Hadiri Silaturahmi Akbar FKMD Sumsel, Mawardi Yahya Ajak Pemuda Berperan Bangun Daerah

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya, berkesempatan langsung membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Mahasiswa dan Pemuda Daerah (FKMD) Sumsel, sekaligus juga silaturahmi akbar, bertempat di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Rabu  (15/6) siang.

 

Dalam kesempatan tersebut, Wagub berharap  melalui rakor tersebut dapat menghasilkan program  kerja   yang sejalan dengan  pembangunan Sumsel  terutama yang bersentuhan langsung dengan  masyarakat.

 

"Forum ini harus bisa menjadi satu kesatuan  dalam menghasilkan program  dalam rangka memajukan daerah,"  tegas Mawardi.

 

Lebih lanjut Mawardi menegaskan,  Pemprov Sumsel akan terus  berupaya  mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua  ini sesuai dengan  komitmen sejak awal   Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel. Oleh karena itu, Wagub mengharapkan peran  FKMD membantu Pemerintah dalam mewujudkan  visi tersebut.

 

“Pemerintah  Kabupaten dan Kota di Sumsel yang setiap tahun  kita berikan bantuan. Ini kita  lakukan  tidak lain merupakan salah satu tanggung jawab Pemprov Sumsel dalam pemerataan pembangunan.

 

“Karena itu saya berpesan agar FKMD turut membantu mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua," tambahnya.

 

Kondisi jalan Provinsi di Sumatera Selatan hingga saat ini lanjut Wagub sudah  seluruhnya diperbaiki  karena itu, pihaknya berharap mahasiswa  turut memahami batasan tanggung jawab pemerintah. Jika jalan kabupaten maka yang bertangung jawab Kabupaten/ kota, demikian  halnya jalan Provinsi sudah diperbaiki oleh Pemprov. Sedangkan jalan milik negara tanggung jawab negara yang memperbaikinya.

 

“Adik-adik harus paham hal ini,  jadi tidak ada kita dari Pemprov Sumsel  yang  membiarkan jalan provinsi rusak. Jika itu jalan negara kita terus sampaikan pada Pemerintah pusat agar segera diperbaiki,” tandasnya.

 

Sementara itu Ketua Umum FKMD Sumsel, Faisal Supriyanto menyampaikan bahwa kegiatan Rakor yang dilakukan bertujuan untuk mempersatukan seluruh Organisasi Daerah yang ada di Sumsel.  Dengan semua permasalahan yang dimiliki oleh setiap masing - masing daerah agar nanti dapat disuarakan ke Pemerintahan Provinsi untuk dicarikan solusinya.

 

"Pak Gubernur dan pak Wagub  banyak  memberikan insipirasi kepada kami dalam pembangunan di Sumatera Selatan. Organisasi ini juga    memilki tujuan visi dan misi yang baik untuk Sumsel,” pungkasnya.

 

Turut hadir Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, sebagai narasumber  selain itu  juga nampak Dewan Penasehat FKMD Sumsel, Harmoko Zakaria, Sekjen FKMD Sumsel, Panji Al Fatih dan Para Ketua Organisasi Daerah Se Sumsel.**

Read More

Herman Deru : Dukungan Pemangku kepentingan, masyarakat, BUMD dan Tokoh Agama Menjadi Faktor Pesatnya Perkembangan Rumah Tahfidz

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Langkah Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia dan taat terhadap agama melalui rumah Tahfidz nampaknya berbuah manis.

 

Hal itu terbukti dengan pesatnya perkembangan rumah Tahfidz di Sumsel saat ini. Dimana, menurut Herman Deru, saat ini rumah Tahfidz di Sumsel sudah mencapai 4 ribu yang tersebar di seluruh penjuru Sumsel.

 

"Target kita untuk rumah Tahfidz ini sudah terlampaui. Saat ini rumah Tahfidz di Sumsel sudah mencapai 4 ribu. Artinya upaya kita dalam menggelorakan perkembangan rumah Tahfidz ini mendapat dukungan dari semua pihak," kata Herman Deru ketika Peresmian asrama Tahfidz tahap 1 dan Wisuda santri di rumah Qur'an Atqia, Talang Jambe Palembang, Selasa (14/6).

 

Peran serta, pemangku kepentingan, masyarakat, BUMD dan tokoh agama menjadi salah satu hal faktor pendukung pesatnya perkembangan rumah tahfidz tersebut.

 

"Kita tentu berterima kasih kepada tokoh agama termasuk kepada pendiri rumah Qur'an Atqia yang telah mendukung program rumah tahfidz ini. Tak terkecuali juga kepada orang tua yang telah berkontribusi dalam membentuk akhlak mulia kepada anak-anak," terangnya.

