Bupati OKI Luncurkan Buku Baca Tulis Al-Qur'an untuk Anak

OKI---liputansumsel.com Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE meluncurkan buku baca tulis Al-qur'an untuk anak-anak.

Bupati Iskandar mengungkap kehadiran buku ini sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 tentang baca tulis Alqur'an.

"Dalamrangka regenerasi dan menanamkan kecintaan Al-Qur'an bagi anak-anak kita, bahkan kita sudah ada Perdanya" Ungkap Iskandar pada pembukaan MTQ Tingkat Kabupaten OKI di Kecamatan Pampangan, Rabu (19/2).
.
Iskandar turut mengapresiasi buku karangan KH. Bukhori, M. Hum ketua Dewan Masjid Provinsi Sumatera Selatan ini.

"Kehadiran buku ini sebagai bagian dari upaya untuk terus menjaga masyarakat OKI yang tetap religius. juga diharapkan berkontribusi dalam mensyiarkan Alqur'an bagi warga OKI"
.
Sementara Kepala Bagian Kesra Setda OKI, Syamsuddin, SH.i mengungkap program pembangunan keagamaan yang terus digulirkan Pemkab OKI selama ini akan semakin ditingkatkan.
.
"Ustad/ustadzah, para imam masjid dibantu pemerintah kesejahteraannya, fokus ke depan pendidikan qurani bagi anak-anak generasi penerus" Ungkap Syam.
.
Dia menjelaskan, buku ini membantu misi Pemkab OKI dalam membangun kehidupan keagamaan, kualitas pendidikan agama yang lebih baik.
.
"Terimakasih kepada penulis yang telah mendermakan ilmu untuk masyarakat OKI" tandasnya.

Syam menilai penerbitan buku ini, dari sisi waktu sangat tepat. Sebab, sesuai dengan visi misi OKI Mandira berlandaskan Iman dan Taqwa juga merupakan tindaklajut dari Perda Baca Tulis Al-qur'an.(PD)

Read More

MTQ OKI ke 29 Syiar Alquran Hingga Pelosok Desa

OKI--liputansumsel.com Beragam cara dilakukan untuk memperkokoh syiar keislaman di tengah masyarakat. Termasuk Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-29 tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Menariknya kegiatan ini justru berlangsung di kecamatan dan tidak dilakukan di pusat kota.

Pada 2020  MTQ tingkat Kabupaten OKI digelar di Pondok Pesantren Al Furqon Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI dan dibuka langsung oleh Bupati OKI, H. Iskandar, SE pada Rabu (19/2).


Gelaran MTQ kali ini mengambil tema mensyiarkan Alqur'an sebagai rahmatan lil alamin.

''Kita syiarkan Alqur'an sebagai kitab rahmat bagi seluruh alam, agar rahmat-NYA itu senantiasa menaungi kita sebagai warga masyarakat  Ogan Komering Ilir'' ujar Bupati OKI, H. Iskandar, SE.

Dalam MTQ ini ada delapan belas kecamatan yang mengirimkan kafilah yang akan melaksanakan dan menunjukan syiar keagamaan dan syiar keislaman.

Bupati Iskandar mengatakan, Selain MTQ tidak dilakukan di pusat kota melainkan di pedesaan agar semarak keagamaan terasa hingga desa-desa.

''Ketika dibacakan lantunan ayat suci Alqur'an tadi, saya teringat gebyar acara luar biasa dan MTQ ini jadi kebanggaan umat Islam,'' imbuh Iskandar. Hal ini menunjukkan MTQ semakin mengokohkan pribadi Muslim.

Selain itu, Iskandar juga menyorot dampak sosial kemasyarakatan atas digelarnya kegiatan ini termasuk dampak ekonomi bagi warga sekitar.

"Bukan sekadar seremonial atau rutinitas dilakukan setiap saat. Ada fungsi sosial dengan diinapkannya para kafilah dirumah-rumah warga serta dampak ekonomi bagi warga sekitar" imbuhnya.

''Mari gebyarkan MTQ di tahun selanjutnya, bukan hanya jadi juara melainkan silaturahim, kolaborasi, dan kebersamaan serta peningkatan kualitas keimanan yang akan dituju,'' kata Iskandar.

Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda OKI, Syamsudin, SH.i mengatakan selain jadi ajang syiar Alqur'an gelaran MTQ juga untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah di Kabupaten OKI.

"Sebagai tuan rumah tentu kecamatan Pampangan merasa berbangga bersama masyarakat kami akan sekuat tenaga melayani semua kafilah" Ujar Dia.

Syamsudin juga berterimakasih atas dukungan dan peran kolaborasi dan silaturahmi dari semua pihak atas penyelenggaraan MTQ kali ini

"Nilai kebersamaan persaudaraan dan persaudaraan muncul. Bahkan tahun ini dukungan dari berbagai sponsor dunia industri dan usaha berkolaborasi" ujar dia.

Senada Pimpinan Ponpes Al Furqon Pampangan, KH. Khoiri, HZ yang mengaku terhormat telah dipercaya sebagai tuan rumah MTQ tingkat Kabupaten OKI 2020.

"Kami akan berusaha memberi yang terbaik dan tentu menjadi tuan rumah yang baik" tandasnya.(PD)

Read More

Walikota-Bupati Diminta Paham Soal Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

APBD Fokus Untuk Kesejahteraan Masyarakat

PALEMBANG - liputansumsel.com--Gubernur Sumsel H. Herman Deru meminta BPK maupun BPKP Sumsel untuk memberikan bimbingan kepada Walikota maupun Bupati serta instansi berwenang di Sumsel terkait soal regulasi yang berlaku dalam pengelolaan keuangan  daerah yang akuntabel sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Herman Deru disela Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel Tri Handoyo, yang digelar di Griya Agung, Palembang, Rabu (19/2).

Menurut Deru, bimbingan tersebut harus diberikan agar penyelenggaraan pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Saya secara fulgar meminta agar BPK dan BPKP memberikan bimbingan terus menerus kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak mengabaikan legalitas yang ada saat ini," kata Deru.

Hal itu dilakukan juga mengingat tidak semua pimpinan daerah di Sumsel menguasai regulasi yang berlaku.

"Bupati, Walikota dan pimpinan ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, jadi tidak semua memahami regulasi yang berlaku. Maka yang sangat mungkin memandu yakni BPK maupun BPKP kalau di daerah inspektorat," tuturnya.

