24 September 2020

Minimalisir Kekerasan Terhadap Anak, Pemprov Sumsel Bentuk UPTD P2TP2A di 4 Kab/Kota

Liputansumsel.com


Palembang - liputansumsel.com--Sebagai upaya pencegahan dan penanganan perlindungan kekerasan pada anak, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membentuk UPTD P2TP2A di 4 Kabupaten/kota antara lain Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas dan 1 Provinsi Sumatera Selatan.


Selain itu pula Kabupaten dan kota membentuk Desa/Kelurahan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dengan jumlah 806 Desa atau Kelurahan dari 3262 Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan tujuan agar kekerasan terhadap anak dapat berkurang.



Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar, saat membuka dengan resmi Rapat Koordinasi Kebijakan Perlindungan Anak  di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, (24/9) Kamis Pagi bertempat di Ballroom Hotel Novotel. 

 

Dikatakan Nasrun, Selain anak menjadi korban kekerasan, anak juga dapat menjadi  pelaku atau yang kerap di sebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Menurutnya, anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya merupakan korban dari apa yang dilihat didengar dan dirasakan serta pengaruh lingkungan disekitarnya. 


“Banyak faktor yang melatarbelakangi anak yang melakukan tindak pidana diantaranya, pendidikan, usia, pergaulan anak dan lingkungan keluarga,” katanya 


Lebih jauh Nasrun mengungkapkan untuk meminimalisir bahkan menuntaskan ABH, Pemprov Sumsel telah membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus membidangi ABH.


“Yang berada di POKJA ABH ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan penanganan terhadap ABH itu sendiri, yaitu Dinas DPPPA Prov.Sumsel, Dinas Sosial Prov.Sumsel, Dinas Pendidikan Prov.Sumsel, Pengadilan Tinggi Prov.Sumsel, Kementerian Hukum & HAM Prov.Sumsel, Kepolisian Daerah Prov.Sumsel, Biro Hukum Setda Prov.Sumsel dan Kejaksaan Tinggi Prov.Sumsel,” tambahnya 

 

Nasrun kembali menambahkan, proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang melakukan tindak pidana kebutuhan pelayanan hak-hak korban salah satunya adalah pemenuhan hak korban dalam proses hukum dapat terpenuhi.



“Proses pemberian layanan di LPKA khususnya layanan rehabilitasi medis atau sosial dan reintegrasi sosial merupakan layanan yang sangat penting agar anak – anak tersebut dapat kembali diterima di masyarakat. Dengan adanya Kegiatan Rapat Kebijakan  Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan kasus dan korban kekerasan terhadap anak dapat berkurang dan khususnya kepada aparat penegak hukum dapat menerapkan secara penuh undang-undang SPPA No 11 Tahun 2012,” pungkasnya

Herman Deru Harapkan "FOKKUS" Fokus Syiarkan Islam

Liputansumsel.com

 



PALEMBANG - liputansumsel.com--Keberadaan ustadz dan ustadzah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ustadz dan Ustadzah (FOKKUS) Sumsel diharapkan dapat memperluas syiar dan dakwah Islam di tengah masyarakat, mengingat  tugasnya yang sangat multifungsi. 




"Saya ucapkan selamat atas terbentuknya FOKKUS Sumsel. Saya tertarik forum ini karena  fungsinya sangat mulia. Ustdz dan ustadzah dimaknai  multifungsi,  ada kalanya menjadi guru, penceramah, imam, atau sebagai  penyelenggaraan pengurusan jenazah, pembaca doa, tahil atau zikir," ucap Herman Deru saat menerima pengurus  FOKKUS Sumsel periode  2019-2023 bertempat di ruang audensi gubernur, Rabu (23/9).




Di kesempatan itu HD berharap FOKKUS Sumsel dapat membuat peraturan organisasi yang jelas kriteria seorang ustadz atau ustazah. Selain itu Herman Deru juga memberikan masukan agar anggota FOKKUS  berlaku  secara umum tidak hanya terbatas pada aliran tertentu saja. Mengingat  FOKKUS terbentuk tidak lain tujuannya untuk syiar dan dakwah Islam



"Karena tujuan forum ini untuk syiar demi kemaslahatan umat. maka jelas yang ingin didapat bukan profit," harapnya sembari menyebut, dirinya  akan usakan untuk hadir pelantikan pengurus FOKKUS  dalam waktu dekat.



