FK-PKBP Minta Harnojoyo Terapkan Pajak Berkeadilan.

PALEMBANG, liputansumsel.com – Terkait pajak hotel dan restoran, Forum Komunikasi Pelaku Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP) Sumsel, dengan tegas meminta Walikota Palembang H. Harnojoyo untuk menerapkan pajak yang berkeadilan pada pelaku usaha kuliner di Kota Palembang, pasalnya usulan revisi yang di sampaikan Walikota Palembang ke DPRD Kota Palembang, banyak pihak menilai belum memenuhi rasa keadilan baik di sisi pelaku usaha kuliner maupun konsumen.
Hal ini di sampaikan oleh Sekretaris FK-PKBP Sumsel Vebri al Lintani dalam konferensi pers (3/3/2020) di Jl.A Yani Plaju // rumah makan Bu Darmin salah satu pengusaha kuliner.

Dari pantauan tampak hadir dalam konferensi pers tersebut, Ketua FK-PKBP Sumsel H Idasril SE, SH.MM, Ketua Bang Japar Iskandar Sabani SE, SH.

“Kita menginginkan pemerintah menerapkan pajak yang bermanfaat tetapi tidak menindas, jadi pajak bisa berjalan dengan baik dan manfaatnya juga baik, sehingga masyarakat tidak merasa tertindas pajak yang diterapkan, Tujuan ini untuk kebaikan bersama, bukan untuk satu pihak kuliner saja tetapi konsumen juga,” ungkap mantan Ketua Dewan Kesenian (DKP) Kota Palembang ini.

Lanjut vebri, lepas aksi unjuk rasa kemarin, beliau  ingin mempertegas tujuannya, ada tiga hal yang pihaknya usulkan kepada walikota. Pertama tentang klasifikasi restoran yang didefinisikan sebagai restoran, rumah makan dan warung makan,” jelas sekali ketiganya sangat berbeda, untuk restoran high class penetapan pajak 10 persen masih dibilang wajar,” tegas aktivis sosial dan budaya ini.

Dilihat dari fasilitas didalamnya sebagai contoh lokasi restoran, eksterior, interior, pelayanan dan sistem pembayaran serta manajemennya pun berbeda dan sangat wajar jika ditetapkan pajak 10 persen. Bahkan untuk reqruitment karyawan restoran berdasarkan skill dan Ijazah.

“Beda dengan requitmen karyawan rumah makan dan warung makan, asal mau bekerja saja cukup. Kesimpulan kita untuk kategori restoran high class silahkan tetapkan pajak 10 persen dengan omzet 25 juta rupiah setiap bulan, untuk rumah makan omzet 25 juta rupiah setiap bulan berdasarkan undang-undang UMKM, peraturan pemerintah tahun 2018 ditetapkan pajak 0,5 persen setiap bulan,” ujar Vebri.

Masih lanjut Vebri, pihaknya sudah menyampaikan draf revisi versi FK-PKBP ke DPRD Kota, tetapi sampai detik ini belum ada jawaban, padahal DPRD kota sudah berjanji akan mengajak forum dalam setiap tahapan .

“Seharusnya setiap mereka rapat akan melibatkan pihak kita, dimana kita mempunyai hak. Oleh karena itu kita menuntut kepada pansus pajak hotel dan restoran, ini untuk selalu memberikan informasi kepada forum,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Ketua FK-PKBP Sumatera Selatan H Idasril SE, SH.MM menambahkan,
" Selama ini pihaknya selalu  mendengar pihak pemkot  sebagai pemangku mengatakan pecel lele, nasi bungkus, nasi uduk, bubur ayam dan lain lain itu tidak dikenai pajak makanan",

“Tetapi jika ditetapkan pajak tersebut berdasarkan omzet, yang hanya 300 ribu perhari dan 400 perhari tentu  secara otomatis kena semua. Maka dari itu harus ada klasifikasi dari restoran, rumah makan dan warung makan tersebut,” jelas mantan Calon Wakil Bupati Banyuasin ini.

Idasril juga menegaskan, " Dengan adanya pengklasifikasian tentu akan membantu Walikota dalam menerapkan pemerintahan yang Good Goverment. “Dengan ada pengklasifikasian restoran, rumah makan, warung makan dan warung tenda tentu akan membatasi oknum pegawai pajak yang nakal, karena masing-masing sudah jelas kewajibannya kalau seperti sekarang semuanya di samakan, tentu akan gampang di permainkan oleh oknum pajak yang nakal,” kata beliau yang berprofesi sebagai Advokat ini.

( Armin )

Read More

Sumsel Partisipasi Pameran Potensi Unggulan Daerah Forsesdasi 2020

Palembang - liputansumsel.com--Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nasrun Umar yang juga Ketua Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) mengungkapkan pemprov Sumsel akan berpartisipasi dan memeriahkan pameran potensi unggulan daerah pada kegiatan Forsesdasi 2020. 

Hal itu dikatakan Nasrun Umar saat memimpin rapat persiapan Forsesdasi 2020 di ruang rapat Sekda, Selasa (03/03/2020) siang.

"Saya sebagai Ketua Forsesdasi. Sudah barang tentu Sumsel mutlakikut dalam pameran potensi unggulan daerah pada rangkaian kegiatan Forsesdasi. Ini kesempatan bagi kita untuk mempromosikan Sumsel di kancah nasional", tuturnya.

Adapun kegiatan Forsesdasi 2020 yaitu Rakornas Implementasi Birokrasi dan Rakernas Forsesdasi yang berlangsung pada 17 hingga 21 Maret di Batam, Kepulauan Riau. " Dari Sumsel ada 6 OPD yang terlibat langsung dan berkontribusi pada hajatan itu, seperti Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi, dan Dekranasda Sumsel",imbuh Nasrun.

Sekda Nasrun Umar bertekad menampilkan Dekranasda Sumsel pada hajatan tersebut sebagai Dekranasda terbaik di Indonesia. "Kita siapkan goodie bag berisi cindera mata bagi tamu khusus saat berkunjung ke stand pameran Sumsel", ujarnya.

Kepala DPMPTSP Sumsel Megaria yang adalah pelaksana teknis kegiatan Forsesdasi 2020 menyampaikan pihaknya bersama OPD lainnya yang diundang siap mendukung dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Forsesdasi 2020. "Kita akan manfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan Sumsel dengan segala potensinya", katanya

Read More

Sekda Sumsel Minta Dana Pensiun Tak Bertele-tele

PALEMBANG –liputansumsel.com-- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar menerima kunjungan Pimpinan PT. Taspen Cabang Palembang Kartiman Slamet dan Wakil Pimpinan Fani Yudha di Ruang Kerja Sekda, Selasa (3/2).