 

Herman Deru juga mengajak agar BUMD seperti BSB maupun masyarakat secara individu meningkatkan kontribusinya untuk berinvestasi terhadap perkembangan rumah tahfidz tersebut.

 

"Saya minta semua pihak meningkatkan kontribusinya. Sehingga langkah Sumsel untuk menjadi daerah religius dapat semakin terwujud," pungkasnya.

 

Hadir dalam kesempatan itu, Pimpinan Rumah Qur'an Atqia Palembang Ust Joni Saputra, Direktur Kepatuhan Bank Sumsel Babel Mustakim dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel.*

Read More

Pj Bupati Apriyadi Apresiasi PT Hindoli Kucurkan CSR Rp 1 Miliar untuk RSUD Sungai Lilin

MUBA,liputansumsel.com- PT Hindoli, perusahaan kelapa sawit anak usaha Cargill Tropical Palm Holdings di Singapura di Sumatra Selatan, bakal mengalokasikan dana senilai Rp1 Miliar di tahun ini, untuk program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemkab Musi Banyuasin (Muba).

Demikian diungkapkan oleh Presiden Direktur PT Hindoli, M Anton Bagus Asmara saat melakukan audiensi dengan Pj Bupati Muba H Apriyadi bertempat di Ruang Audiensi Bupati Muba, Rabu (15/6/2022).

"Kami datang langsung hari ini menemui Pak Pj Bupati Muba selain dalam rangka silaturahmi, sekaligus ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Apriyadi yang telah diamanahkan untuk memimpin Kabupaten Muba, semoga sukses terus dan membawa Muba menjadi lebih baik lagi,"ujar Anton.

Lanjut Anton, pihaknya juga ingin menyampaikan bahwa menindaklanjuti terkait program CSR, setelah diskusi dengan pihak corporate. 

"Alhamdullilah telah disetujui untuk mengalokasikan CSR senilai Rp 1 Miliar untuk membantu Pemkab Muba dalam bentuk pengembangan IGD di RSUD Sungai Lilin," tuturnya. 

Anton juga menyebutkan terkait program CSR, pihaknya punya kerjasama dengan salah satu LSM internasional /NGO yaitu CARE. Dimana pihak CARE ini sudah turun langsung ke lapangan ring 1 PT.Hindoli, disini pihak mereka mengusulkan program pemberdayaan bagi para perempuan atau ibu-ibu pekerja di sekitar wilayah kebun sawit.

"Program CARE ini mengusung bagaimana supaya perempuan di desa bisa lebih berkontribusi dalam pendapatan keluarganya atau bisa setara pendapatan dengan suami. Oleh karena itu CARE hadir untuk menciptakan program yang sifatnya CSR tapi tidak hanya memberi bantuan pertama saja, namun berkelanjutan untuk membina para ibu-ibu hingga pendistribusian hasil dari produksi, oleh karena itu nanti akan kita terapkan program CSR bersama CARE ini bagi masyarakat perempuan di Kecamatan Sungai Lilin," jelasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi menyambut baik atas rencana alokasi CSR dari PT Hindoli untuk pengembangan IGD di RSUD Sungai Lilin. Dirinya mengapresiasi atas niat baik pihak PT Hindoli tersebut, dan berharap perusahaan-perusahaan lainnya yang beroperasi di Muba dapat mencontoh kinerja PT Hindoli ini.

"Kami ucapkan terima kasih kepada PT Hindoli atas alokasi CSR senilai Rp 1 Miliar ini, tentunya akan digunakan untuk pengembangan IGD RSUD Sungai Lilin ataupun untuk kelengkapan sarana dan prasarana di RSUD Sungai Lilin, dan memang bantuan ini bukan pertama kalinya diberikan oleh PT Hindoli untuk RSUD Sungai Lilin, karena sudah banyak sebelumnya. Kami juga ini menyambut baik akan rencana program CSR bersama NGO CARE tersebut, mudah-mudahan masyarakat Muba dapat lebih sejahtera dengan program CSR tersebut,"pungkasnya.

Turut hadir Plt Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muba Akhmad Toyibir SSTP MM, Plt Kepala Dinas PUPR Mirwan Susanto SE MM, Plt Direktur RSUD Sekayu kepada dr H Azmi Dariusmansyah MARS serta pihak PT Hindoli yaitu Goverment Relations Director H Joko Pranoto dan Manager Humas Yomtano Maros.