Sementara itu sebelumnya  Ketua FOKKUS Sumsel  M. Solihin mengucapkan terimakasih atas kesediaan gubernur meluangkan waktunya  menerima audensi pengurus FOKKUS Sumsel.




"Terimakasih pak Gubernur telah menerima audensi kami. Sekaligus kami laporkan forum ini sudah memiliki legalitas dan siap membantu suksesnya program Pemprov Sumsel," terangnya.



Solihin menyebut,  FOKKUS Sumsel ini sudah resmi menjadi satu organisasi yang dalam waktu dekat akan menggelar pelatihan khotib dan bilal se-Sumsel.



"Ini semua kita programkan sesuai dengan masukan dan saran dari pak Gubernur," tandasnya

Herman Deru Ingatkan Matakin Utamakan Protokol Kesehatan saat Gelar Ruwat Bumi

Liputansumsel.com


Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Sumsel H.Herman Deru selalu mengingatkan agar masyarakat selalu mengutamakan penerapan protokol kesehatan dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan. Himbauan itu juga disampaikannya pada rombongan pengurus Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Sumsel saat beraudiensi di ruang tamu Gubernur, Rabu (23/09/20) pagi.



Menurut HD, dirinya sangat menghargai rencana Matakin yang akan menggelar kegiatan Ruwat Bumi pada 27 September nanti. Namun dalam masa pandemi ini, Ia menghimbau agar panitia berkoordinasi dengan Satgas Covid terlebih dahulu agar kegiatan benar-benar dijalankan dengan aturan protokol kesehatan yang berlaku.



Terlebih saat ini Pemerintah Provinsi Sumsel sudah memberlakukan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 tahun 2020.


Adapun Pergub nomor 37 tahun 2020 tersebut berisikan tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi Covid-19.



"Saya hargai sekali langkah ini dan sekalian juga titip doa agar Covid segera pergi, dan tetap utamakan protokol kesehatan. Saya harap ini sekalian juga untuk merajut silaturahmi, " ujar Gubernur HD.



Untuk itu dalam prosesnya HD meminta pengurus Matakin Sumsel segera berkoordinasi dengan mengajukan surat ke Satgas Covid. Kemudian tak lupa berkoordinasi dengan instansi terkait seperti TNI Polri serta Dinas Perhubungan.



Saat pandemi seperti ini lanjut HD penerapan protokol kesehatan adalah sarana paling ampuh menekan penyebaran Covid. Dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan masyarakat juga bisa beraktivitas seperti biasa meski tetap dalam batasan-batasan tertentu.



Sementara itu Ketua Matakin Sumsel, Sakim Nanda Budi Setiawan mengatakan, penyelenggaraan acara Ruwat Bumi itu nanti akan dibagi dalam beberapa hari dengan menerapkan protokol kesehatan. Yakni dengan membatasi jumlah peserta yang ikut juga, mewajibkan penggunaan masker dan penyediaan sarana cuci tangan di setiap lokasi acara yang akan dipusatkan di Jakabaring.



"Startnya di Jakabaring kemudian ada keliling kota juga. Tapi pesertanya kita batasi, ada social distancingnya sesuai protokol kesehatan, " ujar Sakim.



Menurut Sakim kedatangan mereka beraudiensi ini juga dalam rangka untuk mendapatkan arahan langsung dari Gubernur terkait penyelenggaraan Ruwat Bumi tersebut. Oleh karena itu mereka sangat senang sekali saat Gubenur HD mau menerima langsung kedatangan mereka.



"Sebenarnya sudah lama mau audiensi tapi tertunda terus karena Covid. Hari ini kami gembira sekali karena Pak Herman Deru langsung menemui kami. Kami juga dstang untuk sekalian mengundang beliau ke acara itu," pungkas Sakim.



Selain Ketua Matakin Sumsel, tampak hadir juga dalam audiens itu yakni Dewan Penasihat Matakin Sumsel Drs Sutopo Sjahudin, Gunawan Adi Suwarno, Sekretaris Matakin Prov Sumsel Jason Gunawab, Wakil Bendahara Matakin Sumsel Suryanto Huang serta Ketua Bidang Wanita Matakin Visia Veronica Kwee.