Pertemuan itu dilakukan guna konsolidasi dan koordinasi terkait pengelolaan dana pensiuan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengakhiri masa kedinasannya di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumsel.

Dalam kesempatan itu, Nasrun meminta agar proses dana pensiun itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Terlebih, saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Kopri) dan PT. Taspen dalam pertemuannya membahas pengelolaan iuran bulanan yang dikelola PT. Taspen bagi ASN sejak awal karier sampai akhir masa kerja ASN sehingga ASN bisa mendapatkan hasil tabungannya dengan jumlah yang signifikan.

“Pengelolaan dana pensiun ini harus betul-betul dilakukan sebaik mungkin. Jangan sampai nanti ketika pensiun, prosesnya memakan waktu lama,” kata Nasrun.

Dia menghimbau agar pendataan ASN yang akan pensiun dilakukan sedini mungkin untuk mempercepat proses pemberian penghargaan tersebut.

“Minimal tiga bulan sebelum mereka (ASN) pensiun data itu sudah ada sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Dan mungkin akan lebih baik dalam moment tertentu dilakukan secara simbolis dulu,” tuturnya.

Untuk itulah, dia meminta agar PT. Taspen Cabang Palembang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumsel terkait hal itu.

“Silahkan dikoordinasikan dengan BKD. Siapa pun instansi vertical yang ada di Sumsel tentu akan kami bantu kalau memang dibutuhkan dengan prinsip tugasnya untuk kemajuan provinsi ini berjalan dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Pemimpin PT Taspen Cabang Palembang Kartiman Slamet mengatakan, pihaknya akan mensingkronisasikan data yang ada di PT Taspen dan BKD Provinsi Sumsel untuk meminimalisir kekeliruan.

“Tentu kami akan singkronkan data kami dan BKD. Ini juga sebagai kontrol Taspen,” pungkasnya

Read More

Herman Deru Ajak Mendagri Safari Jumat

Palembang - lipitansumsel.com--Usai mendampingi tiga menteri sekaligus di waktu yang bersamaan dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020, di Dining Hall Jakabaring Sport City (28/2). Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru melanjutkan kegiaatannya dengan melangsungkan safari Jum’at   bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnvian di Masjid Cheng Ho Jakabaring, Jumat (28/2).

Mendagri berkesempatan menjadi imam pada sholat jum’at yang dihadiri ratusan umat muslim dari berbagai penjuru. 

Dalam kata sambutannya Mendagri Tito Karnavian menyampaikan banyak hal, diantaranya sangat penting menjaga Provinsi Sumsel untuk tetap saling menghargai antar umat beragama, etnis, ras dan budaya.

“Kan Provinsi Sumsel sudah mempunyai slogan zero konflik, negara kita negara yang ditakdirkan sebagai negara yang penuh keberagaman, berbeda suku, ras dan agama adalahh kekayaan bagi kita . Tidak banayak negara yang memiliki kebergaman seperti kita, Nikmat Allah kita beragam termasuk saudara- saudara kita yang bersuku tionghoa," katanya

Sementara Gubernur Sumsel H. Herman Deru menambahkan, safari sholat jumat diberbagai tempat yang berbeda, menjadi hal yang biasa dilakukannya untuk mengetahui secara nyata kondisi masyarakat sekitar.

    

“Insya Allah kalau kita bersyukur. Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau kita tidal bersyukur maka bisa jadi bencana akan datang," tuturnya

Dia menjelaskan sebagai seorang umaro atau pemimpin pemerintahan. Dirinya tetap mengajak jajaran agar dapat menggunakan jabatan  untuk kemaslahatan umat. Dengan tetap menjaga talisilaturahmi  dengan semua orang tanpa membedakan strata kedudukan di tengah masyarakat.

"Silaturahmi  seperti ini datang ke masjid-masjid melalui safari jumat. Tidak lain tujuan saya untuk melihat kondisi masyarakat. Terlebih terkait dengan syiar agama Islam," pungkasnya.(ril humas

Read More

Herman Deru Ajak Masyarakat Awasi Rp2,71 Triliun Dana Desa di Sumsel

#Dicairkan Tiga Tahap ke 2583 Desa

PALEMBANG -liputansumsel.com-- Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana sedikitnya Rp 72 triliun untuk pembangunan dan pengembangan 72.953 desa yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Dari dana tersebut, Rp 2,71 triliun dikucurkan untuk 2583 desa yang ada di Sumsel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyaluran dana desa tetap dibagi dalam tiga tahap selama satu tahun seperti tahun sebelumnya. Hanya saja, dana yang disalurkan saat ini lebih besar dari dana tahun. Dimana tahap I dan II diberikan masing-masing sebanyak 40 persen dari dana yang yang sudah dianggarkan untuk tiap provinsi. Sedangkan tahap III diberikan sebanyak 20 persen.

"Tahap I sendiri saat ini masih berlangsung. Sejauh ini, dana desa tahap I yang telah disalurkan ke sejumlah desa di Indonesia mencapai Rp 1,9 triliyun," kata Sri Mulyani, saat pembukaan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Sumsel Tahun 2020 di Dinning Hall Jakabaring Sport City Palembang, Jum'at (28/2) pagi.

Perubahan aturan ini diketahui tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 205 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa. 

Menurut Sri, berubahnya besaran pencairan tahap I dana desa bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan desa tersebut dalam melakukan program kerjanya. Namun, dalam hal pengawasan akan dibuat lebih simpel tetapi efektif agar tetap bisa dipertanggungjawabkan.

"Jumlah penyalurannya kita naikkan agar program desa untuk melakukan pengembangan daerah bisa lebih cepat dilakukan namun tetap harus akuntabel," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengajak agar semua pihak termasuk pemerintah daerah turut melakukan pengawasan penggunaan dana desa tersebut.

"Dana desa ini harus segera digunakan untuk pengembangan desa. Jangan ditumpuk dan dipindah rekening untuk di depositokan atau mencari keuntungan pribadi. Untuk itulah, kami dari kementerian keuangan, kemendagri, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal bersinergi agar dalam penggunaannya tepat sasaran," tegasnya.

Dia pun memastikan, jika saat ini pemerintah pusat juga telah memberikan pendapatan tetap untuk seluruh aparat desa.

"Penghasilan tetap untuk aparat desa ini setara dengan gaji pokok Aparatur Sipil Negara Golongan 2a. Penghasilan itu diberikan dengan harapan aparat desa terhindar dari penyalahgunaan dana desa yang dikucurkan pemerintah," tegasnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta agar penggunaan dana desa bisa sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan Kemendesa.

"Sasaran utama dana desa ini adalah untuk transformasi ekonomi pedesaan dan edukasi SDM pedesaan," kata Halim.