Termasuk juga bimbingan dalam melakukan pengawasan dan pemanfaatan dana desa agar sesuai dengan peruntukkannya.

"Ini harus selalu sinergi agar keuangan yang dikelolah ini tepat sasaran," terangnya.

Tidak hanya itu, Deru juga mengingatkan, dalam pelaksanaan belanja daerah harus sesuai dengan kebutuhan yang difokuskan.

"Kita jangan pernah memaksakan belanja untuk sesuatu yang bukan potensi. Artinya fokus saja sama kebutuhan untuk masyarakat. Mensegerakan penurunan kemiskinan, APBD ini dibelanjakan untuk mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai salah belanja," bebernya.

Sebab, salah belanja berdampak pada tingginya angka kemiskiskinan.

"BPK dan BPKP inilah yang berperan untuk memberikan arahan dan konsep untuk menurunkan angka kemiskinan. Target kita satu digit," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh menekankan, agar BPKP memberikan kontribusi besar dalam pembangunan di Sumsel.

"Program pembangunan jangan hanya selesai begitu saja, namun harus juga dirasakan masyarakat. BPKP harus membantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Yusuf.

Dia juga berkomitmen, untuk turut andil dalam peningkatan pembangunan.

"Senergitas dalam pembangunan ini tentu harus berkesinambungan sehingga manfaatnya apat dirasakan secara luas," pungkasnya

Read More

Wagub Mawardi Yahya : Pramuka Tempat Menimba Kreatifitas

OGAN ILIR - liputansumsel.com--Generasi Muda yang tergabung dalam organisasi Kepramukaan diharapkan dapat memiliki semangat kebangsaan melalui peningkatan keterampilan dengan mengedepankan kecerdasan spritual, intelektual, emosional, sosial dan wawasan kebangsaan.

Harapan tersebut diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ir H. Mawardi Yahya ketika menyampaikan amanat dalam kegiatan  pembukaan Perkemahan Gebyar Lomba Aksi Penggalang Penegak III Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2020  yang dipusatkan Bumi Perkemahan SMA Negeri 1 Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir (OI), Rabu (19/2).

"Melalui kegiatan kepramukaan sepetri ini selain untuk melatih keterampilan juga sebagai ajang dalam menimba ilmu interaksi dalam rangka meningkatakan kreatifitas anak sehingga mampu bersaing dalam menghadapi kondisi  yang kian kompetitif,” tegasnya.

Lebih lanjut Wagub menambahkan, karakter  generasi muda ditengah pesatnya kemajuan teknologi digital harus senantiasa diasah dengan tetap mengukuti  perubahan zaman karena kian besarnya tantangan yang ad didepan.

“Anak muda harus siap bersaing dengan terus melakukan langkah inovasi   sehingga tidak ketinggalan zaman,” imbuhnya.

Terkait dengan  Sumsel menjadi tuan rumah Sakabayangkara pada tahun 2021, Mawardi Yahya mengaharapkan pramuka  di Sumsel  harus menyiapkan dengan menghadapi ajang tersebut.

"Karena kita dipercaya sebagai tuan rumah kita harus siap mensukseskan kegiatan tersebut. Bukan saja sukses menjadi tuan rumah melainkan juga sukses dalam berbagai agenda yang akan dilaksanakan selama  kegiatan itu digelar," harapnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 1 Indralaya Selatan, H. Heru Supeno mengucapkan terima kasih kepada Wagub   yang telah menyempatkan hadir  membuka  Perkemahan Gebyar Lomba Aksi Penggalang Penegak III Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2020  yang dipusatkan Bumi Perkemahan SMA Negeri 1 Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir (OI)  sebagai bentuk dukungan kegiatan ektrakulikuler wajib di sekolah yang  dipimpinnya.

“Peserta perkemahan kali ini sebanyak 1.622 orang yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa kemandiran dan gotong ronyong, kegiatan ini juga bertujuam sebagai ajang kreatiftas anak pramuka di Ogan Ilir,” tandasnya. (ril humas

Read More

Sekda Paparkan Aspirasi Daerah Terhadap Kebijakan Pemangkasan Eselon III dan IV di Hadapan Ketum Korpri

Jakarta - liputansumsel.com--Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sekaligus sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Forum Sekretaris Daerah Indonesia (Forsesdasi) H. Nasrun Umar, menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Auditorium Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/2). 

Dalam paparannya mengenai aspirasi daerah terhadap kebijakan pemerintah tentang pemangkasan Eselon III dan IV, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Nasrun Umar mengatakan, penyederhanaan tersebut harus dimaknai sebagai faktor pendorong kinerja yang lebih baik bagi pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota untuk  stabilitas dan kondusivitas, akselerasi atau percepatan pembangunan  dan daerah.

Ia mengungkapkan, penyederhananaan  birokrasi pada pemerintah daerah selain sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden RI, juga mengacu pada SE Menpan RB RI Nomor 390 tahun 2019 dan Nomor 391 Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 untuk mengidentifikasi, memetakan Jabatan Eselon III, IV, dan Eselon serta melakukan penyelarasan kebutuhan anggaran atas kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Kemudian, sesuai pula dengan Surat Setjen Kemendagri RI Nomor 130/14106/SJ tanggal 18 Desember 2019 mengenai penyederhanaan birokrasi dilakukan pada jabatan pengawas (Ess IV) yang menangani perizinan, investasi dan pelayanan publik. 

“Seyogyanya Pemprov akan memberikan kontribusi yang baik  bagi apa yang diamanatkan Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka menunjang pembangunan nasional,  untuk di Provinsi Sumsel Saya sudah tugaskan Organiasi perangkat daerah untuk melakukan pemetaan mana-mana saja yang dimungkinkan di pangkas mana yang harus di pertahankan dengan prioritas memperhatikan surat Setjen Kemendagri RI Nomor 130/14106/SJ tanggal 18 Desember 2019, Pemprov Sumsel lakukan pada Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sumsel, yakni eselon IV perizinan yang harus diisi oleh pejabat fungsional yang memiliki kemampuan dan kredibiliti yang mengelola itu,” katanya 

Sementara untuk rencana aksi jangka pendek terhadap implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi, lebih jauh Nasrun menguraikan, yakni melalui identifikasi dan melakukan pemetaan terhadap jabatan eselon III, IV dan eselon v yang dapat disederhanakan menimbang karakteristik jabatan yang dapat disederhanakan.