Read More

WBP Blok Wanita Rutan Prabumulih Kemenkumham Sumsel Semangat Pelajari Iqro' dan Al-Qur'an

Prabumulih,liputansumsel.com – Rutan Prabumulih Kemenkumham Sumsel bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Prabumulih berikan bimbingan kerohanian kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kemarin, Selasa (15/6) Penyuluh Agama Fadhilah, SHI. dan Aprilia Zaini, S. Ag. dari Kemenag Prabumulih laksanakan giat keagamaan berupa pembelajaran Iqro' dan Al-Qur'an serta hafalan surat-surat pendek. 

Kegiatan ini diikuti WBP Blok Wanita Rutan Prabumulih yang beragama Islam bertempat di Blok Wanita Rutan Prabumulih.

Penyuluh Agama dari Kemenag Prabumulih Fadhilah sewaktu dikonfirmasi mengatakan pembelajaran tersebut bertujuan agar WBP dapat melancarkan bacaan Iqro' maupun Al-Qur'an. 

“Kita mengajak WBP Blok Wanita Rutan Prabumulih untuk belajar Iqro' maupun Al-Qur'an agar mereka dapat lancar membacanya" Ujarnya.

Disetiap sesi pertemuan kita selalu mengulang hafalan surat-surat pendek “hafalan surat-surat pendek terus kita ulang bersama WBP agar tidak lupa dan dapat dibaca ketika shalat” pungkasnya.

Read More

Ikuti Langkah OKI, Muba Segera Digitalisasi Belanja Pemerintah .

OKI, LiputanSumSel.Com--Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika segera mengikuti langkah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang terlebih dahulu mengimplementasikan digitalisasi belanja langsung pemerintah melalui flatform Bela pengadaan LKPP khususnya pada belanja publikasi media massa.

.

Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Muba, Yuandri, S. STP mengatakan jajaran Diskominfo OKI akan segera mengimplementasikan Belanja langsung melalui flatform bela pengadaan LKPP agar kerjasama pemerintah dengan perusahaan pers tersebut semakin efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam penggunaan anggaran. 

.

"Kedatangan kami untuk kaji tiru langkah-langkah yang telah dilakukan Kabupaten OKI khususnya dalam melaksanakan kebijakan belanja langsung melalui marketplace belapengadaan" ujar dia 

saat berkunjung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI, Selasa, (14/6).

.

Lebih lanjut, Yuandri menambahkan Diskominfo Muba telah melakukan inventarisasi berbagai permasalahan yang timbul dalam proses kemitraan/kerjasama diseminasi informasi melalui media massa seperti, ketersediaan anggaran, jumlah perusahaan media dan media massa yang tumbuh pesat, output dan outcome dari anggaran yang dibelanjakan, anggaran harus memenuhi aspek efisiensi dan efektifitas.

"Dan terpenting regulasi yang mengatur khusus tentang belanja advertorial atau publikasi di media massa, melalui Belapengadaan sudah diatur jelas"terang dia.

.

Sementara Kepala Dinas Kominfo Kabupaten OKI melalui Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Adi Yanto mengatakan Dinas Kominfo OKI telah melakukan percepatan transaksi digital untuk belanja langsung khususnya belanja publikasi di media massa melalui belapengadaan.

.

"Kita melakukan percepatan digitalisasi belanja pemerintah melalui Belapengadaan LKPP bekerjasama dengan mitra marketplace  Mbizmarket untuk mengakomodir proses belanja langsung khususnya belanja publikasi media yang bekerjasama dengan Diskominfo OKI” imbuhnya.

.

Implementasi Belapengadaan menurut Adi sesuai dengan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) Rencana Aksi 2021-2022 terkait implementasi e-payment dan e-katalog. Untuk itu tambahnya sejak 6 Juni lalu Pemkab OKI telah melakukan sosialisasi dan melatih para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Bendahara serta pelaku usaha media dan UMKM di Kabupaten OKI

.

Adi mengaku senang dapat berbagi pengalaman melakukan digitalisasi transaksi melalui flatform belapengadaan.

.

"Agar ada persefsi yang sama terkait mekanisme belanja langsung melalui marketplace di Kabupaten/Kota di Sumsel khususnya belanja publikasi media massa" terang dia.(PD)

Read More

Dihadapan Walikota dan Kajari, Kades Prabumulih Berjanji Tak Korupsi Dana Desa

 

PRABUMULIH- Sebanyak 12 Kepala Desa di kota Prabumulih melakukan penandatanganan kesepakatan komitmen tidak akan melakukan korupsi dana desa bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Prabumulih

Kegiatan yang dihadiri Kajari Prabumulih Roy Riady SH MH dan Wakil Walikota Prabumulih H Andriansyah Fikri SH dan Ketua DPRD Prabumulih Sutarno SE serta para pejabat Prabumulih itu digelar di lantai 1 gedung Pemkot Prabumulih, Selasa (17/5/2022).