Dia menuturkan, transformasi ekonomi pedesaan yakni meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur seperti jalan dan jembatan sehingga memudahkan aktifitas masyarkat dan perekonomian semakin meningkat. Sedangkan edukasi SDM pedesaan yakni meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

"Dana desa yang cair gunakan sesuai edaran Kemendesa yakni padat karya tunai desa agar perekonomian desa menggeliat," bebernya.

Sedangkan untuk desa yang telah mandiri dan maju dia meminta agar menggunakan non tunai.

"Untuk desa yang sudah ada internet sebaiknya menggunakan non tunai. Agar transkasi keluar masuknya uang jelas. Saya harapkan setiap desa Sumsel menjadi contoh untuk desa di luar," paparnya.

Disisi lain, Menteri Dalam Negeri H. Tito Karnavian mengungkapkan, dalam penggunaannya dana desa akan menjadi lebih efektif jika diawasi seluruh perangkat pemerintah daerah. Terlebih, setiap tahun dana desa ini mengalami peningkatan, termasuk tahun ini yang mengalami peningkatan sebesar Rp 2 triliun dari tahun 2019 yang hanya Rp 70 triliun menjadi Rp 72 triliun pada tahun 2020 ini.

"Kemendagri juga akan melakukannya karena pengawasan internal penggunaan keuangan itu adalah Kemendagri,” kata Tito.

Dia juga meminta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri turut andil memberikan pembinaan kepada kepala desa dan perangkatnya agar penggunaan dana desa tidak cacat administrasi sehingga menyebabkan kepala desa maupun perangkatnya terjerat hukum.

"Saya juga meminta BPSDM agar memberikan pelatihan untuk kepala desa yang mungkin kurang paham mekanisme administrasi pemerintahan, administrasi keuangan. Karena jika ada masalah administrasi mereka akan diperiksa lalu terjerat hukum. Jadi tolong semua pihak termasuk Polri, Kejaksaan dan lainnya turut membantu memberikan edukasi yang masif," tuturnya.

Soal mekanisme penyaluran dana desa yang saat ini diterapkan saat ini, diyakini Tito juga mampu memotong rantai birokrasi sehingga lebih efektif, dan efisien.

“Agar tidak ada hambatan birokrasi, memotong birokrasi. Kalau lewat provinsi, kabupaten/kota, panjang, potong langsung ke desa mulai tahun ini dan diserahkan. Sehingga keinginan presiden agar dana itu tepat sasaran, betul-betul bisa membuat desa itu bangkit mandiri bisa direalisasikan,” paparnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel H. Herman Deru meyakini, jika aturan yang telah dibuat tiga kementerian terhadap mekanisme penyaluran dana desa tersebut dapat semakin mempercepat pengembangan desa.

Dia juga mendorong kesejahteraan masyarakat desa di Sumsel dengan berpedoman pada aturan tersebut.

"Termasuk juga hal pengawasan penggunaan dana desa ini. Saya tentu sepakat dengan mekanisme tersebut karena dapat mempercepat pengembangan desa dan meminimalisir penyalahgunaan dana desa," terang Deru.

Hanya saja, dia meminta agar Kepala Desa tidak hanya diberikan penghasilan tetap, namun juga diberikan biaya operasional.

"Kepala desa ini juga merupakan pejabat politik yang ada di desa. Namun saat ini mereka (kepala desa) tidak diberikan dana opersional. Ini mungkin harus kita fikirkan juga agar kepala desa ini tidak menggunakan dana desa untuk operasional," pintanya.

Dia juga menjamin pemerintah daerah dan perangkatnya akan melakukan pengawasan sehingga dana desa yang jumlahnya tidak sedikit itu memang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Tentu kita juga akan mengawasi. Ini komitmen kita bersama sehingga dalam pelaksanaannya dana desa ini tepat sasaran. Hal ini juga upaya kita untuk menekan angka kemiskinan," pungkasnya

Read More

Mawardi Yahya Minta RSI Siti Khadijah Makin Profesional

Palembang -liputansumsel.com-- Memperingati hari ulang tahun yang ke - 40, Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Khadijah menggelar upacara bendera dipusatkan di lapangan RSI Siti Khadijah, dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya bertindak sebagai pembina upacara, pada Jumat (28/02) pagi.

Dalam amanatnya pada upacara bendera, Wagub Mawardi berharap RSI Siti Khadijah dapat terus meningkatkan pelayanan kepada pasien sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. "Tingkatkan profesionalitas sdm, juga pelayanannya sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Memberikan kenyamanan tidak hanya bagi pasien tapi juga bagi keluarga pasien", tegasnya.

Mawardi Yahya mengungkapkan tepat setahun yang lalu dirinya juga hadir dan menjadi pembina upacara saat peringatan ulang tahun RSI Siti Khadijah. Sesuai dengan apa yang telah disampaikannya pada waktu itu, Mawardi Yahya segera mewujudkan keinginan RSI Siti Khadijah untuk memiliki unit Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang layak. "Maret segera kita bangun  ruang IGD sesuai standar lewat program CSR PT. BA".

Atas berbagai kemajuan dan pencapaian yang ditorehkan RSI Siti Khadijah, Mawardi Yahya menyampaikan apresiasinya serta optimis RSI Siti Khadijah mampu bersaing  pada level yang lebih tinggi.

Pada kesempatan itu juga Wagub Mawardi menyerahkan penghargaan kepada karyawan RSI Siti Khadijah yang telah mendedikasikan dirinya bekerja dan berkarya di RSI Siti Khadijah.

Direktur Utama RSI Siti Khadijah Jon Ganefi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wagub Mawardi Yahya pada hari jadi RSI Siti Khadijah. Dirinya bersyukur RSI Siti Khadijah telah berkontribusi bagi pembangunan dan kemajuan Sumsel dalam bidang kesehatan. "Visi kami berupaya menjadi rumah sakit unggulan yang islami. Serta memberikan pelayanan kesehatan yang bernuansa islami menjangkau seluruh masyarakat untuk mencapai tingkat kesehatan yang setinggi - tingginya", pungkasnya

Read More

Wagub Mawardi Sampaikan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi

Palembang - liputansumsel.com--Mewakili Gubernur Sumsel H.Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel H.Mawardi Yahya menghadiri Rapat Paripurna XI DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda menyampaikan jawaban Gubernur Sumsel terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas 7 Raperda usulan Pemprov di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi, Jumat (28/2) pagi. Rapat ini pimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Kartika Sandra Desi 

Dalam kesempatan itu Wagub H.Mawardi Yahya menyampaikan penghargaannya kepada para anggota dewan atas dukungan dan apresiasinya terhadap pengajian 7 Raperda sebagaimana telah disampaikan pada Pemandangan Umum dalam Rapat Paripirna XI DPRD Provinsi Sumsel pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 melalui juru bicara masing-masing fraksi.