“Selanjutnya melakukan penyelarasan kebutuhan anggaran terkait dengan penghasilan pada jabatan yang terdampak kebijakan oleh penyederhanaan birokrasi, serta melakukan rapat koordinasi nasional dalam forum sekretaris daerah seluruh indonesia untuk menampung saran dan masukan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota se-indonesia atas kebijakan penyederhanaan birokrasi,” pungkasnya 

Dalam kesempatan ini pula Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H, M.H mengatakan, Melalui FGD ini sebagai  langkah-langkah implementasi kebijakan Presiden mengenai pemangkasan eselon III dan IV, sehingga nantinya dapat melakukan pilihan-pilihan dan tindakan secara tepat.

“Ketika nanti di pusat eselon III dan eselon IV nya tidak ada, bagaimana tata kelola yang kita lakukan itu bisa berjalan cepat tidak ada masalah hukum didalamnya. tata kelolanya tidak terganggu sehingga harapan Presiden tata kelola pemerintahan bisa berlangsung dengan baik karena motor penggerak dari tata kelola pemerintahan adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN),”katanya 

Baginya, Korpri berkontribusi memastikan layanan bidang perzinan, investasi, dan pelayanan publik tetap berjalan lancar dengan baik. Oleh sebab itu Korpri merumuskan mulai dari level makro hingga level teknis, apa yang harus dilakukan oleh para ASN setelah beralih menjadi pejabat fungsional. 

“Khusus untuk di daerah-daerah di kabupaten/kota kalau eselon III juga dipangkas, itu psti akan timbul masalah karena di daerah itu kebanyakan dinasnya hanya berisi eselon II,III dan eselon IV. Kalau eselon III dan IV didaerah dipangkas maka hanya tinggal eselon II yang akan kesulitan untuk merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan hingga ke level pertanggung jawaban karena harus ada unit manajemen tertinggi dan manajemen terendah,” tambahnya 

“Kalau di daerah, eselon III dipangkas  itu berbahaya karena camat di daerah itu merupakan eselon III, oleh karena itu kita harus merumuskan betul kebijakan ini dari level makro hingga level tekhnis, Harini kita mensimulasikan itu bagaimana sampai ke tekhnisnya,” pungkasnya

Read More

Jejak Kaki Harimau di Lawang wetan Heboh Di Sosmed BKSDA Pastikan Jejak Tersebut Kucing Hutan

MUBA-liputansumsel.com-Hebohnya penemuan jejak kaki yang diduga jejak kaki harimau di Desa Karang Ringin 2 Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Muba pada, Senin (17/2/20) lalu. Dipastikan bukan jejak kaki harimau seperti yang dihebohkan masyarakat disosmed (sosial Media) dan di kecamatan lawang wetan, hal tersebut setelah tim dari Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Muba, Pemerintah Kecamatan, Polri, TNI, dan BKSDA memastikan jika jejak kaki tersebut ternyata kucing hutan.

“Ya, hari ini kita telah turun kelokasi terkait penemuan jejak kaki harimau yang ditemukan oleh masyarakat senin kemarin. Kita turun bersama BKSDA , Polisi, TNI dan masyarakat, dipastikan oleh BKSDA jejak kaki harimau tersebut bukan bukan harimau melain kucing hutan,”Andi Wijaya Busroh Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muba , Rabu (19/2/20).

Camat Lawang Wetan Tajarni Membenarkan bahwa dari penelusuran yang dilakukan pada hari ini tidak menunjukkan adanya jejak-jejak baru. Selain itu proses penelusuran yang dilakukan terkendala pada sejumlah kebun yang terendam oleh air akibat meningkatnya volume air sungai musi.

“Penelusuran terpaksa kita batasi melihat kondisi dilapangan tidak memungkinkan. Selain itu, kita mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik mengenai peristiwa ini dan dan kita tetap menghimbau warga tidak beraktifias seorang diri,”ungkapnya.

Sementara itu, Tim BKSDA yang dipimpin oleh Kasi SKW 1 Sumsel Yusmono, memastikan bahwa jejak kaki yang diduga harimau bukanlah yang diperkirakan. Menurutnya jejak kaki harimau lebih besar yang biasanya.

“Setelah kita lihat dan berdasarkan bentuk tapak dan ukuran tapak kaki yang ada cuma 7 cm, makanya kita menyimpulkan itu tapak sejenis kucing hutan. Kalau harimau bentuk tapaknya tidak seperti itu dan besarnya minimal 10 cm,”ungkapnya.

Dijelaskannya mengenai berbahaya atau tidaknya kucing hutan menurutnya tidak berbahaya, kucing hutan menurunya pemalu dan biasa beraktifitas maam hari. “Kucing hutan beraktifitas malam hari dan biasanya masuk perkampungan untuk cari makan setelah itu kembali lagi. Sedangkan untuk habitat harimau ada di Kecmatan Lalan, Tungkal Jaya, dan Bayung Lencir serta perbatasan jambu,”tambahnya.

Terpisah, Kapolsek Babat Toman AKP Ali Rojikin SH, mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan selalu waspada. Kendati dipastikan kucing hutan masyarakat untuk tidak beraktifitas sendirian.

“Kita mengimbau agar pihak perusahaan menghidupkan listrik di pwrumahan lebih lama, lalu menyarankan karyawan mengurangi aktivitas diluar rumah dimalam hari, berkerja secara berkelompok dan Patroli ditingkatkan. Apabila ditemukan penampakan hewan tersebut segera hubungi pihak berwajib,”ungkapnya.(agung/rill).

Read More

Kwarcab Muba Apresiasi Kwarran Lawet Dalam Koordinasi Pelasanaan Musran

MUBA-liputansumsel.com-Hari ini di Sekretariat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin (Kwarcab Muba) dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Musyawarah Ranting Kwartir Ranting Lawang Wetan (Kwarran Lawet) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin (Kwarcab Muba) sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Rabu, (19/02/20).

Gustiana SH.,, S.Pd Sd Wakil Ketua Bidang (Wakabid.) Parawisat dan Kebudayaan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kwarran Lawang Wetan.

"Kami dari Kwarcab Muba mengucapkan terima kasih kepada Kwarran Lawet yang telah datang Ke Kwarcab Muba untuk berkoordinasi dalam rencana pelaksanaan kegiatan musran yang akan dilaksanakan kedepannya", ucap Gustiana.