Sedangkan Gubernur Sumsel sendiri didampingi masing-masing Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Sumsel Akhmad Najib, Kepala Biro Kesra Provinsi Sumsel Abdul Hamid, Plt Kepala Biro Umum Setda Sumsel Sandi Pahlevi

Kejati Sumsel Diminta Mengambil Alih Penanganan Kasus PT Muba Sarana

Liputansumsel.com


Muba-liputansumsel.com--Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) diminta mengambil alih kasus dugaan korupsi oknum Direktur PT Muba Sarana BUMD Muba yang dilaporkan LSM PP-SUMSEL di Kejaksaan Negeri Sekayu. Lambannya proses penanganan laporan tersebut dinilai telah menyebabkan persoalan hukum baru yang berujung pengancaman, pelecehan, dan penghinaan terhadap wartawan maupun LSM yang mengungkap kasus tersebut. 


Hal ini diungkapkan Des Lefri SH Sekjen PP Sumsel dalam orasinya bersama ratusan pendemo dalam aksi damai menuntut aparat penegak hukum agar segera memproses secara hukum oknum direktur PT Muba Sarana dihalaman Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan , Kamis (24/9/2020).


Des Lefri SH sangat menyayangkan perlakuan intimidasi dan intervensi yang dilakukan oknum Direktur PT Muba Sarana, apalagi kemudian mengajak salah satu LBH untuk membackup kasus tersebut. Mirisnya, selaku pejabat publik direktur PT Muba Sarana seharusnya memahami tugas Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dalam menjalankan fungsi kontrol. Apalagi terhadap wartawan yang notabene dilindungi undang-undang dalam melakukan tugas jurnalistik.  


"Menghalangi tugas wartawan maupun LSM merupakan pelanggaran hukum yang tidak bisa ditolerir. Apalagi melakukan pengancaman, intimidasi, kata kata kotor dan penghinaan. Negara memberikan perlindungan terhadap wartawan dalam bertugas sebagaimana diatur dalam UU nomor 40 tahun 1999," ucap Des dengan berapi-api.


Koordinator LSM PP-SUMSEL Idham Zulfikri dalam orasinya berharap Aparat Penegak Hukum akan menjadikan kasus tersebut sebagai atensi karena menyangkut Badan Usaha Milik Daerah serta kepentingan masyarakat kecil yang menuntut haknya.


"Jika dilihat nilainya memang kecil, tapi karena menyangkut kepentingan masyarakat kecil yang dizalimi, kami berharap kasus ini menjadi atensi," kata Fikri.


Sebagai putra daerah Muba, Fikri juga berharap Pemkab Muba mengambil langkah menyelamatkan badan usaha milik daerah Muba tersebut dari tangan oknum yang hanya memanfaatkan fasilitas semata. 


"Kita lihat bersama, BUMD selalu diberi lahan empuk untuk menjalankan bisnisnya oleh Pemkab Muba. Dengan sejumlah fasilitas, seharusnya BUMD menjadi andalan Pemkab Muba untuk menyumbang PAD,bukannya minta subsidi terus untuk operasional nya," kata Fikri menyayangkan.


Ketua Umum PP Sumsel Edi Erman SH, menyarankan agar dalam penyelidikan kasus oknum Direktur BUMD Muba lebih difokuskan dengan meminta rekening koran atau print out rekening pribadi Direktur tersebut. Karena dari sejumlah indikasi penyimpangan yang dilakukannya menggunakan rekening pribadi bukan perusahaan atau BUMD itu sendiri.


Tokoh pers Sumsel H Zahidin mengutuk keras intimidasi dan pengancaman yang disertai kata kata kotor serta penghinaan yang dilontarkan Oknum Direktur PT Muba Sarana saat konferensi pers yang didampingi pengacara salah satu LBH. Statement oknum direktur maupun pengacara tersebut menurut dia sangat mencederai kebebasan pers, dan ini harus diproses secara hukum.


"Tak bisa dibiarkan, proses secara hukum pelakunya. Ini perlu dilakukan agar menjadi contoh bagi siapapun yang berniat melakukan kriminalisasi terhadap pers," ungkap pemilik media cetak harian Sumsel post tersebut.


Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel melalui Kasi C (Candra) menerima laporan yang disampaikan setelah berorasi. Candra mengatakan, kasus tersebut sudah dalam proses kejaksaan negeri Sekayu. Untuk itu dia meminta agar semua pihak bersabar menunggu proses hukum yang tengah berlangsung sembari sama sama melakukan pengawasan dan memantau perkembangan nya.


"Atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel saya mengucapkan terimakasih atas laporan ini. Tapi setelah kami berkomunikasi dengan kejaksaan negeri Sekayu ternyata Laporan ini sudah diproses. Untuk itu mari kita sama-sama bersabar sembari memantau perkembangan nya," tutup Chandra.