Menurut Mawardi tanggapan yang disampaikan baik berupa pertanyaan, saran dan dukungan, himbauan ataupun harapan, semuanya merupakan wujud nyata apresiasi para anggota dewan terkait 7 Raperda yang diusulkan. 

"Atas dasar itula perkenankan Saya menyampaikan penjelasan, tanggapan dan jawaban atas saran, masukan serta hinbahan yang telah disampaikan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi itu," ujar Mawardi.

Yang pertama adalah menanggapi pernyataan fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS dan Fraksi PAN bahwa  Sumsel sebagai daerah rawan bencana membutuhkan penanganan seriua termasuk perlunya pembangunan talud di beberapa daerah dan percepatan pembangunan kembali lokasi yang terdampak menurut Mawardi akan menjadinperhatian pihaknya.

Karena itu melalui Raperda tentang penyelenggafaan penanggulangan bencana ini dapat menjadi payung hukum dalam melakukan pencegahan/tanggap darurat penanganan bencana dan penanganan pasca bencana.

Selanjutnya dalam menanggulangi bencana sebagaimana disampaikan beberapa fraksi, Pemprov Sumsel juga akan melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktural.

Kemudian terkait Raperda tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Sumsel, Pemprov kata Mawardi menyambut baik saran dari Fraksi Partai Golkar agar memprioritaskan masyarakat sejak awal berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan lindung. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjent/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Dimana pemerintah telah memprioritaskan pembwrian izin pada hutan lindung dan hutan produksi kepada masyarakat setempat melalui Program Perhutanan Sosial dengan 5 model skema.

" Menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan soal kebijakan satu peta dalam pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, dapat kami jelaskan bahwa peta kawasan hutan yang digunakan saat ini adalah peta kawasan huta  dan konservasi perairan berdasarkan lampita  keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.45e/MenLHK/SETJEan/PLA.2/6/2016 dan pemerintah Provinsi Sumsel telah memiliki data peta yang dibutuhkan unyuk pembuatan jaringan informasi Geospasial Daerah dengan nama Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengetahui lokasi dalam berinvestasi," jelasnya.

Selanjutnya mengenai Raperda tentang rencana umum energi daerah provinsi. Pemprov kata Mawardi sependapat dengab Fraksi Partai Golkat agar tidak hanya fokus pada energi panas bumi tetapi juga memperhatikan pemanfaatan energi air, energi surya dan sumber-sumber energi terbarukan lainnya .

Sementara itu menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan terkait Raperda ini dijelaskannha bahwa Rencana Umum Energi Daerah (RUED) disusun mengikuti Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Enerfi Nasional. Di samping itu penyusunannya mempedomani peraturan perundang-undanfan terkait seperti UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagaliatrikan dan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

" Melalui Raperda ini diharapkan dapat terciptanya kepastian hukum dalam berinvestasi dan berimplikasi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Selain memberikan jawaban  mengenai 3 Raperda tersebut, Wagub juga menyampaikan jawabannya atas pemandangan fraksi-fraksi pada 4 Raperda lainnya meliputi Raperda Perubahan atas Perda Nomkr 9 Tahun 2012 tentang PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumsel, kemudian Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomot 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat dserah Provinsi Sumsel, serta Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan Raperda tentang peru ahan ketujuh atas Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa dan usaha.

Sementara itu Pimpinan Rapat yakni Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Kartika Sandra Desi mengatakan setelah jawaban ini dapat memenuhi pemandangan umum dari fraksi-fraksi selanjutnya akan didalami oleh panitia khusus.

" Makanya setelah ini selesai akan dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus. Dan sesuai agenda rapat paripurna XI DPRD, pembentukan panitia khusus dalam rangka pembahasan 7 Raperda usulan Pemprov dan meneliti Raperda yang diajukan pemprov disepakati dibentuk 5 Pansus," pungkasnya

Read More

Gubernur Herman Deru Terima Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP

#Langsung Diberikan Mendagri Tito Karnavian

Mataram - liputansumsel.com--Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menambah daftar panjang koleksi penghargaan bergengsinya tahun 2020. Kali ini Sumsel mendapatkan penghargaan "Karya Bhakti Peduli Satpol PP" dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian yang diserahkannya langsung kepada Gubernur Sumsel Herman Deru pada Upacara Peringatan HUT Satpol PP ke 77 dan Sat Linmas ke 58 di Eks Bandara Selaparang Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (3/3) pagi.

Selaku Inpekstur Upacara, Mendagri RI Tito Karnavian mengaku bangga terhadap dedikasi Satpol PP dan Sat Linmas yang telah memberikan kontribusi besar dalam keamanan, ketertiban kepada masyarakat selama ini. Bahkan, menurut Tito ini menunjukan bahwa eksistensi Satpol PP dan Sat Limnas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa Indonesia dibutuhkan oleh masyarakat.

"Dua satuan ini agar dapat terus eksis. Kita lihat sekarang masih eksis walaupun usia Satpol PP 77 Tahun dan Sat Linmas 58 Tahun. Artinya Satpol PP dan Sat Linmas ini dibutuhkan oleh rakyat dan diakui keberadaan oleh rakyat,"katanya.

Dengan memiliki usia yang cukup dewasa serta memiliki landasan histori yang sangat kuat, Satpol PP diakuinya  bagian dari perjuangan bangsa dan dibutuhkan masyarakat karena Satpol PP terutama menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah khusus menjaga ketertiban umum dan wilayah daerahnya masing-masing.

Dan tak lupa juga, Tito mengatakan bahwa keberadaan Sat Linmas mempunyai fungsi paling utamanya pada saat pengamanan penyelenggaraan pilkada disamping itu juga tugas lain yang diberikan adalah dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum. "Kedepan saya harap untuk lebih dicintai dan lebih kuat maka keduanya harus lebih profesional dan integritas,"ucapnya.

Lebih jauh Tito mengingatkan bahwa dengan adanya kewenangan yang ada sesuai undang -undang maupun peraturan-peraturan lain, Dia meminta untuk gunakan kewenangan tersebut secara profesional jangan berlebihan, arogan, dan bersifat yang tidak humanis apalagi menggunakan kekerasan yang membuat masyarakat tidak empati lagi kepada Satpol PP dan Sat Linmas. 

"Selamat HUT Satpol PP dan Sat Linmas, semoga semakin profesional dan semakin dekat di hati rakyat,"tutupnya.

Sementara itu, usai menghadiri Upacara Peringatan HUT Satpol PP ke 77 dan Satlimnas ke 58, Gubernur Sumsel Herman Deru meminta kedepan Satpol PP dan Sat Linmas harus lebih profesional dan dekat dengan masyarakat

"Saya mengucapkan selamat hut ke 77 untuk Satpol PP dan Sat Linmas le 58. Kedepan tetap profesional, dekat dengan rakyat dan bersama TNI/Polri tetap terus menjaga ketertiban di masyarakat,"katanya.