"Kegiatan seperti ini merupakan tugas organisasi yang telah di dijabarkan dari keputusan Kwartir Nasional undang-undang Nomor 12 tahun 2010 kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka, jadi Musran adalah tugas pokok Kwartir Ranting dan merupakan dasar hukum kita untuk kita bekerja, untuk kita melakukan sesuatu tanpa ragu-ragu", papar gustiana.

Lanjut Gustiana, Kwarcab mensuport Kwartir Ranting yang akan melaksanakan musyawarah ranting ini, kami mengapresiasi luar biasa, berarti organisasi itu berjalan, hidup dan orang-orangnya SDM-nya dapat memenuhi kehendak dari AD dan ART ini, kalau kita tidak ada SDM-nya tidak jalan juga organisasi itu, Tapi kalau ada SDM dan punya semangat kemajuan contohnya hari ini kwarran Lawang Wetan".

"Kita apresiasi ini, nanti mungkin dalam pelaksanaan nanti kami hanya mediasi saja di sana itu hak vetonya kwarran, siapa yang jadi calon-calon dan sebagainya, administrasinya, Bagaimana cara melaksanakan musran, mungkin itu warnanya dan semoga semua sudah lebih paham kenapa ini harus dilakukan kakak-kakak, mungkin ini untuk mencetak mencetak kepemimpinan kepemimpinan di organisasi kita, banyak SDM SDM yang punya kemapuan yang berkualitas.


"Jadi anggota pramuka dari siaga sampai dia orang dewasa kadang satu keluarga nenek sampai ke cucu di Pramuka itu merupakan kebanggaan kita kakak-kakak, selanjutnya kami mengharapkan kepada Kwarran Lawang Wetan agat musyawarah nanti ya lakukanlah dengan terbaik, karena untuk masa waktunya 3 tahun ke depan mungkin nanti akan membuat program strategi dan sebagainya, mungkin nanti Lawang Wetan menjadi yang terbaik dan berprestasi, itu harapan kami dari Kwartir cabang gerakan Pramuka Musi Banyuasin", paparnya.

"Selamat hingga pada waktunya tidak ada halangan rintangan sampai pada waktunya bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, selamat melaksanakan Musran, terima kasih", tutup Gustiana.

Ketua Kwartir Ranting Lawang Wetan dalam sambutannya yang pada saat ini diwakili oleh Kakak Mulkan S.Pd menyampaikan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

"Dalam rangka audiensi masalah kegiatan ranting Kwartir Ranting Lawang Wetan Sebelumnya kami dari kuat Lawang Wetan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kakak-kakak menyambut kedatangan kami dalam kegiatan ini begitu resmi Kami lihat dalam benak kami hanya pertemuan biasa tapi setelah kami datang ternyata disambut dengan antusias dan resmi sekali, sekali lagi terima kasih sekali lagi dan kami juga menyampaikan permohonan maaf bahwa Khairul SPd MSi selaku Ka. kwaran Lawang Wetan tidak bisa hadir dalam acara ini karena beliau ada kegiatan mendadak yaitu pendampingan tim dari Kabupaten dan juga permohonan maaf kepada sekretaris Kwarran Lawang Wetan tidak bisa hadir karena mertua beliau masuk rumah sakit dan sekarang masih di rumah sakit.

"Kakak-kakak sekalian maksud dan tujuan kami datang ini adalah bahwa sehubungan dengan berakhirnya kepengurusan lawang Wetan dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan musyawarah ranting yaitu tepatnya pada tanggal 5 Maret 2020 mendatang, kami akan mengadakan musran yang ketiga maka dengan ini kami sangat berharap sekiranya kakak sekretaris kakak-kakak andalan lainnya dapat hadir pada kegiatan kami tersebut untuk membuka langsung secara resmi kegiatan tersebut dan tujuan kami juga kesini untuk meminta petunjuk teknis tetkait masalah kegiatan musran ini, di sini telah hadir beberapa pengurus kwarran dan juga sekaligus kepanitiaan kegiatan kami ini, ada 7,8 orang disini kami minta petunjuk masukan supaya kegiatan Musran Kami nanti sukses, itu saja sambutan dari saya mewakili Kwarran Lawang Wetan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih", tutup mulkan.

Pada sesi pembahasan atau diskusi yang akan dipandu oleh sekretaris kwartir cabang gerakan Pramuka Musi Banyuasin Kakak Sumadi MS.,  SE., M.Si.

"Pada dasarnya ada petunjuk pelaksana atau teknis dari pelaksanaan musyawarah ranting tersebut, nanti dibagi tugas-tugas yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan sidang,  semua bisa saling membantu pada kegiatan", kata Sumadi.

Lanjutnya, "Harapan Kita ke depan seluruh kwarran yang ada di Musi Banyuasin yang sudah habis masa kepengurusannya secepatnya melaksanakan Musran", ungkap Sumadi.

Dari Kwarcab Muba Hadir Kak Nari salah satu pelatih di Pusdiklatcab Menteri Melayu dan juga kamabigus SMP 2 Jira Jaya nomor Gudep 02.45 / 02.46, kemudian herwanto dan staf Titin Erlinda kemudian Laila dan MC kak Wulan.

Dari Kwarran Lawet hadir kak Mulkan, kak Yuli, Juli, Kak Herawati, Kak wanto, Yulida, Kak Hendry kak Agus.(red).

Read More

Kantor KPU Membludak Pelamar Calon PPS

BATURAJA- liputan Sumsel. com- Sampai hari terakhir sejak diumumkannya rekrutmen pendaftaran calon Panitia Pemungutan Suara (PPS)   KPU OKU, 15 hingga 19 Februari hari ini, Kantor KPU OKU masih dibanjiri peminat yang mendaftar sebagai calon PPS.

Pantauan liputansumsel dilapangan, Rabu (19/2), para calon pendaftar PPS terlihat antri menunggu giliran untuk menyampaikan berkas dirinya kepada panitia penerima atau rekrutmen PPS.

Ketua KPU OKU, Naning Wijaya ST didampingi Kepala Sekretariat KPU OKU, Erwin Suharja yang berhasil di temui diruang kerjanya menyambut baik antusiasme para pencari kerja yang melamar untuk menjadi petugas PPS di kelurahan atau desa.