"Kita menjadi fasilitator dan menyaksikan penandatangan fakta integritas seluruh Kepala Desa se Kota Prabumulih. Fakta integritas ini harus benar-benar menjadi tanggung jawab moral seluruh perangkat desa dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran," ujar Kajari Prabumulih Roy Riady kepada wartawan.

Dalam fakta integritas itu seluruh Kades dengan penuh kesadaran berjanji tidak akan melakukan praktik pungli maupun korupsi.

Berjanji melakukan pelayanan prima bagi seluruh warga desanya itu dibacakan secara langsung oleh 12 kepala desa dihadapan para pejabat yang hadir.

Dengan pembacaan itu tentu Kepala Desa yang melanggar hal-hal yang telah mereka nyatakan dalam fakta Integritas maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita salut, ini pertama dilakukan di Sumsel menurut kita dan kita salut pak Walikota," kata Roy sembari mengacungkan jempol.

Kajari mengaku, hendaknya fakta integritas yang ditandatangani dan dibacakan tersebut tidak hanya seremonial belaka dan berujung pada kepala desa terjerat KKN.

"Jangan hanya seremonial belaka tapi benar-benar diterapkan," katanya.

Roy Riady menambahkan, selain penandatangan fakta integritas kades, saat itu juga dilakukan penandatangan kerjasama Kejaksaan Negeri Prabumulih dengan Pemerintah Kota Prabumulih.

MOU ditandatangi pihaknya dan Walikota Prabumulih Ridho Yahya yang berisikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan Hukum lainnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

"Tentunya kesepakatan bersama ini tujuannya untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi para pihak dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang hukum dan tata negara di Pemerintah Kota Prabumulih," ujar Roy.

Read More

Pemkot Prabumulih Memikirkan Nasib 2.800 PHL

PRABUMULIH - Honorer dihapuskan 2023, begini nasib sekitar 2.800 pekerja harian lepas (PHL) di Prabumulih.

Wakil Walikota Prabumulih H Andriansyah Fikri mengungkapkan dirinya bersama Walikota Prabumulih saat ini tengah memikirkan kebijakan mengatasi agar 2.800 PHL di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih tidak diputus dan menjadi pengangguran.

Hal itu disebabkan Pemerintah Pusat mengeluarkan keputusan per Juli ini tak ada lagi yang namanya PHL atau honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah.

"Keputusan itu menjadi dilema bagi kita, karena ada 2.000 lebih PHL yang akan menjadi pengangguran," ungkap Fikri kstika diwawancarai usai penyerahan KUA PPAS di ruang rapat DPRD Prabumulih, Senin (6/6/2022).

Fikri menuturkan, hal itu telah dibicarakan bersama Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM dan kemungkinan pihaknya akan mengeluarkan kebijakan untuk mengangkat PHL menjadi pegawai kontrak outsourcing di luar PPPK.

"Kita hitung kemarin ada sekitar 3.000 lebih PHL dan sekitar 1.000 sudah lulus PPPK, berarti tinggal 2.000 lebih yang belum PPPK. Sementara berdasarkan PermenPAN sudah jelas tidak ada lagi pegawai selain ASN dan PPPK di pemeintahan," tuturnya.

Jika memang memungkinkan dijadikan pegawai outsourcing kata Fikri maka akan dilakukan sistem kontrak dan jadi tenaga kontrak daerah. "Sudah kami bicarakan dengan Pak Walikota dan BKPSDM jika memang memungkinkan maka akan dialihkan ke sistem outsourcing," jelasnya.

Lebih lanjut suami Hj Reni Indayani SKM itu menuturkan, jika tidak ada kebijakan dan terpaksa memutus atau memberhentikan PHL maka di Kota Prabumulih akan bertambah 2.000 pengangguran dalam waktu sekejap.

"Dilemanya disana, diputus akan bertambah 2.000 pengangguran dan dilanjut tentu berhubungan dengan APBD," lanjut pria yang pernah menduduki kursi Ketua DPRD Prabumulih itu.

Terkait tencana mengalihkan ribuan PHL menjadi pegawai outsourcing itu, Fikri menambahkan jika walikota telah memerintahkan BKPSDM untuk menjajaki prihal itu ke KemenPAN-RB.

"Harapan kita tidak masalah sehingg PHL bisa jadi pegawai outsourcing kita sehingga tidak diputus jadi pengangguran," tambahnya. 

Read More

Atlet Tinju Prabumulih Borong 13 Medali, Kejuaraan Lampung Boxing Compotition

 PRABUMULIH – Atlet tinju Kota Prabumulih, borong 13 medali dalam  Kejuaraan Lampung Boxing Compotition di Gedung Sumpah Pemuda PKOR Way Halim Bandar Lampung sejak 23 – 25 Mei lalu.

