Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni Kukuhkan Ketua Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Sumsel

Jakarta, Liputansumsel.com,-. Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Sumatera Selatan  (Sumsel) Tyas Fatoni yang juga sebagai Pj Ketua Pembina Posyandu Sumsel mengukuhkan Ketua Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Sumsel. Kegiatan ini berlangsung di anjungan Sumsel, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Pengukuhan Ketua Pembina Posyandu Kabupaten/Kota ini menindaklanjuti Keputusan Pj Ketua Pembina Posyandu Provinsi Sumsel Nomor: 001/Kep/Posyandu Prov/IV/2024 tentang pengukuhan Ketua Pembina Posyandu Kabupaten/Kota pada 6 (enam) Kabupaten dan Keputusan Pj Ketua Pembina Posyandu Provinsi Sumsel Nomor: 002/Kep/Posyandu Prov/IV/2024 tentang pengukuhan Ketua Pembina Posyandu pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota.

Pengukuhan tersebut berlangsung di sela pelaksanaan Jambore Kader PKK tingkat Provinsi Sumsel dengan tema ‘Kader PKK Cerdas dan Tangguh, Program PKK Mendukung Indonesia Maju’. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Sumsel Koimudin. Dia menyampaikan pelaksanaan Jambore Kader PKK yang selama ini dilaksanakan setiap tahun merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga karena keluarga merupakan sendi dasar kehidupan masyarakat.

"Di tangan para ibu dan kader PKK sangat menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia ke depan melalui program-program nyata tiap Pokja (Kelompok Kerja). Salah satunya masalah nasional, yaitu stunting yang sangat menjadi prioritas pemerintah untuk diupayakan pencegahan dan penanggulangannya agar SDM Indonesia ke depan benar-benar menjadi sumber daya yang potensial, sehat dan berkualitas,” kata Koimudin.

Dia juga berharap melalui kegiatan Jambore Kader PKK dapat meningkatkan perekonomian keluarga melalui produksi produk UP2K di masing-masing desa. Ini tentunya dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang terdapat di masing-masing wilayah sehingga meningkatkan perekonomian keluarga dan akhirnya desa menjadi semakin mandiri dan maju kedepannya.

Koimudin menyampaikan 10 program pokok yang dimiliki PKK bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, dia mengimbau dan mengajak jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi TP PKK dalam merealisasikan kesepuluh program tersebut dalam kegiatan kemasyarakatan, terkhusus berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.

"PKK telah berkontribusi dalam melakukan perubahan pada masyarakat ke arah lebih baik. Untuk itu, PKK dituntut terus berperan aktif mendukung keberdayaan masyarakat dalam mendayagunakan segenap potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. PKK sebagai suatu gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat diharapkan membantu masyarakat dan sekaligus menjadi pilar keluarga dalam peningkatan kesejahteraan,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pokja IV dr. Erly Yani selaku Ketua Pelaksana melaporkan kegiatan Jambore Kader PKK merupakan program kerja TP PKK Sumsel tahun 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 220 orang. Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari.

"Jambore Kader PKK bertujuan memberikan peluang kepada kader PKK Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta motivasi para kader PKK agar lebih aktif dan kreatif sehingga dapat berkiprah dalam menjalankan 10 program pokok PKK di wilayahnya masing-masing,” ucap Erly.

Dalam kegiatan Jambore Kader PKK dilakukan pula penyerahan hadiah bagi para pemenang berbagai lomba PKK yang telah dilaksanakan pada bulan lalu, yaitu lomba paduan suara, lomba kreasi jingle galeri pelangi serta lomba senam kreasi 6 langkah cuci tangan. Selain itu, dilakukan juga penyerahan bibit tanaman duku dan manggis serta benih cabai untuk DWP Penghubung Sumsel, peningkatan capacity building kader PKK, kemudian dilanjutkan dengan senam bersama serta penanaman bibit cabai dan peninjauan anjungan Sumsel pada esok hari.