"Banyaknya para peminat yang mendaftar untuk menjadi petugas PPS ini mengindikasikan bahwa perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) OKU yang sudah memasuki tahapan-tahapannya ini banyak masyarakat yang ingin turut langsung berperan untuk mengawal pilkada OKU agar berlangsung dengan baik, jujur, adil dan terbuka, " jelasnya.

Selain itu, banyaknya pendaftar calon petugas PPS ini juga membuktikan bahwa banyaknya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan sehingga hal ini harus disikapi bahwa kedepan mereka harus dapat diakomodir untuk mendapatkan pekerjaan tetap yang layak oleh pemerintah.

Menurut Naning Wijaya, setelah penerimaan pendaftaran calon petugas PPS, tahapan berikutnya yang masuk seleksi pemberkasan akan mengikuti test tertulis dari KPU OKU.

"Mereka yang lulus dalam setiap tahapan mulai dari pemberkasan, lulus test tertulis dan yang lainnya akan ditetapkan sebagai petugas PPS disetiap kelurahan dan desa nantinya, " paparnya. (tim/bam)

Read More

Deputi Gubernur Bank Indonesia Puji Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Era HDMY

Palembang - liputansumsel.com--Sepak terjang Gubernur Sumsel H.Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya (HDMY) memperbaiki perekonomian di Sumsel terus mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Salah satunya seperti diungkapkan Deputi Bank Indonesia (BI), Erwin Rijanto baru-baru ini.

Di katakan Erwin, saat ini pertumbuhan ekonomi Sumsel bukan hanya menjadi yang tertinggi se Sumatera mencapai 5,71% bahkan melampaui nasional 5,02, namun pertumbuhan ekonomi Sumsel di bawah kepemimpinan HDMY juga diakuinya berkualitas. Hal itu salah satunya ditunjukkan dengan terkendalinya besaran inflasi sepanjang hampir dua tahun terakhir.

"Kita patut bersyukur bahwa di tengah berbagai tantangan kondisi perekonomian kita masih mencatat kinerja positif. Di bahwa kepemimpinan Gubernur Sumsel pertumbuhan ekonomi tercatat tertinggi di Sumatera sebesar 5.71. persen. Ini menandakan bahwa aktifitas ekonomi Sumsel berlangsung cukup baik," jelas Erwin saat memberikan sambutan pada upacara pengukuhan Kepala BI Perwakilan Sumsel, Hari di Kantor BI, Jumat (14/2) pagi. 

Lebih jauh kata Erwin, dilihat dari sisi pengendalian inflasi, saat ini tingkat inflasi Sumsel yang terkendali tidak lepas dari sinergitas BI dan TPID melalui berbagai upaya serta koordinasi antara Pemda dan instansi terkait. 

"Provinsi Sumsel yang mampu menjaga inflasi tetap rendah sekaligus menunjukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sunsel adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," jelasnya.

Lebih jauh Erwin Riyanto mengatakan pengalihan tugas hari ini adalah upaya strategis BI  dalam melakukan transformasi SDN. BI menurutnya berupaya mendudukan SDM untuk mengikuti dinamika dan perkembangan di wilayah masing-masing.

" Kami juga berkeinginan meningkatkan peran partisipasi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pengembangan ekonomi dan keuangan yang lebih baik ke depan," ujarnya.

Saat ini kata Erwin, kepemimpinan BI di Sumsel akan dilanjutkan saudara Hari Widodo yang sudah memiliki bekal yang sudah sangat cukup. Bahkan pihaknya percaya akan kemampuan Hari meningkatkan prestasi di Sumsel.

"Peran BI dalam memajukan perekonomian di daerah tentunya semakin penting di tengah ketidak pastian global dan pelemahan ekonomi akhir-akhir ini. Terutama dari sisi ekterbal seperti pertumbuhan ekonomi dunia menurun drastis bahkan dengan adanya perang dagang yang berdampak buruk bagi perekonomian di banyak negara," jelasnya 

Menyikapi semua itu kata Erwin perlu transpormasi ekonomi untuk mendukung peningkatan efisiensi dan daya saing pada penyerapan tenaga kerja, dan sumber-sumber pertumbuhan dalam negeri perlu ikut dikembangkan. Termasuk juga Inovasi digital yang diarahkan untuk mencapai efisiensi melalui integrasi ekonomi dan keuangan sebagai salah salah satu sumber pertumbuhan.

Di tempat yang sama Wakil Gubernur Sumsel H.Mawardi Yahya menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Kepala BI Sumsel yang lama Yunita Resmi Sari atas kerja kerasnya menekan inflasi sedemikian rupa di Sumsel.

Oleh karena itu pula Kepada Kepala BI Perwakilan Sumsel yang baru diharapkannya dapat mempertahankan pengendalian inflasi seperti selama ini. Mengingat inflasi menjadi penentu yang cukup penting dalam menata laju pembangunan provinsi Sumsel

" Kita tahu pemimpin yang baru ini sebenarnya sudah tidak asing. Semoga di bawah kepemimpinannya sinergitas pemprov Sumsel tetap berjalan. Terutama dalam upaya pengendalian inflasi," ujar Mawardi.

Sementara itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI Republik Indonesia, mengangkat Plt Kepala BI Perwakilan Sumsel Hari Widodo secara resmi menjadi Kepala BI Perwakilan Sumsel menggantikan Yunita Resmi Sari. Selanjutnya mengangkat Yunita Resmi Sari yuanita menjadi Kepala Departemwn Pengelolaan Logistik dan Fasilitas BI pusat. Pengukuhan Kepala BI Perwakilan Sumsel ini ditandai dengan upacara penyerahan petikan surat keputusan sekaligus penyerahan piagam penghargaan kepada Kepala BI Perwakilan Sumsel yang lama Yunita Resmi Sari

Dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat turut hadir di antaranya Anggota Komisi XI DPR RI Hafiz Tohir, Ketua DPRD Provinsi Sumsel RA Anita Noeringhati, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto

Read More

Gelontorkan Dana Rp229 Miliar, Pemprov Cover 454.310 Jiwa PBI JKN se Sumsel

Tak Main-Main Urusi Kesehatan Warganya

Palembang - liputansumsel.com-@Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru dengan tegas menyatakan Pemprov Sumsel tetap menjamin sepenuhnya masyarakat Provinsi Sumsel, yang  mendapatkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai data tahun sebelumnya, by name by adress.