Tak hanya itu, Gubernur Herman Deru juga mengingtakan selain menjaga Perda dan ketentaraman keamanan, Satpol PP juga harus melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis tanpa ada kekerasan kepada masyarakat. 

"Satpol PP ini tugas pokoknya menjaga Perda maka untu keamanan, ketentraman, ketertiban bersama TNI/Polri. Maka mereka harus tetap berpegang teguh pada pendekatan- pendekatan dan tindakan- tindakan yang persuasif. Untuk kekerasan sendiri harus mereka hindari,"pungkasnya.

Selain Gubernur Sumsel Herman Deru, penghargaan ini diberikan kepada Gubernur NTB, Gubernur Bali, Walikota Mataram, Walikota Jambi dan Bupati Lebak

Read More

HD Dapat Dukungan Menkeu Pangkas Kemiskinan di Sumsel

#Sumsel Provinsi Satu-Satunya Yang Didatangi Tiga Menteri Sekaligus

PALEMBANG - lipitansumsel.com--Demi mendorong percepatan kemajuan dan pengembangan desa, Pemerintah pusat menganggarkan dana senilai Rp 72 triliun diberikan kepada 72.953 desa yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 pun digelar oleh tiga kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di sejumlah provinsi di Indonesia.

Sumsel sendiri disebut sebut provinsi ke 32 digelarnya Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 tersebut yang dilaksanakan di Dinning Hall Jakabaring Sport City, Palembang, Jum'at (28/2) pagi.

Kendati begitu, Sumsel merupakan provinsi satu-satunya di Indonesia yang didatangi tiga Menteri sekaligus dalam rapat tersebut diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mendagri H. Tito Karnavian, serta Mendes Abdul Halim Iskandar.

"Roadshow percepatan ini sengaja kami lakukan untuk memberikan arahan terkait percepatan, pengunaan dan pengawasan dana desa ini. Sumsel merupakan provinsi kedua terakhir yang kami datangi. Namun, Sumsel merupakan satu-satunya provinsi yang didatangi tiga menteri sekaligus," kata Tito disela sambutannya dalam rapat tersebut.

Menurut Tito, hadirnya tiga menteri secara bersamaan ke suatu daerah merupakan suatu hal yang mungkin jarang terjadi.

"Apalagi ibu menteri keuangan ini. Keberadaannya di pusat memang dibutuhkan Presiden Jokowi," terangnya.

Sumsel sendiri, lanjutnya, merupakan provinsi yang perkembangannya sangat cepat dan pesat. Untuk itu agar perkembangan terus meningkat, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak.

"Apalagi Sumsel ini berlabel zero konflik, tentu dengan toleransi yang baik ini Sumsel semakin cepat maju," tutur mantan Kapolri asal Palembang ini.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja Gubernur Sumsel dalam menurunkan angka kemiskinan. Dimana diketahui dalam waktu 6 bulan saja terhitung mulai dari bulan Maret - September angka kemiskinan Sumsel turun 0,15 persen menjadi 12,56 persen dari sebelumnya 12,71 persen. Artinya penduduk miskin di Sumsel berkurang sebanyak 6.580 orang dari kondisi Maret sebanyak 1.073.740 orang.

"Tentu kami apresiasi langkah itu. Meski persentase penduduk miskin turun lebih kecil dari nasional, namun itu merupakan upaya yang patut diapresiasi," kata Sri.

Dia meyakini, dengan adanya dana desa ini, target Sumsel untuk memangkas angka kemiskinan akan lebih cepat tercapai.

"Saya harapkan dengan ini turunnya angka kemiskinan bisa lebih cepat," tandasnya.

Read More

Bunga Cinta Untuk SMSI

Liputansumsel.com--Di era digital yang bergerak cepat ini,  Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), mampu menorehkan prestasi yang membanggakan pengurus dan anggotanya. Dalam hitungan bulan, berkat  kekompakan pengurus SMSI dari pusat hingga daerah, SMSI mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu organisasi media siber yang solid.

Pada  Jumat 28 Februari 2020 lalu, telah tercatat dalam sejarah bahwa SMSI dianugrahi penghargaan oleh Museum Record Dunia Indonesia (MURI).

Penghargaan ini diberikan atas kecepatan, daya sebar, dan banyaknya media siber yang tergabung di SMSI dalam memuat press release opini bertema 'Mendambakan Keadilan Sosial' yang berhasil dimuat 571 media siber anggota SMSI hanya dengan waktu 7,5 jam.

Penghargaan  diserahkan langsung oleh pendiri MURI Jaya Suprana kepada Ketua Umum SMSI, Firdaus.

Berkat kekompakan ini, SMSI mendapat apresiasi  dari berbagai kalangan di penjuru tanah air.
     Apresiasi itu dalam bentuk karangan bunga di Sekretariat SMSI, Gedung Dewan Pers tepatnya di lantai 7 kantor  SPS. Sementara operasional SMSI tetap di jalan Veteran II Gambir Jakarta Pusat.

Kiriman bunga-bunga yang memenuhi halaman depan, samping, dan tengah kantor sekretariat SMSI ini berasal dari beberapa kepada daerah dan tokoh diantaranya Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sulawesi Utara, Plt Gubernur Kepri, Walikota Serang, Bupati Sergai, Perkumpulan Utang Banten (PUB), Founder Gaido Grup, M. Hasan Gaido, Hiswana Migas Lampung, SMSI Provinsi Lampung dan lainya. Ada juga karangan bunga dari beberapa anggota SMSI yaitu, mediasumutku.com, topinformasi.com, bangunmedia grup dan lainya.

Ketua Umum SMSI Firdaus ketika dihubungi, kepada  awak media, Selasa 3 Maret 2020, menyatakan bahwa dirinya mewakili segenap pengurus SMSI mengucapkan  terimakasih kepada seluruh pihak yang mengapresasi kinerja kawan-kawan pengurus SMSI dengan mengirimkan bunga tanda cinta pada SMSI.

Read More

Herman Deru Hadiri Launching Mesin ADM Muba

Muba - liputansumsel.com--Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru mengapresiasi Kabupaten Muba yang telah melaunching Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang pertama di luar pulau jawa. Hal tersebut diungkapkannya ketika menyampaikan sambutan pada  launching ADM di Sekayu Muba, Jumat (28/2).

"Saya sangat apresiasi  apa yang dilakukan oleh Bupati Muba karena telah melaunching ADM dalam pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Dengan adanya ADM ini, Gubernur Herman Deru mengharapkan pelayanan yang maksimal, baik, mudah, cepat dapat diberikan pada masyarakat. 

