Melalui Lowyer Ternama Saiful Mizan SH PPDI OKU Gugat Kades Negeri Sindang

BATURAJA - liputansumsel - Tuntuan  Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang akan menuntut Kepala Desa Negeri Sindang baik melalui perdata maupun pidana terkait  dengan adanya pembukaan pendaftaran perangkat desa benar-benar bakal melalui meja hijau.

Soalnya sejak Kepala Desa di Somasi PPDI OKU melalui lowyer Saiful Mizan SH yang berkantor di Jalan A Yani depan City Mall Baturaja tidak mendapatkan tanggapan, akhirnya PPDiI  OKU menggugat ke Pengadilan Negeri Baturaja.


Tentunya gugatan tersebut dilakukan terkait diumumkan Panitia Tim Seleksi Perangkat Desa Negeri Sindang, Nomor: 140/ / Pansel-PD/ NS/ VI/ 2020.

Kuasa hukum PPDI OKU, Saiful Mizan SH, kepada awak media, Rabu (16/6) menyatakan pihaknya sudah memasukkan gugatan dengan perbuatan melawan hukum, terhadap Kades Negeri Sindang, Camat Sosoh Buay Rayap (SBR) dan Panitia Seleksi Penjaringan Perangkat Desa Negeri Sindang yang di SK kan kades.

Hal ini dilakukan karena tindakan yang dilakukan itu sudah mengancam pemberhentian para penggugat, dalam hal ini perangkat desa Negeri Sindang.

“ Pengumuman pihak tim seleksi perangkat desa, 4 dari 6 formasi yang dibuka itu diantaranya masih berisikan orang-orang yang gugat. Artinya bukan jabatan kosong. Masih ada orangnya dan masih sesuai dengan kriteria,” jelas pengacara ternama di Baturaja menjelaskan.

Saiful menjelaskan dalam dalam hal ini  pihaknya mempunyai dasar kuat untuk mempersoalkan itu dengan tindakan hukum.

“ Kita sudah mendaftarkan gugatan secara online. Tinggal pemberian nomor perkara di PN Baturaja,” katanya.

Ketua PPDI OKU, Benny Irawan, secara organisatoris tegas mendukung upaya hukum ini. Selain itu persoalan ini juga dilakukan PPDI OKU dengan berkonsultasi bersama pihak dinas PMD.


Senada disampaikan Eko, salah perangkat desa Negeri Sindang, mengaku tidak terima dengan adanya pembukaan pendaftaran (penjaringan) perangkat desa di desanya itu.

“ Kades mestinya tahu aturan. Apalagi Bupati OKU tegas menyatakan bahwa tidak ada pemberhentian perangkat desa sepanjang memenuhi syarat,” ungkapnya. (Bam)

Read More

PMD Muba Monitoring BLT Di Kecamatan SuKer.

MUBA-liputansumsel.com-Kadis PMD Kabupaten Muba H. Richard Chahyadi AP, MSi di dampingi Sekretari dinas Drs Deni Sukmana MSi serta staf Dinas PMD kabupaten Muba lakukan Monev Implementasi Aplikasi Siskeudes, dalam kegiatan Dana Desa dan Laporan Realisasi APBDesa Semester I tahun 2020 di kecamatan Sungai Keruh Selasa ( 14/07/20).

Acara tersebut berlangsung di Aula kecamatan Sungai Keruh yang dihadri Plt Camat Edi Heryanto SH, dan  Seluruh kades , Sekdes serta Oprator desa di kecamatan Sungai Keruh.

Plt camat Sungai keruh mengatakan Kami dari pemerintah kecamatan Sungai keruh mengucapkan trimkasih kepada kepala dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa yang telah melakukan rapat kordinasi dan sekaligus melakukan pembinaan, pembinaan Sistim Keuangan  Desa yang ada di kecamatan sungai keruh , dengan adanya pembinaan tersebut dapat melakukan peningkatan pengelolaan sistim keuangan yang ada di kecamatan sungai keruh.

Dengan adanya pembinaan tersebut dapat melakukan peningkatan pengelolaan Sistim Keuangan di desa dalam kecamatan sungai keruh , karna ada enam desa notabennya patugas sistim pengelolaan data di ganti atau di non aktifkan oleh kepala desa," jelasnya.

Dengan adanya rakor ini dapat membantu percepatan dalam pengelolaan keuangan dana desa dalam kecamatan sungai keruh.