“Sore hari ini mempertegas apa yang sudah menjadi komitmen Saya dengan Deputi BPJS Provinsi Sumsel, bahwa untuk masyarakat yang layak menerima bantuan PBI ini kita cover  full, kita (Pemprov Sumsel) tidak memperdulikan dia dari desa mana dari kecamatan apa yang terpenting dia adalah warga Sumsel,” tegasnya usai melangsungkan MoU antara Pemprov Sumsel dengan BPJS Kesehatan Provinsi Sumsel tentang Kepesertaan Program JKN, bertempat di Ruang Tamu Gubernur (13/2) Sore. 

Dikatakan Herman Deru untuk di tahun 2020, Pemprov Sumsel telah menganggarkan dana hampir Rp229 miliar Rupiah, untuk mengcover 454.310 jiwa.  Menurutnya, hal tersebut sebagai bukti Pemprov Sumsel tidak main-main untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. 

“ Tahun  ini saja Pemprov telah menyediakan  hampir 229 Miliar Rupiah, Jadi ini bukan sesuatu yang main-main,  tolong untuk warga yang mampu untuk tidak usah ikut PBI jadi kalau mampu membayar sendiri jangan ambil yang punya orang tidak mampu.  PBI ini adalah orang-orang dengan kategori tidak mampu dan datanya ada pada dinsos. Di Provinsi Sumsel lebih kurang 454.310 jiwa yang menjadi penerima bantuan iuran dari APBD provinsi, tuturnya

Ia juga mengingatkan Dinas Sosial (Dinsos) agar penerima PBI tahun 2020 ini harus tepat sasaran pada orang yang sangat membutuhkan, oleh sebab itu kunci besarnya adalah  verifikasi validasi data, untuk itu akan segera di intruksikan ke Bupati/Walikota untuk memverifikasi dan memvalidasi data sasaran penerima bantuan iuran (PBI).

“Saya mengajak Deputi BPJS untuk menyamakan persepsi bagi penerima PBI jangan sampai terhambat, jadi sekarang ini kalau ada benturan dengan institusi lapor saya, biar saya yang jadi barrier. Karena kesuksesan kerja BPJS adalah kenyamanan buat masyarakat, Saya tidak mau lagi dengar ada PBI Mandek,” pungkasnya 

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel. Lesty Nurainy Apt.,M.Kes menambahkan jaminan kesehatan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk menjamin agar seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan, dimanapun berada tanpa ada kendala finansial.

Hal ini menurutnya,  tentu harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan yg berkualitas dengan akses dan  dengan  prosedur yang mudah. Dimana Tuntutan masyarakat setelah memiliki jaminan kesehatan adalah kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan, dimanapun berada.

“Inilah yg dimaksud dengan Universal Health Coverage, Upaya lain yg sangat penting untuk mewujudkan seluruh masyarakat sehat, yaitu  kesadaran untuk menerapkan perilaku hidup sehat,” tambahnya 

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu dr. Elsa Novelia, MKM mengatakan sangat mengapresiasi  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah melaksanakan komitmen untuk tetap mendaftarkan masyarakat Sumatera Selatan ke dalam Program JKN-KIS di tahun 2020, “MOU hari ini merupakan langkah nyata Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumsel Babel Beng untuk mewujudkan perlindungan kesehatan menyeluruh di Provinsi Sumatera Selatan,” ungkap Elsa

Read More

Sekda Hadiri Rapat Penetapan Program Pembentukan Perda Provinsi Sumsel TA 2020

Palembang -liputansumsel.com-- Gubernur Sumsel H. Herman Deru diwakili Sekretaris Daerah H. Nasrun Umar menghadiri Rapat Parupurna X DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penetapan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (13/2).

Rapat Paripurna X DPRD Provinsi Sumsel dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel R.A Anita Noeringhati. Dia menilai bahwa penyusunan program pembentukan peraturan daerah mempunyai peran yang sangat penting. 

Menurutnya, agar pembentukan peraturan daerah dapat dilaksanakan secara berencana berdasarkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. 

"Program pembentukan Perda tidak hanya sekedar daftar keinginan tetapi terencana dengan baik, sehingga rancangan Perda yang masuk dari program pembentukan peraturan daerah merupakan rancangan peraturan daerah yang memang perlu untuk menjadi skala prioritas dalam tahun 2020,"katanya.

Sementara itu Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumsel Rita Suryani menyampaikan ada sebanyak 16 Raperda. Diantaranya 13 usulan Eksekutif dan 3 Insiatif DPRD Provinsi Sumsel.

Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumsel sebanyak tiga Raperda yaitu.

1. Raperda Tentang Pesantren.

2. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.3. Raperda Tentang Pesirah.

Kemudian Usulan Raperda Eksekutif sebanyak 13 Raperda.

1. Raperda Tentang Pembentukan BUMD Sektor Agrebisnis.

2. Raperda Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Prodexim menjadi Perusahan Perseroan Daerah Prodexim ( Perseroda).

3. Raperda Tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana.

4. Raperda Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi.

5. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumsel.

6. Raperda Tentang Perubahan ke 7 atas Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

7. Raperda Tentang Penyelengaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

8. Raperda Tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Provinsi Sumsel.

9. Raperda Tentang Perubahan ke 4 atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Jasa Umum

10. Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat daerah provinsi Sumsel.

11. Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2019.

12. Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2020.

13. Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021.

Read More

Maksimalkan Sinergi, Perketat Pengawasan Dana Desa di Muba

MUBA-liputansumsel.com- Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Musi Banyuasin akan selalu dimonitor dengan pengawasan yang ketat. Dibawah komando Bupati dan Wabup Muba Dodi Beni, Pemkab Muba akan terus meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam melakukan pengawasan.

Salah satunya sinergi Pemkab Muba tersebut dimaksimalkan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan menghadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan Tri Handoyo AK MBA di Griya Agung, Rabu (19/2/2020) Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin melalui Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi menegaskan Pemkab Muba akan terus bersinergi dengan BPKP Sumsel dalam upaya mengelola anggaran yang tepat dan transparan.

"Pemkab Muba akan terus meningkatkan sinergi dengan BPKP Sumsel, terlebih dalam pengawasan penggunaan anggaran dana desa (DD) yang dikelola perangkat desa," ungkap Apriyadi.