Gara Gara Narkoba, Fikri dan Nieanti Menikah Di Masjid Polres

Liputansumsel.com


Muba -lipitansumsel.com--Walaupun menjadi tersangka dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba tak membuat FIKRI (31) memupuskan niatnya menikahi kekasih tercinta Pujaan Hati nya NIE ANTI. Mereka Menikah di Masjid Al Muntaha Mapolres Muba. Kamis (24/09/2020). 


Prosesi pernikahan keduanya di gelar di Masjid Al Muntaha. Meski diselimuti suasana haru, prosesi pernikahan berjalan lancar. 


Keluarga kedua mempelai turut hadir menyaksikan proses akad nikah tersebut. Fikri yang bergembira karena  impian untuk Memperistri kekasihnya tetap terlaksana, meskipun digelar secara sederhana di Masjid Mapolres. 


Namun keinginannya untuk tinggal bersama istri harus ditunda karena fikri harus menjalani masa hukumannya terlebih dahulu. Setelah usai acara akad nikah, fikri langsung kembali menghuni Sel tahanan Mapolres Muba. 


"Bahagia sekali pak, walaupun saya menikah dengan kondisi seperti ini. Tetap saya syukuri" Kata Fikri saat selesai akad nikah pagi tadi jam 09.30 Wib. 


Kasubbag Humas IPTU NAZARUDDIN, SE, M.si mewakili Kapolres Muba AKBP ERLIN TANGJAYA, SH, S.ik membenarkan proses akad nikah tersebut. 


"Ia, keluarga nya telah mengajukan izin untuk melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya. Setelah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, Alhamdulillah pernikahan tersebut dapat dilaksanakan di Masjid Mapolres" Kata Nazar. 


Ditambahkan nazar, bahwa polisi dan semua pihak harus menghormati hak - hak para tahanan.(agung/rill).

Ilyas-Endang Yakin Menang, Nomor 2 Lanjutkan 2 Periode

Liputansumsel.com


Indralaya.liputansumsel.com--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir hari ini melakukan pleno terbuka pengundian atau nomor urut Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026.


Dalam pengundian tersebut, Paslon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir sang Petahana ILYAS – ENDANG Mendapat Nomor urut Dua sementara Penantang PANCA – ARDANI Mendapatkan Nomor Urut Satu (1).


Pengundian berlangsung dihalaman kantor KPUD dengan protokoler kesehatan yang ketat, kamis (24/9/2020) dengan begitu kedua Paslon yang bakal bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang telah melewati tahapan penetapan dan pengundian nomor urut.


Usai pengundian, Calon Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam (IPA) dan Endang PU Ishak (EPU) mengatakan, nomor urut dua (2) yang didapatnya merupakan nomor hoki.


" Nomor 2 merupakan nomor yang selalu menang dalam Pilkada, nomor 2 adalah nomor yang diharapkan, nomor yang sudah diprediksi yang merupakan tanda alam menuju kemenangan, nomor yang mengisyaratkan serta angka Sakral dengan kesimpulan ILYAS – ENDANG menjadi Bupati “Dua Periode”, nomor urut dua merupakan simbol kemenangan di Pilkada tahun ini, Alhamndulillah ini tanda-tanda alam, untuk melanjutkan dua periode bersama Endang PU Ishak,” kata Ilyas didampingi Endang.


Selain itu tambah dia, nomor urut 2 dengan simbol dua jari sudah menjadi jargon mereka disetiap kegiatan sosialiasi. “Kami sudah lama ber SUARA dua periode yang menjadi simbol saat kami berfose dimana mana, jangan lirik kiri kanan coblos saja nomor 2 ,” tutupnya.


Koalisi Ilyas-Endang didampingi Ketua Tim pemenangan H Yulian Gunhar, Ketua Partai Koalisi, PDI-P (7 Kursi) , Golkar (8 Kursi), Hanura (2 Kursi), PBB (1 Kursi) Berkarya (1 Kursi) sebagai partai pendukung.(rul)

Puskesmas Pedamaran Gelar Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah di SMPN 1 Pedamaran.

Liputansumsel.com


OKI ,LiputanSumSel.Com-Sebagai upaya menjaga dan mendeteksi dini kesehatan siswa, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI Sumatera Selatan Beberapa Waktu lalu telah menggelar penjaringan kesehatan anak sekolah.