Dengan kedatangan kepala dinas kami menyambut baik, karna tidak semua kecamatan yang di datangi beliau untuk melakukan pembinaan, dengan kekurangan yang ada di kecamatan sungai keruh beliau menyempatkan diri untuk melakukan sosialisasi-sosilisasi dalam penggunaan dana desa baik iti ADD maupun ADDK," Sebut Edi

Kepala dinas PMD kabupaten Muba Rhicard Chahyadi AP, MSi di damping sekretaris dinas Drs Deni Sukmana MSi mengatakan Dinas PMD kabupaten Muba turun langsung ke kecamatan Sungai Keruh karna banyak desa-desa dalam penyaluran BLT tidak menggunakan pola maksimal. Untuk itu dinas PMD melakukan monitoring dan Evaluasi dalam pencairan dana desa tahap pertama untuk persiapan pencairan tahap kedua di mana pencairan di bulan Juli sampai September 2020, yang mana pencairan tahap pertama di kecamatan sungai keruh pencairan BLT tidak menggunakan pola-pola maksimal sesuai dengan arahan bapak Bupati Dr Dodi Reza Alex, sehingga dinas PMD turun memberikan arahan agar tidak lagi menyimpang dari arahan Bupati Muba, karna Dana Desa tahap kedua ini diperuntukan BLT sebesar Rp300.000/KK perbulan selam tiga bulan terhitung dari Juli, Agustus , September 2020," Jelasnya.(ag/zi).

Read More

Lakukan Rapid Test Massal, Kecamatan Bayung Lencir Gandeng PT MAL dan PT BBE

Muba,liputansumsel.com--
Berbagai upaya percepatan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah Covid 19 di Bumi Serasan Sekate terus dilakukan, di bawah komando Bupati Musi Banyuasin Bapak Dodi Reza Alex Noerdin, MBA semua pihak diminta terlibat aktif bersinergi untuk melayani masyarakat agar terhindar dari sebaran Covid 19 sehingga langkah menuju new normal life dapat benar benar disiapkan dengan baik.

Selain sosialisasi yang terus dilancarkan kepada masyarakat terkait bahaya penyebaran virus Covid 19, himbauan untuk disiplin mematuhi Protokes yang telah diarahkan pemerintah seperti wajib masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan selalu menjaga imunitas agar tetap sehat, Pemkab Muba juga melakukan screning gratis kepada masyarakat, dengan harapan agar dapat lebih cepat mendeteksi di lingkungan masyarakat jika terdapat sebaran covid 19.

Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir bersama Puskesmas Bayung Lencir menggandeng PT Manggala Alam Lestari (MAL) dan PT Buana Bara Ekapratama (BBE) menggelar pelaksanakan puncak rapid test massal di Gedung Sehat Kecamatan Bayung Lencir Selasa (15/7/2020).

Camat Bayung Lencir M. Imron, S.Sos didampingi Sekcam Heru Kharisma, SIP, M.Si disela sambutannya mengatakan bahwa pelaksanaan  rapid test massal ini bertujuan untuk jemput bola ke masyarakat sehingga dapat mendeteksi lebih cepat jika terdapat sebaran virus covid 19 ditengah masyarakat dan akan segera dilakukan penanganan yang tepat oleh tenaga medis.

"Tujuan utama kami jelas untuk dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyebaran wabah Covid 19 di kalangan masyarakat, dan apabila hasil rapidnya ada yang mencurigakan maka penanganannya dapat dilakukan sesegera mungkin" ungkapnya.

Selain itu Imron mengapresiasi atas dukungan yang diberikan pihak swasta dalam hal ini PT MAL dan PT. BBE kepada Pemkab Muba khususnya Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir yang telah memberikan bantuan berupa 800 pcs alat rapid test untuk mendukung screening kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Bayung Lencir.

"Selain dari Dinas Kesehatan Kab Muba yang telah memberikan 720 pcs alat rapid test sekarang kita mendapat tambahan 800 pcs dari PT MAL dan PT BBE, jadi total alat rapid test untuk screening dan rafid ODP dan OTG di Kecanatan Bayung Lencir berjumlah 1.520 pcs, semoga dengan ini semua Kecamatan Bayung Lencir dapat terbebas dari wabah Covid 19 dan mempertahankan status zona hijau yang sudah bertahan hampir 3 minggu ini"

Imron juga mengucapkan banyak terimakasih kepada tenaga Medis baik dari Puskesmas, RSUD Bayung Lencir, Dinas Kesehatan Kab Muba dan seluruh unsur terkait baik dari Polsek, Koramil, Organisasi Masyarakat dan Pemuda serta tokoh yang berpengaruh dalam Kec. Bayung Lencir yang telah bahu membahu dan mendukung program pemerintah untuk memutus matarantai Covid 19 di Kec. Bayung Lencir.