Dikatakan Apriyadi, Pemkab Muba akan terus komitmen menjalankan anggaran secara transparan, terlebih Muba sejak lama sudah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes)

Lanjut Apriyadi, Pemkab Muba mengucapkan selamat kepada Kepala Perwakilan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan Tri Handoyo AK MBA yang telah resmi dikukuhkan dan kepada Kepala BPKP Sumsel sebelumnya Gillbert AH Hutapea selamat mengemban amanah di tempat yang baru.

"Semoga silaturahmi terus terjaga, dan selalu berkoordinasi antara Pemkab Muba dengan BPKP Sumsel," kata Apriyadi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Tri Handoyo AK MBA mengatakan, BPKP Sumsel akan terus memaksimalkan dan komitmen dalam upaya pengawasan dan pendampingan.

"Ini semua dilakukan demi terwujudnya efektivitas program-program pembangunan yang berjalan di Kabupaten/Kota di Sumsel," pungkasnya.

Dalam kesempatan Pengukuhan Kepala Perwakilan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan Tri Handoyo AK MBA di Griya Agung, Rabu (19/2/2020) turut disaksikan Kepala BPKP Pusat Muhammad Yusuf Ateh AK MBA, Gubernur Sumsel Herman Deru, Forkopimda Sumsel, serta Kepala Daerah dan Perwakilan Kepala Daerah dari 17 Kabupaten/Kota di Sumsel.(agung/rill).

Read More

Gunakan Atribut Partai ASN PLT Kadin Arsip Dan Perpustakaan Daerah OKI diduga lakukan Politik Praktis

OKI- LiputanSumSel.Com-Baru baru ini Santer terdengar PLT Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Legianto (48) diduga lakukan Politik Praktis, mengapa demikian? Karena berdasarkan Keterangan nara sumber yang tidak mau disebut namanya menjelaskan kalau beberapa foto telah beredar saat Legianto tengah beryuporia bersama beberapa anggota atau kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut narasumber Legianto Di duga berperan penting dalam Partai Keadilan Sejahtera dan saat beberapa foto tersebut beredar, OKI tengah sibuk dengan pemilihan Kepala daerah (Pilkada) sedangkan sudah kita ketahui ASN/PNS tidak diperbolehkan berPolitik Praktis sejatinya ASN/PNS harusnya bersikap netral saja dan ditambah lagi Partai PKS yang dipraktisi oleh Legianto merupakan Partai Oposisi bukan partai Pendukung Bupati Iskandar saat Pilkada Lalu"Ungkapnya.

Sedangkan menurut keterangan Legianto saat dibincangi dikantornya Selasa (18/02/20) memberikan keterangan berupa bantahan ia mengatakan kalau beberapa foto tersebut sudah lama saat saya mengikuti family expo Partai PKS di OKI tahun 2011 bersama istri saya karena istri saya merupakan  Pengurus harian Bidang Pemberdayaan Perempuan dan saya disana hanya ikut serta, namun saya akui kalau saya sudah salah telah menggunakan Atribut Partai selaku ASN"Terangnya.

Keterangan yang jelas sekali bertimpang antara keduanya, namun bisa dilihat saat Legianto ditanya di Dinas mana ia saat itu bekerja dia sendiri lupa saat itu ia berada di dinas mana di tahun 2011 tersebut karena sudah lama sekali foto itu beredar, sedangkan keterangan narasumber ia melihat beberapa foto tersebut Bukan Tahun 2011 tetapi Sebelum Pilkada kabupaten OKI.

Bisa kita simpulkan sesuai keterangan keduanya jelas berbeda namun hal ini dapat kita klarifikasi lebih lanjut apabila terdapat ketidak sesuaian atau penyalah gunaan aturan sesuai aturan hukum yang berlaku, beberapa keterangan ini adalah sebuah kabar dan Publik lah yang bisa menyimpulkannya.(Povi)

Read More

Pemprov Sumsel Upayakan Jadi Percontohan Sensus Penduduk Online Terbaik

Palembang - liputansumsel.com--Salah satu inovasi atau strategi khusus dalam penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) bersama Badan Pusat Statistik menggagas metodologi sensus penduduk pertama kali di Indonesia yakni metode kombinasi antara sensus penduduk online dan sensus penduduk wawancara . 

Hal tersebut tertuang langsung dalam Rapat Koordinasi Sensus Penduduk tahun 2020 (SP 2020), yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar di Auditorium Bina Praja, Kamis (13/2).

Dalam kata sambutannya Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar mengatakan, selama beberapa dekade sejak tahun 1961 menggunakan metode tradisional, saat ini beralih ke metode kombinasi (metode gabungan) melalui pemanfaatan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencaçatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

“Pemanfaatan data administrasi kependudukan untuk kepentingan sensus sesuai dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyarankan metode sensus bergeser dari metode tradisional (full canvassing) menuju ke register bassed census,” katanya.

Kendati demikian, Menurut Nasrun Proses menuju ke full register based census tidaklah mudah sehinga PBB menyarankan untuk menggunakan kombinasi antara pemanfaatan data regristrasi dan mentode tradisional yang disebut sebagai combined method. 

“Kalau kita bicara sensus penduduk artinya kita mencoba  melakukan suatu sensus dalam rangka mendapatkan satu data yang valid. Kenapa ini perlu, selain ini merupakan suatu program nasional yang setiap 10 tahun dilakukan sejak tahun 1961 dan ini yang ke tujuh dilakukan ini sangat perlu Indonesia satu data. Data inilah yang akan menjadi modal dasar kita melakukan perencanaan pembangunan pada sektor mana saja pada wilayah yang mana saja,” tuturnya.

Lebih jauh Nasrun menuturkan, yang menjadi fokus perhatian Pemda  dalam melakukan perencanaan pembangunan apabila data itu tidak valid,  tentu akan berdampak pada satu kesalahan perencanaan. 

“Nah kalau data itu valid insha Allah tujuan daripada di daerah-daerah mana yang merupakan focus kita, yakinlah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumsel akan meningkat pesat. Saya sudah berkali-kali menyampaikan itu dalam setiap kesempatan atas arahan Gubernur dan Wakil Gubernur agar sensus penduduk 2020 ini diseluruh wilayah Provinsi Sumsel menjadi contoh untuk seluruh Indonesia. Kita harus yang terbaik dan kita harus mencapai target,” pungkasnya. (ril humas)

Sementara Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Endang Tri Wahyuningsih,M.M menambahkan, untuk mencapai pembangunan yang optimal, pembangunan didasarkan pada data statistik yang akurat. Data statistik harus dijadikan sebagai rujukan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan, sehingga arah pembangunan menjadi tepat sasaran dan mencapai hasil seperti yang diharapkan.