Menurut keterangan Pimpinan Puskesmas pedamaran Hasanul Basri melalui Kepala Bagian Tata Usaha Syahrial saat dibincangi diruang kerjanya mengatakan"Penjaringan kesehatan dilakukan untuk mendeteksi secara dini kesehatan siswa, mengapa demikian? Karena penanganan kesehatan sejak dini sangat penting sebab deteksi dini dibutuhkan untuk mengetahui sejak awal masalah kesehatan yang dihadapi para siswa, hal itu untuk membantu memberikan penanganan sedini mungkin"Terangnya.


Lanjut Syahrial"Penjaringan dilakukan untuk semua tingkat sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi : pemeriksaan kebersihan perorangan, pemeriksaan status gizi, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, ketajaman indera penglihatan, dan pendengaran"Ungkapnya.


Dilain tempat dihari yang sama Catur Febiastuti  yang merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pedamaran saat dibincangi diruang kerjanya di dampingi Carty Ketua UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) mengatakan" Upaya preventif yang pihak sekolah lakukan antara lain kegiatan penjaringan kesehatan (screening) pada siswa baru, karena selain dilakukan oleh petugas kesehatan peran UKS juga sangat diperlukan dalam hal ini dan tehnik penjaringan dilakukan melalui sejumlah cara seperti : pengisian kuisioner peserta didik yang berisi riwayat kesehatan, riwayat imunisasi, kesehatan intelegensia, kesehatan reproduksi. Kuisioner tersebut untuk siswa siswa SMP"Jelasnya.


Lanjut Catur" Pelayanan kesehatan di sekolah diutamakan untuk upaya peningkatan kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif. Penjaringan kesehatan diprioritaskan bagi siswa baru dan petugas dari Puskesmas meliputi pelaksana program gizi, promosi kesehatan, serta program lain, agar penjaringan bisa berjalan dengan baik dan targetnya seluruh siswa siswi dapat diperiksa namun saat dilakukannya penjaringan hanya 36 siswa yang terlibat dikarenakan Pandemi COVId-19"lanjutnya. (Povi)

Sertijab Pimpinan Puskesmas Pedamaran Timur Berjalan Lancar

Liputansumsel.com


Sertijab Pimpinan Puskesmas Pedamaran Timur Berjalan Lancar

OKI- LiputanSumSel.Com Bertempat di Aula Puskesmas Pedamaran Timur telah dilaksanakan acara serah terima jabatan Kepala Puskesmas Pedamaran Timur dari Iwan Sastra Wijaya S.Sos M.Si kepada Muherli,SKM Kemarin Yang dihadiri oleh oleh Camat Pedamaran Timur Ibrahim S.Sos,Kapolsek Ipda Wahyudi,SH,Kades Gading Raja  Hariyanto dan Seluruh  pegawai Puskesmas Pedamaran Timur.

 Iwan Sastra Wijaya selaku Pimpinan Puskesmas Pedamaran Timur yang lama dalam sambutannya mengatakan"selama saya menjabat sebagai kepala Puskesmas Pedamaran Timur Alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang di dapat selama saya disini.

saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada teman teman semua atas kerjasamanya terutama untuk program stunting yang sekarang sudah mencapai angka 0% yang artinya program tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik,  kemudian terima kasih juga atas bimbinganya sudah bersama sama untuk memajukan puskesmas Pedamaran Timur"
Ungkapnya.

Lanjut Iwan" Semoga selama saya disini ada manfaatnya untuk teman teman dan bagi Puskesmas Pedamaran Timur sendiri dan kedepanya puskesmas pedamaran menjadi puskesmas yang lebih baik lagi, lebih kompak dalam memajukan puskesmas ke arah yang lebih baik ,”ucapnya.

Sementara Muherli selaku kepala puskesmas Pedamaran Timur yang baru mengatakan"saya disini sebagai Pimpinan Puskesmas Pedamaran Timur yang baru, Insya Allah akan bekerja semaksimal mungkin dan saya akan melanjutkan program pimpinan yang lama.

karena sekarang program sudah di buat tinggal kita melanjutkannya, bagaimana pelayanan kepada masyarakat supaya dapat lebih baik lagi sesuai Visi Misi terutama penekanan angka stunting yang sekarang 0% persen yang insyaallah angka tersebut harus tetap dipertahankan”Harapnya.(Povi)