"Mesin ADM ini sangat sederhana sekali. Akan tetapi manfaatnya sangat besar dengan memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Saya harap juga dengan adanya pelayan ADM ini dapat juga ditiruh oleh Kabupaten/ Kota yang ada di Sumsel," imbuhnya.

Setelah meilhat inovasi-inovasi yang telah di lakukan oleh para Kepala Daerah di setiap Kabupaten/Kota dengan caranya masing-masing, Herman Deru meyakini angka kemiskinan di Sumsel akan turun dengan signifikan.

"Nah Inovasi-inovasi seperti yang telah dibuktikan seperti kemarin Walikota Prabumulih, Bupati OKU Timur dan ditambah hari ini Bupati Muba , ini tentu akan berdampak terhadap turunnya angka kemiskinan. Jika kerjasama yang baik antara kabuptaen/ kota di Sumsel maka satu digit kemiskinan akan segera kita raih,"ungkapnya.

Sementara Mendagri RI, Tito Karnavian mengapresiasi Kabupaten Muba dengan memiliki mesin ADM pertama diluar jawa. Bahkan kehadiran dari mesin ADM ini, dia menilai akan meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatam sipil.

"Terima kasih atas peyambutannya dari mesin ADM ini, kita ingin membuat inovasi-inovasi dalam memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu kita membuat terobosan dengan layanan tanpa dipersulit dengan memunculkan mesin ADM ini. Dengan mesin ADM ini maka masyarakat akan lebih mudah dalam pelayanan publik,"ucapnya.

Kehadarian dari mesin ADM ini juga dapat memancing agar daerah-daerah yang ada di Indonesia juga mempunyai mesin ini.

"Jadi harapan saya semua ini terpancing bukan hanya di Sumsel tapi diluar pulau jawa," katanya.

 Tito mengatakan, mesin ini tentu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat dalam mempermudah pelayan publik dalam mecetak KK, KTP-el, KIA, Akta lahir, akta mati, akta kawin, akta cerai dan biodata. 

"Jadi yang tadinya mengantri panjang tapi dengan adanya mesin ini dapat memotong demokrasi yang panjang, terlebih ini juga mengurangi peluang korupsi," ucapnya.

Dilain pihak  Bupati  Musi Banyuasin Dodi Reza Alex mengucapkan terima kasih kepada Mendagri dan Gubernur Sumsel karena hadir langsung untuk melaunching ADM. Mesin ADM merupakan inovasi yang sudah lama dirindukan oleh masyarakat Kabupaten Muba.

"Alat ADM ini inovasi yang sudah lama dirindukan dan sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat kabupaten Muba yang merupakan pelayanan yang terdepan serta termudah bagi masyarakat," tutupnya. (ril humas)

Read More

Ketua DPRD Oi Hadiri Pelantikan CPNS Dan Silaturahmi Bersama PWI

Indralaya.liputansumsel.com--
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Ogan Ilir Soeharto HS,SH menghadiri acara Komitmen Bersama Zona Integritas di Polres Ogan Ilir, yang selanjutnya menghadiri Pelantikan CPNS menjadi PNS dilingkungan Pemkab Ogan Ilir serta ketua DPRD melakukan acara silatuhrahmi bersama PWIOgan Ilir Selasa (03/03).



Kegiatan yang dihadiri ketua DPRD OI Soeharto HS,SH di Polres Ogan Ilir merupakan komitmen bersama melanjutkan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan birokrasi bersih melayani (WBBM).



Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Kab. Ogan Ilir HM.Ilyas Panji Alam, Kepala Kejaksaan negeri Ogan Ilir, Ketua Pengadilan Negeri, Dandim OKI/OI,KUBE OI, MUI OI, dan Kepala Desa dalam Wilayah Indralaya Utara, Dan kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatangan bersama oleh Ketua DPRD OI, Bupati OI, Kapolres, Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Dandim. Dan unsur lainya.



Setelah menghadiri kegiatan di Polres Ogan Ilir, Ketua DPRD menghadiri acara pelantikan CPNS menjadi PNS di Pemmkab. Ogan Ilir yang dihadiri juga oleh Bupati OI HM. Ilyas Panji Alam, Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Kapolres Ogan Ilir dan Dandim 0402 OKI/OI. Dan CPNS yang dilantik sebanyak 166 orang dari berbagai formasi dan telah dilakukan sumpah jabatan.



Selanjutnya Ketua DPRD OI Soeharto melaksanakan kegiatan silatuhrahmi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab. Ogan ilir dirumah makan sederhana Indralaya, dan dihadiri juga  Ketua PWI Kab. Ogan Ilir.(rul)

Read More

Banmus DPRD Oi Agendakan Kegiatan Satu Bulan Kedepan

Indralaya.liputansumsel.com--
Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Ogan Ilir melaksanakan rapat bersama Sekretariat DPRD OI, tertempat di ruang rapat pimpinan DPRD, Senin (02/03).
Rapat tersebut dipimpinan oleh Ketua DPRD Soeharto HS,SH bersama anggota Banmus lainya, hadir dalam rapat tersebut Sekretaris DPRD MUkhsina,SE.,M.Si.

Selain itu, rapat juga dihadiri Kabag Legislasi Yubhar,S.IP dan Staf Pimpinan DPRD Rosidi,M.Hum serta dihadiri juga Bagian Hukum Setda Ogan Ilir Yep Zuledi,SH.,MH dan bagian Humas & Protokol Setda OI.

Rapat tersebut digelar untuk menyusun sejumlah agenda penting DPRD satu bulan kedepan, mulai dari kegiatan penyampaian aspirasi, hingga keuangan.(rul)

Read More

HUT PTBA ke-39, Ada Apa Saja?

Muara Enim, Liputansumsel.com - PT Bukit Asam Tbk merayakan hari jadinya yang ke-39 pada 2 Maret 2020 ini. Tepat di hari jadinya, Bukit Asam menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) di Lapangan Kantor Pusat Bukit Asam, Tanjung Enim, Senin (2/3/2020). Upacara HUT ini diikuti oleh karyawan Bukit Asam dan mitra kerja yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama PT.Bukit Asam, Arviyan Arifin.

Dalam Upacara Hari Jadi tersebut, Arviyan Arifin mengajak seluruh insan PT. Bukit Asam untuk lebih membangun semangat Beyond Coal sesuai dengan transformasi Bukit Asam menjadi perusahaan energi kelas dunia. Hal ini juga sesuai dengan tema yang diusung dalam HUT tahun ini yaitu Magnificent Spirit of Beyond Coal. Rangkaian kegiatan Hari Jadi PT. Bukit Asam sendiri telah dimulai sejak 18 Januari 2020 lalu di Kantor Pusat . Sebagai pembuka rangkaian Hari Jadi, pada Januari lalu Bukit Asam telah melaksanakan Fun Walk dan Fun Run di Tanjung Enim yang diikuti oleh sekitar 5.000 peserta.