Atlet Prabumulih berhasil memborong  6 Emas, 1 Perak dan 6 Perunggu. Atas keberhasilan tersebut, Pertina Kota Prabumulih juga menyebet Juara Umum Semi Junior.

“Allhamdullilah kito sangat bangga atas pencapaian kali ini dengan tekad serta kerja keras dan latihan yang matang anak-anak, allhamdullilah kito dapet 13 medali,” jelas pelatih sekaligus Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kota Prabumulih Zulkarnain, saat dikonfirmasi wartawan.

 Zulkarnain menyampaikan keberangkatan rombongan Partina  ke Provinsi Lampung ini merupakan tekad kuat dari para atlet.

“Emang niat dari anak-anak, walaupun untuk biayanya itu kita patungan atau ck-ck (sumbangan), anak-anak memang sudah yakin untuk pertandingan kali ini,” jelasnya.

Zul berharap agar kedepan atlet asal Pertina Kota Prabumulih meningkatkan latihan serta perhatian pemerintah dapat tertuju ke Cabor Tinju.

“Lebih giat dan keras lagi latihannyo, jangan kendor dan semoga dengan ini kami dapat menjadi pusat perhatian dari Pemerintah dalam bidang olahraga,” terangnya.

Sebagai informasi sebanyak 200 atlet dari 26 sasana ikut ambil bagian. Ada lima kelas yang di pertandingkan yakni mini, semi, junior, youth dan elite

Read More

Ridho Yahya Buka Acara Halal Bi Halal PKS Prabumulih

 PRABUMULIH – Wali Kota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM membuka acara halal bi halal dan pelatihan kepemimpinan daerah yang diadakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Ballroom Hotel Grand Nikita Prabumulih, Selasa (17/5).

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di kota nanas mengapresiasi acara dan juga menyempatkan diri memaparkan program-program pemerintahannya di depan tamu yang hadir.

“Ada banyak program yang saya lakukan untuk masyarakat, terutama saya sebagai Wali Kota dan saya sebagai orang Islam dan ada program Islam nya,” akunya.

Dia pun mencontohkan, beberapa program unggulannya diantaranya bedah rumah, melayani masyarakat sedari subuh, membangun masjid dan rumah Ibadah, Baca Tulis Alquran (BTA).

Prabumulih juga ada infaq pegawai yang dikelola Baznas dan dibangunkan rumah baru. Juga ada insentif kepada para pelaku pembangunan.

 “Walau APBD kita tidak sampai Rp1 triliun, tapi kami mampu membayar insentif kepada pelaku pembangunan, walaupun Rp300 ribu/bulan,” tukasnya mengaku semuanya difikirkan untuk kesejahteraan masyarakat

Read More

Ratusan Pejabat Dilantik, Beny : Masih Banyak Posisi Kosong

 PRABUMULIH – Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih kembali mengadakan pelantikan pejabat. Pelantikan yang diklaim untuk mengisi jabatan yang kosong itu, berlangsung di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Rabu (25/5) sore.

“Ada sekitar 140 pejabat yang dilantik,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Prabumulih, Beny Rizal.

Ratusan pejabat tersebut, terdiri dari pejabat pratama, pengawas, fungsional, asisten II dan IV, Camat, Lurah hingga Kepala Bagian.

“Seperti yang sudah dibilang Pak Wawako, dalam pelantikan kali ini ada yang merasa pas dan ada yang merasa tidak pas dengan jabatan baru namun kita sebagai ASN harus siap karena itu sudah berdasarkan pertimbangan dan kebijakan yang terbaik bagi pejabat-pejabat di kota Prabumulih,” lanjutnya.

 

Kendati sudah dilakukan beberapa kali pelantikan di tahun ini (2022, red), Beny tak menapik masih saja ada jabatan yang kosong. Terutama untuk jabatan kepala dinas yang memang harus melalui beberapa tahapan seleksi.

“Yang masih banyak kosong (jabatan, red), mungkin di tanggal 30-31 ujian makalah lanjut dengan wawancara dan setelah itu akan diusulkan ke Wali Kota dan minta persetujuan pelantikan pejabat eselon II,” akunya.

Dia pun berharap, mudah-mudahan tidak lama lagi akan diadakan pengisian jabatan pejabat yang masuk usia pensiun tersebut.

 

Wakil Wali Kota Prabumulih, H Andriansyah Fikri berpesan kepada para pejabat struktural yang dilantik untuk bekerja semaksimal mungkin.