“Badan Pusat Statistik (BPS) diamanatkan untuk melaksanakan sensus penduduk sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) dalam perjalanannya, sensus penduduk di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali sejak Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan sensus penduduk ke-7 yang saat ini akan segera dilaksanakan,” katanya 

Melalui Rakor ini, Menurutnya SP2020 dalam mengimplementasikan metode baru perlu diketahui publik melalui publisitas/ sosilisasi/Rapat Kordinasi, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti publik sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang SP2020 dan segera bisa berpartisipasi aktif.

“Acara Rapat Kordinasi SP2020 ini diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumsel, dengan tujuan untuk mensukseskan Sensus Penduduk 2020 terutama memperkenalkan bagaimana tahapan SP Online dan tata cara pengisiannya. Dengan terselenggaranya acara Rapat Kordinasi ini saya berharap dapat dirumuskan strategi SP2020 yang sesuai dengan keraifan lokal Provinsi Sumatera Selatan demi dirumuskan menyukseskan mensukseskan pembangunan menuju Sumsel satu data,” pungkasnya. 

Untuk diketahui tata cara pelaksanaannya masyrakat diminta  membuka laman bps.go.id, lalu ikuti tata cara yang sudah tertera dalam laman tersebut secara online sejak tanggal 15 Februari hingga 31 Maret 2020. (ril humas)

Read More

HD Harapkan BI Jaga Sinergitas Dengan Pemprov Sumsel

Palembang -liputansumsel.com-- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru berharap  Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI)  Sumsel, Hari Widodo yang akan segera dilantik   dapat melanjutkan program Kepala Perwakilan BI  yang lama bahkan dapat ditingkat lagi kedepannya.

"Apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin lama dilanjutkan bahkan lebih ditingkatkan lagi," harap Herman Deru saat menerima audiensi bakal Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Hari Widodo di Griya Agung, Kamis (13/2).

Dalam audensi tersebut Hari Widodo menyampaikan undangan pada Gubernur untuk hadir dalam pengukuhan dirinya sebagai Kepala Perwakilan BI Sumsel yang saat itu juga langsung mendapatkan respons oleh gubernur yang akan berjanji akan hadir saat prosesi, Jumat 14/2) bertempat di Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumsel.

"Insya Allah saya hadir besok," ucap Herman Deru.

Herman Deru berpesan pada Hari Widodo untuk dapat meningkatkan sinergitas dengan Pemprov. Sumsel diberbagai bidang.

"Saya harapkan BI Perwakilan Sumsel dibawah pimpinan bapak Hari Widodo  dapat melanjutkan program yang sudah ada selama ini. Sehingga sinergitas kita tidak pernah putus," tandasnya.

Menanggapi arahan Gubernur Herman Deru untuk melanjutkan program BI 

Hari Widodo mengaku akan melanjutkan program tersebut bahkan akan ditingkatkan lagi. Serta mengucapkan terimakasih atas waktu yang diberikan menerima dirinya untuk beraudiensi.

"Kami mengucapkan terima kasih karena bapak telah meluangkan waktu dapat bertemu secara langsung walaupun memiliki agenda yang begitu padat," tandasnya. (ril humas)

Read More

Mawardi Gandeng YJI Sumsel Tekan Angka Kematian Akibat Penyakit Jantung

PALEMBANG -liputansumsel.com-- Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya mendorong agar Yayasan Jantung Indonesia (YJI) terus mengoptimalkan upaya pencegahan penyakit jantung di Sumsel.

Hal tersebut disampaikan Mawardi ketika menghadiri Pelantikan Pengurus YJI Cabang Utama Sumsel di Griya Agung Palembang, Rabu (12/2).

Menurut Mawardi, YJI Sumsel dinilai penting dalam membantu pemerintah untuk menekan angka penderita penyakit jantung. Sebab saat ini, penyakit jantung masih menjadi pembunuh pertama di Indonesia.

"Pemerintah Provinsi Sumsel memiliki komitmen untuk pencegahan sedini mungkin penyakit jantung ini. Peran dari YJI Sumsel juga sangat dibutuhkan untuk mendukung hal tersebut," kata Mawardi.

Dikatakannya, YJI Sumsel dapat berperan aktif melalui promosi dan kegiatan-kegiatan yang telah digagasnya sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan.

"Pola hidup memang harus dijaga. Hal itu perlu ada sosialisasi yang masif. Bukan hanya kepada orang tua, tapi juga kaum muda yang kini disebut milenial. Saya harapkan YJI Sumsel dapat membantu pemerintah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat," tuturnya.

Dengan dibangunnya sinergitas tersebut, lanjutnya, diharapkan angka kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah di Sumsel dapat ditekan.

"Saya harapkan organisasi ini semakin baik dengan kepengurusan yang baru sehingga menjadi kebanggaan masyarakat. Teruslah mengedukasi masyarakat untuk selalu menjaga perilaku hidup sehat," terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum YJI Esti Nurjadin mengatakan, angka kematian di Indonesia akibat penyakit jantung ini masih terbilang tinggi. Dimana setiap tahun, sekitar 17,3 juta orang meninggal dunia akibat penyakit ini.

"Penyakit ini bukan hanya menyasar orang tua, namun juga kelompok muda. Bahkan 22 persen angka kematian akibat penyakit jantung ini adalah kelompok muda," tuturnya.

Berdasarkan catatannya, beban tertinggi BPJS pada tahun 2018 adalah menanggung penderita penyakit jantung.

"Penyakit ini terjadi karena gaya hidup tidak sehat. Seperti merokok, tidak berolahraga dan tidak seimbangnya gizi, dan gaya hidup tersebut harus diubah. Sebab pertahanan diri agar terhindar dari penyakit jantung adalah menjaga pola hidup sehat," tegasnya.

Untuk itu, dia menegaskan agar jajaran pengurus baru YJI Sumsel yang diketuai oleh Fauziah Mawardi Yahya ini dapat meneruskan program yang telah dicanangkan dengan cara yang kreatif.

"Berkerjalah kreatif dalam menerapkan program promotif dan preventif. Ajak masyarakat untuk selalu hidup sehat," pungkasnya

Read More