Diselah acara Head of Strategic External Relation Dept. PT MAL Agus Karyawan diwakili KTT PT MAL Patmoko Basuki menyampaikan bahwa berterimakasih atas kepercayaan pihak kecamatan Bayung Lencir yang telah memberikan kesempatan PT MAL untuk terlibat dalam berkontribusi sosial ke masyarakat Bayung Lencir.

"Kami dari PT MAL dan PT BBE merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kami bersama dengan subkontraktor yaitu PT BSE, PT TBU dan PT TPE dapat memberikan kontribusi dalam memutus mata rantai Covid 19 di Kab Muba khususnya di Kec Bayung Lencir"

Senada Kepala Puskesmas Bayung Lencir, Yusrizal, SKM,MKM mengatakan bahwa jumlah screening yang telah dilakukan sebanyak 742 orang tersebar dibeberapa desa dalam Kecamatan Bayung Lencir dan masih akan terus dilakukan screening kepada masyarakat di beberapa desa dibawah wilayah kerja Puskesmas Bayung Lencir.

"Alhamdulillah sejau ini hasilnya masih bagus- bagus saja dari 742 orang yang dilakukan screening terdapat 9 orang yang hasil rapid testnya reaktif, dan telah kami dilakukan tindakan pemeriksaan lanjutan yaitu Swab TCM dan Swab PCR dan hasilnya negatif semua, semoga rapid test massal hari ini dan beberapa hari kedepan hasilnya juga baik". Tutupnya.

Read More

Plt. Bupati Instruksikan MPP Kabupaten Muara Enim Segera Terealisasi

Muara Enim, Liputansumsel.com
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Muara Enim, Senin (13/7/2020) menggelar rapat pembahasan progres pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Muara Enim di Pimpin langsung oleh Plt. Bupati Muara Enim H. Juarsah S.H, rapat kerja berlangsung di ruang rapat serasan sekundang, Kantor Bupati Muara Enim ini merencanakan pembangunan MPP yang berlokasi di gedung kantor Dispora Pemkab. Muara Enim melalui anggaran APBD Perubahan Tahun 2020 dan APBD Tahun 2021.

Plt. Bupati menerangkan, bahwa kehadiran MPP ini merupakan bagian dari program kerja pemerintahannya untuk memberi kemudahan, kecepatan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Selain itu, untuk meningkatkan daya saing daerah serta meningkatkan investasi. Maka dipandang perlu memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Muara Enim," ungkapnya.

Plt. Bupati meminta jajarannya agar secara serius merealisasikan MPP Kabupaten Muara Enim ini yang sempat tertunda pembangunannya. Apalagi menurutnya keberadaan MPP ini sudah beberapa kali dipertanyakan oleh DPRD Kabupaten Muara Enim, termasuk juga Kementerian PAN-RB dalam rangka pelaksanaan Perda Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur standardisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim," ucap Jursah.

Lebih lanjut, Plt. Bupati menegaskan, bahwa memberikan batas waktu paling lambat 20 Juli 2020 mendatang kepada jajarannya untuk memberikan laporan progres realisasi MPP ini.

"Sesuai rencana, Dinas/Instansi/Organisasi yang berjumlah 21 unit pelayanan akan berada satu atap /satu pintu di dalam MPP Kabupaten Muara Enim, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Samsat, Polres, Disdukcapil, BPJS, PLN, Imigrasi, Bank Sumsel, Taspen, Bapenda dan PDAM. MPP ini ditargetkan pada tahun depan dapat terealisasi," imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Muara Enim Ir. H. Hasanuddin, M. Si menambahkan, bahwa MPP telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim 2019-2024 oleh sebab itu dirinya menekankan agar progresnya harus dipertegas.

Sekda berharap, MPP ini benar-benar optimal dan maksimal, jangan sampai mubazir hanya karena latah dan sekedar melaksanakan peraturan sehingga Ia meminta agar dinas/instansi terkait benar-benar serius serta berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan prima melalui keberadaan MPP ini.