“Kami berharap sekali untuk memberikan yang terbaik menurut posisi masing-masing dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tukasnya

Read More

Setelah Berahir Masa Jabatan Ridho Yahaya Progarm Bedah Rumah Masih Tanda Tanya

PRABUMULIH – Sebelum masa jabatannya berakhir 19 September 2023 mendatang, Wali Kota Prabumulih, H Ridho Yahya bakal menghentikan program unggulan bedah rumah.

“Saya takut, setelah saya tidak lagi wali kota, dana yang terkumpul di Baznas bukan untuk bedah rumah dan diselewengkan. Kita takut ikut berdosa karena inikan ide Saya, usulan Saya makanya sebelum berakhir Saya hentikan, Saya stop dulu,” ucapnya.

Orang nomor satu di kota nanas itu menuturkan, program bedah rumah yang anggarannya berasal dari infak Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkot Prabumulih itu dihentikan lantaran dirinya khawatir setelah masa jabatannya berakhir. Ddana infak ASN yang dikumpulkan oleh Baznas tidak dikelola dengan baik untuk program bedah rumah.

Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Ahmad Palo berharap program tersebut jangan dihentikan.

“Jangan (dihentikan, red) karena yang paling penting berapa banyak data rumah yang belum dibedah, kalau masih ada yang belum dibedah dan masih antre yo sebaiknya diteruskan bae jangan distop,” ujarnya.

Terkait kekhawatiran adanya penyimpangan dana program bedah rumah tersebut sambung Palo, seluruh elemen yang ada termasuk DPRD Kota Prabumulih dapat melakukan pengawasan.

“Dak perlu khawatir terhadap itu (kemungkinan terjadi penyimpangan), apa yang dilakukan sudah baik sebagusnya jangan distop,” tukasnya

Read More

Wawako: bulan Juli Tidak ada Lagi PHL

 PRABUMULIH – Pemerintah Pusat mengeluarkan keputusan per Juli ini tak ada lagi yang namanya PHL (Pekerja Harian Lepas) ataupun honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah.

Untuk Kota Prabumulih sendiri, selain Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK, ada sekitar 2.800 PHL dan honorer yang terancam menjadi pengangguran atas kebijakan tersebut.

 

Wakil Wali Kota Prabumulih, H Andriansyah Fikri menanggapi hal itu mengatakan, kebijakan pemerintah pusat itu kini menjadi dilema bagi pihaknya.

“Itu dilema kita dan sudah kita bicarakan dengan Wali Kota,” ujarnya dibincangi usai rapat di kantor DPRD Prabumulih, Senin (6/6).

Read More

Ridho Yahya Menyempatkan Diri Melakukan SIDAK RSUD Kota Prabumulih

PRABUMULIH – Sebelum “ngantor” ke kantor Pemerintah Kota (Pemkot), Wali Kota Prabumulih H Ridho Yahya menyempatkan diri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih di Jalan Lingkar, Kecamatan Prabumulih Timur, Rabu (13/4).

Sekira satu jam, orang nomor satu di kota nanas itu memeriksa pelayanan, ruangan, hingga menyempatkan diri berbincang dengan salah-satu pasien yang dirawat.

“Kita meninjau RSUD, kita juga berpesan kepada pihak rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pasien, juga menjaga kebersihan dan kenyamanan Rumah Sakit,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) RSUD Prabumulih, drg Sri Widiastuti menyampaikan, kunjungan Wali Kota Prabumulih ke RSUD merupakan kunjungan rutin.

Read More

Harmonisasi 2 Raperda Kota Prabumulih ke Kemenkumham Sumsel

 

Palembang,liputansumsel.com – Kanwil Kemenkumham Sumsel menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Prabumulih di ruang Teleconference Kantor Wilayah, Senin (25/4).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,kanwil kemenkumham Sumsel Parsaoran Simaibang mengatakan dua Raperda yang diharmonisasi adalah Raperda tentang Penyediaan Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh

Menurut Kadiv Yankumham Parsaoran Simaibang mengatakan bahwa harmonisasi ini adalah proses substansi penyelarasan dari rancangan peraturan perundang-undangan agar dapat menghasilkan Peraturan Perundang-undangan yang akomodatif , berperspektif HAM dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

“Setelah dilakukan harmonisasi, diharapkan peraturan ini dapat mengatasi permasalahan hukum sekaligus menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kota Prabumulih,” harap Kadiv Yankumham.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto berterima kasih kepada Pemerintah kota Prabumulih yang selama ini telah bersinergi, terutama dalam pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah, dengan harapan produk hukum yang dihasilkan berkualitas yakni memenuhi aspek filosopis, sosiologis dan yuridis.