Selain itu, Bukit Asam juga mengadakan rangkaian kegiatan yang meliputi 22 perlombaan dan pertunjukan seni, 16 pertandingan cabang olahraga, serta 9 kegiatan sosial dan masyarakat.

Seluruh rangkaian ini ditutup dengan acara Malam Puncak HUT PT Bukit Asam Tbk yang digelar di GOR Bukit Asam Tanjung Enim, pada Senin (2/3) malam.

Melalui perlombaan dan pertunjukan seni, Bukit Asam berharap dapat menemukan dan mengembangkan bakat, kreativitas serta kemampuan generani muda untuk menjadi generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing. Berbagai kegiatan perlombaan dan pertunjukkan seni setidaknya diikuti oleh lebih dari 3.000 siswa dari usia TK hingga SMA/SMK.

Sementara itu, dalam bidang pertandingan olahraga, Bukit Asam berharap dapat mengembangkan potensi unggul pada generasi muda di sekitar lingkungan. Berbagai rangkaian kegiatan pertandingan olahraga ini diikuti oleh lebih dari 2.000 siswa usia SD hingga SMA/SMK. Para peserta yang mengikuti pertandingan olahraga ini tidak hanya berasal dari Muara Enim dan Lahat saja, namun ada pula yang berasal dari Palembang hingga luar Pulau Sumatera.

Dalam rangkaian Hari Jadi, PT. Bukit Asam juga mengadakan kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang ditujukan untuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Di tahun ini, Bukit Asam memberikan bantuan peralatan olahraga untuk 25 desa yang berada di Ring satu Perusahaan. PT. Bukit Asam juga memberikan bantuan berupa wisata rohani untuk 21 marbot
masjid serta ziarah rohani bagi 2 pendeta dan 2 romo.

Sebagai komitmen dalam menjaga lingkungan, PT.Bukit Asam melakukan penebaran 2.000 benih ikan ke Sungai Enim untuk menjaga ekosistem sungai. Tak hanya itu,PT. Bukit Asam juga melakukan penghijauan dengan penanaman 2.020 pohon di backfilling pit 3 Barat yang merupakan area reklamasi Bukit Asam.

Sebagai penutup rangkaian Hari Jadi, Bukit Asam menggelar Malam Puncak HUT di Gor Bukit Asam, Tanjung Enim pada Senin (02/3/2020) malam.

Acara yang dihadiri oleh Komisaris dan Direksi Bukit Asam dimeriahkan juga dengan kehadiran bintang tamu yaitu Band Ungu yang melegenda dan penyanyi dangdut Siti Badriah.

Sejumlah lagu dari bintang tamu pada acara tersebut menjadi puncak kemeriahan perayaan hari jadi ke 39 PT.Bukit Asam.

Keseluruhan kegiatan rangkaian Hari Jadi yang digelar Bukit Asam ini merupakan bentuk rasa syukur perusahaan atas segala pencapaian selama ini. Dorongan dan sinergi antara karyawan, manajemen dan pemangku kepentingan (stakeholders) semakin memperkuat langkah PT.Bukit Asam,Tbk mencapai mimpi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan sekitar.

Read More

Kementerian BUMN Menetapkan Empat Direksi Baru PT. Angkasa Pura II.

JAKARTA, Liputansumsel.com-
Kementerian BUMN menetapkan empat direksi baru di PT Angkasa Pura II. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Nomor: SK – 67/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II.

Corporate Secretary PT Angkasa Pura II Deni Krisnowibowo mengatakan SK tersebut diserahkan hari ini, Senin 2 Februari 2020.

“SK diserahkan di Kementerian BUMN oleh Plt. Deputi Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Hendrika Nora O. Sinaga kepada masing-masing direksi baru,” ujar Deni Krisnowibowo.

Direksi yang baru diangkat adalah:
– Agus Wialdi sebagai Direktur Teknik
– Ghamal Peris Aulia sebagai Direktur Komersial
– Muhammad Wasid sebagai Direktur Operasi dan Pelayanan
– Wiweko Probojakti sebagai Direktur Keuangan.

Melalui SK yang sama, Kementerian BUMN juga mengukuhkan pemberhentian:
– Daan Achmad sebagai Direktur Komersial
– Djoko Murjatmodjo sebagai Direktur Teknik
– Ituk Herarindri sebagai Direktur Operasi dan Pelayanan
– Bayu Rafisukmawan sebagai Direktur Keuangan.

Sehingga, kini jajaran direksi PT Angkasa Pura II sebagai berikut:
– Muhammad Awaluddin sebagai Direktur Utama
– Edwin Hidayat sebagai Wakil Direktur Utama
– Armand Hermawan sebagai Direktur Transformasi dan Portfolio Strategis
– Ajar Setiadi sebagai Direktur Human Capital
– Agus Wialdi sebagai Direktur Teknik
– Ghamal Peris Aulia sebagai Direktur Komersial
– Muhammad Wasid sebagai Direktur Operasi dan Pelayanan
– Wiweko Probojakti sebagai Direktur Keuangan.
 (Armin // Rill)

Read More

Herman Deru Tegaskan Sumsel Zero Konflik

PALEMBANG-liputansumsel.com-- Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H.Herman Deru menerima langsung kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam rangka reses masa persidangan II tahun sidang 2019-2020 yang berlangsung di Graha Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (2/3) Pagi. 

Adapun rombongan Komisi II DPR RI yang reses ke Sumsel kali ini antara lain Ketua Tim Komisi  II DPR RI di Provinsi Sumsel Saan Mustopa, Anggota DPR RI Drs. Djarot Saiful Hidayat,.M.Si, Ir. H. Endro Suswantoro Yahman,M.Sc, Drs. Cornelis, M.H, Renny Astuti, S.H.,M.H, M. Syamsul Luthfi, S.E.

Dalam kata sambutannya Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru mengucapkan terimakasih kepada Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI yang telah berkenan menjadwalkan kunjungan ke Provinsi Sumsel, dalam rangka kunjungan Reses Masa Persidangan II tahun sidang 2019-2020. 

“Dalam kesempatan ini Saya juga menyampaikan kepada seluruh rombongan DPR RI Komisi II, secara umum seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pilkada dan penerimaan cpns telah berjalan normal tanpa ada sedikit pun situasi yang membuat tidak nyaman. Sumsel juga dikenal dengan provinsi zero konflik, berkat kerja sama semua pihak,” katanya.

Mengenai topik pada pertemuan kali ini, Herman Deru menyampaikan terkait dengan  penyelenggaraan pemerintah dan reformasi birokrasi, pelayanan publik, evaluasi Rekrutmen seleksi CPNS 2018 dan tenaga honor. 

