagian besar merupakan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit.


“Saya memohon kepada masyarakat, jangan lagi melakukan pengusiran-pengusiran kepada para medis, karena mereka adalah pejuang kita. Kalau tidak ada kawan medis, siapa yang akan mengobati," tutupnya.(Rl/A2)

Read More

PSBB Makin Dekat, Pemkot Prabumulih Segera Atur Jarak Pedagang di PTM

Prabumulih, Liputansumsel.com - Berbagai persiapan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih terkait rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain mengatur masalah Peraturan Walikota (Perwako), Pemkot Prabumulih dalam waktu dekat juga akan menerapkan pembatasan fisik dengan mengatur jarak antar pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM).

Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM menjelaskan, masalah pembatasan jarak antar pedagang di PTM merupakan wacana yang telah lama direncanakan oleh Pemkot Prabumulih sebelum wabah corona menjadi permasalahan besar di negeri ini. Hanya saja rencana itu belum bisa terlaksana mengingat banyaknya jumlah pedagang tidak sebanding dengan luas lahan yang tersedia.

Meski demikian pihaknya akan mencoba untuk menerapkan hal tersebut mengingat pembatasan jarak antar pedagang merupakan salah satu persyaratan yang harus dilakukan oleh daerah yang akan melaksanakan PSBB. Untuk itu pihaknya akan mendata jumlah pedagang sebelum melakukan pembatasan jarak antar pedagang di pasar.

"Hal ini sudah lama kita rencanakan, kita akan buat jarak satu meter antar pedagang. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghindari kerumunan pembeli dari satu pedagang dengan pedagang lainnya," ujar Ridho Yahya belum lama ini.

Masih kata Ridho, permasalahan perenapan jarak antar pedagang tidak hanya menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh Kota Prabumulih. Hal serupa juga dialami oleh Kota Palembang yang sama-sama akan menerapkan PSBB.

Bahkan menurut Ridho, masalah penerapan jarak antar pedagang di sejumlah pasar di Kota Palembang lebih rumit. Mengingat banyaknya jumlah pasar serta pedagang yang akan diatur oleh pemerintah tersebut.

"Penerapan ini harus dilakukan dan akan kita upayakan. Namun sebelumya kita perlu sosialisasi terlebih dahulu kepada pedagang, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Untuk itu kita meminta agar pedagang bisa memaklumi hal ini demi menjaga kesehatan kita bersama, khususnya dalam hal pencegahan penyebaran wabah covid-19," tuturnya.

Masih kata Ridho, pasar merupakan tempat berkumpulnya banyak orang. Terlebih lagi wabah covid-19 ini merebak disaat bulan Ramadhan yang secara otomatis akan membuat pasar menjadi lebih ramai dikunjungi masyarakat untuk berbelanja kebutuhan.

Keberadaan pasar pun juga sangat penting saat ini karena banyak orang yang masih bergantung pada keberadaan pasar tradisional seperti petani, pedagang, dan masyarakat.

"Pasar tempat bertemunya masyarakat, kalau pasar ditutup tentu ekonomi akan terdampak. Mari diatur dengan ‘physical distancing’ agar pedagang bisa berjualan, petani bisa menyetor hasil taninya dan ekonomi tetap berjalan,” tandasnya.

Read More