Menurut Kakanwil Harun hingga pertengahan April 2022 ini, Kanwil Sumsel telah mengharmonisasi 10 Raperda, menerima 3 kali konsultasi, memfasilitasi 4 Naskah Akademik, serta melaksanakan analisis dan evaluasi produk hukum daerah terhadap 1 Perda.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Bidang Hukum (Ave Maria Sihombing), Kepala Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Zainul Arifin), Perwakilan Biro Hukum Provinsi Sumsel, dan Perwakilan Pemerintah Kota Prabumulih yang terdiri dari Dinas Perkim, Dinas PUPR, DPMPTSP, dan Bagian Hukum Pemkot Prabumulih

Read More

ASN Cuti dan Libur Lebaran, Pemkot Prabumulih Pastikan Gaji Tak Ikut Libur

 

PRABUMULIH,liputansumsel.com – Kabar gembira bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. Kendati sejak tanggal 29 April hingga 8 Mei 2022 para pegawai cuti bersama dan libur lebaran, namun gaji pegawai tak ikut libur.

“Gaji pegawai tidak ditunda, tetap dibayarkan pada tanggal 1 Mei sama seperti bulan-bulan sebelumnya,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Prabumulih, Jauhar Fahri dibincangi Kamis (28/4)

“Libur dan cuti bersama Idulfitri tahun ini kan cukup lama hingga tanggal 9 Mei, kalau gaji mau dibayarkan pada saat pegawai masuk maka cukup lama yakni satu minggu. Maka kita inisiasi menyampaikan ini ke Pak Sekda dan disetujui, tinggal lagi ketersediaan uang sehingga kita siapkan dan gaji tetap dibayar tanggal 1,” ujarnya.

Lebih lanjut Jauhar mengatakan, untuk proses administrasi telah selesai dan pihaknya telah bekerjasama dengan bank untuk pembayaran tepat pada tanggal 1 seperti bulan-bulan sebelumnya.

“Karena PNS ini kan digaji dulu baru bekerja, beda dengan PHL yang bekerja dulu baru dibayarkan gaji. Proses sudah kita siapkan tinggal bayar oleh bank, kita sudah kerjasama,” katanya.

Lebih lanjut Jauhar mengatakan, pihaknya menyiapkan sebanyak Rp 17 miliar lebih untuk membayarkan gaji Mei 2022 untuk sebanyak sekitar 3600 pegawai di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih

 “Jadi inilah bentuk perhatian yang diberikan Pak Wali Kota untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih,” katanya.

Read More

Kemenkumham Sumsel Rencanakan Buka Unit Kerja Keimigrasian di Prabumulih

Prabumulih,liputansumsel.com – Kepala Divisi Keimigrasian (Kadivim) Kanwil Kemenkumham Sumsel Herdaus Rabu (18/5) mengatakan pihaknya mengapresiasi keinginan pemerintah kota Prabumulih untuk memiliki Kantor Unit Kerja Keimigrasian (UKK). Dengan adanya kantor ini, masyarakat di Prabumulih tak perlu lagi jauh-jauh ke Palembang untuk membuat paspor.Untuk mewujudkan adanya kantor UKK tersebut Kadivim Herdaus bersama dengan sekda kota Prabumulih Elman, selasa kemarin meninjau langsung lokasi Kantor UKK Prabumulih yang terletak di lantai 3 pasar tradisional modern (PTM 2) sebelah Mall Pelayanan Publik.

Peninjauan ini, kata Herdaus atas instruksi Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto, sehingga segera untuk dibuatkan laporan ke Ditjen Imigrasi di Jakarta.

Herdaus menyampaikan berdasarkan regulasi tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi, dijelaskan bahwa Unit Kerja Keimigrasian merupakan perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai Unit Pelaksana Teknis Induk, yang mana pemenuhan kebutuhan SDM, sarpras, dan anggaran dalam pembentukan dan pelaksanaan Unit Kerja dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, yang dituangkan dalam pentuk perjanjian kerjasama

“Termasuk pegawainya nanti berasal dari Pemerintah daerah/kota setempat”, ungkap Herdaus Sekretaris daerah Kota Prabumulih Elman menyampaikan terimakasihnya kepada Kanwil Kemenkumham Sumsel, “Pemerintah kota Prabumulih akan segera melengkapi fasilitas untuk kantor UKK, agar segera berdiri, jaringan internet dan fasilitas lainnya akan segera dipasang, agar masyarakat yang dilayani nanti merasa nyaman “ kata ElmanTurut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas PUPR, H. Beni Akbari, Kepala Dinas Kominfo. Mulyadi Musa, Kasatpol PP Hartono, Kabid Inteldakim Kemenkumham Sumsel Syafrizal, Kasubbid Intelijen Keimigrasian I Gede Semarajaya, Kasubbid Dakim, Suwand