Kemudian pengelolaan arsip daerah, pengembangan kompetensi SDM serta persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. 

“Sesuai dengan pertanyaan yang telah disampaikan semua pertanyaan telah disampaikan dijawab oleh Kepala OPD terkait secara tertulis, sementara masalah penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik akan disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 akan disampaikan ketua KPU Sumsel, dan pengawasan pelaksanaan pilkada serentak akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel,” imbuhnya.

Ditemui usai acara Ketua Tim Komisi  II DPR RI di Provinsi Sumsel Saan Mustopa mengatakan, kunker Komisi II DPR RI terkait dengan pilkada serentak yang ada di provinsi sumsel mendatang. 

“Itukan ada di 7 kabupaten/kota pertama terkait persiapan secara tekhnis mulai daftar pemilih, keterkaitan dan kesediaan ektp karena memang yang menjadi dasar dalam soal untuk  pemilih itu kan e-ktp kalo suket kadang suket selalu menjadi persoalan di tps,” katanya

Kemudian berkenaan, perampingan birokrasi atau dipangkasnya eselonisasi eselon III dan eselon IV, mengetahui bagaimana persiapan dalam Pemprov Sumsel terkait dengan program perampingan birokrasi dan seperti apa dampaknya.

“Terkait dengan posisi, terkait dengan soal tunjangannya dan sebagainya. Hal- hal seperti itula yang tadi kita diskusikan dengan pemprov Sumsel maupun KPU dan Bawaslu ,” tandasnya (ril humas

Read More

Mawardi Minta Penggunaan Dana BOS dan Aset Diawasi

PALEMBANG - liputansumsel.com--Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya memimpin Exit Meeting Pemeriksaan Keuangan Daerah Provinsi Sumsel 2019 dan Pengeluaran Bantuan Dana Keuangan Partai Politik di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Senin (2/3).

Dalam kesempatan itu, Mawardi meminta agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumsel untuk membuat pertanggungjawaban terhadap keuangan yang telah dikeluarkan. Termasuk juga Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, ditekankan agar mengawasi dan memerintahkan setiap kepala sekolah SMA yang ada di Sumsel untuk membuat pertanggungjawaban atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan pemerintah.

“Dana BOS itu tanggung jawab OPD terkait. Jadi OPD terkait harus mengawasi dan mendorong agar Kepala Sekolah membuat pertanggungjawaban atas dana tersebut sehingga dana tersebut jelas peruntukannya,” kata Mawardi.

Menurutnya, dana BOS tersebut dikucurkan untuk membantu program pengembangan sekolah sehingga menjadi lebih baik.

“Program untuk sekolah itu dibuat oleh kepala sekolah namun harus disetujui oleh Diknas. Diknas harus tahu program apa yang memang prioritas dan tidak. Dan dalam pelaksanaannya bisa menggunakan dana BOS tersebut,” tuturnya.

Selain menyoal dana BOS, Mawardi juga meminta agar setiap aset yang ada di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumsel mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar harus tercatat dengan baik.

“Masing-masing OPD juga harus ada pertanggungjawaban terhadap aset yang ada ini. Harus ada perubahan dan terus benahi sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku,” bebernya.

Adanya pemeriksaan yang dilakukan tim BPK RI terhadap keuangan daerah provinsi Sumsel ini menjadi acuan pemprov Sumsel untuk melakukan pembenahan.

“Perlahan-lahan ini sudah kita benahi. Paling tidak kami melihat selama kurun waktu satu tahun belakangan ini sudah membaik. Kita membuaka diri dengan pemeriksaan BPK ini dan tak ada yang ditutup-tutupi,” jelasnya.

Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumsel Ali Toyibi mengatakan, mendorong agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat lebih diperketat untuk meminimalisir “aksi nakal” oknum tertentu.

“Pengeluaran dana Bos aset memang harus tercatat dengan baik. Sementara untuk aset minimal ada Kartu Induk Ruangan. Jadi setiap aset yang ada di setiap ruangan bisa tercatat. Perpindahan barang itu biasa jelas,” Pungkasnya

Read More

Silaturahmi dengan IKATA Batang Hari Leko, Pemkab Muba Serap Aspirasi Warga

MUBA-liputansumsel.com-Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar acara silaturahmi dengan Ikatan Keluarga Tanah Abang (IKATA) Kecamatan Batang Hari Leko, di Halam Kantor Camat Batang Hari Leko, Senin (2/3/2020).

Acara dihadiri langsung Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Anggota DPD RI Hj Eva Susanti, Anggota DPRD Provinsi Sumsel Susi Imelda Beni Hernedi selaku Wakil Ketua TP PKK Muba, Ketua Komisi II DPRD Muba M Yamin, Ketua IKATA Ahmad Dhani ST, , Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi,Perangkat Daerah Muba, Camat Batang Hari Leko Nwardi Endang, serta warga Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko.

Dalam kesempatan tersebut Wabup Muba mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk meningkatkan silaturahmi dan persaudaraan antara pimpinan daerah dan masyarakat.

"Silaturahmi adalah kebutuhan antara jajaran pemerintah dan masyarakat untuk kemajuan daerah," kata Beni.

Lanjutnya di Kecamatan Batang Hari Leko saat ini sudah banyak kemajuan dan pembangunan salah satunya peningkatan dan pelebaran jalan dan Masjid Raya Tanah Abang.

"Kami terus berkomitmen dalam peningkatan infrastruktur terutama jalan, karena dengan jalan yang bagus menurut kami lalu lintas lancar dan akan meningkat perekonomian masyarakat serta menarik para investor sehingga berdampak dalam daya saing daerah," ujarnya.

Beni juga menghimbau kepada masyarakat turut mendorong peningkatan daya saing daerah dengan menjaga keamanan di wilayah masing-masing agar investor nyaman berinvestasi.

Ketua Ikatan Keluarga Tanah Abang yang berdomisili di Kota Palembang Ahmad Dhani ST mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Muba karena telah banyak kemajuan pembangunan di Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko.

"Semoga kedepan pembangunan di kampung halaman kami lebih baik lagi, apalagi didukung pimpinan daerah yang asli putra Tanah Abang (Wakil Bupati Muba Beni Hernedi)," harapnya.

Sementara itu Anggota DPD RI Hj Eva Susanti mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tanah Abang yang telah mendukungnya sehingga bisa terpilih menjadi Anggota DPD RI.

"Harapan kami acara silaturahmi ini bisa dilakukan lagi ditahun yang akan datang," ucap Eva.

Pada acara itu dilakukan juga penyerahan bantuan tali asih dan sembako kepada masyarakat Kecamatan Batang Hari Leko.

Kegiatan dilanjutkan dengan ceramah agama oleh Drs Asep Saifuddin.(agung/rill).

Read More