Berikut daftar para pemenang berbagai lomba PKK : 

Pemenang lomba paduan suara:

Juara 1 TP PKK Lubuk Linggau

Juara 2 TP PKK Pagaralam

Juara 3 TP PKK Ogan Ilir

Juara Harapan 1 TP PKK Lahat

Pemenang lomba kreasi jingle galeri pelangi:

Juara 1 TP PKK Lubuk Linggau

Juara 2 TP PKK Muara Enim

Juara 3 TP PKK Pagaralam

Juara Harapan 1 TP PKK Banyuasin

Pemenang lomba senam kreasi 6 langkah cuci tangan:

Juara 1 TP PKK Lubuk Linggau

Juara 2 TP PKK Musi Rawas

Juara 3 TP PKK OKU Selatan

Juara Harapan 1 TP PKK Muara Enim

Read More

Hadiri Upacara Hari Otonomi Daerah Tingkat Nasional, Pj Gubernur Agus Fatoni Sebut Capaian Ekonomi di Sumsel Sangat Baik

Surabaya, Liputansumsel.com, - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menghadiri langsung Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII tahun 2024 Tingkat Nasional yang mengusung tema ‘Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat’. Kegiatan ini berlangsung di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2024). 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Inspektur Upacara kegiatan mengatakan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Hal tersebut diatur dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945.

“Otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama termasuk di antaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi. Pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan konkuren atau urusan yang dapat dikelola bersama antara Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mengimplementasikan kepentingan tersebut ke tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel serta responsif,” jelas Mendagri. 

Sementara itu, menurut Mendagri jika dalam konteks ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045.

“Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan. Termasuk melalui transformasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan dan pariwisata,” kata Mendagri. 

Lebih jauh Mendagri menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri terus berkomitmen memperkuat fungsinya dalam Fasilitasi Produk Hukum Daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau. Ini dilakukan tentunya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. 

“Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran Peraturan Daerah yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika dan penanggulangan bencana,” ucap Mendagri.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menilai otonomi daerah bertujuan untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal. Ini dilakukan dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan.

“Gubernur bersama Bupati dan Walikota se-Provinsi Sumsel hadir di Surabaya ini untuk menghadiri Hari Otonomi Daerah yang ke-28. Jadi acara ini dilaksanakan setiap tahun dan alhamdulillah hari ini di Surabaya acaranya cukup bagus, walaupun hujan namun tetap berlangsung khidmat kita bisa mengikuti acara ini dengan baik,” kata Fatoni.

Fatoni mengatakan capaian makro ekonomi di Provinsi Sumsel saat ini cukup baik, pertumbuhan ekonomi juga sangat baik. Bahkan Provinsi Sumsel menjadi penanganan tercepat terkait kemiskinan ekstrem begitu pula penurunan angka stunting tercepat secara nasional.

“Provinsi Sumsel termasuk daerah yang terbesar di Indonesia, potensinya sangat besar dan akan kita maksimalkan. Alhamdulillah sudah banyak sekali penghargaan dan pencapaian yang telah diraih, sejak Oktober sampai dengan saat ini sudah ratusan penghargaan yang telah diraih baik itu nasional maupun internasional,” ucap Fatoni. 

Untuk mencapai hal tersebut, Pemprov Sumsel mencanangkan berbagai gerakan kolaboratif yang dilakukan secara serentak serta melibatkan Pemda Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD dan swasta. Diantaranya, Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel (GPMSS), Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel (GPISS), Gerakan Penanganan Stunting Serentak se-Sumsel (GPStSS), Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumsel (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumsel (GPSSS) dan lainnya.

“Spesial lagi di Sumsel ada gerakan bedah rumah serentak, terdapat 8.391 rumah dan ini bisa bertambah sampai dengan 15.000, ada juga gerakan pembangunan sanitasi serentak di sumsel ada 6.824 yang akan kita bangun. Ada gerakan penanganan stunting serentak se-Sumsel, jadi stunting kita tangani bersama dengan cara mengangkat anak stunting menjadi anak asuh,” tandasnya.

Melalui kegiatan ini, Mendagri juga menceritakan sejarah otonomi daerah dari masa ke masa. Selain itu, Mendagri juga memberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada kepala daerah yang berprestasi. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, dan Pejabat eselon II Kemendagri serta gubernur, Bupati/Walikota dan Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Read More

Pj. Walikota Buka Musrenbang RPJPD Tahun 2024-2025

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang tahun 2025-2045 yang dihadiri oleh sejumlah stakeholder di Ruang Pertemuan OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (25/4/2024).