Read More

Pemkot Prabumulih Berikan SK Kepada 150 PPPK Guru Formasi Prabumulih

  PRABUMULIH – Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Prabumulih melaksanakan kegiatan pelantikan dan penandatanganan surat perjanjian kerja serta penyerahan SK PPPK guru formasi tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Sedikitnya ada 150 pegawai PPPK guru formasi yang menerima SK pada acara yang digelar di gedung kesenian Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Selasa (24/5). Hal itu diungkap Kepala BKPSDM Prabumulih, Beny Rizal melalui Kabid Pengembangan ASN, Yandi Irawan.“Hari ini sebanyak 150 pegawai PPPK yang mendapatkan SK di tahap kedua. Sebelumnya di tahap pertama sudah ada 158 pegawai PPPK yang mendapatkan SK,” ujarnya.

Dengan demikian, kata dia. Di kota Prabumulih sudah ada 308 pegawai dengan status PPPK. Pihaknya pun berharap dengan status yang sudah diangkat menjadi PPPK maka kinerja bisa lebih maksimal dan lebih semangat lagi.

Wali Kota Prabumulih, H Ridho Yahya yang hadir dalam kegiatan mengucapkan selamat kepada semua yang dilantik.

Read More

Sekda Tinjau Unit Kerja Kantor Imigrasi di PTM Prabumulih

PRABUMULIH,liputansumsel.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih bersama Kepala Devisi Imigrasi Kantor Wilayah (Kanwil) Menkumham Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Kepala Kantor (Kakan) Imigrasi Palembang beserta Tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meninjau lokasi Unit Kerja Kantor (UKK) imigrasi kelas I Palembang yang berlokasi di Mall Pelayanan Publik di lantai 3 Pasar Tradisional Modern (PTM) Kota Prabumulih, Senin (13/06/2022).

Dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah Kota Prabumulih Elman ST mengungkapkan, bahwa sudah dari tiga tahun yang lalu kantor UKK Imigrasi diharapkan masyarakat Prabumulih. Akan tetapi kata Sekda, dikarenakan berbagai kendala seperti sekarang ini covid, maka terlambat.

“Dan Alhamdulilah Kantor UKK ini, mudah-mudahan ini untuk sementara karena Pemerintah Kota telah menyiapkan lahan dan Insya Allah tahun 2023 Pemerintah akan menganggarkan pembangunan gedung yang akan dibangun di lokasi lahan dekat kantor Pengadilan Agama,” ungkap Sekda yang disampaikan dalam sambutannya.

 

Read More

Syukuran dan Do'a Bersama Peresmian Gedung Baru Kantor Pengadilan Agama Di Hadiri Walikota Prabumulih

 Prabumulih,liputansumsel.com--Walikota Prabumulih, Ir H. Ridho Yahya MM menghadiri syukuran dan doa bersama peresmian gedung baru Kantor Pengadilan Agama Kota Prabumulih yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Sekaligus peletakan batu pertama pembangunan musholla di dekat gedung Pengadilan Agama Kota Prabumulih serta  Isbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kota Prabumulih, Selasa (14/6/2022).

Turut hadir dalam acara tersebut Seluruh OPD Kota Prabumulih, Ketua Pengadilan Agama Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Kominfo Kota Prabumulih, Tokoh Agama, Toko Masyarakat, Kejari Kota Prabumulih, TNl , Polri, Forkompinda, Lurah, Camat  dan serta hadirin yang lainnya.

Dalam kesempatan wawancara  seusai mengikuti kegiatan acara tersebut, H.Ir.Ridho Yahya.MM Walikota Prabumulih menyampaikan apresiasinya atas penempatan gedung Pengadilan Agama Kota Prabumulih yang baru tersebut.

“Saya berharap kegiatan pelayanan Pengadilan Agama Kota Prabumulih, dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik. Tentunya dengan adanya Pengadilan Agama Kota Prabumulih yang baru ini, jadi keuntungan bagi warga kota Prabumulih.

Tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi, seperti saat mau berurusan ke Muara Enim. Karena jaraknya sangat dekat, serta mudah dijangkau,” ujar H.Ir.Ridho Yahya.MM Walikota Prabumulih.

Sementara itu Ketua Pengadilan Agama Kota Prabumulih Lukmin.SAg.ME menuturkan kepada para awak media, sesuai dengan area teritorialnya, maka gedung Pengadilan Agama Kota Prabumulih ini khusus melayani warga masyarakat kota Prabumulih”, ungkap Lukmin.SAg.ME Kepala Kantor pengadilan Agama Kota Prabumulih.

Read More