Read More

Disdik Kota Palembang dan Walikota Optimis 50 Besar dalam Program Sekolah Filial

Palembang, Liputan Sumsel.com - Walikota Palembang, H.Harnojoyo didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang Ahmad Zulinto secara langsung melakukan presentasi dan paparan program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) melalui Sekolah Filial Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Hal ini dilakukan secara video Conferece (Vidcon) didepan tim penilai independen Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk nilaian kompetisi inovasi pelayanan publik 2020 yang dilombakan secara nasional di Rumah Dinas WalikotaPalembang, Selasa (14/7/202)

"Alhamdulillah program inovasi Poltabes kita masuk di top 99 dan ini tadi dinilai lagi dari tim independen Kemen PANRB," kata H. Harnojoyo.

Harno mengungkapkan, bahwa dari posisi top 99 yang saat ini diduduki oleh Pemerintah kota Palembang, program Poltabes tersebut juga diharapkan dapat masuk dalam top 45 hingga mampu menuju persaingan ke tingkat Internasional

"Mudah-mudahan ini merupakan salah satu program untuk menjawab bagaimaa pendidikan untuk menjadi hak dasar ini tidak memilih-milih, termasuk anak jalanan," ujarnya.

Harno menambahkan, dari jumlah 1.278 anak putus sekolah, saat ini masih tersisa sebanyak 491 anak putus sekolah. Target kita nantinya Zero untuk anak putus sekolah ini, dan itulah target kita," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan kota Palembang, Ahmad Zulinto menyampaikan, bahwa Pemkot Palembang saat ini menargetkan posisi top 45 terkait inovasi Poltabes.

"Kalau kita masuk top 45 nanti, nanti akan diseleksi lagi oleh PANRB untuk mewakili ke tingkat dunia. Untuk hasilnya kita belum dapat memastikan, karena Covid ini, namun yang pastinya kita sangat optimis," tutupnya. (Rl-A2)

Read More

Bupati Dodi Support STEIS Wujudkan SDM Ekonomi dan Perbankan Syariah

SEKAYU, - liputansumsel.com--Hari ini, Selasa (14/7/2020) Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin menerima Audiensi Jajaran Pengurus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sekayu (STEIS) Kabupaten Muba, di Ruang Audiensi Bupati Muba.

STEIS ini merupakan Sekolah Tinggi Pertama di Muba dan Kedua di Provinsi Sumatera Selatan setelah IGM Palembang yang mempersiapkan tenaga ekonomi syariah dan perbankan syariah.

Dalam sambutannya Bupati Muba sangat apresiasi berdirinya STEIS di Kabupaten Muba, menurutnya Indonesia adalah negara yang mempunyai kegiatan ekonomi syariah terbesar sedunia karena mayoritas masyarakat beragama Islam.

"Jadi seharusnya perkembangan ekonomi syariah itu lebih besar dari sekarang," ujar Mantan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Sumsel tersebut.

Dodi mengatakan sistem ekonomi syariah paling sangat baik yang tetap dapat berkembang walaupun dalam keadaan krisis.

"Sistem perbankan syariah paling tahan atas goncangan krisis. Agar lebih maksimal lagi bank syariah bisa diperkenalkan kepada orang-orang atau perusahaan besar baik muslim maupun non muslim mereka pasti tertarik, tapi dengan pelayanannya harus lebih baik," kata Dodi.

Lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Muba akan konsen dan mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar di STEIS Muba.

"Ini luar biasa, sebagai pioner untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ekonomi syariah dan perbankan syariah,  tidak ada kata lain dari kami pemerintah daerah selain mendukung proses belajar mengajar," imbuhnya.

Sementara Ketua Yayasan STEIS Su'aidy Abdurrahman SSos SE MM dalam kesempatan yang sama mengatakan tujuannya beraudiensi dengan Bupati Muba adalah untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan Perguruan Tinggi STEIS, yang berdiri pada tahun 2018 dan saat ini sudah menerima mahasiswa angkatan kedua dan bertempat di SMP Al-Karim Sekayu, dengan dua jurusan yakni Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah.

"Sejarah berdirinya STEIS ini kami melihat di Negara kita yang banyak Islam tapi perbankan masih konvensional atau riba, padahal ekonomi Islam dampaknya sangat baik kepada masyarakat kita," tuturnya.

Su'aidy berpendapat bahwa kedepan vserjana perbankan syariah dan ekonomi syariah kedepan sangat potensial.

"Intinya kami mohon dukungan atau support dari pemerintah biar kami tambah semangat karena kami ingin memajukan STEIS ini," pungkasnya.(agung/rill).

Read More