“Rencana pembangunan ini jangka panjang daerah, dalam rangka kita menyusun dari tahun 2025 sampai dengan 2045. Berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri dan Bappenas tentang penyusunan RPJPD dengan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) bahwa merupakan alat sekaligus visi Indonesia sebagai negara nusantara yang berdaulat hingga Indonesia Emas tahun 2045”, ujar Lusje dalam sambutan.

Lusje Tabalujan menerangkan, jika dulu kita mengenal GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, saat ini disebut dengan RPJPN.

“Dua puluh tahun mau kita apakan Kota Pangkalpinang ini baik keagamaan, pendidikan, kesehatan, pembangunan dan lain-lain”, tegas Lusje.

Dengan disahkannya RPJPD, Lusje yakin akan memberikan ruang yang optimal untuk pembangunan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah. Lusje mengingatkan agar RPJPD Kota Pangkalpinang sejalan dengan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga RPJPN.

“Kita diberi wewenang untuk mengatur pemerintahan sendiri sesuai dengan apa yang ada dalam otonomi daerah. Kota Pangkalpinang adalah bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga harus sesuai dengan kebijakan provinsi, begitupun provinsi juga harus sesuai dengan RPJPN dan RPJMN”, tukas Lusje.

Dalam Musrenbang ini, Lusje harapkan masukan dan saran dari semua stakeholder untuk menyempurnakan penyusuan RPJPD Kota Pangkalpinang 2025-2045. 

Nantinya, tambah Lusje, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang terpilih nanti setelah Pemilukada tahun 2024 akan berpedoman dengan apa yang disusun ini yakni berpegangan pada RPJPD Kota Pangkalpinang 2025-2045.

“Alhamdulillah hari ini saya lihat lengkap di hadiri oleh stakeholder sebagai teman bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk sama-sama membangun Kota Pangkalpinang yang kita cintai ini”, tutupnya. (*)

Read More

Pemkot Gelar Upacara Hari Otonomi Daerah ke-28

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti upacara Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024 di halaman kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (25/4/2024).

Pj Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan menjadi inspektur upacara dan membacakan sambutan dari Menteri Dalam negeri di hadapan ratusan peserta upacara. 

Hari Otonomi Daerah ke-28 mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”.

Sekadar informasi, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasar pada aspirasi masyarakat. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat.

Lusje Anneke Tabalujan mengatakan, momentum Hari Otonomi Daerah ini memberi peluang untuk daerah agar berotonom dan mengatur “rumah tangga” sendiri. 

Lusje menyebut, dengan menjadi Otonomi Daerah, pemerintah, masyarakat dan semua stakeholder di Pangkalpinang dapat saling berkolaborasi mengurus daerah ini.

“Siapa lagi yang mengatur dan mengurus Pangkalpinang kalau bukan kita sendiri. Itu adalah bagian dari pemerintah, masyarakat dan semua stakeholder, mari kita urus rumah tangga karena kita sudah otonom,” katanya.

Dia mengatakan, dengan Otonomi Daerah, daerah memiliki peluang untuk meningkatkan PAD dan menjaga lingkungan masing-masing. Salah satu upaya menjaga lingkungan dengan menjaga kebersihan. 

Di Pangkalpinang, kata Lusje, tidak ada wilayah izin tambang atau zero tambang dan sudah diatur dalam Peraturan daerah, ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga lingkungan dari pencemaran.

Berdasarkan amanat Mendagri untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD), Lusje menyebut, bisa dilakukan dengan menggali potensi-potensi yang ada untuk pembangunan daerah.

“Misalnya bagaimana parkir-parkir liar ini bayar retribusi, atau pengusaha wallet juga bisa jadi potensi untuk peningkatan PAD kita. Potensi-potensi lain juga akan kita gali untuk modal pembangunan daerah,” ucap Lusje.

Selain itu, dari sector pariwisata juga dapat menjadi salah satu potensi dalam peningkatan PAD. Lusje mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan kepala OPD terkait agar peningkatan pariwisata di Pangkalpinang terus digenjot.

“Saya juga sudah ingatkan kepala dinas pariwisata dan sudah ada program-program yang dilakukan dari sector pariwisata untuk peningkatan PAD,” tutupnya. (*)

Read More